Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D (Foto/Dok/Net)
Jakarta (SL) – Kapolri Perintahkan Jajaran Kepolisian untuk mengawasi semua proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu terkait tragedi bocornya pipa gas di depan kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3) lalu.
Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H., mengatakan seharusnya kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) PT. Adhi Karya mengetahui letak pipa gas di lokasi pembangunan.
“Saat ini kasus bocornya pipa gas di lokasi proyek LRT dalam penanganan Polres Metro Jakarta Timur. Apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Karena kontraktor harus tahu ada infrastruktur lain seperti pipa gas, kabel listrik dan lain-lain.” kata Kadiv Humas Polri.
Orang nomor satu di Divhumas Polri ini mengimbau kepada para kontraktor proyek infrastruktur untuk berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait dalam menentukan proyeknya. Contohnya PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) menyampaikan letak jaringannya dimana, biasanya memiliki tanda.
“Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., juga telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi proyek infrastruktur. Polri telah mengerahkan satuan Sabhara dan Binmas untuk melakukan pendekatan dengan kontraktor dan pelaksana proyek di lapangan” katanya. (rls/nt/*)
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi RI (Foto/Dok/Net)
Jakarta (SL) – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka calon kepala daerah yang ikut berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
KPK ditengarai hampir merampungkan proses penepatan tersangka. Informasi yang berhasil dihimpun SINDOnews, KPK akan menetapkan sedikitnya 10 calon kepala daerah yang tersebar di lebih lima wilayah.
Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, dalam kurun beberapa pekan terakhir pihaknya sedang mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada serentak 2018.
Agus memastikan, dari para terduga tersebut memang ada yang menjadi calon petahana. Bahkan dia memastikan, proses penetapan para calon kepala daerah dalam konteks selaku penyelenggara negara tersebut sudah hampir rampung.
“Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu InsyaAllah minggu (pekan) ini kita umumkan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).
Dalam kesempatan sebelumnya, Agus mengatakan, bahwa calon kepala daerah yang yang akan ditetapkan tersangka oleh KPK ada yang berasal dari pulau Jawa dan ada dari luar pulau Jawa. Dari hasil temuan KPK ditahap penyelidikan, KPK sudah yakin 90% untuk penetapan tersebut.
Dia menggaris bawahi, prosesnya tersisa 10% atau hanya tinggal kelengkapan administrasi termasuk penandatangan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).
Berdasarkan hasil penelusuran, saat ini KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang kebetulan sedang mengikuti Pilkada 2018.
Kasus yang ditangani KPK baik kasus lama hasil pengembangan maupun kasus yang benar-benar baru. Objeknya baik pengadaan proyek maupun pengurusan perizinan.
“Ada sekitar 10 calon kepala daerah (cakada) dalam kapasitas selaku penyelenggara negara, termasuk sebagai kepala daerah yang petahana maju kembali ke pilkada dalam waktu dekat ditetapkan sebagai tersangka,” ujar seorang sumber internal KPK kepada KORAN SINDO, Selasa (13/3/2018).
Sumber ini membenarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang para calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka berasal dari wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa.
Sumber melanjutkan, di luar pulau Jawa berasal dari wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua. Dari Sumatera yang paling besar dalam pembahasan terakhir KPK yakni di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dari pulau Jawa, wilayah Jawa Timur memunculkan nama paling kuat.
“Jadi dari wilayah Sumatera ada, di Jawa Timur ada, di Kalimantan juga ada, Bali ada, dan ada yang Papua. Kasusnya ada kasus lama pernah ditangani KPK hasil pengembangan, ada juga kasus baru,” ucap sumber tersebut.
Jakarta (SL) – Tim Saber Pungli Polres Metro (Polrestro) Bekasi, Jawa Barat membekuk empat pelaku dugaan pungutan liar melalui operasi tangkap tangan (OTT). Di mana, tersangkanya pegawai pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang terjaring pada Rabu (14/3).
