Tag: Jakarta

Presiden Terima Kunjungan Kehormatan Imam Besar Al-Azhar

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Imam Besar atau Grand Syeikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ath-Thayeb di Istana Merdeka Jakarta, Senin 30 April 2018. Presiden menyambut Imam Besar Ahmad Muhammad di ruang utama Istana Merdeka lalu dilanjutkan dengan berbincang di beranda belakang Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin.

Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa kunjungan kehormatan Imam Besar Al-Azhar kepada Presiden karena akan menghadiri pertemuan High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyyat Islam (HLC-WMS) di Istana Kepresidenan Bogor yang dimulai Selasa 1 Mei 2018.

Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Muslim Dunia tersebut digelar untuk membahas tentang Wasatiyyat Islam. Perhelatan KTT ini diinisiasi oleh Din Syamsuddin yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri.

“Yang dibahas tadi prinsipnya adalah bagaimana kita bekerjasama untuk mensyiarkan Wasatiyyat Islam. Jadi intinya itu dan undangan yang hadir cukup banyak untuk besok. Pembukaan akan dilakukan di Bogor esok hari,” tutur Retno.

Retno juga menyampaikan bahwa menurut Ahmad Muhammad Ath-Thayeb tantangan yang dihadapi oleh dunia muslim kini semakin banyak. Tantangan-tantangan tersebut, lanjutnya, tidak akan dapat diselesaikan apabila kita tidak bersatu mensyiarkan Wasatiyyat Islam.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan wasatiyyat Islam,” lanjut Retno.

Sementara itu Din Syamsudin menjelaskan bahwa Wasatiyyat Islam memiliki arti jalan tengah Islam. Intinya yaitu wawasan keislaman yang menegakkan keseimbangan, penuh dengan toleransi, mengambil jalan tengah, cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan kompromi dengan musyawarah, tidak main ‘pokoknya’, apalagi mengkafirkan pihak lain.

“Kira-kira wawasan semacam itulah yang terkandung dalam konsepsi wasatiyyat islam itu. Bagi kita yang berada di Indonesia ini, saya kira patut untuk disyukuri, kalau ada masalah-masalah mungkin dapat diselesaikan dengan baik,” ucap Din.

Din menyebutkan bahwa KTT Bogor tentang Wasatiyyat Islam ini akan dihadiri oleh sekitar 100 tokoh ulama dan cendikiawan muslim. Sebanyak 50 tokoh dari luar negeri dan 50 tokoh dari dalam negeri.

“Kita akan membahas konsepsi Wasatiyyat Islam dan bagaimana implementasinya khususnya dalam konteks tantangan dan peluang peradaban global dewasa ini. Indonesia juga ingin menampilkan bahwa Wasatiyyat Islam sudah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam Indonesia. Itu yang tadi oleh Grand Syekh ikut diapresiasi. Indonesia relatif berhasil di dalam menampilkan Wasatiyyat Islam itu secara nyata,” ujar Din.

Jakarta, 30 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

1 Mei 2018
Presiden Jokowi: Bulog Butuh Sosok yang Tegas dan Berani

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo memandang karakter yang dimiliki Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso merupakan kriteria yang dibutuhkan oleh Perum Bulog. Hal itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan jurnalis mengenai pengangkatan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Bulog oleh Kementerian BUMN.

“Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur, orang yang memiliki rekam jejak dalam mengelola Bulog,” ujar Presiden di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin, 30 April 2018.

Menurutnya Presiden, persoalan yang menjadi wewenang Bulog merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, ketegasan dan keberanian diperlukan dalam memimpin dan mengarahkan Bulog menjalankan tugasnya.

“Persoalan perut, persoalan beras, ini adalah persoalan rakyat. Jadi kita memerlukan sosok yang seperti tadi yang saya sampaikan,”

Untuk diketahui, pria yang akrab disapa Buwas itu diangkat sebagai Direktur Utama Bulog melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Bulog.

