Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Fredrich Yunadi Eks Pengacara Setya Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

    Fredrich Yunadi Eks Pengacara Setya Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

    Jakarta (SL) – Fredrich Yunadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan. Fredrich diyakini jaksa terbukti merintangi penyidikan KPK atas Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

    “Menyatakan terdakwa Fredrich  terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah merintangi penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

    Jaksa KPK mengatakan Fredrich membuat rencana Setya Novanto dirawat di rumah sakit agar tidak bisa diperiksa kasus proyek e-KTP oleh penyidik KPK. Fredrich pun menghubungi dokter Bimanesh Sutarjo karena adanya kliennya ingin dirawat di RS Medika Permata Hijau.

    Setya Novanto, menurut jaksa KPK, awalnya tidak berada di kediamannya saat penyidik KPK ingin menangkap eks Ketua DPR itu. Namun Novanto diketahui berada di kawasan Bogor bersama ajudannya AKP Reza Pahlevi dan Politikus Golkar Aziz Samual.

    “Fredrich memerintahkan anak buahnya Rudiyansah untuk mengecek fasilitas RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga masuk ruang IGD dengan terlihat kamera CCTV, dan sudah memeriksa kamar pasien,” ujar jaksa KPK.

    Selain itu, jaksa KPK mengatakan  Fredrich meminta Bimanesh untuk mengubah diagnosa hipertensi menjadi kecelakaan. Padahal Setya Novanto sebelumnya berada di gedung DPR dan kawasan Bogor.

    Namun saat Novanto mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Medika Permata Hijau. Fredrich disebut jaksa KPK mengerahkan ormas dan menghalangi penyidik KPK yang ingin melihat kondisi Novanto.

    “Perbuatan terdakwa (Fredrich Yunadi) adanya unsur mencegah dan merintangi penyidikan sah menurut hukum,” ujar jaksa KPK.  (cnn/red)

  • Presiden Jokowi dan PM Modi Bermain Layangan di Monas

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bermain Layangan di Monas

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan bersama di Monumen Nasional. Kegiatan tersebut dilakukan setelah keduanya melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

    Presiden Jokowi dan PM Modi tiba di silang Monas pukul 12.35 WIB. Keduanya datang mengendarai golf cart yang dikemudikan oleh Presiden Jokowi sendiri.

    Setibanya di Monas, keduanya disambut oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden Jokowi dan PM Modi beserta rombongan kemudian langsung meninjau Indonesia-India Kite Exhibition yang sedang digelar.

    Sambil diiringi lagu daerah Betawi “Si Jali-Jali”, keduanya berjalan melihat-lihat deretan layangan yang dipajang di sisi kiri dan kanan tenda. Di sisi kanan tenda yang dihiasi nuansa Indonesia, terdapat layangan dengan gambar-gambar karakter pewayangan dari Indonesia. Sedangkan di sisi kiri yang bernuansa India dipajang layangan dengan gambar-gambar karakter khas India seperti Mahabharata.

    Selesai meninjau layangan, keduanya menuju panggung yang telah disiapkan untuk kemudian melakukan pembukaan tirai berisi logo peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India. Keduanya kemudian berfoto bersama di atas panggung dengan latar belakang Tugu Monas.

    Setelah berfoto bersama, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Modi bermain layang-layang yang sebelumnya telah diterbangkan. Keduanya tampak cukup lincah bermain layangan. Presiden Jokowi tampak menerbangkan layangan bergambar bendera India. Sementara PM Modi menerbangkan layangan bertuliskan 70 yang menandakan usia hubungan diplomatik kedua negara.

    Layangan yang diterbangkan oleh PM Modi sempat turun dan hampir jatuh. Namun, dengan cekatan PM India tersebut langsung menarik tali layangannya sehingga layangannya naik kembali. Sontak hal ini membuat semua yang hadir bertepuk tangan.

    Tampak di belakang keduanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut menyaksikan permainan layangan kedua Kepala Negara ini.

    Selesai bermain layangan, keduanya kemudian berjalan ke stand bersama PT. Pindad-Bhukanvala untuk melihat-lihat senjata yang dipamerkan. Setelah itu Presiden Jokowi dan PM Modi kemudian meninggalkan Monas dengan mengendarai golf cart menuju Patung Arjuna Wijaya atau yang dikenal dengan nama Patung Kuda yang terletak di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, keduanya bertemu langsung dengan pembuat patung I Nyoman Nuarta. Presiden Jokowi dan PM Modi tampak berbincang singkat dengan I Nyoman Nuarta sebelum mengabadikan momen dengan berfoto bersama.

