Tag: Jakarta

  • Partai Demokrat Secara Resmi Laporkan Sejumlah Media Penyebar Fitnah ke Dewan Pers

    Partai Demokrat Secara Resmi Laporkan Sejumlah Media Penyebar Fitnah ke Dewan Pers

    Jakarta (SL) – Partai Demokrat secara resmi melaporkan sejumlah media yang turut menyebarkan fitnah dengan menukil pemberitaan media asing, Asia Sentinel ke Dewan Pers, Senin (24/9).

    Wasekjen Demokrat Andi Arief menjabarkan bahwa dua kelompok media yang dilaporkan. Pertama, adalah media yang secara mentah-mentah mengutip Asia Sentinel tanpa melakukan prinsip cover both side atau keberimbangan berita.

    “Media yang dilaporkan MetroTV, JPNN, Beritasatu, Suara Pembaharuan, dan Seword. Tapi Seword tidak dianggap media resmi oleh Dewan Pers,” ujar Andi Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/9).

    Sementara kelompok kedua adalah media yang melakukan cover both side dan klarifikasi kepada Partai Demokrat.

    “Media-media itu adalah Detik.com, Kompas.com, Cnn.com, Inilah.com, Jakartapost.com, dll,” sambungnya.

    Sejumlah fakta dibawa Demokrat ke Dewan Pers, termasuk tangkapan layar dari pemberitaan media-media tersebut.

    Dalam laporan tersebut, sambung Andi, Dewan Pers menyepakati ada sejumlah media yang berpotensi melanggar dan akan segera diproses.

    “Antara lain JPNN, Beritasatu, Suara Pembaharuan, dan Metro TV,” tukasnya.

    Asia Sentinel sebelumnya telah memuat artikel yang menyudutkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Asia Sentinel telah meminta maaf ke SBY. Media yang konon berbasis di Hongkong juga telah menghapus artikel tersebut. (rm/net)

  • Sekitar 300 Jendral Spontan Nyatakan Dukungan Untuk Prabowo-Sandi

    Sekitar 300 Jendral Spontan Nyatakan Dukungan Untuk Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Ballroom Hoten Sari Pacific , Sabtu siang ( 22/9) bergetar.Dihadiri lebih 300 Jenderal ( Purn) dari berbagai kesatuan dan para intelektual. Ruangan itu bak menjadi saksi bangkitnya militansi rasa nasionalisme dan bela negara. Pertemuan yang tadinya bertema bedah buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto itu berubah suasananya seperti layaknya briefing pasukan yang akan menuju medan laga.

    Lagu pembuka Indonesia Raya yang kemudian disambung dengan “Kulihat Ibu Pertiwi” mengoyak nurani para tentara tua ini. Tak jarang para Jenderal Gaek banyak yg menghapus air matanya, pun juga Prabowo Subianto. Mereka terluka, mereka sedih , dan mereka prihatin melihat Indonesia yang makin terpuruk dan “sakit” seperti saat ini.

    Saat Prabowo menyampaikan pandangannya soal Paradoks Indonesia, berkali -kali tepuk tangan dan kepalan tangan diacungkan Para Jenderal ini. Apalagi pandangan -pandangan Prabowo dalam buku Paradok Indonesia diperkuat atau didukung paparan Ilmiah oleh menantu Bung Hatta yg juga Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Dr Sri Edi Swasono, yg sangat mendukung konsep ekonomi kerakyatan Prabowo Subianto.

    Di akhir acara , tanpa di duga oleh Prabowo , ternyata 300 Jenderal itu membuat Pernyataan sikap yaitu berupa DUKUNGAN pada pasangan Prabowo -Sandi dan bertekat akan berjuang habis -habisan untuk memenangkan pasangan dengan nomer urut 2 ini.