Jakarta, 30 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

30 April 2018
Tangkap Warga Atas Tuduhan “Pencabulan” Polres Tanggerang Diprapradilkan

Jakarta (SL) – Kasus penangkapan Andriyansyah (24), yang dituduh melakukan persetubuhan secara paksa terhadap pacarnya yang disebut masih berusia 16 tahun hingga hamil, oleh Polres Tangerang Selatan menuai protes keras Jalintar Simbolon, kuasa hukum Andriyansyah. Jalintar membantah tuduhan itu, karena pelapor yang berusia 16 itu adalah berstatus janda.

“Perlu kami beritahukan bahwa klien kami tidak pernah melakukan persetubuhan dengan gadis belia yang dimaksud,” kata Jalintar Simbolon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/4/2018), dilangsir detik.com.

Jalintar juga menuding polisi telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada kliennya. Untuk itu, atas nama kliennya, Jalintar mengajukan praperadilan atas status tersangka kliennya. “Klien kami adalah orang yang ditangkap secara sewenang-senang tanpa melalui proses penyelidikan dan tidak mempertimbangkan azas praduga tidak bersalah,” ujar Jalintar.

Berikut pernyataan lengkap dari Jalintar:

Perlu kami beritahukan bahwa klien kami tidak pernah melakukan persetubuhan dengan gadis belia seperti yang dimaksudkan. Dan klien kami adalah orang yang ditangkap secara sewenang-wenang tanpa melalui proses penyelidikan dan tidak mempertimbangkan azas praduga tidak bersalah. Klien kami tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kejahatan yang dilakukannya.

Bahwa Polres Tangerang Selatan menerima mentah-mentah laporan yang disampaikan oleh seseorang. Dengan tindakan Polres Tangerang Selatan yang sewenang-wenang ini maka setiap laki-laki akan terancam masuk penjara. Selain itu, gadis belia yang disebutkan telah hamil adalah wanita yang sudah pernah menikah.

Tersangka ditangkap pada Selasa (20/3/2018) malam. Dia diduga menyetubuhi korban di tempat kosnya di Serpong, Tangsel, pada Januari 2018. Awalnya pelaku menjemput korban yang sedang berada di rumah temannya. Dalam laporan polisi, korban menyatakan diajak menuju tempat kos untuk melakukan hubungan suami-istri.

Setiba di tempat kos tersebut, terlapor mengajak korban melakukan persetubuhan. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terlapor berkata kepada korban bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap korban`

Setelah sadar tengah hamil, korban pun menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Ibu korban melapor ke polisi sehingga pelaku ditangkap. Polisi menyatakan telas mengantongi hasil visum dan menyita barang bukti berupa pakaian korban dalam kasus ini. Tersangka kini dijerat Pasal 81 dan/atau Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (rls/dtk/nt/*)

27 April 2018
Hari Otda 2018, Lambar Raih Nilai Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Jakarta (SL) – Kabupaten Lampung Barat meraih nilai tertinggi se-Provinsi Lampung dalam evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016. Dengan prestasi itu, Kabupaten Lampung Barat diundang dalam acara “Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” tahun 2018, yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018) malam pukul 19.00 WIB.

Dalam skala nasional, Lampung Barat berada di urutan 36 dari 397 kabupaten yang dilakukan evaluasi. Penghargaan untuk Lampung Barat tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100-53 tahun 2018.

Hadir dalam acara di Jakarta tersebut Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, didampingi sejumlah pejabat seperti Kepala Bagian Pemerintahan Yudha Setiawan, Kasubbag Protokol dan pejabat lainnya. Acara Malam Apresiasi ini mengusung tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis”.

Kegiatan ini sekaligus menjadi acara puncak dalam peringatan Hari Otonomi Daereah (Otda) tahun ini. Acara dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo. Turut hadir dalam acara itu, Dirjen Otda DR Soni Sumarsono, MDM, para Kepala BPKP, jajaran Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kemendagri serta para Gubernur dan Bupati/Walikota di daerah yang mendapat penilaian terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Mendagri memaparkan banyak hal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tiap daerah. “Perlu rekam jejak dalam otonomi daerah kedepan sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis mampu mendukung Program Nawa Cita,” ungkap Mendagri.

