Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Auri Jaya : Prioritas Kita Menjadi Konstituen Dewan Pers

    Auri Jaya, Ketua SMSI Pusat

    Jakarta (SL) – Menindaklanjuti pemberitahuan dari Dewan Pers tentang proses verifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai konstituen Dewan Pers tertanggal 6 Maret 2018, para Pengurus Pusat, Penasehat dan Pendiri langsung bergerak cepat mengadakan rapat internal hari ini (7/1) dengan meminta seluruh pengurus provinsi mendata dan mendaftar kembali anggotanya.

    Dikatakan Auri Jaya, Ketua SMSI Pusat yang baru saja dikukuhkan ini, anggota SMSI dari seluruh Indonesia adalah pemilik dari perusahaan media siber. “Dan saat ini memang media siber yang tergabung masih kecil dan belum maksimal dalam pengelolaan baik secara konten maupun sisi desain portalnya dan usaha, namun inilah yang menjadi tantangan saya untuk mewujudkan portal-portal yang berada dalam SMSI menjadi portal yang mampu bersaing,” terang Auri saat rapat internal di Gedung SMSI Pusat Jl. Veteran II No. 7 C Jakarta.

    “Jika portal sudah besar untuk apalagi saya harus urusin. Pengabdian kita pada Negeri ini ketika kita mampu mengurus dan bersinergi dengan yang kecil dengan tanpa mengekploitasinya,” lanjut Auri.
    Lebih lanjut, Direktur Utama Jawa Pos News Network (JPNN) mengatakan jika dari sekian banyak portal anggota SMSI, ada 10 sampai 15 yang menjadi besar, dirinya akan merasa puas. “Apalagi jika seluruh anggota SMSI menjadi besar semua,” ujarnya.

    Menurut Auri, saat ini pengurus pusat fokus pada verifikasi untuk menjadi konstituen Dewan Pers. “Prioritas kita menjadi konstituen Dewan Pers. Sambil menunggu proses tersebut kita bergerak melaksanakan keputusan-keputusan yang telah di tetapkan dalam Raker di Bangka Belitung,” jelasnya.

    Selain itu, kata Auri, segera akan diadakan rapat pleno untuk mengevaluasi kepengurusan restrukturisasi merupakan salah satu amanat Rakernas di Bangka Belitung. Untuk itu, segera kita akan surati pengurus untuk diminta surat pernyataan kesediaannya. “Usai kepengurusan di SK-kan, kita akan, menyusus rencana kerja pengurus, membangun jaringan, melakukan audensi-audensi dengan Dewan Penasehat dan lembaga-lembaga pemerintah sebagai mitra,” terangnya.

    Pada kesempatan rapat internal ini juga diresmikan ruang Sidang SMSI Pusat yang diberinama Ruang Sidang Tarman Azzam. Nama tersebut diambil sebagai penghargaan atas perjuangan dan kejuangan Tarman Azam semasa hidupnya dalam menjaga eksistensi PWI dan masyarakat pers ditengah gelombang informasi. *

  • Presiden Ingatkan Jajarannya Waspada Terhadap Dinamika Ekonomi Dunia

    Presiden Ingatkan Jajarannya Waspada Terhadap Dinamika Ekonomi Dunia

    Presiden RI Ir JOKO Widodo

    Jakarta (SL) – Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.

    “Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun Rancangan APBN 2019 agar mewaspadai dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis. Baik yang terkait suku bunga, komoditas, arus modal masuk dan keluar, serta nilai tukar. Itu semua dapat memengaruhi perekonomian dan daya saing kita,” kata Presiden di Istana Negara, Senin, 5 Maret 2018.

    Secara khusus, Kepala Negara menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya. Untuk itu, Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif.

    Terkait dengan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden Joko Widodo menghendaki agar besaran bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dapat ditingkatkan pada tahun 2019.

    Lebih lanjut, menjelang bulan Ramadan, dirinya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memantau harga bahan pangan, utamanya yang mempunyai kontribusi terhadap inflasi dan angka kemiskinan.

    “Saya minta beberapa harga baik itu yang berkaitan dengan beras maupun daging untuk betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa kita pastikan bahwa harga itu betul-betul turun,” ucapnya.