    Prabowo yg mustinya tdk berpidato lagi, setelah menerima pernyataan tertulis dukungan 300 Jenderal itu langsung minta waktu naik ke podium lagi . Dan dengan suara parau menahan haru , Prabowo menyampaikan pidato singkatnya yg membuat Para Jenderal ikut menitikkan air mata. “Saya mengucapkan terimakasih, pertama-tama saya tidak menduga atas pernyataan sikap ini, saya tidak berharap karena ingin menghormati kebebasan saudara-saudara untuk menilai dan memilih,” ungkap Prabowo tercekat sesaat.

    Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menjelaskan, dengan pernyataan sikap itu ia menerimanya sebagai suatu penugasan, suatu kehormatan yang sangat besar karena banyak purnawirawan Jenderal TNI Polri yang hadir dalam acara tersebut adalah senior, mentor, dan gurunya yang menggemblengnya pada saat ia aktif semasa berdinas di militer dulu.

    “Saudara-saudara adalah senior senior saya, guru guru saya, mentor mentor saya yang menggembleng saya dari kecil. Bahwa saudara menegaskan saya untuk menjadi pembawa bendera merah putih adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya,” tutur Prabowo.

    Karena itu, Prabowo bertekad untuk memberi segala yang ada pada dirinya, baik seluruh tenaga dan pikiran untuk bersama-sama dengan ratusan Jenderal tersebut untuk kembali merebut kedaulatan bangsa Indonesia pada Pilpres 2019 mendatang.

    “Terimakasih, atas kepercayaan saudara saudara, ini adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Inilah perjuangan kita, inilah pertempuran kita yang terakhir merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia. Terimakasih,” tandas Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para ratusan jenderal purnawirawan dan tokoh intelektual yang hadir dalam acara tersebut.

    Saat acara selesai para pensiunan Jenderal itu berebut bersalaman hingga ada yg terus menitikkan air mata lantaran harapan besarnya agar Prabowo bisa menyelamatkan negeri ini. 300 Jenderal ( Purn) itu terdiri dari mulai dari beberapa mantan Panglima, Mantan KSAD , Mantan Pangkostrad, Mantan KSAU , KSAL, Mantan Kapolri, Mantan KABAIS, dll. Mereka semua adalah Jenderal2 pejuang yg ada di garis lurus saat dulu bertugas. Tak heran bila mereka merasa sakit atas keadaan negara saat ini.

    “Meski sudah purnawirawan , mereka yakin punya pengaruh dan kemampuan utk menggerakkan massa dalam rangka membantu memenangkan Praboowo -Sandi. Mereka bakar semangat nasionalisme itu dengan menyanyikan himne saat mereka digembelng di Lembah Tidar yg antara lain syairnya berbunyi “Biarpun Badan Hancur Lebur Kita Akan Bertempur Membela Keadilan Suci Kebenaran Murni”. Luar biasa! Kalau para Jenderal tua itu telah membakar semangatnya, saatnya kita semua bersatu dan bersemangat berjuang memenangkan Prabowo Sandi,” kata salah seorang peserta. (nsd)

  • Andi Surya: Tuntutan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Adalah Keniscayaan, Tidak Bisa Ditahan-Tahan

    Andi Surya: Tuntutan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Adalah Keniscayaan, Tidak Bisa Ditahan-Tahan

    Jakarta (SL) – Komite 1 DPD RI yang membidangi pemerintahan dan DOB menerima 1.000-an audiensi Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (Forkomnas PP-DOB) yang dipimpin ketuanya Sehan S. Landjar dan Sekjen Majedi di Ruang GBHN Nusantara V Kompleks MPR RI yang akan melakukan demonstrasi di istana. Demo ini terkait tuntutan agar Presiden segera menandatangani dua Peraturan Pemerintah yang diusul Komite 1 DPD RI yaitu, PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Disain Besar Penataan Daerah. Gunanya PP ini adalah untuk melanjutkan pemekaran terhadap DOB-DOB yg telah memenuhi syarat.

