Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Blangko e-KTP Asli Diperjualbelikan di Lampung dan Jakarta

    Blangko e-KTP Asli Diperjualbelikan di Lampung dan Jakarta

    Tulangbawang (SL) – Blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah, diperjualbelikan di  Provinsi Lampung dan DKI Jakarta.

    Untuk yang di Jakarta, blanglo e-KTP asli itu ditemukan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat. Sedangkan yang di Lampung, blangko e-KTP asli itu diperjualbelikan via online. Pedagang pasar tersebut menjual blangko e-KTP dipasarkan seharga Rp150 ribu untuk yang bekas dan Rp200.000 untuk blangko e-KTP baru. Mereka memeroleh blanko e-KTP asli dari oknum Percetakan Negara.

    Sedangkan yang di Lampung, blangko e-KTP asli lolos 10 oleh anak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulangbawang via online.  Blangko e-KTP tidak dapat diperjualbelikan karena dokumen negara. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (rml)

  • Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Bawaslu Lontarkan 28 Pertanyaan Terhadap Sri Mulyani Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

    Jakarta (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan 28 pertanyaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemeriksaan terkait dugaan kampanye terselubung.

    Pertanyaan yang diajukan, seputar gestur satu jari yang dilakukan Sri Mulyani saat acara pertemuan IMF-World Bank di Bali.

    “Jadi kami menyiapkan 28 pertanyaan seputar isi dari laporan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan kegiatan annual meeting IMF-World Bank di Bali,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo usai melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

    Ratna mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan pihaknya ke Sri Mulyani misalnya mengenai siapa penyelenggara acara, maksud gestur satu jari yang dilakukan dalam acara, hingga maksud dari ucapan Sri Mulyani yang ada dalam video.

    Menurut Ratna, seluruh pertanyaan direspons melalui penjelasan Sri Mulyani, yang kemudian dituangkan oleh Bawaslu dalam berita acara.

    Adapun penekanan pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu ke Sri Mulyani yaitu soal ucapan yang bersangkutan yang menyebut ‘one is for Jokowi, two is for Prabowo’, sembari mengacungkan satu jari.

    “Mungkin penekanannya kan berdasarkan potongan video itu. Kalau Bu Sri kan ada mengucapkan kata-kata, itu yang kami tanyakan,” jelas Ratna.

    Sri Mulyani sebelumnya tiba di kantor Bawaslu pukul 15.15 beriringan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga diperiksa atas dugaan kasus yang sama. Namun, pemeriksaan Luhut hanya berlangsung satu jam, sedangkan Sri Mulyani diperiksa selama hampir dua jam.

    Menurut Ratna, perbedaan durasi pemeriksaan tersebut karena adanya perbedaan pengembangan pertanyaan.

    “Ini kan tergantung gaya dan kebutuhan perkembangan pertanyaan. Mungkin karena kami masih membutuhkan beberapa pertanyaan kunci maka mungkin waktunya lebih lama,” kata Ratna.

    Sri Mulyani dan Luhut dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Mereka menduga, tindakan keduanya mengacungkan satu jari adalah bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01.

    Pelapor menilai, tindakan Sri Mulyani dan Luhut melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

    Gestur satu jari Luhut dan Sri Mulyani beredar melalui video yang viral di media sosial.

    Dalam video tersebut terlihat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan gestur satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

    Pada mulanya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari, tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.

    Luhut dan Sri Mulyani lantas melakukan koreksi, dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari. (kompas)

  • Gus Irfan : NU Bukan Peserta Pilpres, Bila Ada Sifatnya Hanya Pribadi

    Gus Irfan : NU Bukan Peserta Pilpres, Bila Ada Sifatnya Hanya Pribadi

    Jakarta (SL) – Cucu Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari Pendiri NU yang kini resmi menjabat Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandiaga, Gus Irfan menegaskan NU bukan peserta pilpres. Kalaupun ada sosok di dalam NU yang ikut hanya bersifat pribadi.

    “Karena itu saya akan bantu untuk jelaskan pada umat, NU bukan peserta pilpres. Kalau ada NU ikut maka itu pribadi tapi jamiyah engga ada,” kata Gus Irfan di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis 1 November 2018.

    Ia menjelaskan tidak semua ‘warga’ NU mendukung Jokowi-Ma’ruf. Tapi ada juga NU yang memihak Prabowo-Sandiaga.
    “Memang banyak NU di Jokowi tapi banyak juga di Prabowo,” kata Gus Irfan.

