Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Jakarta (SL) – Di saat perhatian publik tersita pada kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri melalui puisi “Ibu Indonesia”, Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah menilai perlu untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

    Seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (5/4), dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

    Setiap pemberi tenaga kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

    “TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

    Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.

    Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pepres ini juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat mengenai alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan, jangka waktu penggunaan, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

    Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut Perpres ini, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

    Berdasarkan Perpres ini, pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA.

    Vitas untuk Bekerja. Dalam Perpres ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas.

    Proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 21 ayat (3) Perpres ini.

    Redaksi – Jumat, 6 April 2018 12:00 WIB

  • Brigjen Firli Terpilih Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Brigjen Firli Terpilih Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Jakarta (SL) – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Firli terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepastian itu disampaikan langsung Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin.

    Rencananya, pelantikan Firli sebagai pejabat eselon I akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (6/4/2018).

    Berikut profil Brigjen Firli yang dirangkumKompas.com:

    Pria kelahiran 7 November 1963 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Firli melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997 dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2004.

    Firli pernah menjadi Kepala Satuan III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pria asal Sumatera Selatan itu pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor di Kebumen dan Brebes.

    (Baca juga: Pujian Wakapolri untuk Brigjen Firli yang Terpilih Jadi Deputi Penindakan KPK)

    Pada 2009, Firli ditugaskan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi asisten sekretaris presiden.

    Selanjutnya, pada 2012, Firli ditugaskan menjadi ajudan Wakil Presiden. Saat itu, Firli menjadi ajudan Boediono.

    Firli pernah dilantik sebagai Wakil Kepala Polda Banten pada 2014, kemudian menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 2016.

    Firli ditunjuk menggantikan Inspektur Jenderal (Pol) Heru Winarko yang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

  • Presiden Ajak Budayawan Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

    Presiden Ajak Budayawan Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan sejumlah budayawan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat sore, 6 April 2018.

    Tampak di antara para budayawan tersebut ialah Radhar Panca Dahana, Butet Kertaradjasa, Toety Herati N. Rooseno, Mohammad Sobary dan pelukis Nasirun.

    Di beranda itu, Presiden sempat menuliskan “Indonesia Maju” pada sebuah kanvas yang disediakan di sana. Tulisan Presiden itu selanjutnya diselesaikan Nasirun dan juga Wayan Kun Adnyana hingga tampak apik.

    Ramah tamah antara Presiden dengan para budayawan dilanjutkan di taman yang berada di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pentingnya upaya pelestarian seni budaya Tanah Air sebagai investasi sumber daya manusia di masa mendatang.

    Menurut Presiden, kebudayaan menjadi fondasi sebuah bangsa yang ikut menentukan daya saing dan kompetisi yang dimiliki sebuah negara. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh salah satu budayawan Indonesia, Radhar Panca Dahana.

    “Artinya nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak,” ujar Presiden.

    Presiden juga menyampaikan pemikirannya terkait revolusi mental. Sejalan dengan budayawan Putu Wijaya, Presiden mengajak para budayawan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

    “Revolusi mental itu bukan jargon yang saya kira kayak masa-masa lalu yang perlu diteriak-teriakan terus atau perlu diiklan-iklankan terus, saya kira bukan itu. Saya kira contoh lebih baik dari pada kita berteriak. Memberikan contoh adalah lebih baik daripada kita berteriak,” ucap Presiden.

    Hadiah Puisi dari Aceh

    Sore itu Presiden juga mendapat hadiah berupa pembacaan puisi dari seorang budayawan Aceh, Lesik Keti Ara. Puisi ini berisi tentang ucapan terima kasih karena Jokowi telah membangun Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

    “Sebagai ucapan terima kasih kami orang Gayo, terhadap peluncuran (bandara) Rembele, saya akan bacakan puisi pendek,” kata Lesik Keti Ara.

