Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Tiga Personel Singapura Turut Membantu Pencarian Kotak Hitam Pesawat Lion JT 610

    Tiga Personel Singapura Turut Membantu Pencarian Kotak Hitam Pesawat Lion JT 610

    Karawang (SL) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan, ada tiga personel dari Singapura yang turut membantu mencari kotak hitam pesawat Lion JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Mereka membawa alat yang lebih sensitif melacak keberadaan kotak hitam.

    “Dari Singapura, membantu tiga personel dan peralatan untuk pencarian khusus untuk black box. Jadi mereka bawa alat seperti yang punya KNKT, tetapi mungkin mereka lebih baik, mungkin lebih sensitif, bisa mendengarkan lebih jauh,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, di Gedung VVIP Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/10).

    Dikatakan, pihaknya akan memberangkatkan Kapal Baruna Jaya 1 yang mengangkut peralatan sonar multibeam dan lainnya.

    “Tadi siang juga sudah diberangkatkan tim kami KNKT untuk mencari ULB (underwater locator beacon) yang di dalam air, tadi siang sudah berangkat, menuju lokasi. Kami harapkan teman-teman malam ini sudah bisa memulai pencarian. Pertama kita akan melakukan pencarian dengan multibeam dan sonar, kalau sudah dideteksi kira-kira di mana ada logam-logam di dasar laut, kita akan menggunakan alat untuk mendengar ULB karena peralatan ULB hanya bisa didengar dengan jarak 3 kilometer,” ungkapnya.

    Ia menyampaikan, ketika letaknya sudah terdeteksi, penyelam akan mempelajari dan membuat strategi evakuasi korban.

    “Kita turunkan penyelam bersama untuk mempelajari, membuat strategi bagaimana cara-cara, baik mengangkat korban maupun mengangkat badan pesawat. Kita konsentrasi pada pencarian korban dan pesawat. Setelah semua korban selesai baru kami KNKT akan full menangani masalah untuk mencari penyebab dari kecelakaan,” katanya. (dradioqu.com)

  • BEM SI Demo Ajukan 11 Tuntutan Kepada Pemerintah

    BEM SI Demo Ajukan 11 Tuntutan Kepada Pemerintah

    Jakarta (SL) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) aksi untuk mengajukan 11 tuntutan terhadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (29/10). Aliansi beranggotakan BEM dari 200 perguruan tinggi. Fauzul menyebut 10 tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi menyikapi empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.

    “Kami menuntut berantas mafia pertanian, wujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai,” kata Koordinator Pusat BEM SI, M Fauzul Adzim.

    Tuntutan itu, yakni, penuhi 20 persen anggaran pendidikan di seluruh Indonesia sesuai amanat UUD 1945 dan tingkatkan kesejahteraan guru; hentikan campur tangan negara dan rektor dalam upaya mengebiri demokrasi kampus; menjamin kesehatan nasional yang berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat UU 23/1992; wujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program poros maritim.

    Lalu, tegas dalam implementasi revolusi mental dalam membuat payung hukum perilaku LGBT dan membuat regulasi; melaksanakan agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum demi terciptakan keadilan, kepastiaan, dan kemanfaatan; mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil; menuntut pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan kerakyatan; menghentikan ekspansi dan perusakan lingkungan yang merugikan rakyat.

    Terakhir, menuntut diwujudkannya kedaulatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945. “Kita sampaikan bahwa pada hari ini mahasiswa berpihak kepada rakyat. Janji-janji manis harus direalisasikan, bukan hanya jadi bahan pencitraan,” tegas Fauzu. (rmol)

  • Kapolri Piimpin Delegasi RI 12th AMMTC 2018 di Myanmar

    Kapolri Piimpin Delegasi RI 12th AMMTC 2018 di Myanmar

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D memimpin delegasi Indonesia (Head of Delegation/HOD) dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) untuk penanggulangan kejahatan transnasional (12th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) di Nay Pyi Taw, Myanmar dari tanggal 29 Oktober s.d. 2 November 2018.

    Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe di Myanmar International Convention Center (MICC) II yang diikuti oleh seluruh delegasi dari 10 negara ASEAN, serta delegasi dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara delegasi Indonesia terdiri dari Polri, Kemenlu, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, BNPT, dan BSSN.