    Sebelumnnya, Gus Irfan dipilih sebagai juru bicara di BPN capres-cawapres Prabowo-Sandi. Gus Irfan yang merupakan dzurriyah KH Hasyim Asy’ari ditunjuk karena dianggap menguasai akar rumput pesantren dan santripreneur. (viva)

  • Identitas Tiga Jenazah Korban Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 Kembali Terungkap

    Identitas Tiga Jenazah Korban Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 Kembali Terungkap

    Jakarta (SL) – Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI POLRI) kembali berhasil mengungkap identitas tiga jenazah korban jatuhnya Lion Air JT 610, Jumat 2 November 2018.

    Ketiga jenazah itu diketahui bernama Chandra Kirana (laki-laki), Monni (wanita) dan Hizkia Jorry Saroinsong (laki-laki). Dengan demikian total menjadi empat yang sudah teridentifikasi, sebelumnya diketahui Jannatun Shintya Dewi (wanita) yang sudah diberangkatkan ke Surabaya kemarin.

    “Konfirmasi tersebut diumumkan pukul 19.05 WIB setelah adanya kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI POLRI,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, dalam rilisnya yang diterima redaksi.

    Setelah identitas jenazah tersebut berhasil diungkap, ketiga jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS POLRI) oleh Director of Corporate Safety Lion Air Group, Capt. Eduard Kallisto MP dan Director of Airport Service Lion Air Group, Capt. Wisnu Wijayanto.

    Jenazah Chandra Kirana akan diberangkatkan menuju Palembang, Sumatera Selatan besok pagi pukul 06.30 WIB, sedangkan jenazah Monni ke Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan jenazah Hizkia Jorry Saroinsong ke Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Atas nama Lion Air, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan handai taulan,” tandas Danang.

    Dalam hal ini, Lion Air akan mendukung hal yang dibutuhkan oleh keluarga, termasuk memberikan uang tunggu kepada keluarga Rp5.000.000,00, uang kedukaan Rp25.000.000,00 serta uang santunan meninggal dunia sesuai PM 77 Tahun 2011 yaitu Rp1.250.000.000,00 ditambah penggantian bagasi menurut peraturan tersebut Rp4.000.000,00, namun untuk penggantian bagasi Lion Air akan memberikan Rp50.000.000,00. (garudadaily)

  • Panglima TNI Bersama Kepala Badan SAR Tinjau Titik Temuan Bagian Badan Pesawat Lion Air JT 610

    Panglima TNI Bersama Kepala Badan SAR Tinjau Titik Temuan Bagian Badan Pesawat Lion Air JT 610

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi meninjau titik yang diduga menjadi tempat bagian badan pesawat Lion Air JT 610 ditemukan di perairan Karawang.

    Keduanya hendak memastikan kebenaran terkait dugaan adanya bagian badan pesawat atau fuselage di titik tersebut. “Ini baru dugaan. Makanya kita menuju ke kapal tersebut untuk mengecek kebenarannya. Mudah-mudahan ini berita kalau memang itu benar,” kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi di KRI I Gusti Ngurah Rai.

    Pantauan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi menuju titik tersebut dari KRI I Gusti Ngurah Rai menggunakan kapal patroli milik Basarnas didampingi sejumlah prajurit TNI dan petugas Basarnas, Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).

    Selain kapal yang ditumpangi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi, ada dua kapal patroli lain yang bertolak ke lokasi dari KRI I Gusti Ngurah Rai.

    Oleh karena itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut KRI Rigel yang mempunyai fasilitas sonar canggih sudah berada di titik tersebut. Beberapa kapal lain milik TNI AL dan Basarnas juga sudah berada di lokasi.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan titik lokasi yang diduga merupakan fuselage atau bagian badan utama pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Tanjung Karawang sudah terdeteksi. Kemungkinan ada dugaan bahwa tubuh para korban masih terjebak di dalam bagian pesawat tersebut.

    Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta tujuan Pangkalpinang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Senin pagi. Pesawat itu mengangkut 178 orang dewasa, 1 anak, 2 bayi, serta 2 pilot dan 6 awak pesawat lainnya, (Red-Dp).

  • Tak Dijumpai Presiden, Ribuan Honorer K2 Bermalam di Istana

    Tak Dijumpai Presiden, Ribuan Honorer K2 Bermalam di Istana

    Jakarta (SL) – Kecewa karena tak ditemui Presiden Joko Widodo, puluhan ribu honorer K2 (kategori dua) memutuskan menginap di depan Istana Negara. Mereka menolak pulang ke daerah masing-masing.

    “Keputusan kami final. Malam ini tidur di depan Istana Negara. Saya pun akan ikut tidur di situ tanpa tikar,” kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Selasa (30/10).

