Lampung Tengah, sinarlampung.co-Ruas jalan Seputih Raman–Seputih Mataram di Lampung Tengah kondisinya kini kembali rusak, padahal belum lama diperbaiki oleh Pemkab Lampung Tengah. Dugaan sementara perbaikan dilakukan asal jadi dan tidak maksimal.
Ruas jalan Seputih Raman–Seputih Mataram di Lampung Tengah kondisinya kini kembali rusak, padahal belum lama diperbaiki oleh Pemkab Lampung Tengah. Dugaan sementara perbaikan dilakukan asal jadi dan tidak maksimal.
“Total panjang ruas jalan yang diperbaiki sekitar 3 kilometer. Tapi sudah ada sekitar 500 meter badan jalan sudah rusak dan mulai terkelupas, batu-batunya kelihatan dan berdebu kalau lewat situ,” kata Samuji, warga Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, saat melintas Rabu 17 Juli 2024.
Menurut Dia, sebagian jalan sudah bergelombang dan mulai membentuk lubang. Termasuk dengan bahu jalan yang kondisinya sudah mulai hancur dan berlubang. Padahal, pengerjaan jalan baru selesai bulan Februari 2024 yang lalu. “Karena tiap hari lewat saya hafal mas. Pengerjaannya dimulai September 2023, Desember selesai, sepertinya perbaikan jalan di kampungnya tidak dikerjalan dengan serius, cuma asal tertutup aja mas,” katanya.
Samuji didampingi warga lainnya memprediksi, kerusakan jalan akan kembali terjadi saat musim hujan datang. “Kami bandingkan dengan kampung sebelah yang diperbaiki pakai APBN (Jalan Inpres) itu bagus. Jalan kita ini paling jelek, padahan duluan sana jadinya,” katanya.
Kondisi alan rusak ni, lanjut Samuji, selain debu yang beterbangan akibat jalanan yang rusak tak jarang pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal karena terpapar debu. “Debunya banyak, beberapa waktu lalu sempat ada yang jatuh karena kelilipan dan terguncang di sambungan jalan yang tidak rata,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Heri, petani Kampung Ramayana yang kesehariannya melintasi jalan tersebut. Heri menilai, hasil perbaikan jalan Pemkab Lampung Tengah tidak memuaskan dan cepat rusak. Bagaimana tidak, jalan yang awalnya mulus, kian hari kondisinya makin terkikis dan menonjolkan bebatuan.
Menurutnya, selain makin terkelupas, jalan pun bergelombang dan tidak rata lagi. “Anak saya sekolah naik sepeda pulang-pulang bajunya berdebu semua, dia (anaknya) juga sering kelilipan dan matanya merah. Waktu masih baru-barunya nggak begitu, mulus-mulus aja, tapi sekarang mulai terasa,” ujarnya.
Selain aktivitas masyarakat setempat, Heri mengatakan bahwa jalan itu adalah alternatif dari Kecamatan Seputih Raman menuju Seputih Mataram. Sehingga, katanya, jalan tersebut pun ramai dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 bahkan lebih. Alhasil, Heri dan masyarakat setempat tidak yakin jalan kampungnya akan bertahan lama. “Kalau sudah kayak gini kondisinya, kita nggak yakin kalok bakal awet, padahal kita sudah berharap banyak pada pemerintah,” katanya.
Belum ada keterangan dari pihak PUPR Lampung Tengah terkait kerusakan jalan yang belum lama rampung diperbaiki itu. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Kunjungan Kerja (kunker) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung pada Jumat (27/10) kemarin, terbilang sesi kedua dari kunjungan sebelumnya pada (5/5/2023) lalu.
Kunjungan Jokowi kali ini masih terkait jalan rusak yang sempat viral karena kritikan salah seorang konten kreator Tiktok Bima Yudho Saputra. Hasilnya, Jokowi memuji kondisi jalanan di Lampung saat ini, meski progres pengerjaan belum mencapai target 100%.
Menurut Jokowi, dari tinjauan rata-rata progres perbaikan jalan di Lampung baru 60% – 70%. Jokowi juga melihat hasil pekerjaan perbaikan yang dilakukan cukup baik. Pengerjaan menggunakan pengerasan beton atau rigid pavement setebal 30 cm, sehingga bisa tahun sampai puluhan tahun.