    Para pengurus Forkomnas PP-DOB diterima oleh Pimpinan dan anggota Komite 1 serta dihadiri Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam. Dalam pengantarnya, Ketua Komite 1 Benny Rahmdani menyatakan bahwa Komite 1 sudah mendengar apa yang menjadi harapan tuntutan politik serta perjuangan Forkomnas PP-DOB ini, tentu harus didukung oleh DPD RI, karena DPD RI melalui Komite 1 memiliki tugas untuk membela kepentingan rakyat daerah, termasuk pemekaran dari daerah-daerah yang membutuhkan.

    Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, menyatakan: “Bahwa tuntutan pemekaran adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditahan-tahan oleh pemerintah pusat, karena rakyat di daerah terpencil membutuhkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan fisik maupun non fisik. Untuk itu, alasan masalah anggaran bukan merupakan hal yang penting, urgensinya adalah kemauan pemerintah pusat melalui DPD RI agar memberi peluang kepada DOB-DOB yang telah memenuhi persyaratan untuk dieksekusi. Di Lampung sampai sejauh ini ada 4 DOB baru yang secara administratif relatif telah mematuhi semua persyaratan, yaitu; DOB Sungkai Bunga Mayang Lampura, DOB Seputih Barat Lamteng, DOB Seputih Timur Lamteng, dan DOB Natar Agung Lamsel, harus bisa kita perjuangkan menjadi kabupaten baru”.

    Ketua Forkomnas PP-DOB, Sehan S. Landjar dengan bersemangat memberi pernyataan di hadapan peserta rapat: “Kami sudah bosan, sudah lama menunggu, agar pemerintah mengeluarkan kebijakan menghapus moratorium. Alasan keterbatasan anggaran tdk rasional, karena di masa lalu, ekonomi tiarap justru DOB bisa dimekarkan. Kami ikut dengan DPD RI yang secara konsisten membela kami. Hari ini kami akan demo di depan istana negara meminta ketegasan Presiden agar segera membuka keran pemekaran di daerah-daerah”. Ujarnya.

    Sementara Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam menyatakan: Pemekaran adalah perintah UU Pemerintahan Daerah no. 23/2014. Dua peraturan pemerintah terkait DOB yang sudah di meja presiden hrs dituntut untuk ditantangani, draft PP ini 99% sudah disepakati sejak 2016. Namun telah 2 tahun 4 bulan di meja ketua DPOD belum dieksekusi. Aspirasi dan desakan pemekaran sudah hamil tua, sangat berbahaya jika pemekaran masih ditahan-tahan. Kami DPD RI mendukung teman-teman Forkomnas turun ke lapangan utk melakukan tekanan melalui demo kepada pemerintah pusat. Semoga perjuangan kita semua dapat diridhoi Allah SWT”. Tutup Ahmad Muqowam. (rls)

  • Prof Tito Karnavian: Polisi Yang Tidak Netral Pada Pemilu 2019 Akan Dicopot Dan Kurungan 21 Hari

    Prof Tito Karnavian: Polisi Yang Tidak Netral Pada Pemilu 2019 Akan Dicopot Dan Kurungan 21 Hari

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Polisi Prof Tito Karnavian mengatakan akan memberikan sangsi tegas kepada anggota Polri yang tidak netral dan terlibat dalam kampanye Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Saksi sesuai aturan di internal Polri dan UU.

    “Saksi penegakan internal bagi anggota yang tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaran pileg/pilpres 2019. ada saksi teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, dan ganjaran mutasi yang bersifat demosi atau penurunan jabatan,” kata Tito Karnavian

    Peringatakn itu disampaikan Tito, dalam surat telegram kapolri nomor st/2377/IX/HUK.7.1./2018 pada 23-9-2108 juga disebutkan angota Polri juga akan di beri ganjaran pembebasan dari jabatan, serta ditepatkan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

    Selain itu bila pelanggaran kode etik profesi polri maka anggota polri yang melanggar akan dinyatakan prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang kkep dan/atau secara tertulisa kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan. pelangar juga di wajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian paling lama satu bulan.

    “Ganjaran itu diberlakukan bila anggota polri tidak netral, diantara membantu mendeklarikan bakal capres atau cawapres dan juga caleg perserta pemilu. Anggota polri dilarang menerima atau memberikan atau meminta serta mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apa pun,” katanya.

    Kapolri menegaskan, nggota polri dilarang mengunakan atau memasang dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu. Hal lain adalah anggota polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali pengamanan berdasarkan surat perintah tugas.

    Para anggota Polri juga dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan capres/cawapres baik melalui media massa, media online dan media sosial. anggota polri juga dilarang foto bersama dengan bakal pasangan capres /cawapres, massa dan simpatisannya.

    Para nggota polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon capres dan cawapres, masa dan simpatiasannya. Berselfi di media sosial dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol maupun dua jari membentuk huruf v yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan polri.

    Anggota Polri juga di larang memberikan dukungan polirik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon. Selain itu, anggota dilarang melakukan kampaye hitam atau black campaingn juga menganjurkan golput. Anggota polri juga dilarang memberikan informasi kepada siapa pun terkait perhitungan suara. (ds/net)

  • Forum Caleg Partai Golkar Deklarasikan GO Prabu

    Forum Caleg Partai Golkar Deklarasikan GO Prabu

    Jakarta (SL) – Forum Caleg Partai Golkar akan menyosialisasikan Prabowo-Sandi ke dapil masing-masing. Ada enam alasan mereka mendeklarasikan Golkar Prabowo Uno (GO Prabu) di Crown Plaza Jakarta, Senin (24/9).

    Koordinator Nasional Forum Caleg Partai Golkar Cupli Risman membacakan keenam alasan mereka. “Atas dasar keenam hal tersebut, kami Forum Caleg Golkar mendukung Prabowo-Sandi,” katanya.

    Menurut Cupli Risman, dukungan partai politik itu harus dikongkretkan lewat kerja-kerja lapangan oleh mesin politik, terutama para calon legialatif yang langsung bersentuhan dengan rakyat bawah.

    “Calon legislatif adalah faktor terpenting atas menang atau tidaknya partai tertentu dalam pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujarnya. (rl/net)

  • Mabes-AD Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI  ke-VI 2018

    Mabes-AD Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI 2018

    Jakarta (SL) – Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) meraih Juara Umum pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI ke-VI tahun 2018 dengan perolehan medali 12 Emas, 11 Perak dan 4 Perunggu, yang berlangsung selama tiga hari (21 s.d. 23 September 2018) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

    Dengan capaian tersebut, menempatkan Mabesad sebagai peringkat pertama sekaligus mempertahankan posisinya sebagai Juara Umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-VI tahun 2018 dan berhak kembali mempertahankan Piala Bergilir Panglima TNI yang dilaksanakan setiap tahun.

    Disamping itu, Mabesad juga menjuarai kategori Best Of The Best putra dan putri khusus TNI, yang diraih oleh Sertu Maruli B. Butar Butar (putra) dan Serda Kowad Mona Ramozana (putri).

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya yang dibacakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., pada upacara penutupan Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018, Minggu (23/9/2018) mengatakan bahwa Kejurnas Karate Piala Panglima TNI menjadi tempat pembelajaran, baik dalam hal teknis penyelenggaraan, kejuaraan maupun pembinaan karateka personel TNI di satuan dan para karateka di perguruan dan provinsi masing-masing.

    Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, salah satu tujuan dari Kejurnas Karate Piala Panglima TNI adalah mensinergikan seluruh unsur terkait, untuk mendapatkan atlet terbaik dari seluruh Indonesia. “Mereka selanjutnya akan menjadi duta-duta bangsa Indonesia, yang akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di kejuaraan kancah dunia,” katanya.

    Panglima TNI mengatakan bahwa melalui Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI tahun 2018 diharapkan dapat memberikan pengaruh dan semangat yang positif kepada para atlet kategori senior TNI, para atlet umum seluruh kategori serta seluruh official dan pelatih. “Arah dan keberlangsungan pembinaan karate diharapkan dapat lebih difokuskan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, diantaranya yaitu Olimpiade 2020 di Tokyo,” ucapnya.

    “Seluruh satuan TNI, perguruan serta Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) agar senantiasa mensinergikan pembinaan generasi muda atlet karate kita, sehingga akan lahir atlet-atlet yang mampu mengangkat harkat dan derajat bangsa Indonesia di dunia internasional,” tegasnya.

    Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada para atlet, official dan seluruh kontingen yang telah berhasil meraih prestasi terbaik. “Jadikan pencapaian tersebut sebagai pijakan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai, membenahi strategi, melaksanakan evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    “Saya percaya pengalaman ini akan menjadi cambuk dan pemicu semangat untuk berprestasi lebih baik lagi di kompetisi selanjutnya. Tidak ada kata menyerah apalagi berputus asa bagi karateka-karateka Indonesia,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

    Sementara itu, untuk Juara Umum II pada kategori TNI ditempati oleh Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) dengan perolehan medali 2 Emas dan 3 Perunggu, sedangkan Juara Umum III diraih oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan perolehan medali 1 Emas, 3 Perak dan 4 Perunggu.

    Untuk kategori umum, Juara I diraih Kontingen DKI Jakarta dengan perolehan medali 11 Emas, 6 Perak dan 5 Perunggu. Juara II diraih Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) dengan perolehan medali 5 Emas, 3 Perak dan 7 Perunggu, sedangkan Juara III diraih Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) dengan perolehan medali 4 Emas, 5 Perak dan 7 Perunggu. (ob/net)

  • Sat Narkoba Polres Jakarta Barat Ringkus “Sejoli” Pengedar Sabu dan Ekstasi

    Sat Narkoba Polres Jakarta Barat Ringkus “Sejoli” Pengedar Sabu dan Ekstasi

    Jakarta (SL) – Dua orang tersangka,  SAM (55) warga Kampung Slipi, Palmerah Jakarta Barat dan seorang wanita, MJ (27) warga Kalianyar III, Tambora Jakarta Barat. ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah kamar kos di Jalan KH Royani II Blok Tiong Karet, Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (22/09). dari dua sejoli itu diamankan barang bukti 40 kg sabu, 135 butir pil ekstasy, dan ganja, siap edar.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK, MH membenarkan penangkapan kedua pengedar narkoba tersebut. Hengki mengatakan, penangkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di kawasan KS Tubun, Slipi Jakarta Barat yang dilakukan oleh kedua tersangka.

    Berangkat dari informasi yang dimaksud, anggota langsung melakukan penyelidikan dan observasi di kawasan tersebut. “Dari hasil penyelidikan, didapati informasi bahwa tersangka sedang berada di sebuah kostan di Jalan KH Royani Blok Tiong, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan,” Ucap Kombes Hengki, Sabtu (22/09/18).

    Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz menambahkan, mendapati informasi tersebut, petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, petugas melihat seorang laki-laki dan wanita masuk ke dalam kostan dengan gerak – gerik yang mencurigakan. “Mengetahui hal tersebut, petugas langsung mengamankan dua orang itu,” Tambah Erick.

    Sementara, Kanit 3 AKP Ardi mengatakan, dari dua orang yang diamankan, petugas langsung melakukan penggeledahan. Alhasil, petugas menemukan barang bukti berupa 1 paket sedang plastik klip sabu 40 gram, 115 butir inex alien warna Ungu, 20 buitr inex casper Warna Ungu, 1 paket kecil Ganja, dan 1 buah alat timbang. “Dari keterangan tersangka (SAM), dia mendapatkan sabu di daerah Mangga Besar Tamansari Jakarta Barat, sedangkan inex dia dapatkan di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan dari seorang temannya,” Ucapnya.

    Dari hasil cek awal, kata Ardi, ternyata inex ini tidak mengandung MDMA, akan tetapi mengandung Amphetamine yang merupakan bahan pembuat sabu. “Kami masih melakukan pengembangan dari dua tersangka yang diamankan, tidak menutup kemungkinan adanya penyuplai barang haram itu kepada kedua tersangka ini,” Katanya. (rik/jun)

  • Hasil Investigasi Tim Partai Demokrat Terbukti MetroTV “Bohong” Soal Asia Sentinel

    Hasil Investigasi Tim Partai Demokrat Terbukti MetroTV “Bohong” Soal Asia Sentinel

    Jakarta (SL) – Tim Investgasi Partai Demokrat yang dipimpin Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melakukan penelusuran langsung ke Hongkong atas media Asia Sentinel yang telah memfitnah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

    Firnah dari Asia Sentinel kemudian juga disebar dan diviralkan oleh media-media nasional, diantara yang getol adalah MetroTV. Bahkan MetroTV menyebut Asia Sentinel sebagai pers yang kredibel.

    Hasil investigasi setelah menelusuri alamat yang tertera, ternyata tidak ditemukan kantor Asia Sentinel. Begitupula setelah bertemu dengan Dewan Pers Hongkong juga tidak ada Asia Sentinel sebagai pers yang teregister. Begitula dengan Asosiasi Wartawan Hongkong juga tidak mengenal Asia Sentinel.

    “Kesimpulan kami apa yang disampaikan MetroTV bahwa Asia Sintenal adalah pers yang kredibel, kami pastikan hasil investigasi kami buktikan tidak,” kata Hinca Pandjaitan melalui rekaman video.

    “@Metro_TV yang menyatakan media tersebut kredibel adalah bohong,” ujar politisi Demokrat, Cipta Panca Laksana, yang memposting video hasil investigasi.

    Kadiv Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan hasil investigasi ini semakian kuat dugaan ada pihak yang menyerang Partai Demokrat karena mendukung Prabowo.

    “Semakin kuat dugaan kami atas konspirasi yg terjadi menyerang Demokrat krn dukung Prabowo,” kata Ferdinand Hutahaean di akun twitternya.

    Apa kepentingan MetroTV memviralkan berita fitnah Asia Sentinel? Tim kami yg dipimpin Sekjen @hincapandjaitan berdiskusi dgn Asosiasi Journalis di Hongkong. Fakta temuan, mereka juga tidak mengenal dan tidak mengetahui Asia Sentinel.

    Semakin kuat dugaan kami atas konspirasi yg terjadi menyerang Demokrat krn dukung Prabowo. pic.twitter.com/tHG6DxnLVL
    Apa kepentingan @Metro_TV @MetroTVNewsRoom menyebarkan berita dgn menjadikan sesuatu yg abal2 menjadi referensi utama bahkan menyebut yg abal2 dgn sebutan kredibel?

    Fakta lapangan di Hongkong Pres Council dan Journalis tdk mengenal Asia Sentinel. Kita ketemu di pengadilan. pic.twitter.com/xobtMtqllp. (rls)

  • Asia Sentinel Hapus Berita Tentang SBY, Demokrat Tetap Tempuh Jalur Hukum

    Asia Sentinel Hapus Berita Tentang SBY, Demokrat Tetap Tempuh Jalur Hukum

    Jakarta (SL) – Partai Demokrat menegaskan akan tetap menempuh langkah hukum terhadap media Asia Sentinel yang memuat berita tuduhan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

    Upaya hukum tetap dilakukan meskipun Asia Sentinel belakangan sudah menghapus berita yang diterbitkan pada 12 September lalu itu.

    “Dengan dihapusnya berita itu, justru membuat kami semakin yakin bahwa itu adalah berita propaganda untuk menyudutkan SBY dan Partai Demokrat di tahun politik ini,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (15/9)

    Ferdinand mengatakan, saat ini Partai Demokrat masih terus merumuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh.
    Semalam, menurut dia, SBY dan elite Partai Demokrat sudah menggelar rapat perdana untuk membahas permasalahan ini.

    “Pasti Partai Demokrat akan melakukan langkah yang tepat dan terukur,” kata dia.
    Ferdinand menambahkan, Partai Demokrat sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak Asia Sentinel.