“Tiga pelaku itu masih dirahasiakan inisialnya dan saat ini mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang yang disinyalir hingga puluhan juta,” kata Kepala Polrestro Bekasi, Kombes Polisi Candra Sukma Kumara.
Menurut dia, empat pelaku itu bekerja pada bagian pengarsipan dan pendataan pelayanan penangkapan. Dan laporan tersebut dari masyarakat yang sering kali dimintai sejumlah uang sebagai pelicin.
Kemudian dengan adanya laporan tersebut petugas saber pungli melakukan pengembangan guna menangkap pelaku pungutan liar pada instansi pemerintahan.
Dan pada penangkapan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dengan meminta pemeriksaan kepada empat pelaku tersebut.
Tetapi hal tersebut juga meminta keterangan tambahan kepada Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo untuk melengkapi data pemeriksaan.
Namun dalam proses pemeriksaan tersebut selain meminta keterangan saksi dan tersangka, juga melakukan pengumpulan alat bukti.
Ia menambahkan dalam upaya tersebut masih pada tahap pengembangan kasus dan kelengkapan data baik secara informasi maupun alat bukti.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH Saat Meresmikan Renovasi Pembangunan Musholla Baitul Muttaqin di Jalan Keutamaan Dalam, Senin (12/03/18)
Jakarta (SL) – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH meresmikan renovasi pembangunan Musholla Baitul Muttaqin di Jalan Keutamaan Dalam RT 12/03, Krukut Tamansari Jakarta Barat. Renovasi Mushola itu adalah bagian dari program Polisi Peduli Tempat Ibadah Polres Metro Jakarta Barat.
“Peresmiaan Renovasi Musholla Baitul Musttaqin merupakan program polisi peduli tempat ibadah Polres Metro Jakarta Barat, sehingga bisa di manfaatkan oleh warga masyarat untuk tempat Ibadah.” kata Hengki Haryadi, Senin (12/03/2018).
Ketua Musholla Baitul Musttaqin H Abdul Majid Khohar dalam sambutannya mengatakan, ia memberikan Apresiasi kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang telah meresmikan Renovasi tempat Ibadah ini, sehingga bisa digunakan warga Masyarakat di sekitar ini.
“Kami atas nama ketua Mushola dan atas nama warga masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat.” ucap H Abdul Majid Khohar.
Ucapan yang sama pun dilontarkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Adm Jakarta Barat, KH Munahar Muchtar HS, dirinya sangat berterima kasih dan bersyukur atas perbaikan dan renovasi tempat Ibadah Musholla Baitul Mustaqin, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar ini dengan baik.
“Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat atas renovasi tempat Ibadah ini dan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, dan Allah akan membalas dengan kebaikan.”kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Adm Jakarta Barat, KH Munahar Muchtar HS. (Humas Polres Metro Jakarta Barat)
Riana Sari, Istri Cagub Lampung Arinal Djunaidi Saat Perkenalkan Kerajinan Lampung
Jakarta (SL) – Meminta doa restu kepada seluruh Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) untuk suaminya Arinal Djunaidi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, Riana Sari juga memperkenalkan hasil kerajinan khas masyarakat Lampung.
Hal itu disampaikan Istri Cagub Arinal Djunaidi dihadapan seluruh IIPG se-Indonesia saat Silaturahmi Nasional di Jakarta, Selasa (13/3).
Riana Sari memohon doa restu dan dukungan dari IIPG, agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim dapat menang pada Pilgub mendatang.
“Saya Riana Sari istri dari Ketua DPD I Golkar Lampung. Ibu-ibu saya mohon doa dan restunya untuk pak Arinal Djunaidi yang akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung tanggal 27 Juni 2018,” kata Riana.
Pada kesempatan itu juga, Riana Sari meyakini, jika Golkar turun langsung menyapa rakyat, maka bukan tidak mungkin saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 partai berlambang pohon beringin itu akan meraih kemenangan.