    Bandara Rembele untuk Jokowi

    Kepakkan sayapmu lalu terbanglah, katanya
    Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut kopo ulen-ulen, kain adat Gayo
    Orang-orang juga memandang senyumnya yang tulus
    Hari ini ku resmikan Bandara Rembele, katanya

    Itulah tanda cinta pada kampung kedua
    Orang-orang rindu pada ucapan itu karena telah lama terasa dipinggirkan, bahkan diabaikan
    Buka mata dan layangkan pandang ke tempat paling jauh ke wilayah tak tersentuh
    Di sana kita bertemu, memadu cinta untuk negeri tercinta

    Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    Jakarta, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [6/4 10.54 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Rusman – Biro Pers Setpres

  • Ribka Tjiptaning : KLB Gizi Buruk Lampung Seperti Tanpa Pemerintahan

    Ribka Tjiptaning : KLB Gizi Buruk Lampung Seperti Tanpa Pemerintahan

    Anggota Komisi IX DPR-RI, Dr Ribka Tjiptaning

    Jakarta (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Pemerintah Provinsi Lampung gagal mengatasi kesehatan masyarakat di Lampung, terutama persoalan gizi buruk. Pasalnya dengan kasus KLB Gizi buruk di Lampung sejak 2016-2017, hingga triwulan terakhir 2018 belum juga diatasi, dan terkesan abai. Sementara anggaran yang diglontorkan Pusat untuk kesehatan di Lampung cukup tinggi.

    Anggota Komisi IX DPR-RI, Dr Ribka Tjiptaning mengingatkan bahwa Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang kini sedang nonaktif cuti Pilkada adalah perwakilan pemerintah pusat di Lampung. Kelambatan penanganan gizi buruk, merupakan tanggung jawab Gubernur M. Ridho Ficardo.

    “Ini Lampung seperti tidak ada pemerintahannya. Sampai saat ini sudah berbulan-bulan tidak ada keseriusan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo itu untuk mengatasi gizi buruk yang melanda masyarakat. Kemana aja pemerintahannya. Kalau terjadi pembiaran, artinya mereka mensabot program pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (6/4) dilangsir suryaandalas.com

    Tjiptaning menegaskan bahwa rakyat Lampung jangan berdiam diri terhadap persoalan gizi buruk, karena selama ini pemerintah pusat dan DPR-RI sudah memastikan ada program pengentasan gizi buruk beserta dananya yang cukup besar untuk Provinsi Lampung.

    “Mana aktifis-aktifis Lampung yang dulu aku kenal kritis dan berani. Rakyatmu mati karena gizi buruk. Kalian jangan diam saat pemprov mu abai terhadap kesehatan rakyat,” tegas Tjiptaning.

    Menurutnya, kalau gubernur Lampung dibiarkan lalai terhadap masalah kesehatan, maka wajar rakyat di desa-desa menjadi korban akibat kelalaian gubernur. “Oleh sebab itu, kita semua bertanggung jawab mendorong pemerintah provinsi Lampung agar cepat bertindak atas kasus kasus gizi buruk di Provinsi Lampung,” tegasnya.

    Kepada Kementerian Kesehatan Tjiptaning juga mengingatkan agar segera bertindak dan tidak berhenti melakukan riset-riset stunting dan gizi buruk saja.

    “Pada saat rakyat sudah gizi buruk atau meninggal karena buruknya pelayanan kesehatan, jangan mendahulukan riset karena itu bukan jalan keluar. Segera tangani perbaiki pelayanan kesehatan, agar korban tidak terus berjatuhan,” tegasnya.

    Sebelummya, menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), tahun 2016 yang dirilis pada 2017 data Kondisi Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.337 Jiwa.

    Saat itu, Taufik Hidayat selaku Kepala Bappeda Provinsi Lampung mengklaim berhasil menurunkan kasus gizi buruk dari 136 kasus menjadi hanya 94 kasus pada 2016. Namun akhirnya,  Lilis Malidawarti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada 15 Februari 2018 menegaskan jumlah gizi buruk di Lampung Tengah sebanyak 1.337 balita.

    Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Lampung Nonha Sartika menyoroti perbedaan data gizi buruk oleh Kementerian PMK-RI, Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pemerintahan Lampung Tengah.