  • Kerjasama Sektor Kehutanan Indonesia Untuk Meningkatkan Promosi Ekspor Bersama

    Kerjasama Sektor Kehutanan Indonesia Untuk Meningkatkan Promosi Ekspor Bersama

    Jakarta (SL) – 6 Maret 2018. “Meningkatkan Perdagangan Internasional untuk Produk Kayu Bersertifikasi Dari Indonesia”
    Hari ini Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengadakan pertemuan antara perwakilan dari industri pengolahan kayu Indonesia, pengusaha hutan, perusahaan perdagangan internasional dan kementerian guna membahas kerjasama untuk meningkatkan akses pasar dan kegiatan promosi ekspor produk kayu bersertifikasi Indonesia, dimana saat ini Indonesia telah mengalami peningkatan volume produk kayu yang lestari.

    Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari badan-badan sektoral (APHI), berbagai sektor kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), organisasi pendukung (Forest Stewardship Council®, the Borneo Initiative, WWF, TFF), para pengusaha industri kehutanan, serta perwakilan dari pengolahan kayu industri dan pembeli internasional.

    Sebagai perwujudan komitmen untuk menghentikan kehilangan dan degradasi hutan, APHI meminta anggotanya untuk menerapkan praktik pengelolaan terbaik dengan menyiapkan sertifikasi FSC®, skema sertifikasi hutan yang diakui secara internasional dengan mekanisme berbasis pasar untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari. Dengan dukungan dari organisasi mitra seperti The Borneo Initiative, FSC®, WWF, TFF, TNC, dan WanaAksara Institute, terdapat 25 unit konsesi hutan alam Indonesia dengan luas cakupan 2,7 juta hektar are dari target 3,1 juta hektar are yang sudah memiliki sertifikasi FSC sejak 2010.

    Saat ini, sebanyak 20 persen dari 14 juta ha konsesi alam aktif di Indonesia telah disertifikasi oleh FSC. Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC. Hal ini juga merupakan dorongan utama untuk program sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Pemerintah Indonesia, karena perusahaan bersertifikat FSC lebih siap untuk memenuhi persyaratan SVLK juga.

    “Hari ini, kami merayakan pencapaian sertifikat FSC ke-25 kami di Indonesia, yang menghasilkan 2,7 juta ha di bawah pengelolaan hutan lestari,” kata Jesse Kuijper, anggota dewan The Borneo Initiative. “Sektor kehutanan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, dengan penerapan standar tertinggi dalam pengelolaan hutan lestari. Ini merupakan kontribusi besar bagi target Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan pengembangan ekonomi hijau. Melalui acara ini, kami ingin meningkatkan kesadaran di antara pembeli kayu internasional yang semakin banyak mencari produk bebas deforestasi yang diproduksi secara lestari.”

    Wim Ellenbroek, Direktur Program The Borneo Initiative menambahkan, “Peningkatan profil hijau sektor kehutanan Indonesia di pasar internasional perlu dilakukan secara kolektif. Sama halnya dengan kemitraan kami dengan organisasi lain dalam sertifikasi hutan, kami juga perlu bergabung sebagai organisasi dalam platform bersama untuk mempromosikan ekspor industri kayu bersertifikasi ini. Dengan slogan:  ‘Produk kayu bersertifikasi Indonesia: Berkelanjutan. Kualitas. Dijamin.’ Hal ini mencerminkan potensi produksi hutan Indonesia yang besar, yang didukung kualitas dan keandalan industri kayu Indonesia.”

    “Hutan produksi kita menghasilkan kayu yang legal dan berkualitas tinggi setiap tahun,” jelas Iman Santosa, Vice Chairman APHI. “Dengan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, hutan produksi ini dapat menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi hijau di tingkat propinsi. Produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi PHL sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri. Meskipun kami memandang masih adanya kebutuhan untuk memperbaiki konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur, kami juga sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar melalui kerja sama antara APHI dan PNORS di Indonesia untuk mengembangkan Sistem Pertukaran Karbon di Indonesia (Indonesian Timber Exchange System). Kami melihat negara lain lebih aktif mempromosikan industri kehutanan mereka. Kami menyambut baik inisiatif acara ini sebagai upaya kerjasama untuk mempromosikan ekspor produk kayu Indonesia yang lebih baik.”

