Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Saat Wartawan Istana Demam Asian Games

    Saat Wartawan Istana Demam Asian Games

    Jakarta (SL) – Wartawan yang biasa bertugas di Istana Negara mendapatkan kejutan dari Presiden Joko Widodo. Hari ini, Selasa, 26 Juni 2018, Presiden mewujudkan janjinya untuk membuat “demam” Asian Games dengan memberikan para awak media tersebut jaket berlogo Asian Games 2018.

    Siang itu, sekitar pukul 11.45 WIB, para wartawan sedang berada di ruang wartawan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta saat jaket Asian Games kiriman Presiden meluncur kepada mereka. Ada sekitar 50 jaket yang diberikan kepada para wartawan ini.

    Di bagian depan jaket berwarna hitam ini terdapat tulisan “18th Asian Games.” Di bagian lengan kanan terdapat tulisan “Indonesia”, dan di lengan kiri terdapat simbol 5 cabang olahraga. Sementara di bagian belakang terdapat gambar ilustrasi beberapa cabang olahraga berwarna biru lengkap dengan tulisan “Asian Games”.

    Para wartawan pun kemudian langsung antre untuk mengisi daftar nama dan menandatangani tanda terima. Begitu menerima jaket, dengan antusias para wartawan pun langsung memakai jaket ini.

    Seorang wartawan mengatakan bahwa ini merupakan langkah bagus untuk membuat demam Asian Games semakin terasa. Beberapa orang lainnya melontarkan harapannya agar Indonesia bisa sukses, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta Asian Games 2018.

    “Semoga Indonesia sukses dalam prestasi dan juga penyelenggaraan Asian Games 2018,” ujar wartawan ramai-ramai.

    Setelah mendapatkan jaket, para wartawan pun langsung memakainya dan berkeliling seputar Istana Negara. Tampak beberapa juga berfoto dengan maskot Asian Games -Bhin-bhin, Atung, dan Kaka- yang terdapat di sekitar Istana Negara.

    Sebelum Presiden memimpin Rapat Terbatas dengan para Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, dengan memakai jaket barunya, para wartawan pun berfoto bersama Presiden.

    Awal mula pembagian jaket ini adalah ketika Presiden meninjau venue Asian Games 2018, kemarin, para wartawan sempat berseloroh kepada Presiden, “Pak, jaketnya bagus.” Presiden pun menanggapinya, “Lho memang kalian belum dapat (jaket)? Ya sudah nanti dibagi.”

    Jakarta, 26 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Silahturahmi Kerumah SBY, JK Ngaku Nggak Bahas Politik

    Silahturahmi Kerumah SBY, JK Ngaku Nggak Bahas Politik

    Jakarta (SL) – Senin malam (25/6/2018) sekitar pukul 20.00 Wib Jusuf Kalla didampingi istrinya Mufidah Kalla mendatangi rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedatangan JK ini dalam rangka silahturahmi dalam rangka hari Raya Idul Fitri.

    “Kami kan Silaturahim, Idul Fitri. Beliau ini bagi saya sebagai saudara, sahabat,” kata JK seusai pertemuan di Kediaman SBY yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB dikutip dari Antara News.

    Dituliskan Antara, bahwa pertemuan berlangsung kurang lebih selama satu jam lebih lima menit tersebut, menurut JK tidak membicarakan politik baik pilkada maupun pilpres.

    Hal senada diungkapkan mantan Presiden SBY. “Kita ga bicara politik,” katanya. SBY mengatakan, pembicaraan mereka lebih terkait cucu-cucu mereka. Hal ini juga diamini oleh Wapres JK.

    Sementara itu, Wapres JK di dampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengenakan batik berangkat dari rumah dinas Wapres, Jl Diponegoro pada pukul 19.48.

    Wapres JK tiba di kediaman Presiden ke-6 tersebut pada pukul 20.00 langsung disambut dengan hangat oleh SBY beserta Ani Yudhoyono dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. (Net)

  • Dolar RP 15.000, Utang Rp6.000 T, Bertahankah Jokowi-JK Sampai 2019?

    Dolar RP 15.000, Utang Rp6.000 T, Bertahankah Jokowi-JK Sampai 2019?

