Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Tinjau Bendungan Kuningan Presiden Jokowi Betharap Bisa Aliri 3 Ribu Hektare Sawah

    Tinjau Bendungan Kuningan Presiden Jokowi Betharap Bisa Aliri 3 Ribu Hektare Sawah

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan yang mulai dikerjakan pada 2015 itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Nantinya, bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar.

    “Ini bendungan Kuningan seluas 221 hektare yang dibendung adalah Sungai Cikaro, anak sungai dari Sungai Cijalengkok. Kita harapkan dari waduk Kuningan ini nantinya bisa mengairi 3 ribu hektare sawah dan juga akan menjadi air baku kurang lebih 300 liter per detik untuk 300 ribu KK baik di Kuningan dan Brebes,” ujar Presiden di lokasi peninjauan, Jumat, 25 Mei 2018.

    Saat ini, bendungan yang dibangun dengan anggaran sekira Rp500 miliar itu berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana pemerintah juga sedang membangun perumahan khusus bagi ratusan warga yang terdampak pembangunan bendungan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya telah bertemu dengan sejumlah warga tersebut dan relokasi dapat dilakukan dengan baik. “Saya sudah ketemu juga dengan masyarakat yang akan dipindahkan. Intinya tidak ada masalah,” ucapnya.

    Dalam acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun 100 rumah dengan tipe 36 untuk kepentingan relokasi ini. Kebutuhan rumah relokasi sisanya akan dibangun pada tahun ini juga sesuai dengan kesiapan lahan dari pemerintah Kabupaten Kuningan.

    “Ada KK yang direlokasi dari daerah genangan sini dan yang sudah ditempatkan di dua lokasi ada 100 rumah tipe 36. Kami ke sana bagus sekali, Pak Presiden mau ke sana tapi waktunya terbatas. Jadi sudah ada 100 rumah yang ditempati oleh warga. Sekarang pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lagi lahannya untuk bisa kita bangun tahun ini juga,” ucap Basuki.

    Menurut Basuki, bendungan Kuningan ini selain bermanfaat untuk irigasi dan sumber air baku, nantinya juga dapat digunakan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Kuningan dan lokasi wisata. Adapun pihaknya menargetkan agar bendungan ini selesai pada Desember 2018.

    “Saat ini perkembangannya sudah sampai ke 80 persen dan direncanakan bisa kita selesaikan insyaallah Desember 2018 ini,” tuturnya.

    Dalam peninjauan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

    Kuningan, 25 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme Untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

    Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme Untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

    Jakarta (SL) – Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme yang telah disahkan hari ini salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Tanah Air. Pelibatan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden (Perpres).

    Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Sebab, jauh sebelum ini, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” ujar Presiden usai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 25 Mei 2018.

    Nantinya, Perpres tersebut kemungkinan akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan menggunakan pendekatan lunak maupun keras. “Yang penting teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja,” tandasnya.

    Kuningan, 25 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Jakarta (SL) – Suasana haru meliputi Istana Negara, Jakarta, Rabu siang tadi, 23 Mei 2018, ketika seorang penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menceritakan kisahnya di depan Presiden Joko Widodo. Dia adalah Daeng Nurlia (38) asal Makassar, Sulawesi Selatan. “Saya didiagnosa sama dokter penyakit tumor, tumor ganas. Saya kena sakit 2016, tepatnya bulan 6 pas Ramadan juga,” tuturnya.

    Awalnya dia menduga sakitnya itu hanya sakit biasa. Tapi diagnosa dokter berkata lain, dia didiagnosa menderita tumor ganas di persendian. Kemudian dokter pun mengusulkan supaya tumornya tersebut diangkat melalui operasi. “Kemudian saya lanjutkan kemoterapi sampai 6 kali dan itu saya berpikir butuh biaya yang cukup besar. Selain rumah sakit, juga biaya makan di RS dan transportasi. Saya orang susah, tidak punya,” ujarnya lirih.

    Setelah kemoterapi berkali-kali, ia pun kembali check up ke dokter. Hasilnya ternyata tumor masih ada, bahkan lebih ganas. Tumornya pun diangkat lagi, sampai 4 kali operasi. “Operasi terus sampai sudah ada pikiran mau bunuh diri. Tapi saya kembali semangat. Dengan adanya KIS ini saya bisa bangkit lagi mengingat anak-anak saya masih sekolah. Terimakasih kepada pemerintah dan negara,” kata Ibu 4 orang anak ini.