    Pencapaian sebesar 3,3 juta hektar are hutan yang disertifikasi pada awal tahun 2018 adalah bukti bahwa hutan yang dikelola dengan baik dapat diimplementasikan di Indonesia dengan usaha penuh dari pemegang konsesi hutan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Global FSC 2015-2020 (https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/fsc-global-strategic-plan-2015-2020) sebagai katalisator utama dalam penguatan komitmen pengelolaan hutan dan transformasi pasar yang lebih baik, menggeser tren hutan global untuk pemanfaatan berkelanjutan, konservasi, serta pemulihan untuk mencapai komitmen ‘Hutan Untuk Semua Selamanya’. “Seraya luas hutan bersertifikat meningkat secara bertahap, transformasi pasar hasil hutan bersertifikat harus diformulasikan untuk meningkatkan volume dan manfaat pasar bagi produsen di Indonesia. FSC mengharapkan acara ini menjadi titik awal bagi banyak pihak dalam merumuskan transformasi pemasaran hutan,” kata Hartono Prabowo, Perwakilan Nasional FSC di Indonesia.

    “Pertumbuhan ekspor merupakan prioritas Pemerintah Indonesia dan kami mendukung setiap inisiatif yang membantu memenuhi target kami, yaitu 11% pertumbuhan ekspor secara keseluruhan,” kata Tuti Prahastuti, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. “Saat ini ekspor produk kayu tidak masuk dalam segmen utama komoditas ekspor, namun kami menyadari fakta bahwa hutan yang menghasilkan kayu untuk produk ini mewakili sebagian besar wilayah nasional kami, dan penting untuk penyediaan lapangan kerja, konservasi keanekaragaman hayati, dimana penggunaan yang bijak dari setiap pihak dapat membantu mengurangi emisi karbon dan sebaliknya, hutan ini dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar dan juga berkontribusi pada target mitigasi perubahan iklim nasional pemerintah Indonesia. Dengan adanya sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dipromosikan dalam acara perdagangan ini, kami berharap hal ini menjadi platform terbaik bagi produsen dan pembeli dalam mencari produk kayu yang bukan hanya terbaik namun juga resmi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk kayu Indonesia.”

  • Ketua Umum PB HMI : Indonesia Sedang Darurat Narkoba

    Ketua Umum PB HMI : Indonesia Sedang Darurat Narkoba

    Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad, Senin (05/03/2018)

    Jakarta (SL) – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyatakan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba secara Nasional, Senin (05/03/2018)

    Hal itu disampaikanya setelah hampir satu bulan terakhir mengamati peredaran narkoba yang semakin marak. Apalagi pasca terungkapnya penyelundupan narkotika jenis sabu di Kepulauan Riau.

    “Indonesia saat ini darurat narkoba, saya mengamati persoalan ini sejak sebulan terakhir, karena sebagai anak muda kami khawatir jika narkoba akan semakin merusak mental, fisik dan masa depan anak-anak  muda Indonesia.” ungkapnya di Jakarta 05 Maret 2018

    Lanjut Saddam, ”Kasus penyelundupan narkotika sebanyak 3 ton pada pekan lalu di KEPRI semakin memperkuat bahwa ancaman generasi bangsa kita adalah narkoba,” papar Saddam

    Menurut Pria asal lampung ini, ”Narkoba adalah ekstraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang harus di lawan dengan instrument hukum yang kuat, agar dapat memberikan efek jera terhadap pecandu, bandar dan pengedar.

    “Selama ini kita masih menggunakan  UU No 39 tahun 2009 yang didalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Pertama, tentang poin penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika yang belum jelas, kedua, jenis narkoba yang beredar di Indonesia sudah sangat banyak, namun UU kita belum mengaturnya,” kata Saddam.

    Berdasarakan laporan dari BNN, sepanjang 2017 ada 46.537 kasus narkoba yang diungkap. Untuk pengguna narkoba sebanyak 1-5 juta dan 600.000-1,2 juta pengguna ada di Jakarta. Laporan Kemenkes pada 2017 menyebut 58.365 orang dijadikan tersangka.