    Jakarta (SL) – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat kembali melemah, Rp 14.105 per dollar AS. Kondisi ini diprediksi meicu krisis besar yang akan dihadapi Indonesia. Disisi lain, jika nilai tukar rupiah mencapai Rp15 .000 per dollar AS dan utang mencapai Rp6.000 triliun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus waspada.

    Bisakah Jokowi dan JK bertahan sampai 2019? Pertanyaan inilah yang kerap kita dengar di ranah publik. Namun bagi peneliti kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, ambruknya rupiah dan utang yang terus bertambah menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi untuk waspada.

    “Pemerintahan Jokowi harus waspada. Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar akan berpengaruh pada president election 2019. Ini perlu diwaspadai, pasalnya Soeharto jatuh lantaran ekonomi tak stabil kala itu,” kata Jerry kepada Harian Terbit, Senin (25/6/2018).

    Menurutnya, jika pemerintahan Jokowi  ingin tetap bertahan hingga 2019 maka sektor ekonomi diperkuat dengan public and goverment policy.

    “Pemerintah juga harus tahu forecast market ramalan pasar dan juga dengan cara mulai membangun industri-industri substitusi impor, perkuat trading dan industry, selling power and buying power domestik bahkan internasional juga perlu diperhatikan,” paparnya.

    Sementara itu pengamat politik Indro S Tjahyono mengemukakan, kondisi ekonomi yang tidak membaik dan tingginya utang , kalau dikaitkan dengan jatuhnya pemerintah, tentu masih jauh.

    “Indonesia tidak menganut sistem (kabinet) parlementer yang bisa dengan mudah mengganti pemerintah (perdana menteri) setiap kali dinilai gagal. Kecuali itu rezim kapitalisme global juga tidak membiarkan ekonomi regional kolaps, karena akan berpengaruh pada sistem ekonomi keseluruhan. Bahkan Yunani yang ekonominya pernah kolaps, kemudian buru-buru dibenahi secara kroyokan,” ujar Indro  dihubungi terpisah.

    Dia mengatakan, persoalannya berbeda dengan masa terakhir kejatuhan Soeharto. Waktu itu legitimasi Suharto sudah sangat merosot. Kalau dibiarkan, Indonesia yang dipandang sebagai ladang eksploitasi sumberdaya alam, akan kehilanngan oportunitas investasi. Apalagi saat-saat terakhir Soeharto sudah menunjukkan indikasi anti pasar, anti investasi, dan anti Barat.

    Karenanya, lanjut Indro,  ada upaya yang disengaja untuk menggoyang kurs rupiah terhadap dolar (sampai 17 ribu per dolar AS). Hal itu disusul dengan rush dana yang tersimpan di berbagai bank. Dan yang penting kurs dolar berdampak langsung terhadap sektor riel, sehingga barang-barang menjadi langka di pasaran.

    Menurut Indro, persepsi dunia usaha terhadap Jokowi masih positif, walau banyak terjadi hambatan di birokrasi. Pembangunan (infrastruktur) masih dianggap ekspektatif. Jika terjadi krisis masih mudah diatasi melalui komitmen-komitmen baru. Elektabilitas dan popularitas Jokowi cukup tinggi.

    “Koalisi pendukung pemerintahan Jokowi masih mantab dan terkonsolidasi. Sedangkan partai-partai anti pemerintah belum punya basis pendukung yang solid. Kesan kondisi ekonomi yang buruk kebanyakan hanya ada di lingkungan elit seperti terekspos di media sosial. Apalagi pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah sedikit demi sedikit semakin memahami kondisi yang sebenarnya,” ujar Indro.

    Bisa Jatuh

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Gerindra Ferry Juliantono menyatakan tidak ada pemerintahan yang kuat kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus Rp 15 Ribu. Hal ini disampaikan Ferry menanggapi nilai tukar rupiah yang semakin hari kian memburuk.

    “Sekarang kan Rp 14.200/U$, sedikit lagi tembus Rp14.500 kalau sudah Rp 15 ribu tidak ada (pemerintah) yang kuat,” ungkap Ferry di hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, (22/5/2018).