    Jakarta, 30 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Jokowi Sambut PM India Dengan Ucapara Kenegaraan

    Presiden Jokowi Sambut PM India Dengan Ucapara Kenegaraan

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk yang pertama kalinya ke Indonesia. PM India diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

    PM Modi sendiri tiba di Istana Merdeka tepat pukul 10.15 WIB. Kedatangannya dari silang Monas dikawal oleh korps musik, pasukan berkuda, dan juga pasukan Nusantara dari Pasukan Pengamanan Presiden. Di sekitar halaman Istana Merdeka, telah berbaris rapi para pelajar berpakaian adat Nusantara yang turut menyambut sambil mengibarkan bendera kedua negara sebagai tanda persahabatan.

    Usai upacara kenegaraan dan pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo dan PM Modi langsung memasuki Istana Merdeka. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tête-à-tête di veranda Istana Merdeka. Hal ini sekaligus menunjukkan persahabatan dan arti penting kehadiran PM Modi di Tanah Air.

    Saat memulai pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada PM Modi bahwa kunjungan ini bagi Indonesia memberikan semangat baru bagi hubungan kedua negara. Tahun depan, kedua negara akan merayakan hubungan bilateral yang berusia 70 tahun. “Suatu kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan pertama Yang Mulia di Indonesia. Dan kunjungan Yang Mulia memberikan energi baru bagi hubungan bilateral kita yang akan berusia 70 puluh tahun tahun depan,” ujar Presiden.

    Selain itu, ia juga mengajak PM Modi untuk menjalin sebuah kemitraan strategis yang dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. Kemitraan ini disebutnya harus diisi dengan kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan. “Mari kita sambut kemitraan strategis-komprehensif ini dengan bekerja lebih keras bagi terwujudnya hubungan yang terus saling menguntungkan,” tutupnya.

    Jakarta, 30 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pengadilan Tipikor Kembali Gelar Sidang Kasus Dugaan Suap Mustafa

    Pengadilan Tipikor Kembali Gelar Sidang Kasus Dugaan Suap Mustafa

    Jakarta (SL) – Sidang lanjutan atas kasus dugaan suap yang dilakukan Bupati Lamteng, Mustafa, digelar kembali di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018). Sidang dipimpin Hakim Ketua Ni Made Sudani ini mendengarkan keterangan para saksi.

    Tim Jaksa sidang ini dikoordinir Jaksa Ali Fikri, sementara Tim Pengacara Mustafa terdiri atas Sopian Sitepu, Irianto Subiakto, Wahrul Fauzi Silalahi, Tito, M. Yunus,dan Arsya Rizky Wicaksono.

    Hari ini merupakan sidang ke 4, dan menghadirkan 5 saksi yakni Rusmaladi, Iwan Rinaldo, Miftahulla, Ahmad junaidi, dan Kurnain . Pada sidang-sidang sebelumnya telah didengarkan keterangan 11 saksi.

    Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 itu molor lebih dari 5 jam. Pengacara Mustafa, Sopian Sitepu, mengatakan dari pemeriksaan terhadap semua saksi, termasuk saksi hari ini, bahkan juga dari pihak PT SMI mengatakan proyek ini sangat feasible. “Sudah dilakukan kajian oleh Bank Dunia, lembaga teknis pemerintah dan pihak Kemendagri. Dari kajian itu ternyata proyek ini sangat dibutuhkan rakyat dan sangat mendorong perekonomian rakyat,” kata Sopian kepada Lampost.co.

    Jadi, kata Sopian, menurut hukum, anggota DPRD memang sudah seharusnya menandatangani syarat tambahan yakni persetujuan DPRD. Hal ini karena mereka sudah menandatangani APBD dan sudah diperdakan. Perda itu merupakan kewajiban. “Karena itu ketidakmauan dan keengganan DPRD untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan DPRD kepada PT SMI hanyalah upaya untuk memeras Pemda Lamteng,” tegas Sopian.