    Jika di telisik dari setiap tahunya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Selain itu Saddam mengatakan jika mengacu pada data BNN yang terungkap pada tahun 2016 terdapat 868 kasus dengan 1.330 tersangka. “Jika di bandingkan dengan data tahun 2017 naik cukup drastis. Artinya anak muda Indonesia tersandera oleh barang-barang terlarang ini,” ucap Mahasiswa Doktoral Institute Pemerintahan Dalam Negeri ini.

    Saddam menambahkan, DPR dan Pemerintah harus peka dan bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini. “Bila tidak cepat diatasi maka pemuda Indonesia akan kehilangan cita-cita dan masa depan.  Untuk itu revisi UU No 39 Tahun 2009 adalah suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan generasi bangsa,” katanya. (nt/*)

  • BPDPKS Subsidi Konglomerat Sawit Capai Rp7,5 Triliun

    BPDPKS Subsidi Konglomerat Sawit Capai Rp7,5 Triliun

    Ilustrasi Kebon Sawit (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

    Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun.

    Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut.

    Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

    Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

    Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

    Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.

    Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).

    BPDPKS pada 2015 menyatakan penggunaan dana terbesar masih dialokasikan untuk biodiesel, yakni mencapai 89 persen. Sedangkan untuk peremajaan sawit, pengembangan SDM hingga perencanaan-pengelolaan masing-masing hanya satu persen.

    BPDPKS sendiri dibentuk dalam wujud Badan Layanan Umum sejak 11 Juni 2015 di bawah kendali Kementerian Keuangan. Badan tersebut didirikan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (cnn/nt/*)

  • Ancaman Gempa DKI Ketua DPR RI Ingatkan BMKG Terus Update

    Ancaman Gempa DKI Ketua DPR RI Ingatkan BMKG Terus Update

    Ilustrasi Gempa (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Beredar kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengenai potensi gempa megathrust berkekuatan sampai dengan 8,7 SR yang akan mengguncang Ibukota Jakarta.

    Terkait kabar itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara. Bamsoet sapaan politisi Golkar ini mengimbau, masyarakat untuk selalu waspada dan mengikuti arahan serta informasi dari Pemda dan BPBD, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk untuk melakukan evakuasi.

    Bukan itu saja, bekas Ketua Komisi III DPR itu juga akan meminta komisi terkait yang ada di DPR agar mengimbau BMKG terus mengupdate informasi tentang potensi-potensi gempa yang akan terjadi.

    “Saya berharap BMKG bisa mengantisipasi dengan memberikan peringatan dini secara tepat dan cepat, mengingat besaran skala gempa tersebut setara dengan gempa Aceh tahun 2014 yang berdampak tsunami,” ujarnya.

    Bamsoet juga meminta Komisi II DPR dan Komisi IV DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui dinas terkait untuk melakukan pengecekan berkala terhadap setiap alat pendeteksi tsunami (buoy) di daerah-daerah yang berpotensi gempa dan tsunami.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BNPB dan BPBD, sebaiknya menyiapkan langkah-langkah mitigasi gempa dengan segera menetapkan kebijakan mitigasi, seperti melakukan audit gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta yang rentan terhadap gempa, guna meminimalisasi jatuhnya korban dan kerusakan akibat gempa,” harapnya.

    Untuk Kemensesos dan Pemda, Bamsoet akan meminta Komisi VIII DPR mendorong kementerian tersebut dan Pemda mensosialisasikan pemahaman, simulasi, dan kesiapsiagaan tanggap bencana, mengingat Indonesia termasuk dalam jalur Ring of Fire.

    Sekedar diketahui, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya memberikan penjelasan lengkap mengenai informasi mengenai gempa yang bakal mengguncang Jakarta tersebut. Informasi mengenai gempa yang kemudian viral tersebut bersumber dari pernyataan Dwikorita di Sarasehan IKAMEGA: ‘Gempabumi Megathrust Magnitudo 8.7, Siapkah Jakarta?’.

    Berikut ini pernyataan lengkap Dwikorita yang disampaikan melalui Humas BMKG:

    Penjelasan terkait Sarasehan IKAMEGA ; Gempabumi Megathrust Magnitudo 8.7, Siapkah Jakarta?”