    Menurut Titi, seluruh honorer K2 sangat kecewa karena Presiden menolak menemui mereka. Namun, semangat mereka tetap membara, karena itu aksi akan terus berlanjut. “Sudah kepalang basah mandi saja sekalian,” ujarnya.

    Sementara itu, Korwil FHK2I DKI Jakarta Nurbaiti menambahkan, massa sepakat bermalam di Istana sampai Presiden mau menerima mereka. “Kami sudah izin kepada pak polisi jadi kami dibolehkan nginap di depan Istana,” ucapnya.

    Senada itu Korwil FHK2I Maluku Utara Said Amir menambahkan, tidur di jalan adalah salah satu bentuk protes kepada pemerintah. Bagaimana membiarkan honorer K2 tidur di jalan tanpa alas. “Ini tekad kami,” tegasnya. (era/com/red)

  • Rekam Jejak Prabowo Selamatkan PMI Wilfrida Dari Hukum Gantung

    Rekam Jejak Prabowo Selamatkan PMI Wilfrida Dari Hukum Gantung

    Jakarta (SL) – Eksekusi mati terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati di Arab Saudi sangat menyayat hati bangsa.

    Pasalnya, selain tidak ada notifikasi kepada pemerintah Indonesia, vonis mati yang dijatuhkan itu ternyata hanya gara-gara Tuty memukul majikan untuk membela diri.

    Dalam urusan memperjuangkan nasib pekerja migran, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memiliki rekam jejak yang bagus. Dia pernah menyelamatkan seorang PMI yang hedak dihukum mati di negara tempatnya bekerja.

    PMI yang diselamatkan ketua umum Gerindra itu adalah Wilfrida Soik asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang divonis mati pengadilan Malaysia.

    Wilfrida batal digantung dan mendapat keringanan hukuman, setelah pada tahun 2014 Prabowo mengirim beberapa pengacara untuk membantu Wilfrida menghadapi kasusnya.

    “Pak Prabowo beberapa tahun lalu secara personal membawa lawyer-nya sendiri untuk membela Wilfrida yang waktu itu adalah TKI kita di Malaysia yang akan dihukum mati,” ujar calon wakil presiden pendamping Prabowo, Sandiaga Uno di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta, Rabu (31/10).

    Sandi menyebut bahwa langkah mantan Danjen Kopassus tersebut dalam menyelamatkan nyawa warga Indonesia sangat cepat. Sehingga, Walfrida kini menghirup udara bebas.

    Dengan rekam jejak itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta yakin pihaknya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dimana pun berada sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

    “Kami berharap bisa memberikan perlindungan kepada seluruh TKI kita yang di luar negeri. Mereka ini pahlawan devisa, kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja di sini, mereka mungkin tidak akan kerja di luar negeri untuk mencari sesuap nasi,” bebernya.

    Secara tidak langsung Sandi membandingkan kinerja pemerintah saat ini yang dinilainya lambat dalam menangani kasus Tuti yang sudah 7 tahun sebelumnya divonis mati oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Sudah sepantasnya pemerintah kita melindungi para TKI kita. Kita pastikan seluruh warga negara kita dilindungi dan bagi kami itu adalah suatu hal yang sangat esensial,” pungkas Sandi. (rmol)

  • Hasil Survei IDM, Prabowo Ungguli Jokowi Dengan Elektabilitas 56,39 Persen

    Hasil Survei IDM, Prabowo Ungguli Jokowi Dengan Elektabilitas 56,39 Persen

    Jakarta (SL) – Indonesia Development Monitoring (IDM) melalui Direktur Eksekutifnya, Bin Firman Tresnadi dalam keterangan pers yang diterima Zonasatu News hari ini Selasa 30 Oktober 2018, menyatakan Faktor Ekonomi Membuat Elektabilitas Jokowi-Ma’aruf Melorot

    Dalam survei yang dilakukan oleh IDM pada tanggal 8 – 21 Oktober 2018, dengan responden sebanyak 2.178 yang tersebar di 33 provinsi dengan Margin of Error sebesar -+ 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Diketahui bahwa hampir 70% pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 lalu dikarenakan adanya keinginan kehidupan ekonomi responden lebih baik (meningkat) dibandingkan pada masa sebelumnya. Yang terjadi justru sebaliknya.

    Dalam temuan survei IDM, diketahui bahwa 38.9% responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan. Dan hanya 12.7% saja responden yang mengatakan mengalami peningkatan ekonomi.

    Sedangkan sisanya sebesar 48,4% mengatakan kondisi ekonomi mereka sama saja (stagnan). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 tahun pemerintahan Jokowi yang berkisar antara 4,8% – 5% saja.

