Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Terorisme dan Rekayasa Intelijen

    Terorisme dan Rekayasa Intelijen

    Oleh: Amira Paripurna

    TIM Densus 88 berhasil menangkap tiga orang yang diduga akan melakukan serangan bom bunuh diri di Istana Kepresidenan (10/12). Mereka dibekuk di sebuah rumah kos di Bekasi. Apa yang dilakukan oleh tim Densus 88 itu bukan untuk kali pertama. Sepanjang 2016, sedikitnya mereka telah berhasil menggagalkan rencana pengeboman di Surabaya dan sejumlah rencana aksi teror bom di Bali.

    Keberhasilan menangkap dan menggagalkan sejumlah rencana teror bom itu setidaknya sudah bisa menjawab tuntutan publik untuk mengutamakan pencegahan dengan mengagalkan rencana-rencana teror bom agar tidak berkembang secara luas. Tim Densus 88 setidaknya juga telah menunjukkan bahwa mereka telah memperbaiki cara kerja yang selama ini sering mendapat kritik dan kecaman keras dari publik karena bergerak terlalu represif serta reaktif dalam menanggulangi terorisme sehingga sangat rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Namun, kenyataannya, saat mereka berhasil menggagalkan sejumlah rencana serangan teror bom, masih muncul ”suara-suara” ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Suara-suara itu menganggap tindakan kepolisian tersebut hanyalah sebuah rekayasa intelijen. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kepolisian (tim Densus 88) seolah berada dalam posisi yang serbasalah?
    Penting untuk dicatat, apa yang dilakukan oleh Polri (tim Densus 88) saat ini merupakan wujud implementasi proactive counter-terrorism. Proactive counter-terrorism dilakukan melalui teknik intrusive yang melibatkan surveillance, misalnya penyadapan komunikasi (wiretapping/eavesdropping), penyamaran, dan pengintaian. Pada intinya, dalam proactive counter-terrorism, aparat akan mendedikasikan sumber daya dan energinya untuk mencegah rencana-rencana serangan teror oleh para pelaku teror dan menggagalkan (thwarting and disrupting) rencana mereka agar tidak berkembang lebih lanjut.

    Diimplementasikannya proactive counter-terrorism berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang terkait dalam tiga area, yaitu intelijen, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Dalam area intelijen, artinya akan memperluas kerja dan jaringan surveillance, meningkatkan penggunaan profiling, meningkatkan kewaspadaan terhadap radikalisasi yang mengarah pada kekerasan, serta semakin berfokus pada pelacakan pendanaan/pengumpulan dana untuk aksi terorisme.

    Sedangkan dalam wilayah criminal justice, kebijakan yang diambil adalah diterapkannya strategi pencegahan kejahatan yang menekankan peningkatan penggunaan intelijen (intelligence-led policing), penangkapan, dan penahanan secara dini untuk menggagalkan rencana aksi teror. Adapun dalam area hukum pidana, kebijakan yang diambil akan semakin mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat menyebarkan kebencian (hate and speech crimes), mengkriminalisasi keanggotaan di dalam organisasi-organisasi yang memberikan dukungan materi, serta memfasilitasi rekrutmen dan pelatihan-pelatihan untuk melakukan kejahatan terorisme.

    Keberhasilan polisi menangkap ”calon pengantin” bom Bekasi dan rencana-rencana serangan bom lainnya tentu tak luput dari kerja-kerja intelijen yang dilakukan oleh tim Densus 88 melalui strategi proaktif dan intelligence-led policing (ILP). Sayang, tak banyak diketahui atau mungkin tak disadari publik bahwa ILP tak hanya berfungsi dan dipakai sebagai strategi mencegah serta menanggulangi kejahatan terorisme. Sebenarnya ILP telah jamak dipakai dalam konteks yang lebih luas dan telah berperan besar dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan terorganisasi serta bersifat lintas negara (transnational organized crime/TOC). Misalnya kejahatan narkoba (drug crime), penyelundupan senjata, pencucian uang, dan perdagangan orang.