Segenap elemen bangsa, menurut Mendagri, juga dimotivasi untuk bekerja keras dan bekerja cerdas demi mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia.

“Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolok ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapum kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” katanya. (Humas Prov)

27 April 2018
Tiba di Singapura, Presiden Akan Hadiri Jamuan Santap Malam dengan PM Lee Hsien Loong

Singapura (SL) – Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Changi, Singapura, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN.

Setibanya di Singapura, sejumlah agenda telah menanti Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Persatuan Myanmar Win Myint, di Ruang Bilateral 1, Hotel Shangri-La, Singapura.

Setelahnya, Presiden Jokowi juga akan menghadiri jamuan santap malam yang digelar Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, untuk para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, di The Istana, Singapura.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara beserta rombongan tiba pada pukul 16.25 Waktu Setempat (WS) atau sekitar 15.25 WIB.

Kedatangan Presiden langsung disambut sejumlah pejabat kedua negara, baik Indonesia maupun Singapura. Di antaranya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, Menteri Negara Senior Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Republik Singapura Dr. Mohamad Maliki Bin Osman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kol. Pnb. Tjahya Elang Migdiawan.

Tak lupa, dua orang putra-putri Indonesia berpakaian adat turut serta menyambut kedatangan Presiden Jokowi di tempatnya bermalam selama berada di Singapura, seraya memberikan bunga sebagai ucapan selamat datang.

Singapura, 27 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

27 April 2018
Parosil Mabsus Hadiri Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2018

Jakarta (SL) – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi Kabag Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yudha Setiawan,S.IP, Kasubag Protokol Domi Novalisa U.F.,S.STP., Beserta rombongan menghadiri acara “Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” tahun 2018, yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018) malam pada Pukul 19.00 WIB.

Acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018 ini dengan tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis”.

Kegiatan yang sekaligus menjadi acara puncak dalam peringatan Hari OTDA tahun ini dibuka oleh Mendagri Tjahjo Kumolo serta turut dihadiri Dirjen Otda DR Soni Sumarsono, MDM, para Kepala BPKP, jajaran Pejabat Esselon I dan II di Lingkungan Kemendagri serta para Gubernur dan Bupati Atau Walikota di daerah yang mendapat penilaian terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu, Mendagri dalam sambutannya memaparkan banyak hal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tiap daerah. “Perlu rekam jejak dalam otonomi daerah kedepan sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis mampu mendukung Program Nawa Cita,” ungkap Mendagri.

Segenap elemen bangsa juga dimotivasi untuk bekerja keras dan bekerja cerdas demi mewujudkan cita-cita menjadi kain Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia.

“Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapum kebijakan itu dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, kabupaten lampung barat juga diundang karena pada penilaian meraih predikat sangat tinggi untuk kabupaten pada urutan 36 dari 397 kabupaten yang dilakukan evaluasi, selain itu kabupaten lampung barat juga meraih peringkat tertinggi di provinsi lampung berdasarkan sk mendagri nomor 100-53 tahun 2018.

Penilaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemendagri terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016. (agus salim)

26 April 2018
Presiden: Tebarkan Persaudaraan, Keteduhan Hati dan Iman

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo optimis Indonesia akan mampu meraih kemajuan dan kejayaan, meski untuk menjadi negara besar harus melewati tantangan-tantangan. Oleh karenanya, Presiden mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama merawat bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden pada acara silaturahmi dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Rabu, 25 April 2018.

Oleh karena itu melalui masjid, Presiden mengajak untuk menebarkan kebaikan. “Melalui masjid tebarkan persatuan, persaudaraan, keteduhan hati, dan keteduhan iman,” ucap Kepala Negara.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah tengah membangun infrastruktur untuk menekan ketimpangan pembangunan.