    Ia kini hanya berharap agar bisa berjalan seperti layaknya orang normal sehingga ia bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ia juga berharap, mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar bisa mendapatkannya secepat mungkin. “Supaya yang sependeritaan dengan saya bisa merasakan hal yang sama. Harapan kita semua tidak ada yang menginginkan sakit, justru ingin sehat. Saya ingin seperti semula, sembuh. Buat anak-anak saya agar mereka tidak sedih lagi melihat mamahnya yang seperti ini,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo yang mendengar cerita ini pun mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan bersama. “Ini memang tugas konstutisional, tugas konstitusi yg harus kita jalani bersama dan memastikan bahwa seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan kehadiran negara terutama dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan ibu, betapa yg namanya sakit saat ini biayanya sangat tinggi. Sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat sehat semuanya,” kata Presiden.

    Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah memberikan 92,2 juta Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk total peserta BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak dibayar pemerintah, ada 197,6 juta jiwa.

    “Itu hampir seluruh rakyat memperoleh namanya kartu BPJS dan khusus sekali lagi yang ini (KIS) sudah dipegang oleh rakyat sebanyak 92,2 juta. Kalau masih ada yang ini kita sisir lagi. Kalau ini memerlukan, juga kita tambahkan dan tahun ini target untuk kartu ini saja 96,8 juta. Masih ada ruang untuk yang masih belum memiliki Kartu Indonesia Sehat,” pungkasnya.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pengucapan sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018. Dirinya menggantikan posisi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial sebelumnya, Suwardi, yang memasuki masa purnabakti pada Juni 2017.

    Mengutip siaran pers Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 2018, Sunarto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial setelah menjalani pemilihan di sidang paripurna khusus yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan terbuka untuk umum pada 26 April 2018 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat.

    Setelah pengucapan sumpah Wakil Ketua MA ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan KSAL.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pelantikan Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi KSAL berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/TNI/Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut.

    Setelah dilantik menjadi KSAL, Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji dinaikkan pangkatnya menjadi Laksmana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TNI/Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

    Usai dilantik, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji secara resmi menggantikan tugas Laksamana Ade Supandi yang akan pensiun pada 1 Juni 2018 mendatang.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta diikuti oleh para tamu undangan.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Penyerangan Mapolsek di Jambi Bukan Teroris Dan Pelaku Sulit Diajak Komunikasi

    Penyerangan Mapolsek di Jambi Bukan Teroris Dan Pelaku Sulit Diajak Komunikasi

    Jakarta (SL) – Mabes Polri memasyika. Dua pelaku Penyerang Polsek Maro Sebo Jambi bukan kegiatan teroris. Polisi melakukan tes kejiwaan terhadap pelau yang ditangkap, karena hingga kini sulit diajak berkomunikasi, dan sulit dimintai keterangan.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M. Iqbal. Sik. MH mengatakan, penyerang Mapolsek Maro Sebo Muaro Jambi saat ini tengah menjalani tes kejiwaan. Hal tersebut dilakukan karena pelaku berinisial AS itu tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan baik.

    Pelaku AS menjalani pemeriksaan di RS Bhayangkara Polda Jambi, kondisinya sehat. Penyidik dan beberapa tim dari Mabes Polri sudah berada di Polda Jambi untuk tahap pertama melakukan pemeriksaan kejiwaan. “Karena sampai saat ini pelaku belum bisa berkomunikasi, ditanya A jawab B, ditanya B jawab C,” kata M. Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

    Hingga saat ini, motif penyerangan yang terjadi pada Selasa (22/5/2018) itu belum diketahui. Polisi masih memerlukan keterangan ahli yang meyakinkan ada dan tidaknya gangguan kejiwaan pada pelaku yang diketahui merupakan residivis.

    Kendati serangan tersebut disebutnya bukan termasuk serangan terorisme, menurut M. Iqbal kepolisian tetap mengantisipasi segala halnkemungkinan. Kepolisian meningkatkan pengamanan di sekitar kantor polisi dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. “Untuk ini kami juga sampaikan belum ada dugaan bahwa pelaku masuk dalam aliran apapun, jaringan apapaun belum ada,” kata Iqbal.