    “Dari data tiga instansi yang berbeda sudah ketahuan bahwa selama ini ada upaya secara sengaja oleh gubernur Lampung untuk mengaburkan dan menutupi kemudian membiarkan kasus-kasus gizi buruk di Lampung Tengah sehingga tidak ada media massa yang mengekspos,” paparnya. (rls/*/nt)

  • Yusril : Partai Bulan Bintang Berada di Garda Terdepan Bela Islam dan Bela Bangsa

    Yusril : Partai Bulan Bintang Berada di Garda Terdepan Bela Islam dan Bela Bangsa

    Jakarta (SL) – Setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019, PBB kini intensif melakukan konsolidasi memperkuat posisi politiknya di tengah masyarakat. Dalam roadshow ke Jawa Timur, misalnya, Sabtu, 24 Maret 2018, Yusril menyampaikan orasi di hadapan dua ribuan tokoh pondok pesantren yang berkumpul di Ponpes El Kisi, Mojokerto, Jawa Timur.

    Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu, Yusril menegaskan bahwa PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah politik bangsa Indonesia sejak zaman Sarekat Islam di awal abad XX.

    “Ideologi PBB adalah Islam rahmatan lil ‘alamin dengan latar belakang realitas dan pengalaman bangsa kita sendiri, bukan latar belakang Timur Tengah, bukan pula India-Pakistan dan negara-negara lain,” demikian cuitan PBB di akun Twitter resmi miliknya, Sabtu (24/3/2018).

    Cita-cita Partai Bulan Bintang (PBB) kata Yusril, adalah memajukan dan menyejahterakan umat Islam dan banga Indonesia seluruhnya. Menurut Yusril, bagi Partai Bulan Bintang, Islam adalah sumber rujukan dan sumber inspirasi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa Indonesia.

    “Karena itu, menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran bagi pemeluk-pemeluk agama lain terhadap PBB. Ideologi PBB adalah Islam yang moderat dan inklusif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan.”

    Dalam konteks itulah, PBB selamanya akan membela Islam dari setiap penistaan dan pelecehan, serta membela bangsa dari ancaman perpecahan dan penghinaan. Karena itu, slogan PBB dalam Pemilu 2019 adalah ‘Bela Islam, Bela Bangsa’. ‘Bela Islam, Bela Rakyat’ dan ‘Bela Islam, Bela NKRI’. Dalam orasinya, Yusril juga mengemukakan kekhawatirannya terhadap menurunnya kemampuan daya beli rakyat dan maroketnya utang negara.

    Kebijakan pembangunan ekonomi, kini, menurutnya tidak lagi berpihak kepada rakyat. “Kemandirian bangsa makin melemah. Ketergantungan kita kepada negara-negara lain justru makin membesar. Ini semua akan merusak sendi-sendi kedaulatan negara dan kesatuan bangsa.” Usai memberikan orasi di Mojokerto, Yusril dan rombongan DPP PBB serta DPW Jawa Timur melanjutkan perjalanan ke Tulung Agung untuk melakukan serangkaian kegiatan di kota itu. (Robi/voa-islam.com)

  • PT Waskita Karya Gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017

    PT Waskita Karya Gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017

    Jakarta (SL) – PT Waskita Karya akhirnya menjalankan rekomendasi dari Komite Kesalamatan Konstruksi untuk mengangkat direktur khusus mengurus keselamatan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2017, Waskita Karya mengangkat Wahyu Utama Putra sebagai Direktur Quality, Safety, Health dan Enviroment (QSHE).

    Mantan Direktur Utama PT Waskita M Choliq mengatakan, diangkatnya Direktur QHSE disebabkan banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi pada proyek-proyek garapan Waskita Karya. Bahkan dirinya pun mengakui, jika hampir sebagian besar kecelakaan proyek yang terjadi setengahnya dialami oleh Waskita.

    “Kecelakaan cukup dramatis. Dari total 16 kali kecelakaan tol di Indonesia, 8 di antaranya terjadi pada Waskita. Tidak tersebut sangat fundamental itu perlu diperbarui. Tinggal Direktur yang khusus tangani QHSE. Itu karena belum ada struktur yang khusus tangani QHSE,” ujarnya di Gedung Waskita, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

    Lebih lanjut Choliq berharap dengan adanya Direktur QHSE yang baru, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi semakin berkurang. Sehingga, kinerja perusahaan juga kevdepannya tidak lagi mengalami kerugian.

    “Harapannya tentu kecelakaan ini bisa kita kurangi semaksimal mungkin. Kalau melihat kecelakaan jangan hanya dalam 8 bulan lihatlah sepuluh tahun terakhir terakhir,” jelasnya.