    Namun, hingga saat ini intelijen memang telah banyak disalahpahami, seolah intelijen identik dengan operasi dan kegiatan rekayasa yang bermakna negatif semata. Ada beberapa faktor yang membuat sebagian publik tetap ”hidup” dalam atmosfer penuh kecurigaan. Yang pertama, adanya pengalaman buruk praktik-praktik intelijen ”hitam” pada masa lalu –terutama intelijen militer dan intelijen negara yang telah disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan politik penguasa pada masa Orde Baru. Kedua, perang melawan terorisme yang pada awalnya diinisiatori pemerintah Amerika sangat diidentikkan dengan perang terhadap muslim atau antimuslim. Apalagi, sejarah pembentukan Densus 88 tak lepas dari bantuan Amerika dan Australia. Dua negara tersebut oleh sejumlah pihak dianggap sebagai negara kafir yang kebijakan-kebijakannya tidak berpihak terhadap masyarakat muslim. Ketiga, kegamangan publik terhadap aparat hukum yang sangat lekat dengan image perilaku-perilaku koruptif.

    Juga, belum matang dan belum selesainya proses reformasi di sektor keamanan (security sector reform) di Indonesia serta kelemahan dalam UU Antiterorisme yang tidak mengatur secara komprehensif mengenai penggunaan intelijen dalam sistem peradilan pidana.

    Penutup

    Kinerja kepolisian dalam menggagalkan sejumlah rencana serangan bom di tanah air memang patut diapresiasi. Namun, adanya kecurigaan sebagian masyarakat bahwa tindakan proaktif kepolisian untuk mencegah terorisme sebagai suatu rekayasa harus benar-benar dijadikan bahan evaluasi dan refleksi oleh kepolisian. Saat ini mereka tidak hanya dituntut untuk bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme. Ada tantangan yang cukup besar, yaitu menunjukkan profesionalisme dalam segala aspek sehingga kinerja mereka mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik.

    Intelijen tetap dibutuhkan demi perlindungan negara asalkan tidak digunakan untuk kepentingan golongan tertentu dan kepentingan politis. Karena itu, ini menjadi hal yang sangat urgen bagi pemerintah dan kalangan legislatif untuk kembali memfokuskan pekerjaan rumah yang tertinggal, yaitu melanjutkan proses reformasi di bidang keamanan dan memperkuat pengawasan terhadap kerja-kerja intelijen. Dengan begitu, profesionalitas dan akuntabilitas kerja-kerja intelijen tidak lagi dipertanyakan atau dicurigai. (*)

    * Kandidat PhD di School of Law, University of Washington, USA. Saat ini menulis disertasi The Use of Intelligence in Indonesian Counter-terrorism Policing

    Sumber: jawapost

  • Radikalisme Menguat, Kinerja BNPT Perlu Dievaluasi

    Radikalisme Menguat, Kinerja BNPT Perlu Dievaluasi

    Jakarta (SL) – Maraknya serangan teroris terhadap kantor kepolisian dan rumah ibadah yang menyebabkan korban jiwa dari pihak kepolisian dan masyarakat beberapa hari ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Termasuk juga dari Direktur Eksekutif 98 institut , Sayed Junaidi Rizaldi yg juga akrab disapa Pakcik.

    “Pelaku sekeluarga ini mencerminkan bahwa ideologi radikal sudah menancapkan kukunya secara kuat dimana mampu menggerakkan sekeluarga yang secara ekonomi mapan untuk mengorbankan diri atas nama ideologi,” kata Sayed dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (15/5).

    Menurut Pakcik, keluarga itu jelas jelas-jelas tidak punya jiwa patriotisme dan nasionalisme sebab apa yang mereka lakukan jelas demi mencapai tujuan ideologis mereka, biar NKRI terpecah. Satu hal lagi, jika WNI yang pulang dari negara-negara Timur Tengah juga harus diverifikasi, filter kembali dan dipertanyakan komitmennya terhadap NKRI melalui fakta integritas misalnya.