Seolah mengulas ujaran sebelum, Jokowi mengaku sudah bisa tidur di dalam mobilnya karena kondisi sejumlah jalanan di Lampung yang ia lalui berangsur membaik dan mulus. “Semuanya sudah mulus, tadi di dalem mobil bisa tidur. Mulus bener, kalau sekarang ini mulus benar,” kata Jokowi saat meninjau perbaikan jalan di Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (27/10).
Bahkan orang nomor satu Indonesia itu memuji kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi karena dinilai telah merealisasikan dan percepatan pembangunan dengan baik.
“Provinsi Lampung telah diberikan Rp800 miliar anggaran, dipakai untuk perbaikan 17 ruas jalan dan ini juga karena pak Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi) ini rajin banget ngejar-ngejar sehingga dapatnya banyak,” tutur Jokowi disusul senyum sumringah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Walaupun kondisi jalanan di Lampung aman di mata Jokowi saat ini, Pemrov Lampung tetap diberikan sebuah pekerjaan rumah (PR). Jokowi meminta Pemprov Lampung segera merampungkan progres perbaikan ruas jalan pada Desember 2023 mendatang. “Kemudian sekarang berjalan dan kita harapkan Desember (2023) selesai. Itu yang kita harapkan. Memang belum selesai 100 persen baru kira-kira 60 sampai 70 persen,” imbuh Jokowi.
Dalam pantauan, Jokowi mengecek kembali ruas jalan yang menjadi sorotan karena “Dajjal” dan “Roro Jonggrang”, yakni ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan. Jalan ini merupakan salah satu ruas jalan rusak yang ditinjau Presiden awal Mei 2023 lalu. Kini ruas jalan tersebut sedang diperbaiki menggunakan APBN.
Selain ruas jalan yang menjadi target utama tersebut, Jokowi juga memantau ruas lain yang sudah ditentukan dan dijadwalkan oleh Protokol Istana. (Red/*)
Bandar Lampung, (SL) – Beredar video dari warganet mengeluhkan kondisi kerusakan Jalan Raya Suban, Way Laga Kecamatan Panjang, arah Pasar Batusuluh, selasa (27/6).
Dari video tersebut, terlihat kondisi jalan aspal yang tergerus akibat air dan mengakibatkan lubang di beberapa titik.
“Bunda Eva ini lihat jalan rusak, arah Batu Suluh, masih Bandar Lampung. Jika hujan licin dan berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan.” keluh warga yang belum diketahui identitasnya itu.
Warga juga menambahkan, setiap hari diperkirakan ribuan unit kendaraan yang melintas, di antaranya pekerja, pedagang dan anak sekolah. Namun, jika hujan mengalir mengakibatkan becek dan air mengalir sepanjang jalan akibat tidak adanya drainase.
Tak hanya jalanan rusak, warga juga melaporkan banyak sampah rumah tangga menumpuk dibuang di pinggir jalan oleh masyarakat.
“Ini dipinggir jalan juga banyak berserakan sampah yang dibuang masyarakat diduga TPA tidak resmi, ada juga tiang listrik ambruk.” Tandasnya.
Dari penelusuran Google map, lokasi berada di jalan Raya Suban, Way Laga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan. (Red/ Heny)
Deli Serdang (SL)-Akses jalan yang ada di Desa Klambir Lima Kampung menuju Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tampaknya butuh perbaikan yang sangat serius.
Jalan penghubung dua desa ini terlihat rusak parah, bahkan penuh kubangan air, sehingga mengakibatkan warga yang mengendarai kendaraan bermotor, sulit untuk melintas di jalan tersebut.
Kerusakan jalan, terutama jalan yang menjadi akses utama warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tentu rawan sekali akan terjadinya kecelakaan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi jalan di desa kami yang rusak ini, karena jalan ini merupakan akses utama warga,” ujar Nur Kamisah, Rabu 7 Juni 2023.
Mengingat kondisi cuaca yang akhir-akhir ini kerap turun hujan deras, Nur Kamisah khawatir kondisi kerusakan jalan desa akan semakin parah bila terus dibiarkan.
“Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meninjau jalan desa ini. Sebab jalan tersebut, butuh perhatian dari Pemerintah untuk diperbaiki,” harapnya.
Nur Kamisah mengungkapkan, akibat kondisi jalan yang rusak seperti ini, terlebih di musim penghujan, kerap sekali terjadi kecelakaan.