    Lebih lanjut Choliq mengucapkan mohon maaf apabila selama dirinya menjabat banyak sekali kecalakaan konstruksi yang terjadi. Namun dirinya berharap semoga kejadian tersebut bisa dijadikan pembelajaran.

    “Tetapi tetep jadi pembelajaran yang baik, biasa ga ada pohon besar ga bisa tanpa terpaan angin harapannya akar akarnya menguat,” jelasnya.

    Dalam rapat tersebut, para pemagang saham sepakat untuk  melakukan perombakan struktur organisasi. Pada struktur organisasi yang baru ini, para pemegang sama merombak 6 dari 7 Direksi yang ada. Salah satunya adalah mengangkat I Gusti Ngurah Putra yang saat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya yang baru menggantikan M. Choliq.

    Selain itu, para pemegang saham juga memunculkan lima nama baru dalam jajaran Direksi. Kelima nama tersebut yakni Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Hadjar Setiadi menggantikan Agus Sugiono.

    Selain itu, ada nama Haris Gunawan sebagai Direktur Keuangan menggantikan Tunggul Rajaguguk. Sementara itu ada dua nama Direktur Operasi, yakni Didit Oemar Prihadi dan Ferry Hendriyanto. Satu nama yang tetap mengisi jabatan Direktur Operasi adalah Bambang Rianto. (oke/nt)

  • Brigjen Firli Akan Dilantik Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Brigjen Firli Akan Dilantik Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Brigjen Pol Firli Akan Dilantik Sebagai Deputi Penindakan KPK, Kamis (5/4/2018) (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Firli terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menggantikan Komjen Pol Heru Winarko menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.

    “Tadi malam saya diberi kabar oleh bapak Kapolri bahwa KPK sudah memilih untuk calon Deputi Penindakan KPK, dan yang terpilih adalah saya sendiri dari NTB,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol Firli kepada wartawan di Mataram, Kamis (5/4/2018).

    Tindak lanjut dari kabar tersebut, kata Firli, diminta oleh Kapolri untuk hadir dalam undangan pelantikannya yang diagendakan pada Jumat (6/4) siang, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. “Insya Allah, kalau tidak ada perubahan, rencananya besok siang (Jumat), pukul 14.00 WITA, pelantikannya di gedung Merah Putih KPK,” kata Firli dilangsir antara.com

    Seleksi calon Deputi Penindakan KPK dilaksanakan setelah pejabat sebelumnya, yakni Komjen Pol Heru Winarko ditugaskan untuk menduduki kursi jabatan Kepala BNN, menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang pensiun.

    Dalam proses pergantian tersebut, kursi jabatan Deputi Penindakan KPK dilelang kepada aparat penegak hukum, baik di lingkup kepolisian, kejaksaan, maupun pegawai internal KPK.

    Dalam progres seleksi yang berlangsung pada Maret 2018, tercatat ada 13 calon Deputi Penindakan KPK.

    Hingga akhir Maret 2018, dikabarkan muncul tiga kandidat yang lolos ke tahap wawancara, di antaranya Kapolda NTB Brigjen Firli, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Kejaksaan Agung Wisnu Baroto, dan Jaksa Witono. (antara)

  • Gerakan Pramuka Gelar Karang Pamitran Nasional di Lebakharjo Malang

    Gerakan Pramuka Gelar Karang Pamitran Nasional di Lebakharjo Malang

    Ketua Kwarnas, Adhyaksa Dault Bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (3/4/2018)

    Malang (SL) – Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka akan menggelar Karang Pamitran Nasional di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 13-19 Agustus 2018. Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas para pembina dan pelatih Pramuka.

    “Zaman terus mengalami perubahan. Cara mendidik generasi muda pun harus diubah, tidak bisa sepenuhnya memakai cara lama. Para pembina dan pelatih di Pramuka harus terus melakukan inovasi dan kreativitas mereka harus diasah terus,” ujar Adhyaksa Dault di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

    Bagi Adhyaksa, kegiatan Karang Pamitran Nasional menjadi tempat yang tepat bagi para pembina Pramuka bertukar pengalaman dalam pembinaan generasi muda melalui Gugus Depan di seluruh Indonesia. Karang Pamitran Nasional, tegas dia, juga menjadi tempat yang cocok bagi para pelatih Pramuka bertukar pengalaman dan metode melatih di tempatnya masing-masing.