    Perlu kita pahami bersama, karena wilayah Indonesia terletak di zona pertemuan lempeng tektonik aktif, maka Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempabumi.

    Oleh karena itu pemerintah (melalui Pusat Studi Gempa Nasional-PUSGEN) dengan didukung oleh para pakar gempa dari beberapa perguruan tinggi, lembaga/kementerian termasuk BMKG, telah menerbitkan buku “Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi Indonesia tahun 2017” sebagai salah satu upaya dan langkah mitigasi gempabumi di
    Indonesia.

    Peta tersebut merupakan pedoman untuk mendesain konstruksi bangunan di daerah rawan gempabumi, dengan mempertimbangkan percepatan tanah akibat perambatan gelombang gempa.

    Peta tersebut diterbitkan bersama buku dengan judul yang sama. Di dalam buku tersebut diinformasikan bahwa berdasarkan hasil kajian para pakar gempabumi, zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai zona megathrust, & proses penunjaman lempeng tsb masih terjadi dengan laju 60-70 mm per tahun.

    Selanjutnya, menurut analisis para pakar gempabumi, gerakan penunjaman lempeng tsb memungkinkan dapat mengakibatkan gempa megathrust dengan kekuatan/magnitudo maksimum yang diperkirakan dpt mencapai M 8,7.

    Maka Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) berinisiatif menyelenggarakan diskusi dengan Pemprov DKI untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi gempabumi tersebut.

    Jadi sebenarnya diskusi tersebut dirancang untuk kalangan terbatas, antara para pakar dan pemegang kebijakan, krn membahas hal yang cukup sensitif namun urgen untuk segera dilakukan langkah lanjut, sebagai bentuk tanggung jawab para pakar dalam memberikan layanan keselamatan publik di daerah rawan gempabumi.

    Namun ternyata ada beberapa tulisan yang beredar viral, yang kurang tepat dalam menyimpulkan diskusi dalam sarasehan tersebut, sehingga dimaknai berbeda oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu kami perlu meluruskan kesalah pahaman tersebut, sebagai berikut:

    Meski para ahli mampu menghitung perkiraan Magnitudo maksimum gempa di zona megathrust, akan tetapi teknologi saat ini belum mampu memprediksi dgn tepat, apalagi memastikan kapan terjadinya gempa megathrust tersebut. Kita pun belum mampu memastikan apakah gempa megathrust M8,7 akan benar-benar terjadi, kapan, dimana, dan berapa kekuatannya? Maka dalam ketidakpastian tersebut, yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi yang tepat, menyiapkan langkah-langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa seandainya gempa benar-benar terjadi, khususnya dengan cara menyiapkan kesiapan masyarakat maupun inftrastrukturnya.

    Jakarta 2 Maret 2018
    Kepala BMKG
    Dwikorita Karnawati. (rel/nt/*)

  • Auri Jaya, Ketum Baru SMSI Pusat

    Auri Jaya, Ketum Baru SMSI Pusat

    Rapat Pleno Yang Dihadiri Perwakilan Pendiri, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian SMSI Pusat

    JAKARTA (SL) – Rapat pleno diperluas yang dipimpin Plt Ketua Umum Atal S. Depari, memutuskan Auri Jaya (JPNN) sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesi periode 2017-2018 menģgantikan Teguh Santosa yang mengudurkan diri beberapa waktu lalu.

    Depari menyebut, rapat pleno yang dihadiri perwakilan Pendiri, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian SMSI Pusat, selain menyusun program kerja tahunan juga memang mengagendakan restrukturisasi struktur kepengurusan sesuai amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Babel 2017 lalu.

    Menurut Depari, sebagai organisasi yang sehat tidak boleh berlama-lama terjadi kekosongan pimpinan. “Sebagai Plt saya nggak mau bèrlama-lama memegang tanggung jawab ini. Kecuali Aku sudah pimpinan yang definitif,” kata Depari dalam nada gurau.

    Sementara Ketua Umum terpilih, Auri Jaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih àtas kepercayaan pleno yang telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada dirinya untuk tanggung jawab yang besar ini.