    “Dan kejadian teror ini yang bertepatan dengan 20 tahun reformasi sehingga reformasi ternyata memang belum menemukan jiwanya,” ujar Sayed.

    Karena itu, Sayed menegaskan bahwa kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu dievaluasi mendasar dan Kepala BNPT Suhardi Alius harus memberikan pertanggungjawabannya secara terbuka . “Sebab lembaga ini dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam hal penanggulangan teroris,” tambahnya.

    Selain itu, Sayed menyayangkan, kasus bom yang terjadi banyak diseret ke ranah politik terkait dengan kontestasi politik 2019. Padahal sebenarnya, kejadian terorisme ini murni perbuatan teroris. “Saya melihat akibat kejadian kejadian ini ada upaya adu domba ditingkat elite politik antara pro Jokowi dan pro Prabowo,” pungkasnya. (rls)

  • Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1439 H Pada Hari Kamis 17 Mei

    Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1439 H Pada Hari Kamis 17 Mei

    Jakarta (SL) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1439 Hijriah. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1439 H jatuh pada Kamis 17 Mei 2018 mendatang.

    “Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1439 H jatuh pada hari Kamis Pahing, 17 Mei 2018 Masehi,” dikutip dari keterangan pers Muhammadiyah, Selasa 13 Maret 2018.

    Adapun ijtimak jelang Ramadan 1439 terjadi pada Selasa 15 Mei 2018 Masehi, pukul 18.50 WIB. Lalu, ijtimak Syawal terjadi pada Kamis 14 Juni 2018, pukul 02.45 WIB. Sedangkan 1 Syawal 1439 H, jatuh pada Jumat 15 Juni 2018.

    Sementara itu, disebutkan ijtimak jelang Zulhijah 1439 terjadi pada Sabtu 11 Agustus 2018. Sedangkan 1 Zulhijah 1439, jatuh pada Senin 13 Agustus 2018.

    Selanjutnya, Hari Arafah akan jatuh pada Selasa 21 Agustus 2018. Sementara itu, Idul Adha akan jatuh pada Rabu 22 Agustus 2018. “Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1439 H,” bunyi keterangan pers tersebut. (red)

  • Sidang Isbat Selesai, 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Kamis 17 Mei

    Sidang Isbat Selesai, 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Kamis 17 Mei

    Jakarta (SL) – Sidang isbat Kementerian Agama telah selesai. Kementerian Agama memutuskan 1 Ramadan 1439 H jatuh pada Kamis lusa, 17 Mei 2018

    “Dengan perhitungan hisab dan rukyatul hilal dengan (hasil) tidak melihat hilal, sebagaimana ketentuan yang selama ini kita pegang, sebagaimana faktwa MUI, maka bulan Syaban kita genapkan dengan cara istikmal menjadi 30 hari. Karena hari ini adalah tangal 30 Sya’ban, dengan demikian 1 Ramadan jatuh pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dilansir dari Dream.co, usai sidang isbat di Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Selasa 15 Mei 2018.

    Sidang isbat digelar secara tertutup oleh Kemenag bersama sejumlah ahli dari Tim Hisab dan Rukyat, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), perwakilan ormas-ormas Islam, serta sejumlah duta besar negara sahabat. Keputusan diambil setelah adanya laporan hasil pemantauan hilal di lapangan.

    Menurut Lukman, dari 32 saksi yang telah membuat laporan kesaksiannya, seluruhnya menyatakan tak melihat hilal pada Selasa sore. Tahun ini Kemenag menyebar titik pemanatauan di 95 lokasi di Indonesia.

    Menurut Lukman, dalam sidang isbat seperti dilaporkan Dirjen Urusan Islam Pembinaan Syariah Juraidi dinyatakan posisi hilal di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk, berkisar dibawah minus 1 derjat sampai 0 derajat dua menit.

    Keputusan pemerintah ini sama dengan hasil perhitungan yang dibuat sejumlah Ormas Islam. Muhammadiyah dan Persis sebetlumnya telah menetapkan awal puasa jatuh pada Kamis 17 Mei 2018. Ketetapan ini diambil mempertimbangkan hasil hisab yang diyakini kedua ormas.