    “Semua peserta Karang Pamitran Nasional bertemu dengan semua agama, budaya, suku, dan bahasa di Indonesia. Persaudaraan, persatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka temukan sendiri. Mereka juga merumuskan bagaimana metode membina generasi muda zaman sekarang yang akrab dengan teknologi dan metode melatih yang keren, gembira dan asyik,” ungkap pria yang murah senyum ini.

    Sementara itu, Wakil Ketua I Karang Pamitran Nasional Suyatno menjelaskan, Karang Pamitran berasal dari dua kata, yaitu Karang yang berarti tempat dan Pamitran yang berarti kebersamaan. Jadi, kata dia, Karang Pamitran adalah tempat berkumpulnya para pembina dan pelatih untuk mempererat persaudaraan, peduli pada lingkungan, saling tukar pikiran dan  inovasi dalam membina dan melatih.

    “Desa ini pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Wirakarya Asia Pasifik tahun 1978 dan World Community Development Camp tahun 1993. Seluruh kegiatan kepramukaan yang diadakan di desa ini telah berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat setempat sampai desa ini dijuluki Desa Pramuka,” ungkap Ketua Pusdiklatnas Gerakan Pramuka ini.

    Karang Pamitran Nasional tahun 2018 diikuti 9.234 peserta utusan dari 514 Kwartir Cabang, 34 Kwartir Daerah seluruh Indonesia, Gugus Depan perwakilan Indonesia di luar negeri, serta undangan Pramuka luar negeri. Mereka adalah para pembina Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega, Pamong Satuan Karya, pembina Pramuka Berkebutuhan Khusus, pelatih pembina Pramuka, Kapusdiklatcab dan Kapusdiklatda se-Indonesia, serta mantan peserta PW Aspac 1978 dan Comdeca 1993.

  • Tim KLHK Lakukan Penyidikan Pidana Dampak Tumpahan Minyak

    Tim KLHK Lakukan Penyidikan Pidana Dampak Tumpahan Minyak

    Tumpahan Minyak Yang Mencemari Teluk Balikpapan, Kamis/5/4/18

    Jakarta (SL) – Tumpahan minyak yang mencemari teluk balikpapan mengalami beberapa perkembangan yang cukup besar berdasarkan hasil pantauan Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis/5/4/18.

    Tim KLHK yang diterjunkan adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M. Karliansyah serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, bersama General  Manager dan tim Pertamina Balikpapan, sejak jam 8.30 WITA.

    Dari hasil laporan yang di terima redaksi, seluruh tim yang terlibat terus memantau secara visual kondisi dampak tumpahan minyak di lokasi penanganan bencana dan hasilnya masih terdapat sisa tumpahan minyak yang berada di sekitar perairan teluk Balikpapan, dengan
    jumlahnya sudah sangat berkurang jika dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya, meskipun ada di beberapa titik ditemukan kantong-kantong minyak yang masih relatif tebal.

    Tim Gakkum juga menemukan sisa-sisa tumpahan di beberapa lokasi perumahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir yang menempel pada tiang dan kolong rumah bermodel rumah pasang surut, serta Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat. Selain itu Tim Gakkum meminta agar PT. Pertamina untuk membersihkan seluruh minyak pada titik-titik yang masih menggumpal, sehingga tidak terjadi penyebaran ke lokasi lain yang sudah mulai tidak tercemar.

    Pengambilan sempel dan data akibat pencemaran tumpahan tersebut untuk mengatahui dampak yang ditimbulkan terus dilakukan oleh KLHK, melalui analisis dengan menggunakan citra satelit LAPAN dengan data Landsat 8 dan Sentinel 1A, didapatkan estimasi dari  tumpahan minyak mencakup area seluas 12.987,2 Ha, dan panjang pantai yang terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai lebih kurang 60 km. 1 titik water control quality, 1 titik sea water control quality, dan 13 titik kualitas air laut, hingga penyelaman untuk mengambil sedimen dan sampel permukaan air laut di area sekitar TKP.