    Ia mencontohkan, hal serupa yang pernah terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto yang sangat kuat, akhirnya tumbang setelah dolar membumbung tinggi.

    Dia memprediksi, partai-partai pendukung pemerintah akan berfikir ulang jika dolar terus naik. “Tembus Rp15 ribu jatuh itu pemerintah (Jokowi),” Ferry mengingatkan.

    Sebab, kata dia, dampak inflasi dari itu akan dirasakan langsung  oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia mengaku sudah bertemu dengan para pedagang yang juga mengeluhkan inflasi ini. “Jadi, kalau ada yang bilang puas dengan pemerintah sekarang, itu hanya persepsi saja,” pungkasnya.

    Krisis Besar

    Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menungkapkan potensi krisis besar yang akan dihadapi Indonesia menyusul nilai kurs rupiah yang sudah mencapai Rp14ribu per US Dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah tersebut merupakan yang terlemah sejak Desember 2015.

    Menurut dia, jika krisis tahun 1997 yang melanda Indonesia disebabkan oleh faktor moneter, sementara krisis tahun 2008 pemicunya adalah perdagangan, maka krisis yang akan terjadi di tahun 2018 lebih berbahaya.

    “Karena krisis yang akan dihadapi di 2018 ini pemicunya sekaligus dua. Ada moneter dan perdagangan,” kata Noorsy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/5).

    Noorsy sudah memprediksi jika perekonomian Indonesia akan mengalami stagnasi sejak tiga tahun lalu. Seharusnya dengan kondisi yang makin parah seperti saat ini, pemerintah harus mulai lepas dari investasi dan tenaga kerja asing. (HanTer/Safari)

  • Mantan Rocker Hari Moekti Meninggal Dunia

    Mantan Rocker Hari Moekti Meninggal Dunia

    Jakarta (SL) -Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Mantan rocker yang belakangan menjadi dai, Hariadi Wibowo alias Hari Moekti meninggal dunia.

    Kabar tersebut diperoleh Suara.com dari grup Whatsapp wartawan. Pesan tersebut berbunyi: “Innalilahi wainailahi rojiun telah berpulang kerahmatullah Ustad Hari moekti barusan di rs dustira.”

    Ketika dikonfirmasi, pihak Rumah Sakit Dustira Cimahi membenarkan kabar tersebut. “Benar, almarhum bernama Bapak Hariadi Wibowo,” kata petugas rumah sakit bernama Amir.

    Menurut Amir, saat dibawa ke rumah sakit, Hari Moekti sudah meninggal dunia. “Datang ke sini sekitar pukul 21.05 dan kondisinya sudah meninggal. Jadi kami nggak tahu mengenai penyakitnya,” jelas Amir.

    Hari Moekti lahir di Cimahi pada 25 Maret 1957. Namanya dikenal berkat singlenya seperti “Ada Kamu”, “Aku Suka Kamu Suka” dan “Satu Kata”. Namun beberapa tahun terakhir, Hari Moekti memilih menjadi da’i. (Suara/Red)

  • Maswan, si Penghina Nabi di Media Sosial Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Maswan, si Penghina Nabi di Media Sosial Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Jakarta (SL) – Maswan, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Maswan secara intensif.

    “Statusnya tersangka,” ujarnya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta selatan AKBP Stefanus Micheal Tamuntuan dihubungi Media, Minggu (24/6/18).

    Maswan diamankan anggota Polres Jakarta Selatan Kamis (21/6/18) malam karena diduga menghina Nabi Muhammad SAW melalui kolom komentar di halaman Facebooknya. Sebelum dijemput polisi, Maswan diamankan warga sekitar yang geram dengan ulah Maswan di media sosial.

    Polisi telah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi dan mengembangkan motif dari tersangka yang kini meringkuk di tahanan Polres Jakarta Selatan.

    Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar sempat mengingatkan agar warga tidak terpancing dengan tindakan Maswan. Ia diketahui telah memposting kata-kata bernada penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekitar 15 warga akhirnya menangkap Maswan saat hendak membeli pulsa tak jauh dari tempat usahanya sebagai pemilik biro jasa.