    Demikian pula hasil falak yang dijalankan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Meski sudah memperkirakan awal Ramadan jatuh pada 17 Mei 2018, PBNU belum memutuskan kapan awal puasa berlangsung.

    ”NU menunggu hasil rukyat dan sidang isbat,” ujar Ketua Lembaga Falakiyah PBNU KH Ghazalie Masroeri. (red)

  • LBH DPP Partai Berkarya Berduka Atas Peristiwa Teror Dan Bom Surabaya

    LBH DPP Partai Berkarya Berduka Atas Peristiwa Teror Dan Bom Surabaya

    Jakarta (SL) – Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Berkarya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas terjadinya aksi terorisme di Mako Brimob, dan aksi terorisme pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo yang menimbulkan korban jiwa.

    “Korban luka-luka serta keluarga korban yang berduka atas kehilangan orang yang mereka sayangi dan juga kerusakan yang parah akibat aksi-aksi para teroris tersebut. Peristiwa ini merupakan kejahatan luarbiasa dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun baik dari sisi kemanusiaan maupun tak satupun agama yang membenarkan hal tersebut. LBH Partai Berkarya mendukung sepenuhnya usaha Polri dan TNI untuk memberantas terorisme di Republik Indonesia ini sampai ke akar-akarnya,” kata Ketua LBH Partai Berkarya Dr (can) Edy Ribut Harwanto SH MH.

    Untuk, kata Edi, LBH Partai Berkarya mengajak seluruh masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi dengan ulah keji para teroris dan tetap tenang, waspada demi ketentraman, kenyamanan dan keamanan. “Bangsa kita yang besar ini agar tidak mudah terpancing dengan segala isu-isu di media sosial khsuusnya yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Marilah kita bersama bergandeng tangan menjaga persatuan, kesatuan serta terus menjaga rasa persaudaraan tanpa memandang suku, agama dan ras,” katanya.

    Demi mencegah terulang kembali dengan mudah aksi-aksi serupa, Lanjyt Edi, LBH Partai Berkarya mendukung upaya pencegahan, penanganan serta penindakan tindak pidana terorisme agar hilang dari Republik Indonesia yang kita cintai ini, “Untuk itu kami meminta RUU Anti Terorisme segera disahkan atau setidak-tidaknya kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk secepatnya menerbitkan Perpu Anti Terorisme,” katanya. (red)

  • Presiden Harap Peningkatan Dana Desa dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

    Presiden Harap Peningkatan Dana Desa dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa yang dihelat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018.

    Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa untuk tahun ini pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp60 triliun untuk program tersebut. Jumlah yang dikucurkan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. “Kita ingat, tahun 2015 dana desa telah dikucurkan kurang lebih Rp20 triliun. Tahun 2016 kita telah kucurkan Rp47 triliun. Tahun 2017 telah dikucurkan Rp60 triliun. Tahun ini 2018 dikucurkan lagi Rp60 triliun,” ujarnya.

    Dengan kata lain, di akhir 2018 mendatang, pemerintah akan mengucurkan total dana ke desa-desa sebesar Rp187 triliun. Dengan dana desa tersebut, pemerintah berupaya mendorong perputaran uang di desa-desa. Namun, Presiden Joko Widodo berpesan agar dana tersebut tidak kembali lagi ke Ibu Kota. “Yang dulu-dulu uang itu kalau sudah sampai ke daerah kesedot lagi ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar jangan sampai Rp187 triliun itu kesedot lagi masuk ke Jakarta,” kata Presiden.

    Agar hal demikian tidak terjadi, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berpesan kepada para kepala desa agar setiap proyek yang memanfaatkan dana desa mampu menyerap dan mendayagunakan komponen serta pekerja lokal di desa setempat. “Yang paling penting, dalam bekerja gunakan seratus persen pekerja dari desa-desa yang ada proyek itu. Seratus persen! Sehingga yang kita bayar uangnya juga beredar ke orang-orang yang ada di desa,” ucapnya.