Alasannya, selama menjadi juru kampanye Arinal – Nunik yang langsung turun ke desa-desa, Riana menemukan banyak sekali masyarakat yang mempercayai Partai Golkar.
“Setiap saya turun ke desa-desa. Banyak sekali yang menghampiri saya dan bilang, keluarga kami dari dulu itu kuning lho bu. Ada juga yang bilang, bu saya pindah ke kuning. Artinya, kalau kita turun ke bawah menyapa rakyat, mengajak mereka, mereka merasa diharagai maka saya yakin Partai Golkar akan meraih kemenangan,” kutipnya.
Untuk itu, dia berharap, agar IIPG bisa bersosialiasi serta membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Selain itu, berkontribusi melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mendukung program Partai Golkar.
“Harapannya dapat melaksanakan semua program program dari pusat . Selalu menjalin silaturahmi baik ke pusat maupun kabupaten/kota. Bersosialisasi serta membangun komunikasi dengan masyarakat luas,” harapnya.
Tidak hanya itu, dalam Silaturahmi Nasional, IIPG Lampung juga mengenalkan produk-produk lokal. Seperti, Tapis, sulam usus, serta makanan khas Lampung.
“Alhamdulillah Provinsi Lampung diberi kesempatan pameran mulai dari acara pembukaan. Kami memperkenalkan tapis dan sulam usus dan juga makanan khas Lampung. Ada kripik pisang, kopi dan lempok duren,” jelasnya.(adw/rel)
Jakarta (SL) – Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018) membuat perubahan peta politik menjelang Pilpres 2019.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo hadir. Saat itu ia menyebut dirinya seorang demokrat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sinyal dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
“Pak Presiden ( Jokowi). Jika Allah menakdirkan, senang partai Demokrat bisa berjuang bersama bapak,” ujar SBY.
Demokrat ini otomatis meniadakan kemungkinan munculnya poros ketiga.
Sebelumnya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu membahas poros ketiga pada Kamis (8/3/). Tiga partai itu bisa mengusung calon presiden.
Mereka memenuhi syarat 20% kursi di DPR untuk mengusung calon presiden. Demokrat memiliki 61 kursi atau 10,9% kursi DPR, PAN mempunyai 48 kursi atau 8,6% kursi DPR. PKB memiliki 47 kursi atau 8,4% kursi DPR. Jika dijumlahkan menjadi 156 kursi atau 27,9%.
Jika Demokrat bergabung mendukung Jokowi, maka Joko Widodo akan didukung 352 kursi di DPR atau 62,9%. Itu artinya poros ketiga gugur dengan sendirinya, karena PAN dan PKB hanya 17% atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden sendiri.
Seni Politik Ala SBY
Menurut Jerry Massie, pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), keinginan Demokrat untuk mendukung Joko Widodo adalah manuver politik.
Hal itu, kata Jerry, bisa terlihat dengan kehadiran anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di istana.
“Ini adalah manuver politik Demokrat yang di belakangnya ada SBY. Sebetulnya ini seni politik yang lagi dimainkan SBY. Dia sudah membaca bahwa AHY tipis untuk menang maka jalan satu-satunya masuk gerbong pemerintahan otomatis mendukung Jokowi,” kata Jerry dalam siaran pers Minggu (11/3/2018).
Jerry menuturkan, jika membaca konstelasi politik selama ini, maka Demokrat pasti akan mendukung Joko Widodo.
“Kalau SBY lihai membaca peta dan konstelasi politik bahkan matematika politik. Saya sudah menduga sinyal semokrat mendukung Jokowi,” ucapnya.
Tetapi, jelas Jerry, Partai Demokrat akan tetap memajukan AHY agar elektabilitsnya naik.
“Politik terkadang gaming harus ada strategi offensive dan defense. Kali ini Demokrat bermain save,” kata dia.