    Pertemuan rutin tahunan ini memiliki nilai sangat strategis dalam memperkuat kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

    Berbagai bentuk kejahatan yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini antara lain penanggulangan kejahatan terorisme (counter terrorism), perdagangan gelap narkotika dan obat terlarang (drug trafficking) perdagangan manusia (trafficking in person), berbagai jenis kejahatan siber (cyber crimes), perompakan (sea piracy), pencucian uang (money laundering) serta perdagangan satwa langka dan hasil hutan ilegal (illicit trafficking in wildlife and timber).

    Selain itu, pertemuan tahun ini juga diharapkan dapat menghasilkan berbagai program dan agenda bersama dalam upaya mencegah dan memberantas berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

    Di sela-sela agenda resmi 12th AMMTC, Kapolri juga akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Myanmar Letjen Kyaw Swe dan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun.

    Kapolri akan kembali menegaskan komitmen Polri untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personel Kepolisian Myanmar dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri.

    Polri telah menyiapkan program pelatihan pengamanan unjuk rasa, penanganan kerusuhan massa, penyidikan kejahatan berbasis penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan berbagai program pelatihan lainnya.

    Peningkatan kapasitas personel Kepolisian Myanmar merupakan wujud nyata upaya Polri dalam mendukung penyelesaian permasalahan keamanan dalam negeri Myanmar secara profesional, humanis, dan berbasis penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

    Kapolri juga dijadwalkan melaksanakan pembicaraan bilateral dengan Sekretaris Senior Parlemen Singapura Amrin Amin untuk membahas berbagai isu keamanan di antara kedua negara.

    Setelah selesai pembukaan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan 12th AMMTC.(hy/sahar)

  • Badan Anggaran DPR RI Setuju Dana Kelurahan Rp3 Triliun, Berlaku 2019

    Badan Anggaran DPR RI Setuju Dana Kelurahan Rp3 Triliun, Berlaku 2019

    Jakarta (SL) – Rencana pemerintah RI untuk menambah anggaran dana kelurahan bukan isapan jempol belaka namun dana besaran dana kelurahan ini tidak seperti dana desa memiliki banyak indikator dalam menentukan formulanya.

    Besar nominal dana kelurahan tidak sebesar dana desa yang relatif lebih besar. “Dana kelurahan sifatnya stimulan, karena kelurahan itu sifatnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), memiliki pos anggaran tersendiri.

    Jika semua proses berjalan lancar, dana kelurahan dapat dianggarkan untuk total 8.485 kelurahan di Indonesia pada tahun 2019.

    Hari ini penandatanganan persetujuan tahap pertama APBN 2019 antara Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, ada sembilan fraksi menerima dan fraksi gerindra menolak dengan menyatakan tidak sependapat.

    Salah satu anggota badan anggaran dari partai PPP, H. Amir Uskara, mengatakan persetujuan di bahas bersama antara badan anggaran bersama pemerintah untuk di bawa ke rapat paripurna besok pagi,” jelas anggota DPR RI dari Dapil Sulsel I ini.

    Dirinya menambahkan, Ada hal baru dalan RAPBN 2019 dimana DPR RI dan pemerintah sepakat meng alokasikan dana untuk kelurahan sebesar Rp 3 Triliun, kalau di rata2kan setiap kelurahan berpotensi mendapatkan Rp 350.000.000 sampai Rp 380.000.000 setiap kelurahan,” tutup wakil ketua DPP PPP ini. (SDM)

  • Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Guru Honorer K2 : Pak Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres?

    Jakarta (SL) – Forum guru honorer mengancam tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya kecewa karena aksi unjuk rasa di depan Istana yang dilakukan sejak Selasa (30/10/2018) diabaikan oleh Presiden Jokowi.

    “Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara,” kata Titi kepada, Kamis (1/11/2018). Padahal, kata dia, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden.

    Namun, hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer. Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pihak KSP juga tak menjanjikan apa pun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

    “Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti,” kata dia. Titi mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000. Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.

    “Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer,” kata Titi. Menurut Titi, saat ini memang forum guru honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.

    Namun, jika sampai Desember pemerintah belum juga mengangkat guru honorer sebagai PNS, ia akan segera menyatakan sikap politiknya. “Kita pada dasarnya tidak melihat Jokowi atau Prabowo. Siapa pun presiden mau mendengarkan aspirasi kita, dituangkan dalam hitam diatas putih, itu pasti kita dukung,” kata Titi.

    Tagih janji Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

    Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer. “Katanya ‘Iya akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak,” kata Titi.

    Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu. “Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah,” kata dia. (kompas.com)

  • Massa GNPF-U Siap Gelar Aksi Bela Tauhid 211 di Depan Istana Kepresidenan Jakarta

    Massa GNPF-U Siap Gelar Aksi Bela Tauhid 211 di Depan Istana Kepresidenan Jakarta

    Jakarta (SL) – Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan unsur lainnya, akan menggelar Aksi Bela Tauhid 211. Aksi akan dipusatkan di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi akan digelar hari Jumat (2/11/2018) setelah salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal.

    Setelah salat, massa akan longmarch ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutannya. “Rencananya aksi dari Istiqlal ke Istana. Sekitar Jalan Merdeka Barat atau Merdeka Utara,” ujar Anggota GNPF-Ulama, Damai Hari Lubis saat dihubungi, Rabu (31/10/2018).

    Damai meminta massa Aksi Bela Tauhid tidak terprovokasi dan menjaga kebersihan di lokasi. Ia mengatakan, salah satu tuntutan aksi adalah meminta pembubaran Banser pasca-pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang dinyatakan sebagai HTI di Garut, Jawa Barat. “Salah satu tuntutannya Banser dibubarkan,” sebut Damai.

    Jika memungkinkan, perwakilan massa akan masuk ke dalam Istana. Mereka ingin audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya salah satunya yang diminta Ketum PA 212, Ustaz Slamet sebagai delegator,” kata Damai.

    Sebelumnya, Aksi Bela Tauhid juga digelar Jumat (26/10) pekan lalu di depan Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang salah satu tuntutannya meminta Banser dibubarkan. Selain di Jakarta, aksi serupa digelar di Bandung, Sukabumi, hingga Samarinda.

    Ketum GP Ansor yang menjadi induk Banser sebelumnya menanggapi tuntutan pembubaran Banser. Ia menghargai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

    GP Ansor siap menghadapi tuntutan pembubaran Banser dengan penjelasan terkait peristiwa yang melatarbelakangi tuntutan itu, yakni pembakaran bendera di Garut, Senin (22/10) kemarin. Lagipula, pembubaran organisasi harus melalui mekanisme formal yang diatur undang-undang. “Soal pembubaran organisasi, itu ada prosesnya. Kita akan hadapi, kita punya fakta yang bisa menjelaskan permasalahannya,” jelas Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas kepada detikcom, Selasa (23/10). (detik)

  • Dengan Visi dan Komposisi Baru Atal S Depari Nahkodai PWI Pusat Periode 2018-2023

    Dengan Visi dan Komposisi Baru Atal S Depari Nahkodai PWI Pusat Periode 2018-2023

    Jakarta (SL) – Gerak langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lima tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari, masa bakti 2018-2023, akan diwarnai berbagai perubahan. Dengan visi baru, yakni menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi  langkap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

    Atal terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres XXIV PWI di Solo, 27-30 September 2018, menggantikan Margiono yang telah memimpin PWI selama dua periode berturut-turut, 2008-2013 dan 2013-2018. Selain Ketua Umum, Kongres juga memilih Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang. Selanjutnya Ilham dan Margiono dipilih untuk mendampingi Atal S Depari bertindak sebagai anggota tim formatur, yang kemudian menyusun kepengurusan PWI Pusat Periode 2018-2023 yang diumumkan pada hari Rabu (31 Oktober 2018) bertempat di Gedung Dewan Pers. (Susunan lengkap terlampir).

    Menurut Atal, visi tersebut dijadikan arah dan pedoman bagi lima misi PWI yang ada, yakni program pendidikan berbasis teknologi digital; Perbaikan manajemen dan administrasi berbasis teknologi digital; Gerakan nasional wartawan masuk kampus; Meningkatkan peran pengurus pusat untuk proaktif dalam penyelesaian masalah di daerah; dan PWI sebagai inisiator dan stakeholder perumusan regulasi media baru.

    Dengan jumlah anggota PWI seluruh Indonesia pada saat ini sekitar 15.000 orang, sebanyak 9.480 sudah memiliki kompetensi wartawan berbagai jenjang. 3000 di antaranya sudah tersentuh pendidikan profesi , baik melalui safari jurnalistik, pra UKW, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dll.

    UKW dan SJI diakui telah berjalan dengan baik, akan tetapi faktanya belum memenuhi harapan bagi semua wartawan anggota PWI. “Masih banyak anggota PWI yang belum tersentuh pendidikan profesi wartawan yang standar. Sebagian besar melewati proses “learning by doing.” ujar Atal S. Depari.

    Untuk itu program dan strategi, kepemimpinan Atal adalah peningkatan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan non-jurnalistik, berbasis digital.