    Kepolisian kata Iqbal masih terus mendalami identitas keluarga pelaku, mengingat AS diketahui memiliki catatan kriminal di bidang narkoba. Namun belum bisa memaatikan apakah pelaku merupakan seorang pengedar narkoba atau hanya pemakai narkoba. “Akibat penyerangan itu, dua orang polisi mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Kondisi keduanya saat ini sudah membaik, ” jelas Iqbal. Sik. MH. (brp/nt/red)

  • Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Presiden berpesan agar tidak mempersulit rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.

    Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    “Ada ini 1 orang dari Tanjung Pinang yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS itu Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat ini Rp435 juta. Ini dibayar karena itu kewajiban kita, agar rakyat jadi sehat kembali,” katanya.

    Selain itu, Presiden juga mencontohkan pasien di Karanganyar yang mendapatkan manfaat JKN-KIS dengan biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar.

    “Contoh lain misalnya saya lihat ini di Karanganyar ada yang lebih dari Rp1 miliar, hemofilia. Ya sudah menjadi tugas pemerintah, kalau dicek benar, BPJS bayar ya harus bayar,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.

    “Saya kira 4 provinsi tadi sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di Papua Barat, kemudian di Aceh, sudah di atas 95 persen,” ucap Kepala Negara.

    Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.

    “Yang namanya kesehatan yang bagus memang preventif. Pola makan diatur, olahraga rutin, tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan,” katanya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden: Terorisme Harus Dihadapi Dengan Cara Luar Biasa

    Presiden: Terorisme Harus Dihadapi Dengan Cara Luar Biasa

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia. Untuk memeranginya, kejahatan tersebut juga harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat terbatas mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

    “Kita semua tahu bahwa hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya mengawali arahan.

    Selama ini perhatian kita disebut lebih banyak tertuju pada pendekatan hard power dalam menangani hal itu. Yakni dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi sekaligus memburu jaringan teroris hingga ke akarnya. Namun, hal tersebut dirasa belum cukup.

    “Pendekatan hard power jelas sangat diperlukan, tetapi itu belum cukup. Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” ujarnya.

    Selain memperkuat program deradikalisasi bagi para narapidana teroris sebagai pendekatan soft power yang telah dilakukan pemerintah, Presiden menginstruksikan jajaran terkait agar langkah-langkah serupa juga diupayakan untuk membentengi masyarakat dari ideologi terorisme yang penuh dengan kekerasan.

    “Saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik dari ajaran-ajaran ideologi terorisme,” ucapnya.

    Lebih lanjut Presiden mengatakan, langkah preventif ini menjadi penting ketika kita melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo minggu lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut, menurut Presiden, cukup memberikan peringatan bagi kita bersama.

    “Ini menjadi peringatan kepada kita, menjadi wakeup call, betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme,” tuturnya.

    Maka itu, Kepala Negara berpesan agar pendekatan hard power yang selama ini telah berjalan lebih dipadukan dan diperkuat dengan pendekatan soft power dengan turut menyasar pada langkah pencegahan berkembangnya ideologi terorisme di lapisan masyarakat yang lebih luas.

    “Sekali lagi saya ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, sekolah-sekolah kita, untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif,” pungkasnya.

    Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam keterangannya kepada jurnalis mengatakan, terorisme bukan hanya musuh TNI dan polisi saja tetapi musuh bersama karena korbannya rakyat sehingga harus ada sinkronisasi komponen bangsa.

    “Kita lihat teroris hidup di kalangan masyarakat, sumbernya masyarakat, kalau kita lihat kondisi seperti itu tentu yang dihadapi kita bersama terorisme musuh bersama,” ujar Wiranto.

    Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan bahwa dari kepolisian sendiri dia berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dilaksanakan.

    “Dengan Undang-Undang baru bisa komprehensif dengan melibatkan banyak pihak tapi tetap menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Jadi penanganan pencegahan yang melibatkan banyak pihak,” tutur Tito.

    Menurut Tito, aksi terorisme adalah puncak gunung es. Sementara akar gunung es meliputi permasalahan komprehensif ekonomi, ideologi, keadilan, dan ketidakpuasan.

    “Ini yang perlu ditangani, ada prosesnya untuk menuju aksi terorsime. Di Surabaya prosesnya cukup panjang. Dengan rapat tadi Presiden beri arahan baik hard power penegakan hukum, melibatkan stakeholder terkait BIN, TNI, BNPT, dan langkah-langkah komprehensif pencegahan dan pascaperistiwa terutama untuk ubah mindset ideologi terorisme,” lanjutnya.