Ditambahkannya, pembicaraan AHY – Jokowi bisa jadi ke arah afiliasi politik Demokrat-PDIP bahkan Golkar.
“Saya yakin Demokrat akan memberikan dukungan pada Jokowi. Tapi jika komunikasi dengan Mega kurang ini bisa berubah,” tuturnya.
Menurut Jerry, Partai Demokrat cerdas membaca situasi politik. Karenanya, lebih memilih mengikuti perkembangan survei.
“Mereka (Partai Demokrat) tahu kapan bertahan dan menyerang, sekalipun mengorbankan kadernya jika ada figur potensial di luar demokrat seperti Jokowi, maka akan direkrut. Mereka terus mengikuti survey. Mana potensial menang itu bakal di dukung,” ujar Jerry
Jakarta (SL) – Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/231/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 7 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, 4 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.
Berikut nama-nama perwira TNI yang dimutasi:
TNI AD :
Mayjen TNI Cucu Sumantri, S.Sos. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad,
Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. dari TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pangdam I/BB,
Brigjen TNI Achmad Marzuki dari Dan PMPP TNI menjadi TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
Brigjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus dari Pati BIN (Sekretaris Pertama pada Kedubes RI di Washington DC/USA) menjadi Dan PMPP TNI
Mayjen TNI Sudirman, dari Asops Kasad menjadi TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas,
Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos. dari Pangdam IM menjadi Asops Kasad,
Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas menjadi Pangdam IM,
Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. dari TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M. dari Pangdam VI/Mulawarman menjadi TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas,
Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam VI/Mulawarman,
Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad,
Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI,
Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad,
Mayjen TNI Muhammad Hasyim, S.Sos. dari TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
Brigjen TNI Harizon, M.M. dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. dari TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas,
Kolonel Inf Wanti Waranei F. Mamahit dari Irdam XIII/Merdeka menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas,
Kolonel Inf Bonifacius Widyanto S. dari Kabagpam Roum Setjen Kemhan menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan,
Kolonel Inf Daddy Estoe W., S.I.P., M.Si. dari Staf Khusus Pangdam V/Brawijaya menjadi Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN,
Kolonel Cba Muhammad Hita Tunggal, S.T. dari Sekretaris Ditbekangad menjadi Karoum Settama BSSN, Brigjen TNI Dedy Suryadi, S.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
Brigjen TNI Basuki Abdullah dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).
TNI AL :
Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.M. dari Waasops Kasal menjadi TA. Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas,
Laksma TNI Yusup, S.E., M.M. dari Danlantamal VI/Mks Koarmatim menjadi Waasops Kasal,
Kolonel Laut (P) Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) dari Paban VI/Binkuat Sopsal menjadi Danlantamal VI/Mks Koarmatim,
Laksda TNI Ir. Yuhastiar, M.M. dari TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasal,
Laksma TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc. dari Kadisdikal menjadi TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas,
Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) dari Pamen Sahli Kersin Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal menjadi Kadisdikal
Laksda TNI Guguk Handayani dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).
TNI AU :
Marsma TNI Pip Darmanto, S.E. dari Irum Itjen Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau (Utk. GM Bandara Halim PK),Marsma TNI Sudali, S.Sos. dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Irum Itjen Kemhan,
Kolonel Lek Hari Pramono dari Sesdisinfolahtaau menjadi Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah pada Deputi Bid. Identifikasi dan Deteksi BSSN
MarsdaTNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.
Kepentingan organisasi
Saat ditanya tentang dua mutasi terakhir yang hanya berjarak satu pekan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sabrar Fadhilah menjelaskan, mutasi dilakukan mengingat ada beberapa perwira yang akan memasuki masa pensiun.
“Pada dasarnya mutasi dilakukan untuk kepentingan organisasi dan penyegaran. Selain itu mutasi tersebut akan membawa rangkaian yang lain, ditambah lagi ada beberapa Pati yang memasuki masa pensiun,” ujarnya kepada Tribunnews.com.