    Karena sudah menjadi kewajiban DPRD menandatangani, dan bukan tidak mau menandatangani. Menurut Sopian, berdasarkan keterangan saksi tampaknya nyata bahwa suasana pilkada sangat mempengaruhi sikap DPRD untuk tidak mau menandatangani.

    Indikasi itu diketahui dari adanya beberapa ketua DD, bahkan DPP yang menginstruksikan menolak dan membatalkan pinjaman tersebut karena khawatir hal itu menguntungkan reputasi dan nama baik Mustafa sebagai Cagub Lampung. Itu intinya dan itu sudah terungkap. “Saksi hari inipun tak jauh berbeda dengan yang lalu. Intinya: Uang mau, tanda tangan tak mau. Kelihatan sekali mereka menggoreng Pemda, prosedur dan ketentuan yang berlaku demi untuk kepentingan politik dn memeras pihak Pemda Lamteng,” kata sopian.

    Sebab itu, Sopian berkeyakinan unsur Pasal 5 (penyuaapan) tidak terpenuhi karena tak ada kewajibanyang harus dilanggar DPRD untuk menandatangani. Bahkan berdasarkan fungsi dan tugas DPRD, mendatangani merupakan suatu kewajiban. Pihaknya akan berjuang apakah yang terjadi merupakan pemerasan atau sekadar pemberian. (red)

  • Kemenkominfo Menyatakan Kabar Daftar 319 Media Abal Abal Itu Hoax

    Kemenkominfo Menyatakan Kabar Daftar 319 Media Abal Abal Itu Hoax

    Jakarta (SL) – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) menyatakan bahwa beredarnya 319 daftar media yang dituding abal-abal atau bodrek, adalah hoaks. Kemenkominfo tidak pernah merilis daftar 319 media tersebut.

    Kemenkominfo RI juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan membuat gebrakan kepada pemilik media, menjelang lebaran. “Tidak ada hal itu,” kata Kemenkominfo dalam gambar yang diposting via instagram @kemenkominfo, akun medsos resmi milik kantor Kemenkominfo, di Jakarta, Senin (28/5/2018).

    Status akun Kemenkominfo itu juga menyebutkan, bahwa pihaknya memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Kami pastikan informasi tersebut tidak benar ya”, ujar akun tersebut. Bahkan ditambahkan agar tetap melakukan cek & ricek kebenaran sebuah informasi dari sumber yang valid dan terpercaya.

    Ratusan wartawan dan media online merasa dirusak nama baiknya terkait pemberitaan berjudul “Beredar Postingan di Whatsapp 319 Media Diduga Media Abal-Abal, Inilah Daftar Medianya” yang dirilis salah satu media, Senin, 21 Mei 2018, dan para media yang yerdaftar di list itu merencanakan untuk menuntaskan masalah hoaks itu secara hukum

    Direktur Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI) Budi Purnomo Karjodihardjo juga mendukung upaya wartawan dan media online untuk menempuh upaya hukum, terkait serangan berita hoaks dan berita fitnah yang dialamatkan kepada mereka.

    “Kami mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya kawan-kawan untuk penyelesaian secara hukum, terkait pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan nama baik kawan-kawan media online,” kata Budi Purnomo, dilangsir jatimsibet.com. (jts/nt/*)

  • Presiden Ingin Media Sosial Dimanfaatkan Untuk Sebarkan Dakwah Islam

    Presiden Ingin Media Sosial Dimanfaatkan Untuk Sebarkan Dakwah Islam

    Jakarta (SL) – Saat berbicara dalam acara penutupan Pengkajian Ramadan 1439 Hijriah yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo menyadari potensi penggunaan media sosial untuk berbagi informasi, termasuk menyebarkan dakwah Islam. Seperti misalnya sejumlah tokoh Muhammadiyah yang sukses memanfaatkan hal itu.

    “Dakwah pun sekarang juga sudah banyak sekali yang menggunakan Instagram, Youtube, facebook, dan twitter. Misalnya di Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin pengikutnya 129 ribu. Kan banyak sekali. Ya memang sekarang penggunaan-penggunaan seperti ini sangat efektif,” ujar Presiden di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Ciracas, Selasa, 29 Mei 2018.

    Menurutnya, pemanfaatan teknologi serupa itu mutlak dilakukan dewasa ini bila tak ingin tertinggal. Namun, di lain sisi, penggunaan untuk hal-hal yang negatif juga mesti mendapatkan perhatian khusus.