    “Kami imbau agar masyarakat jangan terpancing. Dan tidak ada lagi insiden tersebut karena ini berbau SARA dan tidak memahami pikir-pikir dalam berbuat di media sosial,” pintanya. (IndikasiNews/IK-PK)

  • Takut Ditodong, Seorang Wanita Lompat Dari Angkot dan Meninggal

    Takut Ditodong, Seorang Wanita Lompat Dari Angkot dan Meninggal

    Jakarta (SL) – Asih Sukarsih (32) nekat melompat dari angkot karena melihat penumpang lain ditodong di Plumpang, Jakarta Utara. Nahas, Asih meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. “Iya, melompat dari angkot 30A rute Tanjung Priok-Kelapa Gading,” ujar Kapolsek Koja Kompol Effendi ketika dihubungi detikcom, Minggu (24/6/2018).

    Peristiwa itu terjadi Sabtu (23/6), pukul 14.10 WIB di Jalan Yos Sudarso Pintu 3 Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

    Effendi mengatakan awalnya pelaku merogoh barang penumpang lain, lalu ketika timbul keributan korban merasa takut dan akhirnya melompat keluar. Menurut Effendi korban tidak ditodong karena barangnya masih utuh. “Kalau ditodong dengan pisau si nggak ada, hanya di rogoh, cuma yang dirogoh itu sempat melawan sehingga si korban ketakutan. Karena ketakutan ya korban ini diduga melompat, padahal korban belum dirogoh karena harta dia masih utuh,” ujarnya.

    Effendi menyebut saat itu angkot sedang melaju dengan kencang, didalamnya hanya terdapat tiga penumpang, sopir dan si pelaku. Kuat dugaan perbuatan ini sudah direncanakan karena angkot melaju di jalur yang salah. “Iya, Ini kan angkot, angkot ini kan kalau dia niat cari uang dan penumpang tidak lewat jalur busway dong, sementara tkpnya ini di jalur busway,” jelas Effendi.

    Saat ini, pihaknya telah mengamankan sopir angkot karena diduga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Pelaku penodongan masih dalam pencarian. “Pelaku masih kita kejar. Cuma ada indikasi keterlibatan sopir jadi sopir sementara diamankan,” tutupnya.

     

  • Pendaftaran CPNS 2018 Segera Dibuka, 2 Dokumen ‘Sepele’ Ini Wajib Ada, Diurus Sekarang Ya

    Pendaftaran CPNS 2018 Segera Dibuka, 2 Dokumen ‘Sepele’ Ini Wajib Ada, Diurus Sekarang Ya

    Jakarta (SL) – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memastikan pendaftaran CPNS 2018 Formasi Daerah akan dibuka setelah tahapan Pilkada Serentak 2018 berakhir.

    Pilkada Serentak 2018 akan memasuki tahapan pencoblosan Rabu (27/6/2018) ini.

    Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, seperti dikutip TribunJabar.id dari laman bkn.go.id, Selasa (29/5/2018), mengkonfirmasikan hal ini. “Pemerintah memang berencana membuka penerimaan CPNS tahun 2018 setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli,” ujar Ridwan, Jumat (25/5/2018).

    Berarti penerimaan CPNS 2018 Formasi Daerah segera bergulir.

    Bersiap-siaplah.

    Tahapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang ketiga kembali akan digelar. Penerimaan besar-besaran setelah pemerintah melakukan moratorium penerimaan selama 4 tahun terakhir.

    Seperti dua gelombang sebelumnya, tahapan seleksi akan dilaksanakan transparan dengan sistem CAT. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengumumkan Tahun 2018 ini akan merekrut besar-besaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi daerah-daerah.

    Kebutuhan formasi masih digodok Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disesuaikan dengan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melansir tahapan pendaftaran berkas kemungkinan dimulai Juli 2018 ini setelah tahapan Pilkada Serentak, Juni 2018 selesai.

    Kabar rencana rekrutmen CPNS oleh pemerintah tahun ini banyak mencuri perhatian netizen.

    Terbukti kata kunci pencarian tentang pendaftaran CPNS 2018 sempat menjadi trending searches pada Google beberapa waktu lalu.

    Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pendaftaran CPNS tahun 2018.

    Pastikan Dokumen Nomor Induk Kependudukan dan KK Terdaftar!

    KTP juga harus sudah siap, jika belum segera diurus!

    Sebagai bagian dari persiapan dibukanya pendaftaran CPNS, BKN menyarankan kepada para calon pendaftar agar memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) miliknya terdaftar pada database nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Demikian disampaikan BKN melalui akun resminya pada Twitter @BKNgoid, Kamis (21/6/2018).

    “#SobatBKN, sambil menunggu pengumuman penerimaan #CPNS2018 resmi dr @kempanrb, pastikan NIK & KK terdaftar di database nasional @ccdukcapil atau hubungi kontak di bawah ini.”

    “Pendaftaran #CPNS2018 hanya melalui web SSCN BKN yg akan diaktifkan setelah pengumuman resmi. Smangaat!,” demikian kicauan admin @BKNgoid.

    Jika NIK dan KK anda belum terdaftar, bisa menghubungi call center Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui nomor telepon 1500537. Ini artinya, pendaftar CPNS nantinya harus penduduk resmi yang memiliki KTP dan terdaftar dalam KK.

    Lalu, apa syarat dan bagaimana tata cara pendaftaran? Begitulah yang banyak ditanyakan kepada BKN.

    Namun, pertanyaan tersebut belum dapat dijawab tuntas lantaran hingga saat ini pendaftaran belum dibuka dan belum ada pula info resmi dari Kemenpan RB.

    “Kemudian mengenai pertanyaan terkait ketentuan, persyaratan, sistem pendaftaran. Sehubungan belum ada info resmi terkait hal tersebut, maka kami juga belum bisa menjawab. Untuk itu pantau terus media sosial dan web kami untuk info lebih lanjut ya #SobatBKN,” demikian kicauan admin @BKNgoid.

    Kendati demikian, admin akun @BKNgoid menyampaikan informasi umum terkait prakiraan berkas yang bakal dibutuhkan.

    Berkas yang bisa disiapkan sekarang, antara lain:

    1. Daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV),

    2. Scan/foto ijazah,

    3. Transkrip nilai,

    4. Foto diri,

    5. KTP,

    6. KK,

    7. Nilai TOEFL (jika ada).

    Berkas atau dokumen di atas sebaiknya disiapkan dalam 2 jenis, yakni hard copy dan soft copy.

    BKN meminta kepada calon pendaftar CPNS agar selektif dalam menerima informasi sebab kini banyak beredar hoaks, termasuk sebelumnya soal formasi.

    4 Hal Harus Diketahui

    Anda berminat untuk mendaftar?

    Silakan baca 4 fakta berikut ini yang dirangkum dari keterangan pers BKN dengan Kemenpan RB.

    1. Jadwal. 

    Kepala Biro Humas BKN RI, Mohammad Ridwan mengatakan, pendaftaran CPNS pada tahun 2018 akan dibuka setelah proses Pilkada selesai, sekitar akhir Juni atau awal Juli.

    Namun sampai hari ini Pemerintah belum menerbitkan surat resmi tentang formasi CPNS TA 2018.

    2. Hoax. 

    Saat ini beredar informasi hoax Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang memuat formasi sejumlah Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    3. Prioritas.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS pada tahun ini akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

    Ini kabar gembira buat anda para sarjana pendidikan, keperawatan, kedokteran, maupun teknik.

    Rekrutmen CPNS pun akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

    4. Prinsip. 

    Kata Asman, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya. (TT)

  • SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada

    SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada

    Jakarta (SL) – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

    SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung. “Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

    SBY menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. Presiden ke-6 RI itu berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral. “Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” ujarnya.

    Menurut SBY, dirinya menyampaikan hal tersebut merupakan bentuk tanda sayang kepada BIN, Polri, dan TNI untuk tidak keliru bersikap dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu yang akan datang.

    SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang. “Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata dia.

    “Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ujarnya menambahkan.

    SBY lantas membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Pertama-tama SBY mencontohkan dugaan ketidaknetralan alat negara itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

    Menurut SBY, terdapat kejanggalan ketika itu, saat Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana. “Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statement yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia.