Jakarta (SL) – Pemerintah bersama Komisi VIII DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah. Angka itu tercatat naik sekitar Rp345 ribu dibanding penyelenggaraan haji tahun lalu, yaitu Rp34,89 juta.
Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengungkapkan kenaikan biaya haji sejalan dengan perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap riyal Arab Saudi.
“Transaksi ibadah haji menggunakan rupiah untuk di dalam negeri, dan riyal untuk transaksi di luar negeri, dengan nilai tukar sebesar Rp3.750 per riyal,” ujarnya, Senin (12/3).
BPIH merupakan biaya yang ditanggung secara mandiri oleh jemaah (direct cost). Sementara, biaya yang dibayarkan dari optimalisasi pengelolaan biaya yang ada di pemerintah (indirect cost) mencapai Rp6,32 triliun pada tahun ini.
Secara rinci, komponen BPIH terdiri dari harga rata-rata penerbangan, seperti tiket, pajak bandara, dan lainnya sebesar Rp27,4 juta per jemaah. Lalu, harga rata-rata pemondokan di Mekah sebesar 4.450 riyal dengan rincian 3.378 riyal dari dana optimalisasi dan sebesar 668 riyal atau setara Rp3,2 juta dibayarkan oleh jemaah.
Kemudian, harga sewa pemondokan di Madinah sebesar 1.200 riyal dari biaya optimalisasi dan biaya hidup sekitar 1.500 riyal atau setara Rp5,35 juta yang dibayarkan oleh biaya optimalisasi yang diberikan ke jemaah dalam bentuk riyal.
Sementara, indirect cost terdiri dari, biaya pelayanan jemaah di luar negeri sebesar Rp5,24 triliun, biaya pelayanan di dalam negeri Rp290,35 miliar, biaya operasional jemaah di Arab Saudi Rp144,68 miliar, serta biaya operasional jemaah di dalam negeri Rp220,41 miliar.
“Lalu, ada sekitar Rp30 miliar dana cadangan yang digunakan untuk antisipasi selisih kurs dan biaya tak terduga yang menyangkut pelayanan langsung kepada jemaah,” terang Ali.
Meski BPIH 2018 meningkat, namun pemerintah dan Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah haji juga akan meningkat.
Hal ini diwujudkan melalui penambahan jumlah petugas mencapai 4.100 orang sesuai dengan peningkatan kuota haji. Lalu, jumlah makan jemaah di Mekah menjadi 40 kali atau meningkat dari tahun lalu sebanyak 25 kali. Sedangkan, jadwal makan di Madinah tetap 18 kali.
Dari sistem pemondokan di Madinah akan menerapkan sistem full booking time. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak full booking time, namun berdasarkan kedatangan.
Adapun pertimbangan masa haji sebesar 41 hari dari sebelumnya 39 hari dan peningkatan kualitas koper, tas, dan batik seragam bagi jemaah.
Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, kenaikan BPIH tak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen pada tahun ini. Hal ini berimplikasi kepada seluruh biaya barang dan jasa yang digunakan oleh jemaah haji.
“Sehingga, harga penginapan, restoran, dan lainnya meningkat,” kata Lukman pada kesempatan yang sama.
Lalu, ada kenaikan biaya avtur yang memakan sekitar 78 persen dari porsi BPIH dan pengaruh dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain.