    Baginya, tanggung jawab ini adalah amanah yang harus dia jawab dengan melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya melaksanakan hasil Rapimnas Babel 2017 untuk SMSI yang lebih baik.

    Selain itu, Auri menambahkan beberapa rencana kerja aksi yang dia yakin bisa dilaksanakan oleh pengurus dan anggota yang ada. Satu diantaranya yakni sindikasi pemberitaan dalam bentuk membuat server bersama, sebagai amanat Rakernas, akan disegerakan, demi untuk kepentingan organisasi. Tambahan ini sangat diapresiasi oleh Pleno sehingga disetujui untuk dilaksanakan sebagai program jangka pendek.

    Menyangkut kepengurusan, meski dirinya diberi kebebasan pleno untuk menyusun struktur organisasi yang baru, namun bagi Auri, Ia hanya mengevaluasi pengurus yang ada sembari mengisi beberapa jabatan lowong. “Untuk struktur pengurus tidak ada perubahan, kecuali yang tidak aktif tentu kita pikirkan untuk diisi oleh personil yang mau bekerja,” jelas Auri.

    Rapat Pleno diperluas ini dihadiri oleh Atal S. Depari (Pendiri/Plt Ketua Umun), Musyid Sonsang (Pendiri/Wakil Ketua Bidang Organisasi), Firdaus (Pendiri/Sekretaris Jendral), Mirza Zulhadi (Pendiri/Penasehat), Auri Jaya (Ketua Bidang Antar Lembaga/Ketua Umum terpilih), Bernadus Wilson Lumi (Pengurus Harian), dan Yono Hartono Departemen Komunikasi dan It.*

  • Alumni Famtrip HPN 2018 Bentuk Forwata Untuk Majukan Pariwisata Nasional

    Alumni Famtrip HPN 2018 Bentuk Forwata Untuk Majukan Pariwisata Nasional

    Famtrip HPN 2018 di Padang Sumatra Barat (Foto/Dok/Jun)

    Jakarta (SL) – Alumni Famtrip Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, menggagas terbentuknya Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap  pemerintah untuk memajukan industri pariwisata nasional.

    Terbentuknya Forwata diharapkan dapat mempermudah kerja pemerintah dan instansi terkait untuk mempromosikan destinasi wisata se-Indonesia. termas wisata di daerah. Forum akan bersinergi dengan Kementrian Pariwisata dan Dinas Pariwisata se-Indonesia.

    “Pengurus dan keanggotaan Forwata merupakan Alumni Famtrip HPN 2018 berasal dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Dengan terbentuknya forum ini, tentu instansi terkait dapat memanfaatkan keberadaan kita untuk mempromosikan seluruh destinasi wisata Indonesia,” kata Didis. Waratawan asal Riau yang juga salah satu inisiator terbentuknya Forwata.

    Dikatakan Didis, saat ini para inisiator telah memilih pengurus inti seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam waktu dekat pengurus dan inisitor akan mengadakan pertemuan perdana di Jakarta, untuk membentuk kepengurusan defenitif sekaligus sowan dengan pihak Kementrian Pariwisata RI.

    “Kita upayakan akhir Maret ini para inisiator dan pengurus inti bisa kumpul di Jakarta untuk membincangkan program kerja sekaligus menemui pihak Kementrian untuk membicarakan keberadaan forum ini,” kata Wakil Ketua Bidang Pariwisata PWI Riau ini.

    Hal senada juga disampaikan Ivan Sahruna Lubis, inisiator Forwata dari DKI Jakarta, mengaku saat ini sedang fokus mematangkan pembentukan organisasi dan terus menjalin komunikasi dengan teman-teman alumni Famtrip HPN 2018.

    “Saat ini kita masih fokus mematangkan terbentuknya kepengurusan forum, setelah terbentuk kita tentu akan gencar mempromosikan wisata Indonesia melalui tulisan wartawan yang tergabung di Forum,” kata Ivan.