    Selain itu pemanfaatan penggunaan teknologi digital akan dimaksimalkan untuk pendataan anggota dan kegiatan organisasi. Dengan “PWI Apps”, diharapkan PWI kedepan akan berada dalam genggaman. Atau dengan kata lain semua urusan PWI bisa diselesaikan melalui telpon pintar yang ada dalam genggaman

    Guna memperlancar urusan pusat dan daerah, akan difasilitasi dengan platform “PWI Command Area & Center” yang merupakan manajemen terpusat PWI daerah dan pusat. Dengan platform ini, seluruh administrasi dan manajemen dan informasi daerah dapat dipantau melalui satu sistem (PWI Command Center). “Hal ini dapat memudahkan PWI dalam memantau seluruh pengurus dan anggota PWI dari Sabang sampai Merauke,” tandas Atal optimis.

    Sedangkan untuk meningkatkan peran pengurus pusat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, disiapkan satu platform digital secara khusus sehingga semua informasi dari anggota ke pengurus dan sebaliknya secara realtime. Hal ini diharapkan  dapat membuat semua pengurus lebih proaktif untuk merespon semua masalah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

    Berikutya Program Gerakan Wartawan Masuk Kampus (Journalist Goes to Campus) PWI akan bekerja sama dengan kampus-kampus ternama untuk menyelenggarakan pelatihan, dialog tentang jurnalisme, komunikasi massa, atau pun media baru yang kini terus berkembang.

    Selain itu di era media sosial dewasa ini, PWI  akan mendekatkan diri kepada para netizen generasi melenial, untuk berbagai pengetahuan dan keterampilan, serta bersama-sama memerangi hoax dan fake news. 

    Yang tak kalah penting program dan strategi Menjadi Inisiator & Stakeholder Perumusan Media Baru. Disadari bahwa revolusi digital telah melahirkan fenomena media baru : media sosial, mesin pencari e-commerce, dll.   perkembangan media baru telah menimbulkan ancaman  terhadap media konvensional atau media mainstream. Selain itu juga menimbulkan masalah baru seperti epedemi hoax. Oleh karena itu perlu regulasi-regulasi baru untuk menyelamatkan institusi jurnalistik dan ruang publik yang beradab. (rls/jun)

  • Aji: Data Indonesialeaks Valid

    Aji: Data Indonesialeaks Valid

    Jakarta (SL) – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, mengatakan pengusutan perkara oleh Indonesialeaks tidaklah mudah karena melibatkan orang nomor satu di tubuh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa laporan ini valid.

    “Kami tahu ini sulit, ada orang nomor satu di kepolisian. Tapi kami punya bukti yang valid,” kata Abdul Manan di Kantor Sekretariat AJI Indonesia, Jalan Sigura-gura Raya, Jakarta Selatan pada Ahad, 14 Oktober 2018.

    Penelusuran Indonesialeaks berawal ketika mereka mendapatkan berkas dokumen perkara dugaan suap yang menyeret pengusaha Basuki Hariman dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Kemudian, setelah melalui berbagai pertimbangan, tim Indonesialeaks memutuskan bahwa dokumen itu layak ditelusuri.

    “Karena itu bentuk tim untuk memverifikasi dokumen. Apakah valid atau tidak. Semua diperiksa dulu oleh tim media dari Indonesialeaks,” kata Abdul Manan. Setelah melakukan investigasi yang memakan waktu lama, tim Indonesialeaks pun mengumumkan hasil temuan itu.

    “Setelah semua orang yang disebut di sana disebut maka kami baru mempublikasikan ini. Kami sangat berhati-hati,” kata Abdul Manan. Ia pun membantah jika dikatakan temuan ini ada unsur kepentingan politik.

    AJI meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus menindaklanjuti temuan Indonesialeaks ini, serta mengimbau pemerintah untuk memberikan dukungan. “Karena ini ujian untuk KPK dan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi,” kata Abdul Manan.

    Indonesialeaks baru-baru ini menurunkan laporan yang menyinggung buku merah milik orang dekat pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman. Buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Noor IR diduga dirusak oleh dua perwira aktif Polri yang pernah menjadi penyidik KPK, Komisaris Besar Roland dan Komisaris Harun. Nama-nama ini membantah terlibat perusakan buku merah tersebut.