“Namun, kami merasa, kenaikan sebesar Rp345 ribu adalah kenaikan yang sangat wajar dengan tiga variabel tadi. Karena ada peningkatan kualitas pelayanan juga. Misalnya, pemberian makan kepada jemaah meningkat menjadi 40 kali dibandingkan sebelumnya hanya 25 kali,” pungkasnya. (cnn/nt/*)
Hari Darmawan, Bos Matahari Department Store Meninggal, Sabtu (10/3/2018)
Jakarta (SL) – Hari Darmawan, bos Matahari Department Store, sebelum di bawah naungan Lippo Group, ditemukan tewas dialiran sungai Ciliwung, Sekitar pukul 06.30 WIB, Sabtu (10/3/2018)
Jasad Pemilik Taman Wisata Matahari (TWM) itu ditemukan seorang warga tersangkut batu di sungai Ciliwung. Setelah dilakukan pengecekan, mayat tersebut tak lain adalah Hari Darmawan, adalah bos Matahari Department Store, sebelum di bawah naungan Lippo Group sekarang.
Kasus tewasnya bos Matahari ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky, dalam keterangannya menjelaskan Hari Darmawan sebelumnya, ingin mengunjungi vila yang berada di dekat sungai kawasan Taman Wisata Matahari, Puncak, Bogor.
Karyawannya mengantar Hari Darmawan ke sana. Lalu karyawan meminta izin mengambil air minum. Ketika kembali, sang karyawan tak menemukannya lagi. Pihak Taman Wisata Matahari lalu menghubungi Kepolisian Bogor untuk melakukan pencarian. dan akhirnya ditemukan tewas dibebatuan sungai Ciliwung.
Hari Darmawan lahir pada tanggal 27 Mei 1940 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan Tionghoa. Ayahnya yakni Tan A Siong dulunya dikenal sebagai pengusaha terkenal di Makasar.
Hari Darmawan pindah ke Jakarta selepas lulus SMA. Kemudian ia menikah dengan putri pemilik ‘Mickey Mouse’, sebuah gerai di Pasar Baru, yang saat itu merupakan sebuah distrik perbelanjaan terkenal di Jakarta.
Pada tahun 1968, Hari Darmawan mendengar pemilik De Zion yang merupakan pesaingnya sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga berniat menjual gerainya. Tak lama beselang, Hari pun berhasil mengakuisisi gerai tersebut.
Dirinya kemudian mengubah nama toko De Zion yang artinya ‘Matahari’ menjadi Toko Matahari. Di toko barunya ini, Hari Darmawan memiliki strategi penjualan yang bagus.
Dengan cerdik, ia memajang produknya selengkap mungkin sehingga konsumen yang datang di tokonya bisa memilih barang yang mereka suka tentunya dengan kualitas yang terbaik serta harga yang termurah.
Dengan konsep penjualan tersebut, Toko Matahari milik Hari Darmawan berhasil mendapatkan banyak pembeli serta pelanggan tetap. Toko Matahari kemudian menjadi pelopor Department Store pertama di Indonesia.
Pada tahun 1980-an, ‘Matahari’ membuka cabang-cabangnya di hampir semua kota besar di Indonesia dan toko tersebut terkenal sebagai toko jaringan ritel terbesar di Indonesia. (ntr/nt/*)
Jakarta (SL) – Cecep Suryadi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) pada program registrasi SIM Card merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana. Jakarta, Kamis (08/03).
Cecep menambahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan jaminan terhadap Perlindungan data pribadi seseorang.
Cecep mengatakan data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan berdasakan ketentuan Pasal 17 huruf H UU KIP, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
Cecep berujar penyalahgunaan NIK dan KK akan membuka riwayat dan kondisi anggota keluarga dan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
Cecep menegaskan bahwa baik operator seluler dan setiap orang yang memberikan atau menggunakan data pribadi seseorang tanpa hak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU KIP.
Ia menambahkan pemerintah termasuk juga operator seluler wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi yang telah didaftarkan oleh masyarakat agar tidak bocor dan disalahgunakan.
“Kita berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut,” Ujarnya.
Cecep memaparkan perlu ada perlakukan khusus terhadap pendokumentasian dan penyimpanan semua data pribadi yang telah didaftarkan pengguna sim card.
“Harus ada system security yang baik agar tidak mudah diakses, namanya juga informasi dikecualikan,” Tegasnya.