    SBY melanjutkan dugaan ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Menurutnya calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tuturnya.

    SBY juga mengungkap tak netralnya Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.

    Perkara itu muncul, kata SBY lantaran calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

    Tak sampai di situ, SBY menyebut terdapat kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.

    “Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.

    Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam gelaran Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral.

    “Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” kata dia.

    “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” kata SBY.

    Info diperoleh beredar di copas sebelah (CNNI/Red)

  • Kemendagri Tegaskan Tidak Ada Pencopotan Plt Bupati Lampung Utara

    Kemendagri Tegaskan Tidak Ada Pencopotan Plt Bupati Lampung Utara

    Jakarta (SL) – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara soal adanya pemberitaan pencopotan Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara yang sedang dijabat oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo.

    Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik yang dikutip dari kemendagri.go.id, menyebutkan bahwa yang terjadi di Lampung Utara, bukan pencopotan, tapi pengalihan jabatan.

    Selain itu juga dijelaskan oleh Akmal, Wakil Bupati diberhentikan dari posisinya sebagai Plt Bupati Lampung Utara. Bukan diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Bupati. Sri Widodo dikembalikan ke posisinya sebagai Wakil Bupati. Tapi untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari sementara di jalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) yang dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Dan Plh pun hanya bertugas selama dua hari saja. Sebab pada tanggal 23 Juni, Bupati Lampung Utara definitif yang sedang non aktif kembali aktif.

    “Tidak ada pencopotan terhadap Plt Bupati Lampung Utara. Yang terjadi adalah pengalihan jabatan Plt Bupati Lampung Utara dari Wakil Bupati Lampung Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara,” kata Akmal di Jakarta, Jumat (22/6).

    Menurut Akmal, Sekda Lampung Utara yang kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lampung Utara. Sekda Lampung Utara akan menjadi Plh sampai dengan aktifnya Bupati Lampung Utara definitif. Seperti diketahui Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, non aktif karena sedang menjalani cuti di luar tanggung negara. Agung cuti sebagai bupati, karena ikut Pilkada.

    “Sekda jadi Plh Sampai dengan Bupati Lampung Utara definitif yang per tanggal 23 Juni selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena Cuti kampanye,” kata Akmal.

    Menurut Akmal, Sekda menjadi Plh Bupati sampai tanggal 23 Juni. Sekda ditunjuk jadi Plh agar efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung Utara tak terganggu. Mengenai kenapa ada pengalihan jabatan Plt ke Plh, kata Akmal, karena memang ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kondisi kesehatan Wakil Bupati yang tengah sakit.

    “Selain memang karena ada polemik mutasi di internal Pemkab Lampung Utara, serta untuk menjaga kondusifnya birokrasi di Lampung Utara. Itu yamh menjadi dasar keputusan Kemendagri ini (mengalihkan jabatan Plt ke Plh),” kata Akmal. (BM/Puspen Kemendagri/RH)

  • Aman Abdurahman Tokoh Teroris Indonesia di Vonis Hukuman Mati

    Aman Abdurahman Tokoh Teroris Indonesia di Vonis Hukuman Mati

    Jakarta (SL) – Jumat 22 Juni 2018. Ketua JAD Indonesia Aman Abdurahman akhirnya di Vonis Mati di Pengadilan Jl Ampera Raya No 133 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

    Tokoh JAD yang banyak menjadi Panutan para Pengikutnya termasuk kejadian Bom di Surabaya ini dalam Sidang yang cukup Menyita Waktu dan Perhatian akhirnya Selesai Sudah.

    Tuntutan terhadap Aman Abdurahman Yaitu pasal 15 jo pasal 7 jo pasal 9 dan pasal 13 UU RI NO.15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.

    Dalam Putusan Akhir ini Hakim menyatakan ” Memberikan Putusan Hukuman kepada Terdakwa nama Aman Abdurahman alias Oman Rohman alias Abu Sulaiman bin Ade sudarma VONIS HUKUMAN MATI karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana Terorisme Sesuai UU RI NO.15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. (David/oborkeadilan.com)