Dari pantauan di lapangan, sepanjang jalan Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, terlihat banyak lubang yang cukup dalam, serta aspal yang sudah mengelupas. (Red)
Kota Metro (SL)-Usulan tak kunjung ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, ratusan warga Kelurahan Purwoasri, kembali melakukan gotong royong menimbun jalan berlubang yang ada di sepanjang Jln. Dr. Sutomo, Metro utara, Selasa (12/0/2022).
Lurah Purwoasri, Sugiyana mengatakan, gotong-royong oleh warganya tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Material untuk menimbun jalan sepanjang 2,5 kilometer itu, didapat dari iuran antara warga dan sejumlah organisasi lintas masyarakat kota Metro.
“Gotong-royong penimbunan jalan ini dilakukan oleh masyarakat RW 05 dan RW 06 Kelurahan Purwosari. Pertama kali kami beli batu Sabes dari iuran masyarakat, kedua dibantu oleh FKPPI, ketiganya gotong-royong juga iuran masyarakat, dan ini yang ke empat kalinya dibantu AMM,” ujar dia.
Sugiyana mengaku, terkait perbaikan Jln. Dr Sutomo, pihaknya sudah dua kali menyampaikan usulan perbaikan infrastruktur jalan kepada Pemkot melalui Musrenbang dan Wali Kota pernah melakukan tinjauan ke lokasi. Namun hingga saat belum ada tindaklanjut dari Pemkot melakukan perbaikan.
“Jalan ini kewenangannya milik pemerintah daerah Kota Metro, kami sudah seringkali mengusulkan setiap Musrenbang kita usulkan untuk direhab jalannya. Kerusakannya ada di sepanjang jalur ini, tapi ini yang paling parah. Sudah pernah di tinjau Walikota, janjinya akan segera dibangun, tapi sampai sekarang belum,” jelasnya.
Dia berharap melihat kondisi ini, pemerintah agar tanggap untuk melakukan tindakan. ” Harapan kami khususnya di jalan Dr. Sutomo ini kan sudah sering rusak agar bisa di rigid, jadi tidak hanya di aspal hotmix saja tapi sebaiknya ini di rigid agar supaya tidak rusak-rusak terus,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua RT 27/RW 05 Kelurahan Purwoasri, Anwar menerangkan, kegiatan gotong royong dilakukan dari lampu merah 22 sebelah Polsek sampai asrama putri Ponpes Al-Muhsin. Gotong-royong melibatkan, warga, organisasasi dan seluruh RT-RW Kelurahan Purwoasri.
“Kemudian juga ada paguyuban Purwosari bersatu, Orari Lokal Metro, karang taruna dan masyarakat di sepanjang kiri dan kanan jalan Dr. Sutomo semuanya pada ikut andil dalam penimbunan jalan ini,” imbuhnya. (Roby/Red)
Musi Banyuasin (SL)-Anggota DPRD Musi Banyu Asin (Muba) mendukung protes masyarakat terkait jalan rusak, dengan melakukan aksi tanam pohon pisang dan pemasangan spanduk di pinggir ruas Jalan lintas tengah Negara (Jaliteng ) dari Betung-Sekayu Mangunjaya-Batas Musi Senin, 31 Januari 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Damsi Ucin, dari Praksi gabungan Persatuan partai pembangunan dan PPI, didampingi anggota Komisi I Yudi Trikarya yang juga ketua DPC PPP, dan juga Eri Kusumayadi menyatakan mensupport penuh terkait kegiatan yang yang diperjuangkan oelh M. Gonzales cs.
Damsi Ucin mengatakan kedepan melalui Balai Besar Nasional yang ada di Sumatera Selatan untuk berjuang ke- Kementrian PU Pusat agar betul – betul memperhatikan agar jalan Nasional ini di perbaiki secara permanen.
“Karna jalan ini merupakan salah satu jalan penghubung antara provinsi sumatera selatan, Bengkulu dan propinsi padang, sehinga apabila jalan ini rusak akan berdampak terhadap transportasi Juga ekonomi masyarakat, apalagi kita tahun ini mendekati hari raya idul Fitri dan hari raya besar lainya tentunya sangat menggangu baik transportasi maupun sektor di bidang ekonomi,” katanya.
“Harapan kami sebagai wakil DPRD Muba agar Jalan ini bentul- betul di perhatikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar cepat di tanggapi terhadap kondisi jalan Nasional yang ada Dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin,” tambahnya.
Dalam hal Ini, kata dia, mewakili Ketua DPRD Muba mengucapkan ucapan terimakasih kepada komisi 4 DPRD Sumsel bersama Balai Besar Jalan Nasional yang telah turun langsung kebawah melihat langsung ke lokasi.