    Tito mengatakan Polri juga mengajukan agar dibangun rutan dengan penjagaan maksimum. Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan di mana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan rutan Salemba dan Cipinang.

    Jakarta, 22 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Wakil Presiden Minta Menag Lukman Hakim Revisi Rekomendasi 200 Pendakwah

    Wakil Presiden Minta Menag Lukman Hakim Revisi Rekomendasi 200 Pendakwah

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/5/18) memerintahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merevisi rekomendasi pendakwah yang sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya sebanyak 200 mubaligh saja.

    “Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik, lebih efisien; tapi nantilah. Itu daftar sementara, tapi jangan lupa bahwa kiita perlu minimum 300.000 da’i karena kita punya masjid untuk Shalat Jumat saja, khatib itu butuh 300.000. Jadi bagaimana bisa itu hanya 200, itu hanya kecil sekali itu,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

    Wapres Jusuf Kalla memanggil Menag Lukman di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa siang, guna mendiskusikan mengenai rilis yang dikeluarkan Kemenag terkait 200 pendakwah.

    Terkait dengan rekomendasi Kementerian Agama tentang 200 mubaligh yang sebaiknya digunakan untuk memberikan ceramah di bulan Ramadhan, Wapres meminta Menag untuk menyempurnakan rilis tersebut supaya lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima ceramah dari para mubaligh.

    “Itu daftar sementara, jadi tidak hanya untuk memberikan semacam kriteria dan kode etik. Sama dengan anda, wartawan kan punya organisasi dan kode etik; sehingga perlu terdaftar. Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik,” jelasnya.

    Sementara itu, Lukman usai bertemu Wapres mengatakan Kemenag dan MUI akan mengundang sejumlah ormas Islam untuk turut memberikan masukan terhadap rilis Kemenag tersebut.

    “Prinsipnya adalah bahwa kita berkewajiban untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan para penceramah untuk bisa memberikan wawasan, pengetahuan tentang keislaman. Oleh karenanya, MUI ingin ikut memperbaiki agar mekanisme dan akses masyarakat untuk mendapatkan penceramah yang baik ini bisa dilakukan dengan cara yang baik,” kata Lukman di Kantor Wapres, Selasa. (red)

  • Dituduh Palsukan Dokumen 9 Pilot Lion Air Ditahan Polisi

    Dituduh Palsukan Dokumen 9 Pilot Lion Air Ditahan Polisi

    Jakarta (SL) – Sembilan pilot dan satu karyawan maskapai Lion Air Group ditahan polisi setelah dilaporkan perusahaannya dengan dugaan pemalsuan dokumen.Menurut Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, kesepuluh karyawannya itu diduga melakukan pemalsuan kop surat, tanda tangan, dan stempel perusahaan yang diwujudkan menjadi dokumen personalia yaitu surat referensi kerja..

    Perbuatan itu dinilai melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat-surat/dokumen. Atas dasar itu, Lion Air Group melaporkan karyawannya itu kepada pihak kepolisan.

    Dalam siaran pers yang diterima inilampung.com, Selasa, 22 Mei 2018, Danang menduga, pemalsuan dokumen bekerja sama dengan karyawan (internal) atau pihak ketiga yang saat ini masih dalam proses penyidikan.Sembilan pilot dan satu karyawan tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada Lion Air Group, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja Lion Air Group. Namun, mereka telah menggunakan dokumen kepegawaian yang seolah-olah asli untuk dapat bekerja di perusahaan penerbangan lain.

    Menurut Danang, setiap awak pesawat Lion Air Group apabila mengundurkan diri sebelum selesai ikatan dinas, wajib menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati. Salah satunya, biaya pelatihan.

    Disebutkan, para pilot itu adalah Baskara Pratama (30), Gaia Airlangga (30), Andhika Pratama Putra (24), Eggiansyah El Islamy (26), Imam Thoifur (47), A. Noval Riza M.A.H (32), Ahmad Fahmi Dien Ahmadi (31), Firman Setia Fauzi (31), Oreza Mulya Santana (35) serta seorang karyawan bernama Tabroni (31).

    Lion Air Group mengingatkan karyawannya yang mengundurkan diri untuk menyelesaikan kewajibannya. (SIL).