    Disamping itu Pengawas KLHK melakukan pengawasan terhadap sistem penyaluran minyak baik crude oil maupun produk.

    Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang ada, guna menjamin keamanan lingkungan. KLHK juga meminta kepada GM PT. Pertamina Balikpapan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama yang berada dekat lokasi kejadian.

    Disamping dampak adanya minyak diperairan, dampak lainnya adalah lepasnya Volatile Organic Compound (VOC) ke udara yang menimbulkan bau tajam dan mengganggu kesehatan masyarakat.

    “Kami akan melakukan koordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, terkait penegakan hukum. Mereka akan melakukan penyidikan pidana, dan KLHK akan membantu pengusutan untuk menghitung ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat atas kejadian ini”, ungkap Ridho.

    Selain itu, Ridho menambahkan, KLHK akan memeriksa hukum perdata dan sanksi administratif, serta mediasi masyarakat. ” Di lapangan sangat jelas masyarakat mengharapkan dukungan pemerintah untuk mediasi tersebut, dan kita akan melakukannya”, lanjutnya.(jnn)

  • Partai Golkar Bersama BNN Bekerjasama Perangi Narkoba

    Partai Golkar Bersama BNN Bekerjasama Perangi Narkoba

    Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Usai Menandatangani Nota Kesepahaman BNN Dengan Partai Golkar Bakumham di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (3/4/18)

    Jakarta (SL) – Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai Golkar akan terus bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memerangi Narkoba dan Golkar sudah berkomitmen khususnya terhadap generasi muda untuk menjauhkan diri terhadap narkoba mulai dari tingkat pusat, daerah, kebupaten, kecamatan hingga ke desa.

    “Kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dilakukan Golkar bersama BNN dan diharapkan ke depan ini terus berlangsung. Itu juga bagian upaya meningkatkan integritas apalagi bagi calon-calon anggota legislatif nantinya,” kata Airlangga usai menandatangani nota kesepahaman BNN dengan partai Golkar bidang Hukum dan HAM, (Bakumham) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa malam (¾).

    Airlangga menjelaskan bahwa ada lima poin kerja sama diantaranya, penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sarana dan prasarana milik partai Golkar dalam pelaksanaan kegiatan P4GN, pembentukan relawan anti narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta partai Golkar sebagai penggiat anti narkoba, pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan, dan pelaksanaan tes/uji narkoba.

    “Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan program kerja bidang hukum Partai Golkar untuk melakukan upaya pencegahan Narkoba kepada seluruh anggota pengurus DPP, Fraksi, dan anggota DPD Partai Golkar Seluruh Indonesia. Pekan lalu, kita telah lakukan tes urine terhadap ratusan calon anggota legislatif dan itu akan dilanjutkan lagi oleh Golkar bekerjasama dengan BNN,” katanya.
    Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menyambut baik kerjasama tersebut dan merupakan kali pertama kerjasama dilakukan dengan partai Politik.

    “Kami ucapkan terima kasih di mana Golkar mendukung P4GN dan dukungan Golkar terhadap pemberantas Narkoba,” katanya.
    Selain kerjasama ini, Airlangga juga melantik 65 pengurus Bakumham Golkar periode 2017-2019. Airlangga menekankan agar Bakumham Golkar harus bisa membela kepentingan kader Golkar dan seluruh rakyat Indonesia.

    “Anda semua harus bisa membela kepentingan kader Partai Golkar dan terutama seluruh rakyat Indonesia,” kata Airlangga.
    Sedangkan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menyebut bahwa rapat konsolidasi kali ini dihadiri 33 provinsi perwakilan Bakumham.

    “Tadi siang sudah dibuka oleh Ketua Korbid Pak Happy Bone. Rapat dihadiri kurang lebih 150 peserta dan telah mengeluarkan beberapa hasil rekomendasi, untuk pemenangan Pileg dan Pilpres,” katanya.

    Acara ini juga sekaligus pelantikan tiga orang Hakim Mahkamah Partai Golkar masa bakti 2017-2019.
    Rapat ini turut dihadiri Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, sejumlah politikus Golkar lainnya yaitu Adies Kadir, Fadel Muhammad, Happy Bone, Melchias Markus Mekeng, dan Kahar Muzakir.(sp/gatra)