    “Kalau penggunaannya tidak benar, bisa melenceng ke mana-mana. Sangat berbahaya. Kalau di media sosial kita buka, betapa saling mencela, mencemooh, membuka aib, menyampaikan hal yang buruk-buruk,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Kepala Negara memandang perlunya bagi setiap orang memahami adab dalam bermedia sosial. Salah satunya ialah dengan memperkuat nilai-nilai agama dan budaya Indonesia yang penuh kesantunan.

    “Keindonesiaan akan sangat penting dalam membentengi kita. Jangan sampai yang berkaitan dengan budi pekerti dan sopan santun menjadi hilang karena terpengaruh oleh era digital,” kata Presiden.

    Di acara itu, Presiden tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih bagi Muhammadiyah yang selama ini telah berkomunikasi dengan cara-cara yang baik dengan pemerintah. Muhammadiyah disebutnya juga kerap memberikan kritik-kritik membangun yang disertai dengan solusi. Inilah yang diharapkan dan diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo.

    “Saya sangat berterima kasih kepada PP Muhammadiyah yang terus dan selalu berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah. Juga memberikan kritik-kritik membangun disertai solusi. Saya kira ini sesuatu yang terus kita kaji masukan-masukan yang ada,” tuturnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Juga tampak hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Rektor Uhamka selaku Ketua Panitia Suyatno.

    Jakarta, 29 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden: Pemerintah Terus Berkoordinasi Dengan BI Stabilkan Rupiah

    Presiden: Pemerintah Terus Berkoordinasi Dengan BI Stabilkan Rupiah

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyambut baik penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    ”Kita harapkan dengan kebijakan-kebijakan moneter yang telah diantispasi dan dilakukan oleh BI, saya kira (penguatan nilai tukar) sangat baik,” kata Presiden kepada jurnalis setelah menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa, 29 Mei 2018.

    Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BI tersebut adalah menaikkan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate/BI7DRRR) sebesar 25 basis poins (bps) menjadi 4,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Mei 2018 lalu dan berlaku efektif sejak 18 Mei 2018.

    Untuk membantu BI mengendalikan nilai tukar rupiah, Presiden pun memerintahkan kementerian terkait untuk menyiapkan langkah-langkah konkret di ranah pemerintah.

    “Dan saya selalu memerintahkan kepada Menko ekonomi, Menkeu untuk menyiapkan langkah-langkah yang memang ada di wilayah pemerintah yang konkret, yang _real_ agar bisa juga ikut membantu BI dalam mengendalikan rupiah,” lanjutnya.

    Presiden juga mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS tidak hanya dialami oleh rupiah saja dan merupakan suatu fenomena global.

    “Ini fenomena global. Semua negara mengalami,” ucapnya.

    Jakarta, 29 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Ajak Jajarannya Tunaikan Zakat

    Presiden Ajak Jajarannya Tunaikan Zakat

    Jakarta (SL) – Sebagai umat muslim, memberikan zakat adalah menjalankan sebuah keindahan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara pada Senin, 28 Mei 2018.

    “Melalui zakat kita berbagi dengan para mustahik, para penerima zakat. Berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan, berbagi ibadah, berbagi kebahagiaan, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para menteri untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Selain para menteri, hadir juga sekitar 300 pejabat tinggi termasuk pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga negara, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan saya mengajak para muzaki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui BAZNAS, supaya lebih aman, lebih teratur dan bisa benar-benar tepat penyalurannya kepada para mustahik,” tuturnya.

    Berbeda dengan acara pada tahun-tahun sebelumnya, hari ini diundang juga publik figur dan muzaki dengan berbagai profesi seperti dokter, pengusaha kecil hingga tukang ojek untuk menunaikan zakat bersama-sama dengan Presiden.

    BAZNAS sendiri menyiapkan 30 konter di lingkungan Istana Negara untuk melayani pembayaran zakat. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai untuk memudahkan muzaki menunaikan zakatnya.

    Tampak juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang masing-masing menyalurkan zakatnya melalui konter-konter tersebut untuk kemudian diikuti oleh para menteri dan pejabat eselon I kementerian maupun lembaga pemerintah, serta sejumlah direksi BUMN.

    Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, zakat makin berperan dan bersinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah. Penelitian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada 2017 menunjukkan bahwa distribusi dan pendayagunaan zakat berhasil meningkatkan pendapatan mustahik fakir miskin sebanyak 27 persen per tahun.

    Jakarta, 28 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Mabes Polri Warning Ormas Dan Preman Maksa Minta THR

    Mabes Polri Warning Ormas Dan Preman Maksa Minta THR

    Jakarta (SL) – Mabes Polri akan menindak organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok atau perorangan yang meminta THR secara paksa kepada perusahaan, lembaga, dan masyarakat, apalagi kedapatan kegiatan meminta THR yang meresahkan.

    “Siapa pun di negara ini harus ada norma dan aturannya. Tidak boleh organisasi apapun, perorangan yang mengatasnamakan apapun yang meminta sesuatu dengan paksa,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Jakarta Selatan, Senin (28/5).

    Polri, kata Iqbal, akan melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pemaksaan dengan dalih THR atau sumbangan apapun. “Kecuali kalau ada prinsip sukarela dari si A memberikan sedekah tunjangan hari raya kepada ormas apapun silakan. Kan tidak ada perbuatan melawan hukum di sana,” katanya.

    Lebih jauh, jenderal bintang satu itu mengimbau seluruh jajarannya agar merangkul seluruh elemen masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan.

    “Kami dorong semua kepolisian wilayah untuk merangkul sekalian mengimbau agar melewati bulan suci Ramadan Ormas bergandengan tangan dengan masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri, tidak meminta-minta,” ucap Iqbal.

    Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Seperti sweeping tempat makan yang masih buka di siang hari.

    “Di negara ini ada penegak hukum. Representasi penegak hukum adalah Polri tidak ada ormas yang menertibkan misalnya warung-warung yang buka. Nggak boleh itu. Kami akan menindak tegas itu,” tandas Iqbal

    Disalah satu daerah, beredar sebuah surat dengan kop ormas yang berisi permintaan THR jelang Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah viral di media sosial. Surat permohonan bantuan dana itu ditujukan kepada para pengusaha di wilayahnya. (Jun)

  • Presiden Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua DPR

    Presiden Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua DPR

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo memenuhi undangan Ketua DPR Bambang Soesatyo, untuk berbuka puasa bersama di rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Senin, 28 Mei 2018.

    Tiba pukul 17.30 WIB, Kepala Negara yang mengenakan kemeja batik lengan panjang disambut langsung oleh Bambang Soesatyo sesaat setelah turun dari mobil.

    Di depan pintu masuk, telah menunggu pula Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah hadir sesaat sebelumnya. Keduanya pun bersama-sama masuk ke tempat acara berlangsung.

    Acara dimulai dengan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari tuan rumah Ketua DPR Bambang Soesatyo. Ia mengapresiasi kehadiran Presiden ditengah kesibukannya menjalankan tugas negara.

    “Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita,” ujar Bambang Soesatyo.

    Tak lama berselang, azan magrib pun berkumandang. Presiden beserta para undangan yang hadir berbuka puasa dengan didahului pembacaan doa yang dipimpin oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M. A.

    Setelahnya, Presiden menunaikan ibadah salat Magrib berjemaah dengan Ustaz H. Syarifuddin M bertindak sebagai Imam. Usai salat, Presiden menyantap jamuan makan malam yang telah disediakan sambil diiringi alunan lagu dari grup musik religi “Bimbo”.

    Sebelum meninggalkan tempat acara, Presiden menyempatkan diri menyapa para jurnalis yang telah menunggu. Dengan wajah serius namun santai, Presiden pun menyampaikan pernyataannya.

    “Jadi saya, Pak Ketua DPR, Pak Ketua MPR, Pak Ketua BPK, Pak Ketua MA, tadi kan satu meja, sama Ketua KY juga satu meja, sepakat,” ucap Presiden.

    Mendengar pernyataan tersebut, para jurnalis pun menjadi penasaran dan bertanya kesepakatan apa yang telah dibuat dalam acara tersebut.

    “Besok kan hari libur ya, kita sepakat besok tetap puasa,” ujar Presiden sambil tersenyum dan meninggalkan tempat acara.

    Sontak saja, para jurnalis yang mendengar jawaban tersebut langsung tertawa. Mereka tidak menyangka jika jawaban tersebut yang diberikan Kepala Negara.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

    Jakarta, 28 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin