Sinarlampung

Tag: Jakarta

  • Ratusan Warga Tambora Dapat Layanan Kesehatan Geratis TMKK

    Ratusan Warga Tambora Dapat Layanan Kesehatan Geratis TMKK

    Jakarta (SL) – Kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) tingkat Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, digelar di halaman Mal Season City, Jalan Latumenten, Jembatan Besi, Kamis (13/9). Ratusan warga mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

    Kasdim 0503/JB Mayor Inf Muhammad Rizal mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari kepedulian bersama antara TNI, Pemda, Organisasi Kemasyarakatan, swasta dan dibantu para pemuka masyarakat.

    “Ini sejalan dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 tentang tugas Pokok TNI yaitu membantu pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengendalian jumlah penduduk,” ujarnya.

    Menurutnya, TNI berperan aktif dalam program ini dengan memberikan pelayanan dan penyuluhan yang memanfaatkan SDM anggota dan fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

    “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini,” ucapnya

    Acara tersebut diisi pengobatan umum gratis dengan pasien 100 orang, KB Kesehatan 100 orang (KB Implan dan KB Iud), BKB (Bina keluarga Balita), BKR (Bina keluarga Remaja) dan Bazar murah. (Badar)

  • Gatot Nurmantyo Gabung PAN Dan Siap Menangkan Prabowo-Sandiaga?

    Gatot Nurmantyo Gabung PAN Dan Siap Menangkan Prabowo-Sandiaga?

    Jakarta (SL) – Partai Amanat Nasional (PAN) membenarkan kabar bergabungnya eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Kabar ini sebelumnya diungkapkan anggota Dewan Pembina Gerindra Djoko Santoso. “Benar (Gatot bergabung),” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/9/2018).

    Namun Viva tak menjelaskan kapan Gatot resmi bergabung ke PAN. Namun dia menyebut Gatot sudah menyampaikan kesiapannya kepada sang ketum, Zulkifli Hasan, untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Pak Gatot sudah bertemu Bang Zulkifli Hasan dan menyatakan kesiapan untuk bergabung untuk pemenangan Prabowo-Sandi,” sebutnya.

    Viva memastikan Gatot dimasukkan ke struktur timses Prabowo-Sandi. Posisi strategis disiapkan untuk Gatot. “Ditempatkan di posisi strategis. Nanti resminya Pak Prabowo yang mengumumkan,” ucap Viva.

    Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mendengar kabar Gatot Nurmantyo bergabung dengan PAN. Hal itu disampaikan terkait kabar akan bergabungnya Gatot sebagai timses Prabowo-Sandiaga Uno. “Sampai sekarang belum ada permintaan. Ya kita tunggulah. Dia gabung di PAN kata beritanya,” kata Djoko.

    “Ya barangkali ya, namanya berjuang kesadaran. Kalau memang kemauannya demokrasi, kemauannya mau gabung ya alhamdulillah. Ya insyaallah, kalau gabung PAN kan berarti dukung kita,” imbuhnya. (nt)

  • Dikabarkan Gabung PAN, Gatot : Hoax

    Dikabarkan Gabung PAN, Gatot : Hoax

    Jakarta (SL) – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo diklaim telah bergabung ke PAN. Namun Gatot menyatakan klaim itu kabar burung belaka. “Hoax,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Kamis (13/9/2018).

    Gatot menegaskan dia belum memutuskan langkah politik terbarunya. Mantan KSAD itu masih wait and see. “Saya tidak ke mana-mana mengamati saja dulu ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, PAN membenarkan kabar bergabungnya Gatot Nurmantyo. Kabar ini awalnya diungkap anggota Dewan Pembina Gerindra Djoko Santoso. “Benar (Gatot bergabung),” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/9/2018).

    Viva tak menjelaskan kapan Gatot resmi bergabung ke PAN. Namun dia menyebut Gatot sudah menyampaikan kesiapannya kepada sang ketum, Zulkifli Hasan, untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Pak Gatot sudah bertemu Bang Zulkifli Hasan dan menyatakan kesiapan untuk bergabung untuk pemenangan Prabowo-Sandi,” sebutnya. (net/detik)

  • Jenderal (Pur) Djoko Santoso Layak Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

    Jenderal (Pur) Djoko Santoso Layak Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Wartawan senior Aat Surya Safaat mengapresiasi bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk mantan Panglima TNI Djoko Santoso untuk memimpin Tim Pemenangan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada Pilpres 2019.

    “Sepanjang yang saya amati, Djoko Santoso adalah jenderal yang sangat berdedikasi, mempunya kemampuan lobi yang mumpuni, dan bisa diterima di semua kalangan, tetapi dia dikenal tetap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri,” katanya di Jakarta, Rabu (12/9/18).

    Penulis buku “Djoko Santoso Bukan Jenderal Kancil” itu mengemukakan keterangan tersebut menanggapi penunjukan Djoko Santoso sebagai ketua Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 sebagaimana dikemukakan Prabowo pada ulang tahun Djoko Santoso pekan lalu.

    Aat lebih lanjut mengemukakan, Djoko Santoso adalah sosok yang bisa berfikir jernih dan tajam untuk berbagai urusan, mulai dari strategi tempur, manajemen pengelolaan massa, reformasi TNI, penciptaan perdamaian, sampai mendorong kembali gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional.

    “Djoko Santoso juga berpegang pada adagium jawa ‘Sepi ing pamrih rame ing gawe’, alias karya nyata yang diutamakannya ketimbang berwacana sampai berbusa-busa di depan media untuk kepentingan pencitraan,” kata mantan Direktur Pemberitaan Kantor Berita ANTARA yang juga pernah menjadi Kepala Biro ANTARA di New York itu.

    Menurut Aat, Djoko Santoso sendiri berulangkali menyatakan ingin memberikan kontribusi nyata dalam membayar hutang sejarahnya sebagai rakyat yang meniti karier militer mulai dari bawah hingga menduduki posisi tertinggi di TNI, yakni sebagai Panglima TNI.

    Ia juga menjelaskan, Djoko Santoso adalah tokoh yang mampu meredam konflik di Ambon pada 2002. Sebelumnya banyak kalangan berpendapat, konflik berdarah-darah yang bernuansa SARA dan sangat mengerikan itu akan selesai dalam 50 tahun.

    Dua Pangdam XVI/Pattimura sebelumnya gagal meredam konflik tersebut. Tetapi ketika Djoko Santoso menjadi Pangdam Pattimura, konflik Ambon dapat diselesaikan dalam enam bulan. Para tokoh agama di Ambon, apakah Kristen, Katolik atau Islam mengakui prestasi gemilang putera Solo kelahiran 8 September 1952 itu.

    Sebelumnya, saat menjadi Danrem 072/Pamungkas di Yogya pada 1998, Djoko Santoso juga berhasil menjadikan demo sejuta massa untuk menjatuhkan Soeharto berjalan aman dan damai, bahkan tak satupun kaca retak, sementara Jakarta, Makassar, bahkan Solo saat itu bergolak, rusuh, dan mencekam.

    Tentang Djoko Santoso, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siraj beberapa kali mengatakan, Djoko Santoso adalah jenderal yang bersih dari pelanggaran HAM dan korupsi. Dia juga adalah tokoh di balik reformasi TNI. Dia juga bisa tegas terhadap Malaysia, bahkan terhadap Amerika, saat menjabat sebagai Panglima TNI. (Rls)

  • Fadli Zon : Orang Indonesia Tidak Ada Yang Jadi Terosis, Pasti Ada Yang Memperalat

    Fadli Zon : Orang Indonesia Tidak Ada Yang Jadi Terosis, Pasti Ada Yang Memperalat

    Jakarta (SL) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga ada dalang di balik serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebab, dia meyakini teroris tidak mungkin tumbuh di Tanah Air.

    “Saya yakin orang Indonesia itu tidak ada yang teroris. Menurut saya. Ini pasti ada dalangnya di belakangnya itu,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). “Atau ada yang memotivasi atau memanfaatkan atau memperalat,” imbuhnya.

    Fadli menyebut peristiwa teror mulai marak terjadi di Indonesia sejak peristiwa 11 September 2001 atau Nine/Eleven yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Ia yakin ada pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan terorisme demi kepentingannya di negara ini.

    “Kalau kita lihat sebelum 2001, sebelum ada namanya Nine/Eleven itu, tidak ada yang namanya bunuh diri dan sebagainya. Jadi ada orang yang memanfaatkan terorisme ini untuk kepentingannya,” sebut Fadli.

    Atas dasar itu, ia mendukung adanya frasa ‘ideologi dan tujuan politik’ dalam revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya, agar UU Antiterorisme itu nantinya tak sekadar menjadi alat pembungkam demokrasi.

    “Jadi memang perlu (frasa ‘ideologi dan tujuan politik’). Supaya UU ini tidak menjadi alat untuk membungkam demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini seperti tidak ada kontrol. Kita ingin terorisme ini diberantas sudah pasti dan kita ingin diberantasnya habis total. Bukan berarti ada lagi,” kata Fadli. (detik)

  • TNI di Bogor Turut Pecahkan Rekor MURI Tari Gemu Fa Mi Re

    TNI di Bogor Turut Pecahkan Rekor MURI Tari Gemu Fa Mi Re

    Bogor (SL) – Dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-73, TNI berhasil mencatatkan diri di Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal melaksanakan senam tari Gemu Fa Mi Re yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Di wilayah Bogor kegiatan dilaksanakan di lapangan Appron Lanud Atang Sanjaya, Selasa (4/9/2018).

    Danlanud ATS Marsma TNI Erwin Buana Utama yang membuka kegiatan menyampaikan, ini adalah kegiatan yang baru pertama kali dilakukan dalam menyambut HUT TNI ke 73 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang, dan ini, serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan hari dan jam yang sama.

    Senam tari dilakukan tepat pada pukul 07.00 WIB. Untuk wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, jamnya mengikuti waktu Indonesia bagian Barat. Pemecahan rekor MURI ini, diikuti ribuan orang dari berbagai unsur di kesatuan TNI POLRI ditambah dari unsur masyarakat, pelajar, Pramuka, ibu-ibu Persit, PIA Ardhya Garini serta Bhayangkari dari wilayah Cianjur, Sukabumi dan Bogor.

    “Melalui kegiatan ini, membuktikan TNI POLRI dan masyarakat kompak. Karena tanpa kesadaran dan kekompakan tidak mungkin kegiatan ini, dapat terlaksana. Kami berharap di HUT TNI ke 73 tahun 2018 TNI semakin manunggal dengan rakyat sehingga TNI bisa lebih berkembang, lebih maju, modern, kuat, dan besar,” harapnya.

    Sementara, Danrem 061/Sk Kolonel Inf Muhamad Hasan yang turut hadir mengatakan, kegiatan ini, merupakan perintah langsung dari Panglima TNI. Dimana, anggota TNI dari Sabang sampai Merauke bersama-sama dengan masyarakat untuk ikut mengukir sejarah dalam pencatatan rekor di HUT TNI ke 73 dengan melaksanakan senam tari Gemu Fa Mi Re secara serentak di seluruh nusantara.

    Terlihat antusias masyarakat yang ikut dalam pemecahan rekor MURI ini, cukup tinggi. Dari yang ditargetkan sebanyak 5000 orang ternyata yang datang sebanyak 6300 orang. Tercatat peserta yang hadir; 1.650 militer, 160 PNS, 100 Polisi, 100 Brimob, 735 Persit, PIA Ardhya Garini dan Bhayangkari, 625 mahasiswa, 900 pramuka, 1.425 pelajar, dan 600 ormas. Jumlah itu, baru dari Bogor. Belum ditambah dari daerah lain di seluruh Indonesia.

    Danrem menjelaskan, untuk persiapannya sudah dilakukan selama satu bulan ke belakang dengan dilaksanakan latihan secara intensif baik latihan di satuan masing-masing maupun latihan gabungan di Lanud ATS, Korem, Kodim-Kodim jajaran Korem 061/Sk dan sekolah-sekolah binaan Lanud ATS, Korem dan Kodim.

    “Jadi, selain meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kegiatan ini, kita lestarikan tarian nusantara salah satunya tarian asal NTT Gemu Fa Mi Re. Semoga hal ini, dapat lebih mendekatkan persatuan dan kesatuan antara TNI POLRI dengan seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan seni dan olahraga,” ungkapnya. (Penrem 061/Sk)

  • Strategi Sri Mulyani Mengatasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

    Strategi Sri Mulyani Mengatasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

    Jakarta (SL) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah demi stabilitas perekonomian Indonesia.

    Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hampir menyentuh level psikologis baru di angka Rp 14.900/US$. Pada pukul 13:00 WIB, Rp 14.897/US$, melemah 0,59% dari penutupan perdagangan kemarin.

    Sementara itu, pada tahun depan dalam asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 14.400/US$.

    Bendahara negara pun memahami, tekanan terhadap nilai tukar masih akan berlanjut hingga tahun depan. Pemerintah, pada 2013 kala itu membeberkan strategi untuk mengatasi hal tersebut.

    Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar ketika itu? Berikut dikutip CNBC Indonesia dalam ‘Laporan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi tentang RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan’

    “Pengelolaan yang prudent dari pergerakan nilai tukar pemah dilakukan Pemerintah pada saat terjadinya kondisi “Taper Tantrum” pada pertengahan 2013. Saat itu, rencana perubahan kebijakan moneter The Fed (tappering) membuat banyak negara berkembang sangat terpukul, khususnya dalam hal terjadinya arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar. Indonesia saat itu juga merupakan negara yang terpengaruh kondisi tersebut. Dalam kondjsi tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi tekanan pada nilai tukar dan meredakan volatilitas di pasar keuangan. Upaya bersama kemudian dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Kenangan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

    Beberapa kebijakan diambil pemerintah untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar dan menstabilkan ekonomi, antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemberian potongan pajak kepada industri padat karya dan berorientasi ekspor, pengenaan pajak tambahan untuk produk-produk mewah, penurunan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor, kebijakan penggunaan biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar.

    Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian bekerja cukup efektif dalam menstabilkan perekonomian dan menurunkan volatilitas nilai tukar.”

    Usulan untuk menyesuaikan harga bensin, memang dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada di CAD (Current Account Deficit).

    “Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan. Sebaiknya; harga BBM dinaikkan,” kata Chatib

    Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. “Para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil,” tegas Chatib.

    Selain menyesuaikan harga bensin bersubsidi, Sri Mulyani juga bakal mengenakan pajak tambahan untuk produk mewah, dan menurunkan tarif impor untuk barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

    “Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian bekerja cukup efektif dalam menstabilkan perekonomian dan menurunkan volatilitas nilai tukar,” tegas Sri Mulyani. (net)

  • Calon Ketua Umum PWI Wajib Tanda Tangan Pakta Integritas

    Calon Ketua Umum PWI Wajib Tanda Tangan Pakta Integritas

    Jakarta (SL) – Semua calon Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres PWI XXIV wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi janji tidak akan melakukan politik uang dan tidak membawa organisasi PWI ke dalam politik praktis atau berafiliasi dengan salah satu partai politik. Pakta Integritas yang diajukan oleh Panitia Pengarah telah disetujui oleh Rapat Pleno Pengurus PWI Pusat, Selasa, (4/9) siang dalam rapat pleno PWI Pusar, di Jakarta.

    Dalam Pakta Integritas ini juga disebut, bila calon ketua umum yang kemudian terpilih menjadi ketua umum PWI terbukti terlibat politik uang wajib mengundurkan diri. Proses pengunduran sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

    “ Pakta Integritas ini untuk menjaga moral PWI, sekaligus sebagai contoh kepada organisasi lain,” kata ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang.

    Kongres PWI XXIV bakal diselenggarakan di Solo 27 -30 September. Dalam kongres akan diadakan sejumlah acara seperti saresehan kaum muda, intelektual, pejabat dan pengusaha.

    Menurut Ilham Bintang, kongres PWI kali ini sangat strategis buat PWI maupun masyarakat pers. “Ke depan PWI menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari aspek profesionalisme wartawan yang akan berhadapan dengan media sosial yang semakin liar,aspek perekonomian yang semakin berat, dan aspek politik yang semakin panas. Oleh karena siapa pun pemimpin PWI nantinya akan menentukan kiprah PWI yang akan datang, “ tegas Ilham

    Sampai saat ini ada beberapa bakal calon, seperi Atal Depari, Hendry Basuki, Hendri Ch Bangun, Sasongko Tedjo, Wina Armada Sukardi dan lain-lain. (rls)

  • AHY Jadi Jurkam Nasional Prabowo-Sandiaga

    AHY Jadi Jurkam Nasional Prabowo-Sandiaga

     Jakarta (SL) – Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi salah satu ditunjuk Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diantara beberapa tokoh lain yang menjadi juru kampanye nasional.

    “Saya lihat kemarin (AHY) ada di daftar jurkamnas,” ujar Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Detik.com, Selasa (4/9/2018).

    Dasco enggan memerinci nama lain yang jadi jurkamnas Prabowo-Sandi. “Ya masih ada yang lain, ada waktunya di-publish,” sebut Dasco.

    Anggota Komisi III DPR itu berbicara lebih jauh soal jurkam dan jubir pasangan Prabowo-Sandi. Mereka yang akan ditarik jadi bagian tim. Akan dinilai dari beberapa aspek. “Kebanyakan dari profesional. Pertimbangannya tentu akan menjadi energi baru sekaligus vote getter dua-duanya (jurkam dan jubir),” ucapnya.

    Selain dari kalangan profesional, jubir dan jurkam Prabowo-Sandi akan berasal dari kalangan di bidang ekonomi juga. (net)

  • BKN : 2.674 ASN Yang Terbukti Melakukan Korupsi Dan Sudah 317 Dipecat

    BKN : 2.674 ASN Yang Terbukti Melakukan Korupsi Dan Sudah 317 Dipecat

    Jakarta (SL) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan tercatat ada 2.674 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau terbukti melakukan korupsi. Dari 2.674 ASN yang terbukti korupsi itu baru sekitar 317 ASN yang dipecat. Sementara sisnya, 2.357 PNS masih aktif bekerja

    “Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 ASN dan yang masih aktif sejumlah 3:05 PM 9/4/20182.357 ASN. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menggelar konpers di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

    Selanjutnya Bima menjelaskan untuk saat ini merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu namun masih belum dipecat. “Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional,” jelasnya.

    Bima mengatakan pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkrah. “BKN bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkrah.” kata Bima.

    Sebagai penutup Bima menegaskan ada hal lain yang dilakukan BKN untuk menanggulangi korupsi yang dilakukan oleh PNS, yaitu BKN akan melanjutkan verifikasi dan validasi data yang telah ada maupun data baru yang diterima. “BKN juga akan membantu instansi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. BKN berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini,” tutupnya. (ib/net)