    Untuk itu, sejak tahun ini, pemerintah juga menggulirkan program padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Program tersebut dalam praktiknya mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal desa dalam mengerjakan sejumlah proyek yang memanfaatkan dana desa.

    Pemerintah berharap melalui program dana desa dan program padat karya tunai, perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa akan berangsur menjadi semakin baik.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

    Jakarta, 14 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [14/5 4.06 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

  • Jendral Tito Karnavian: Siaga Satu Untuk Polda di Seluruh Indonesia

    Jendral Tito Karnavian: Siaga Satu Untuk Polda di Seluruh Indonesia

    Jakarta (SL) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan siaga satu untuk seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di indonesia.

    Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Setyo Wasisto Kepala Divisi Humas Polri menegaskan kalau penetapan siaga satu disampaikan Jendral Tito Karnavian Kapolri dalam teleconference kepada seluruh jajaran Kapolda. “Benar bahwa siaga satu sudah ditetapkan oleh Bapak Kapolri dalam teleconference tadi. Siaga satu untuk Polri ya. Jadi Polri meningkatkan kesiapsiagaan baik internal maupun eksternal,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

    Menurut Setyo, sehubungan dengan adanya serangkaian aksi terorisme untuk itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tanpa mengurangi kewaspadaan dan tetap melakukan penjagaan lingkungan masing-masing.

    ‎Polri, kata dia, akan tetap melakukan kewajiban sebaik-baiknya dalam memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. “Kapolri dalam teleconference pagi tadi sudah memberikan perintah kepada seluruh jajaran agar anggota Polri tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kesiapsiagaan,” tegasnya.

    Setyo juga minta kepada masyarakat tetap mewaspadai adanya berita-berita tidak jelas yang dikirim oleh sumber yang tidak jelas dan tidak berusaha memposting kembali. “Agar masyarakat tidak memposting foto-foto dan video video yang menggambarkan kekerasan dan kesadisan. Jika sudah ada mohon untuk dihapus,” jelasnya.

    Setyo berharap kepada masyarakat menjadikan terorisme ini musuh bersama dan berani melawan terorisme.

  • Presiden Ingatkan Perbedaan Dalam Pesta Demokrasi Jangan Sampai Merusak Kerukunan

    Presiden Ingatkan Perbedaan Dalam Pesta Demokrasi Jangan Sampai Merusak Kerukunan

    Jakarta (SL) – Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Namun, perbedaan tersebut hendaknya disikapi dengan bijak dan disadari sebagai sebuah anugerah yang diberikan Allah bagi bangsa Indonesia.

    Hal tersebut kembali disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara penutupan Kongres Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Gedung Sekar Wijayakusuma, Jakarta Timur, Senin, 14 Mei 2018. “Marilah kita jaga bersama-sama, marilah kita rawat negara kita tanpa membedakan suku, agama, adat, dan tradisi yang kita miliki,” ujar Presiden di hadapan kader PKPI.

    Menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden-wakil presiden, Kepala Negara berharap agar perbedaan pandangan dalam pesta demokrasi rakyat itu tak sampai menghalangi masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. Hal inilah yang menurut Presiden merupakan tugas utama bagi partai politik untuk bisa menanamkan dan mencontohkan kedewasaan politik ke masyarakat.

    “Ini menjadi tugas partai politik untuk memberikan pelajaran agar dewasa dalam berpolitik, agar etika dan sopan santun kita dalam berpolitik betul-betul kita miliki. Berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita ini beragam. Berbeda pilihan tidak apa, tetapi setelah mencoblos harus rukun kembali,” ucapnya.

    Selain itu, di ranah media sosial, Presiden juga berharap agar seluruh elemen masyarakat mampu menahan diri dengan tidak ikut menyebarkan rasa saling curiga, ujaran kebencian, saling menghujat, serta memfitnah. “Kita harus membawa masyarakat supaya tidak saling curiga dan gampang mengeluarkan kata-kata kebencian. Mestinya mengajak berpikir untuk selalu positif terhadap hal apapun. Berpikir penuh kecintaan terhadap saudara-saudaranya terhadap saudara sebangsa dan se-Tanah Air,” tuturnya.

    Ia melanjutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pihaknya menerima masukan-masukan yang disampaikan masyarakat. Namun, masukan-masukan tersebut semestinya dibarengi dengan solusi konstruktif yang tidak dibungkus dengan celaan apalagi fitnah. “Kita tidak antikritik, pemerintah tidak antikritik. Tetapi kalau ingin mengkritik berikan jalan keluarnya. Tolong masyarakat bisa diajak membedakan mana yang kritik mana yang mencela, mana yang kritik mana yang memfitnah, mana yang kritik mana yang mencemooh, mana yang kritik mana yang menghujat. Itu sangat beda,” ujarnya.

    Di penghujung sambutan, Kepala Negara meyakini bahwa PKPI mampu mengemban dan menjalankan peran-peran itu di bawah kepengurusannya yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa terorisme dan radikalisme merupakan musuh bersama. “Radikalisme dan terorisme itu menjadi musuh kita bersama. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita masing-masing, jangan sampai pengaruh-pengaruh dari radikalisme dan terorisme ini masuk ke wilayah kita,” ucapnya.

    Jakarta, 14 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pernyataan Presiden Terkait Bom di Poltabes Surabaya, Senin 14 Mei 2018

    Pernyataan Presiden Terkait Bom di Poltabes Surabaya, Senin 14 Mei 2018

    Jakarta (SL) – Menanggapi aksi teror bom di Poltabes Surabaya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

    1. Setelah kejadian di tiga lokasi di Surabaya kemarin, tadi malam ada satu kejadian lagi di Sidoarjo, dan pagi ini terjadi lagi bom bunuh diri di Polrestabes, Surabaya lagi.

    2. Tindakan ini adalah tindakan pengecut, tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang biadab. Dan perlu saya tegaskan lagi, kita akan lawan terorisme, dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar-akarnya.

    3. Saya perintahkan kepada Kapolri untuk tegas, tidak ada kompromi, dalam melakukan tindakan-tindakan di lapangan untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini.

    4. Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait, yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang sudah diajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah dua tahun, untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang.

    5. Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, bagi Polri untuk bisa menindak tegas terorisme, dalam pencegahan maupun dalam penindakan.

    6. Kalau nantinya di bulan Juni 2018, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu.

    Jakarta, 14 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Irjen Setyo Wasisto Gelar Jumpa Pers Terkait Penangkapan Terduga Teroris

    Irjen Setyo Wasisto Gelar Jumpa Pers Terkait Penangkapan Terduga Teroris

    Jakarta (SL) – Kepala Devisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, menggelar jumpa pers, di Mabes Polri, Minggu (13/5/2018) siang, terkait penangkapan terduga teroris di Cianjur Jawa Barat.

    Dalam penangkapan terduga teroris, sejumlah terduga teroris ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Di kawasan Cianjur, tim Densus 88 AT menembak mati 4 terduga teroris.

    Dalam penangkapan terduga teroris, dikatakan Irjen Setyo Wasisto, salah satunya dari Kali Cinta Kotabumi Lampung Utara.

    Keempatnya disergap di kawasan Terminal Pasirhay, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Minggu (13/5) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Para terduga teroris disergap di dalam mobil Honda Brio bernopol F-1614-UZ.

    Pergerakan mereka sudah diikuti tim Densus sejak dari Sukabumi, Jawa Barat. Sesampainya di Terminal Pasirhayam mereka mencoba melawan petugas dengan senjata api, sehingga dilakukan tindakan tegas.

    Empat orang terduga teroris tewas di tempat. Sejumlah barang bukti di antaranya beberapa pucuk senpi, barang diduga bahan peledak dan barang bukti lainnya disita. (red)