    Keadaan pertumbuhan ekonomi ini tentu saja berimbas kepada lapangan kerja di masyarakat.

    Dalam temuan survei, diketahui bahwa 64,6% responden menyatakan selama 4 tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan. 31,2% mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 4,2% menyatakan tersedia lapangan kerja.

    Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar di 4,8% – 5% tidak memberikan tambahan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru. Karena tidak tertampungnya angkatan kerja baru ini maka pekerjaan di sektör informal menjadi pilihan, seperti driver atau ojek online dsb.

    Hal yang penting diketahui adalah hampir 40% tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal. Dimana jaminan keamanan rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai.

    Dalam pandangan responden, janji-janji Jokowi banyak yang tidak mampu dipenuhi, seperti janji Swasembada Pangan sebanyak 71,8% responden mengatakan gagal. Begitu juga dalam hal pemerintahan bersih (bebas korupsi), sebanyak 62,1% responden menyatakan Jokowi tidak berhasil memberantas korupsi.

    Sikap responden ini didorong karena responden menilai masih banyaknya pejabat publik yang terjerat oleh KPK.

    Sebaliknya, elektabilitas Prabowo mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan faktör Sandiaga Uno yang memiliki daya tarik terhadap pemilih milineal dan dianggap lebih mengakomodir berbagai berbagai golongan, baik suku maupun ağama.

    Elektabilitas Prabowo-Sandi Unggul

    Berikut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres berdasarkan demografi responden:

    41,2% Responden Milineal (usia 17 – 25 tahun) = (897 responden).
    Jokowi-Ma’aruf : 31,7% (284 responden)
    Prabowo-Sandi : 60,1% (539 responden)
    Tidak Memilih : 8,2% (74 responden)

    21,4% Responden Ibu Rumah Tangga (466 responden)
    Jokowi-Ma’aruf : 33,3% (155 responden)
    Prabowo-Sandi : 58,1% (271 responden)
    Tidak Memilih : 8,6% (40 responden)

    37,4% Responden Kepala Keluarga (815 responden)
    Jokowi-Ma’aruf : 41,2 % (336 responden)
    Prabowo-Sandi : 51,1% (416 responden)
    Tidak Memilih : 7,7% (63 responden)

    Total Elektabilitas:
    Jokowi-Ma’aruf : 35,58 %
    Prabowo-Sandi : 56,39 %
    Tidak Memilih : 8,13 %

    Dari tingginya tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mengalahkan Jokowi- Maruf, menggambarkan adanya harapan besar akan adanya perbaikan sektor ekonomi nasional, terutama responden yang percaya bahwa Sandiaga Uno sebagai seorang pengusaha muda yang berhasil akan mampu memberikan perbaikan di sektor bisnis dan UKM.

    Harapan responden tentunya jika Prabowo-Sandi terpilih akan memberikan dampak peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga kehidupan ekonomi mereka membaik dibandingkan keadaan saat ini.

    Faktor Sandi

    Tingginya pilihan pada pemilih milenial terhadap Prabowo-Sandi hingga 60,1% dibandingkan Jokowi-Ma’aruf yang hanya 31,7%, dikarenakan sosok Sandi yang lebih mewakili pemilih milenial yang creative (kreatif), confidence (percaya diri) dan connected (terhubung satu sama lain) dibandingkan Jokowi maupun Ma’aruf Amin.

    Hal ini tak terlepas dari kesukaan Sandi terhadap olah raga, music/film dan teknologi informasi yang merupakan ciri khas generasi milenial. (gelora/kabarakyat)

  • Korban Gempa Palu Bisa ‘Bebas’ Dari Tagihan Kredit Perbankan

    Korban Gempa Palu Bisa ‘Bebas’ Dari Tagihan Kredit Perbankan

    Jakarta (SL) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tidak menagih kreditur yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah.

    Hal ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana.

    “POJK kita mengatakan bahwa OJK bisa meminta atau memberikan kebijakan untuk bank-bank untuk tidak menagih dulu kepada debitur-debitur yang terkena bencana sampai jangka waktu tertentu. Sampai usahanya kita bantu usahanya sampai pulih kembali. Ada yang mungkin dikasih pinjaman dulu,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta.

    Wimboh menjelaskan, secara total ada Rp16,2 triliun kredit di kawasan yang terkena bencana di Sulawesi Tengah.

    Sementara khusus di Kabupaten Donggala dan Sigi, total kredit sebanyak Rp233 miliar. “Total kredit di daerah itu Rp16,2 triliun. Hanya 0,3% dari total kredit industri. Dari Rp16,2 triliun tersebut sedang kita hitung berapa yang betul-betul terkena dampak,” jelasnya.