    Namun, Demokrat sama sekali tidak meminta media tersebut untuk menghapus berita yang menyudutkan SBY.

    Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

    Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara.

    Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008. Berita yang berjudul “Indonesia’s Vast Criminal Conspiracy’  terbit pada 11 September 2018. Artikel itu mengulas hasil investigasi setebal 488 halaman terkait kasus bailout Bank Century.

    Hasil investigasi itu termaktub dalam berkas gugatan yang diajukan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.

    Dalam beritanya, John menuding pemerintah SBY telah melakukan konspirasi kriminal terbesar dengan mencuri dana USD 12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Kasus itu disebut melibatkan 30 pejabat dan sejumlah lembaga keuangan internasional.

    Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, John telah menulis berita yang tidak benar dan dia bangun dari opini pribadi. Hinca mengatakan John mengambil berita dari materi gugatan yang sama sekali tidak menyebut SBY ataupun Partai Demokrat.

    Hinca Panjaitan seperti dikutip Tempo.co mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Century telah menunjukan tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat ataupun SBY. Begitu pula hasil Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di DPR serta proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berita yang menjadi heboh dan viral di tengah berita-berita politik menjelang Pilpres 2019 ini berdasarkan pantauan Kanigoro.com sudah tidak bisa diakses lagi melalui link https://www.asiasentinel.com/politics/indonesia-sby-government-criminal-conspiracy/ (kg/net)

  • Jaga Pasokan BBM, Begini Penilaian DPR ke Pertamina

    Jaga Pasokan BBM, Begini Penilaian DPR ke Pertamina

    Jakarta (SL) – Apresiasi diberikan kalangan DPR terhadap langkah PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan distribusi dan memenuhi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan pasal 33, UUD 45 kepada Negara.

    “Banyak pengamat yang ngoceh semaunya dengan mengatakan bahwa Pertamina menjadi korban pencitraan Jokowi, padahal yang dilakukan Jokowi adalah amanat konstitusi,” ujar Wakil Ketua Komis VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inas N Zubir di Jakarta, Kamis (13/9).

    Inas mengaku, memang benar perolehan laba bersih Pertamina turun dari USD3,15 miliar di 2016 menjadi USD 2,4 miliar di 2017 atau Rp 36,4 triliun (kurs Rp 13.500).

    “Penurunan sebesar 23 persen itu tersebut lantaran belum adanya penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi seperti Premium dan Solar,” karena sesuai pasal 66, UU No. 19/2003 tentang BUMN maka Pemerintah dapat menugaskan Pertamina untuk menjalankan PSO sesuai amanat pasal 33, UUD 45,” tuturnya.

    Inas melanjutkan, berdasarkan pasal 66 UU No.19/2003, bila tugas PSO tersebut tidak fisibel, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi sesuai biaya yang dikeluarkan oleh BUMN yang ditugasi.

    Sebagai kompensasi atas kerugian Pertamina atas bensin Premium maka Pemerintah memberikan pengelolaan 12 blok migas yang telah berproduksi. Diantaranya, 1 blok ONWJ pada Januari 2017. 1 blok Mahakam pada awal 2018. 8 blok terminasi di Tengah, Attaka, East Kalimantan, North Sumatera Offshore, Sanga-sanga, Southeast Sumatera, Tuban, dan Ogan Komering pada April 2018). Serta 2 blok terminasi di Jambi Merang dan Raja/Pendopo pada Mei 2018.

    Sehingga produksi migas Pertamina secara nasional meningkat dari 21 persen pada tahun 2017 menjadi 35 persen pada April 2018, setelah terminasi blok Rokan pada tahun 2021, maka Pertamina akan menjadi tuan di negrinya sendiri dengan menguasai 62 persen produksi nasional.
    “Dengan kenaikan produksi nyaris 3 kali lipat setiap tahun-nya tersebut, maka PSO akan menjadi fisibel, sedangkan untuk kompensasi solar, pemerintah sudah menaikan subsidi dari Rp 500,- per liter menjadi Rp 2500,- per liter,” tandasnya. (jp/net)