“Harus bicara apa adanya. Iya saat ini kita sedang fokus bangun infrastruktur baik pelabuhan besar, sedang, kecil. Airport terutama yang berada di daerah pinggiran. Jalan tol, baik berupa jalan antarprovinsi, kabupaten, dan kota. Antara barat, tengah, dan timur ini masih ada ketimpangan di bidang ini,” lanjutnya.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut Presiden, harus diselesaikan untuk memenangkan persaingan antar negara. Oleh sebab itu, Presiden mengajak agar kita semua berkonsentrasi membangun negara.

“Jangan energi kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Silakan beri masukan, saya selalu terbuka. Tapi bedakan kritik dengan mencela, kritik dengan fitnah, kritik dengan memaki. Kritik itu berbasis data dan memberikan solusi,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Jakarta, 25 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

26 April 2018
Alami Teror, Model Irene Susanti Ngadu ke Komnas Perempuan

Jakarta (SL) – Seorang perempuan yang diketahui berprofesi sebagai peragawati atau model mengadu ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018).

Irene yang didampingi dua orang perempuan dan seorang laki-laki langsung kabur menghindari puluhan awak media yang ingin meminta wawancara. Ia bahkan menutupi wajahnya dari sorotan kamera dengan kain yang melingkar di leher.

Menurut Ahmad Rofiq dari BPKP NKRI yang mendampingi Irene di Komnas Perempuan, perempuan asal Palembang itu membuat pengaduan ke Komnas Perempuan karena telah ditipu dan mengalami kekerasan verbal dari seorang pria berinisial MY (Mawardi Yahya).

“Dia meminta masukan dari Komnas Perempuan, dia mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki, MY. Laki-laki itu menjanjikan sesuatu tapi tidak dipenuhi, janjinya seperti apa kami tidak tahu secara detail, kami hanya mendampingi. MY itu seorang calon kepala daerah. Cawagub di Sumatera Selatan,” katanya kepada awak media.

Ahmad mengatakan, Irene merasa dirugikan karena selama ini selalu dijanjikan hal-hal manis setelah 20 tahun berhubungan dengan MY, termasuk janji untuk menikah. Sayangnya, janji-janji itu tak kunjung datang dan justru belakangan Irene kerap mendapat pesan berupa ancaman.

“Hubungan 20 tahun. Ketenangan ibu Irens terusik beberapa bulan ini. terusik dengan telepon dan sms dari orang-orang MY,” ujarnya.

“Bukan ancaman, cuma MY ini takut hubungan mereka terbongkar. Jadi semacam saran atau bujukan. Hal ini secara psikis membuat ibu terusik, nah kemudian meminta masukan dari Komnas Perempuan,” imbuhnya.

Terkait kehidupannya yang sudah terusik dan adanya ingkar janji dari MY, Irene belum berniat melaporkan ke polisi. Irene berharap Komnas Perempuan dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan masalahnya.

“Kami melihat perkembangan ke depan dulu. Kalau tak ada arah positif kita akan mendampingi,” tandasnya.

Nomor hp pendamping korban Ahmad Rofik
0816387933
082114141627

25 April 2018
Presiden Ajak Wanita TNI dan Polwan Teruskan Semangat Juang Kartini

Jakarta (SL) – Semangat juang Kartini yang selalu ingin maju dan memperjuangkan hak masyarakat harus terus melekat dalam sosok anggota Korps Wanita TNI dan Polwan serta segenap wanita komponen bangsa. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Apel Bersama Wanita TNI, Polwan, dan Segenap Wanita Komponen Bangsa guna memperingati Hari Kartini Tahun 2018 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

“Saya mengajak Saudari untuk terus meneruskan semangat juang Kartini. Semangat juang untuk membangun keadilan, semangat juang untuk memajukan bangsa dan negara, dan semangat juang yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya.

Di hadapan sekira 10 ribu peserta apel, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, peranan wanita di tubuh TNI dan Polri semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Saya bangga bahwa jumlah anggota Korps Wanita TNI dan Polisi semakin banyak dan proporsinya juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Saudari sangat diakui dan diharapkan. Harapan masyarakat kepada Saudari juga semakin besar,” ucapnya.