    Wimboh memastikan agar debitur yang terkena dampak diberikan kelonggaran penagihan. Terkait berapa lama perpanjangan tenor dan skema suku bunga disesuaikan dengan masing- masing debitur.

    “Ini bukan hal yang baru. Kita sudah lakukan di Aceh, Yogyakarta, Bali, dan terakhir di Lombok,” tuturnya.

    Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan sedang menyiapkan skema restrukturisasi kredit bagi para debitur yang terdampak bencana alam.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para debitur kami karena itu Bank BTN akan memberikan restrukturisasi kredit kepada mereka dengan memperhatikan kondisi fisik serta psikologis nasabah serta situasi Sulteng ke depannya sehingga tidak memberatkan mereka,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono di Jakarta.

    Menurut Maryono, berdasarkan data yang dikompilasi oleh tim gabungan (Business Continuity Management- BCM) BTN, debitur kredit konsumer aktif di Sulteng tercatat berjumlah 12.036 debitur dengan nilai kredit sekitar Rp911 miliar, sementara debitur kredit komersial berjumlah 487 debitur dengan nilai kredit sekitar Rp139 miliar.

    “Kami masih melakukan inventarisasi bagaimana keadaan debitur kami di Sulawesi Tengah dan akan kami segera laporkan ke regulator sambil menunggu arahan selanjutnya mengenai langkah-langkah restrukturisasi kredit,” kata Maryono.

    Maryono menuturkan, restrukturisasi yang akan diberikan, bisa saja mengacu pada restrukturisasi untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Adapun jenis restrukturisasi yang diberikan kepada para debitur yang terdampak gempa Lombok dilakukan BTN dalam bentuk pemberian grace period atau masa tenggang/kelonggaran waktu untuk membayar angsuran/cicilan pinjaman pokok maksimal 2 tahun. Kemudian ada juga keringanan lain yang menyesuaikan kondisi debitur serta pemberian diskon untuk denda dan bunga sampai dengan 100% bagi debitur yang disetujui mendapatkan restrukturisasi.

    “Tetapi ini akan dilakukan setelah tim Business Continuity Management menyampaikan inventarisasi dari hasil pengecekan mereka terhadap nasabah di lokasi gempa,” paparnya.

    Direktur BTN Dasuki Amsir mengaku perseroan terus melakukan upaya pemulihan operasional dari outlet yang terdampak gempa.

    Dari hasil kerja keras tim gabungan, empat outlet BTN sudah memberikan pelayanan terbatas, yaitu Kantor Cabang Palu, termasuk Kantor Kas yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika di Kota Palu dan Kantor Cabang Pembantu Syariah di Kota Palu serta Kantor Cabang Pembantu di Luwuk. (Okezone)

  • Ketua PB HMI Desak KPK Selidiki Area Operasi PT Freeport Indonesia

    Ketua PB HMI Desak KPK Selidiki Area Operasi PT Freeport Indonesia

    Jakarta (SL) – PT Freeport yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun di Indonesia, memiliki banyak polemik. Setelah polemik soal perubahan status dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kali ini polemik soal lingkungan.

    Berdasarkan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada seluas 4.535 Hektar Area Kawasan Hutan Lindung yang dijadikan area operasi PT Freeport Indonesia.

    Kawasan tersebut, menurut dokumen hasil temuan BPK, digunakan tanpa adanya izin secara prosedural, atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

    Ketua Bidang Lingkungan PB HMI, Abdul Robi Syahrir mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera menyelidiki soal pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport di kawasan hutan lindung tersebut.

    “Kami minta, KPK segera menyelidiki hal tersebut (pencemaran lingkungan) yang dilakukan oleh PT Freeport, karena dalam hal ini, diduga telah ada upaya gratifikasi, suap dan lainnya, yang dilakukan dan diproduksi PT Freeport tanpa izin,” kata Robi, Rabu (31/10) dalam acara diskusi publik, di warung daun Cikini Jakarta Pusat.

    Berikut ini rekomendasi PB HMI Bidang Lingkungan Hidup soal PT Freeport Indonesia.

    Pertama, meminta pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham Freeport dan segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis.

    Kedua, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agara segera memerintahkan PT Freeport menyelesaikan kewajiban lingkungannya.

    Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus membuka dokumen Proler terbaru PT Freeport, dan memberikan sanksi tegas atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport.

    Keempat, dalam temuan BPK, ada 4.535 Hektar Kawasan Hutan Lindung yang dijadikan area operasi PT Freeport yang digunakan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. (net)