    Selain Didis dan Ivan beberapa inisiator adalah Endro S Effendi (Ketua PWI Kaltim), Afdhal Azmi Jambak (PWI Sumatera Selatan), Juniardi (PWI Lampung), Kiki Amelia (Banten), utusan, Padang, Jogja, Jateng, Kalbar, Sulawesi, dll

    Dengan terbentuknya Forwata Indonesia, selain terus menggelorakan keindahan wisata Indonesia, ke depan akan dibentuk Forwata daerah. “Agar organisasi ini bisa eksis dan berkembang, kita tentu harus punya core bisnis untuk menghidupi organisasi,” kata anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumsel. (rls)

  • Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK Agus Raharjo. (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Pilkada serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah seluruh Indonesia. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada beberapa calon kepala daerah yang tak lama lagi akan menjadi tersangka dugaan korupsi.

    “Ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di pilkada yang akan datang ini, padahal kami tahu persis yang bersangkutan tidak lama lagi akan tersangka. Kami sedang diskusi apakah kami declare saja supaya rakyat enggak salah pilih, iya kan?” ujar Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2) lalu.

    Agus mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kepala daerah yang diduga korupsi. “Info sudah banyak yang masuk dan tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan bisa nambah lagi kalau mereka kemudian tidak berhenti,” lanjutnya.

    Agus menyatakan pernyataan ini juga merupakan imbauan agar para calon tidak main-main dalam mengikuti pilkada. “Ya memang ini sebagai imbauan sebenarnya, pada waktu kompetsi itu enggak main-main dengan dana rakyat yang diamanahkan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan KPK akan menindak tegas kepala daerah yang melakulan tindakan korupsi. Dia meminta OTT terhadap di Kota Kendari dan kepala daerah lainnya dijadikan pelajaran. “Ini peringatan keras bagi ke teman-teman terutama inkamben yang kemudian melakukan kompetisi di pilkada yang akan datang. Untuk pihak tertentu juga,” kata Agus. (kumparan/nt/*)

  • Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak Saat Meluncurkan Buku Hasil Karyanya di Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/18)

    Jakarta (SL) – Peluncuran buku “Nalar Politik Rente” karya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Rabu malam (28/2) berlangsung meriah.

    Ratusan pengunjung memadati ruangan. Tamu-tamu yang kebanyakan kelompok pemuda itu terlihat bersemangat mengikuti peluncuran yang disiarkan langsung oleh TVMu itu dari awal hingga akhir.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, budayawan Jaya Suprana, tokoh nasional DR. Rizal Ramli dan sang penulis buku Dahnil Simanjuntak duduk di barisan depan bersama perwakilan dari sejumlah partai politik.

    Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Irfannusirrasman dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL Teguh Santosa sebagai pihak penerbit membuka acara dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan.

    “Saya selalu bahagia bila hadir di ruangan ini, karena saya merasa pulang ke rumah sendiri,” ujar Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurut Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini, manuskrip Dahnil Simanjuntak mengingatkannya pada buku yang ditulis Prof. Arief Budiman di pertengahan 1990an silam. Buku berjudul “Negara dan Pembangunan” itu membandingkan proses pembangunan ekonomi dua negara Asia, Indonesia dan Korea Selatan.

    “Proses pembangunan di kedua negara ini memiliki banyak persamaan,” ujar Teguh lagi.

    Di mulai pada periode yang sama, yakni era 1960an, juga dimotori oleh aktor yang sama-sama berlatar belakang jenderal militer dengan kekuasaan penuh di seluruh negeri. Kiblat, pendekatan dan teori-teori pembangunan yang digunakan pun sama.

    Kedua negara pada era itu sama-sama menerapkan sistem negara otoriter birokrtik.

    “Tetapi hasilnya berbeda. Korea Selatan menjadi negara otoriter birokratik pembangunan, sementara Indonesia menjadi negara otoriter birokratik rente. Sektor ekonomi dan politik dipenuhi pencari rente semata,” ujar Teguh lagi.

    Inilah sebabnya, pembangunan ekonomi Indonesia tidak pernah substansial, tidak punya basis industri yang memadai, dan akhirnya Indonesia hanya menjadi pasar. Sumber daya alam yang begitu banyak dikuasai oleh kekuatan asing.

    “Politik rente sudah lama menjadi penyakit bangsa Indonesia,” demikian Teguh sambil berharap buku Dahnil ini bisa menginspirasi pembaca untuk bersama-sama membebaskan Indonesia dari politik rente. (rls)