Ia menegaskan, peranan wanita yang semakin besar ini bukanlah didapatkan karena belas kasihan, bukan pula oleh karena kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, semua itu terjadi karena masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkan peranan wanita yang lebih besar.

“Dalam berbagai kesempatan, saya melihat sendiri bahwa Korps Wanita TNI dan Polwan benar-benar terampil di lapangan. Benar-benar bisa membuat sebuah situasi yang sulit dapat menjadi lebih tenang dan terkendali. Itulah kelebihan perempuan, lembut tapi tegas. Itulah yang dibutuhkan bangsa ini,” kata mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden juga memuji pendekatan dan pelayanan yang diberikan oleh anggota Korps Wanita TNI dan Polwan yang benar-benar menunjukkan karakter pelayanan publik harapan masyarakat.

“Pelayanan yang sopan dan penuh penghormatan adalah karakter pelayanan publik saat ini. Saudari-saudari telah menunjukkan karakter pelayanan seperti itu. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Kepala Negara meminta kepada para peserta apel untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, ia juga berharap agar para anggota Korps Wanita TNI dan Polwan untuk terus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi perempuan Indonesia.

“Saudari adalah simbol inspirasi bagi anak-anak perempuan Indonesia di manapun berada. Saudari adalah ekspresi kasih sayang negara kepada masyarakatnya. Saudari adalah teladan bagi kemajuan. Jangan pernah lelah mencintai negara, tunjukkanlah wajah kecintaan Ibu Pertiwi kepada insan-insan Indonesia,” tandasnya.

Paspampres Wanita

Ada pemandangan yang berbeda saat Presiden Joko Widodo menghadiri apel bersama di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat ini. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Presiden pagi itu, semuanya wanita. Bahkan terlihat pula, lima dari sepuluh pengendara motor yang mengawal rangkaian mobil Presiden juga wanita.

Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono mengatakan bahwa sebenarnya anggota Paspampres wanita yang mengawal Presiden pagi itu, sudah sering bertugas. “Namun biasanya, mereka hanya satu, dua orang yang bertugas. Hari ini, untuk memperingati Hari Kartini, saya menugaskan delapan orang sekaligus,” ucap Suhartono.

Mereka adalah Sertu (K) Vera Devita Siregar, Sertu Nenci Kadir, Sertu (K) Rodyah, Sertu (Keu/W) Fatihatun Nida, Sertu Viky Agustin, Sertu (K) Debora S, Sertu (K) Devi Suci, dan Serda (K) Welly Cahya F.

Adapun lima pengemudi motor pengawal rangkaian mobil Presiden adalah Kapten CPM Cetty, Sertu Agustina, Sertu Nur Habibah, Sertu Septi dan Sertu Marisda Sirait. Sementara untuk pengemudi kendaraan yang digunakan Presiden sebagai Inpekstur Upacara adalah Sertu Aldilla dan cadangan pengemudi Sertu Bella Paramita.

Jakarta, 25 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

25 April 2018
Ketua Majelis Hakim Tipikor Jatuhi Hukuman 15 Tahun Kepada Setya Novanto

Jakarta (SL) – Ketua Majelis Hakim Tipikor Yanto, SH menjatuhkan hukuman mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto selama 15 Tahun penjara, Selasa (24/4/2018).

Novanto juga diwajibkan membayar denda sebesar denda Rp 500 juta subsider dua bulan kurungan.

Hakim memvonis Novanto, lantaran menurut hakim pria berumur 62 tahun itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim Yanto saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa(24/4).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Novanto tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Adapun tindak pidana yang dilakukan Novanto dianggap dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Menurut hakim, akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan masyarakat hingga kini masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini. “Dijatuhkan hak politiknya untuk tidak dipilih dan tidak dapat mengikuti pemilu,” tutur hakim

Meski demikian, Novanto belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan berterus terang dalam persidangan. Selain itu, Novanto telah mengembalikan sebagian uang korupsi yang ia terima.

Hakim menyatakan bahwa Novanto terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, ia juga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

24 April 2018