    Berdasarkan temuan Indonesialeaks, buku itu merupakan salah satu barang bukti kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny. Kedua penyidik merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku itu. Keduanya diduga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Hal itu terekam dalam CCTV di Ruang Kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. (ds/net)

  • Penandatanganan Mou Tzu Chi dan TNI dalam Pembangunan 3000 Rumah di Palu Lombok

    Penandatanganan Mou Tzu Chi dan TNI dalam Pembangunan 3000 Rumah di Palu Lombok

    Jakarta (SL) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bersama Sinar Mas dan Indofood melakukan penandatanganan Mou dalam upaya restorasi pascabencana gempa dengan membangun 3.000 unit rumah di Sulawesi Tengah (Palu dan Donggala) dan Nusa Tenggara Barat (Lombok), Senin (15/10).

    Franky O. Widjaja, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mengatakan, “Master Cheng Yen mengatakan bahwa dimana ada musibah-musibah seperti ini, sisi positifnya adalah tergeraknya cinta kasih. Harapannya, dengan terkumpulnya cinta kasih, ke depannya (akan) terhindar dari bencana-bencana seperti ini.” (rls)

  • Mabes Polri Sebut Teror Penembakan Ruang Kerja DPR RI Fraksi Gerindra dan Golkar Adalah Peluru Nyasar?

    Mabes Polri Sebut Teror Penembakan Ruang Kerja DPR RI Fraksi Gerindra dan Golkar Adalah Peluru Nyasar?

    Jakarta (SL) – Peristiwa penembakan kembali terjadi, Senin, (16/10/18) sekitar pukul 14.45 WIB, terjadi dua kali penembakan oleh orang tak dikenal ke arah Gedung Nusantara 1, Komplek DPR RI Senayan, Jakarta. Peluru mengenai ruang kerja Anggota DPR RI Komisi III Irjen Pol (Purn) Drs Weni Waraouw dari Fraksi Gerindra di lantai 16, kamar No 1601 dan ruang kerja Anggota DPR RI Komisi III Bambang Heri Purnomo dari Fraksi Golkar di lantai 13 Kamar No 1313.

    Peluru sempat menembus hijab yang dikenakan Tenaga Ahli dari Bambang Heri Purnomo, namun peluru tidak menembus kepalanya. Bambang diketahui saat ini sedang menjalankan ibadah umroh.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan, dirinya baru dilaporkan tepat pukul 15.30 WIB, ketika selesai Rapim. “Ada ruangan anggota DPR di lantai 16 dan 13, tembus peluru. Awalnya, pertanyaannya penembakan atau peluru nyasar. Ternyata ruangan di lantai 16 adalah ruangan Wenny Warrouw dan lantai 13 ruangan Bambang Heri Purnomo dan dua duanya kebetulan Komisi III. Kalau yang satu mantan Jenderal dan yang satu anggota perbakin. Kami langsung melakukan kontak dengan Kapolda dan diutuslah beberapa petugas untuk melakukan pengecekan lapangan,” ujar Bambang Susatyo.

    Jadi intinya, kata Bambang, adalah ada yang latihan menembak di lapangan tembak Perbakin, yang kemudian pelurunya menyasar ke Gedung DPR dan dalam hitungan menit, orang yang melakukan salah tembak itu sudah ditemukan. “Kami serahkan untuk diproses oleh yang berwajib. Pelaku adalah anggota Perbakin Tangerang selatan. Jadi bukan terorisme, bukan penembakan yang disengaja. Ini murni latihan dan terjadi peluru nyasar,” terangnya.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengatakan, patut diduga peristiwa ini berasal dari peluru nyasar. Menurutnya, di lapangan tembak Senayan ada bermacam-macam jenis latihan tembakan, ada tembak sasaran, ada tembak reaksi atau tembak bergerak.

    “Intinya patut diduga ini adalah peluru nyasar yang dilakukan oleh anggota Perbakin Tangerang Selatan. Persoalan hukumnya kami serahkan kepada Polda Metro Jaya dan urusan organisasi akan kami sampaikan kepada rekan-rekan di Pemprov Banten,” ujar Setyo yang juga Ketua Perbakin DKI Jakarta

    Menurut Irjen Pol (Purn) Wenny Warouw, dilihat dari serpihannya, peluru yang ditembakkan memiliki kaliber besar. Dirinya juga sudah mengecek ke Perbakin bahwa tidak ada senjata kaliber besar yang dimiliki Perbakin. “Semestinya dicari dulu proyektilnya. Kok cepat-cepat sudah diputuskan bahwa ini peluru nyasar. Saya ini kan mantan investigator, saya tau prosesnya,” kata mantan Direktur Ekonomi di Bareskrim Polri itu dalam wawancara dengan stasiun TV Swasta.(to/net)