“Dan ini merupakan awal bentuk perjuangan kita bersama agar Jalan di kabupaten Musi Banyuasin menjadi baik, apabila hal Ini tidak di sikapi dengan serius pemerintah Akan berdampak Negatif pada transportasi Juga perekonomian Masyarakat Musi Banyuasin,” katanya. (Rudi hartono/Red)
Mesuji (SL)- Masyarakat Desa Labuhan permai kecamatan way serdang kabupaten Mesuji meminta jalan kabupaten yang berada di desa Labuhan Permai Sampai desa Gedung Sri Mulyo di perbaiki, di karenakan akses jalan tersebut rusak parah di saat hujan turun.Senin 13 Desember 2021.
Tak hanya itu,jalan tersebut bila musim hujan tiba tidak bisa di lewati kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua di karnakan jalan yang setiap harinya di gunakan oleh warga saat musim hujan becek dan berlumpur.
padahal jalan tersebut akses utama bagi warga setempat untuk melakukan aktivitas sehari hari dan di gunakan siswa sekolah yang ingin melakukan aktivitas belajar di sekolah. Hal itu di katakan Toni salah satu warga kabupaten Mesuji saat melintas di jalan tersebut mengatakan akses jalan yang saya lalui mulai dari desa Labuhan Permai Sampai desa Gedung Sri Mulyo rusak parah dan berlumpur.
“Apa lagi saat musim hujan tiba,jalan tersebut tidak bisa di lalui,padalah jalan tersebut akses utama bagi warga yang ingin melakukan aktivitas sehari hari dan akses siswa siswi sekolah Yang ingin berangkat ke sekolah juga harus bergelut dengan lumpur saat musim hujan tiba”ujar Toni.
Toni Berharap kepada pemerintah Kabupaten Mesuji agar kiranya bisa segera memperbaiki jalan tersebut, apa lagi di musim hujan seperti ini jalan semakin tidak bisa di lalui” ujar Toni. ( AAN.S/Red)
Way Kanan (SL)-Belum genap satu semester pasca serah terima pekerjaan proyek peningkatan Jalan Poros Provinsi Lampung ruas jalan Tegal Mukti – Tajab, di Kabupaten Way Kanan Rp5,7 miliar kini sudah hancur. Kuat dugaan proyek dikerjakan asal jadi sehingga dengan kualitas buruk.
Penyusuran wartawan, Sabtu 30 Mei 2021, proyek yang dimenangkan oleh PT. Mita Utama Prima asal Kota Bandar Lampung melalui tender, pasca kualifikasi file – harga tender satu pintu, Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan satuan kerja Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK), APBD tahun anggaran 2020, dengan nilai pagu paket Rp5,7 miliar.
Pengerjaan proyek tersebut terindikasi tidak sesuai dengan standar mutu, karena terlihat aspal di sepanjang 1 km sudah dalam.kondisi berlubang-lubang dengan kondisi bagian ruas jalan sudah rusak.
“Ya mas, jalan ini baru beberapa bulan selesai dikerjakan. Dan kondisinya udah banyak yang bolong-bolong, kesannya seperti asal jadi pengerjaannya. Sudah banyak pengendara yang terjatuh menghindari jalan yang berlubang begini,” kata warga Kecamatan Negara Batin yang melintas, diamini pengguna jalan lainnya.
Masyarakat berharap agar pihak PT. Mita Utama Prima atau Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung segera memperbaiki Jalan Poros Provinsi tersebut.
Jalan provinsi Lampung yang rusak parah di Way Kanan juga terjadi jalan poros penghubung di 4 Kecamatan Way Tuba, Bumi Agung, Buay Bahuga dan Bahuga Serta Jalan Penghubung antara Kecamatan Negri Agung sampai dengan Kecamatan Pakuon Ratu.
Menanggapi kondisi itu Anggota Komisi 1 DPRD Propinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Davil V Lampung Utara dan Way kanan mengatakan seharusnya ada yang segera mengusulkan ke Propinsi untuk dapat di diperbaiki, dan membatasi kendaraan bermuatan melebihi tonase dengan ditindak tegas.
“Kondisi jalan seprti Itu harus segera di usulkan melalui pemerintah daerah setempat. Jika pemicunya kendaraan yang melebihi tonase ya harus segera di tertibkan sesuai fungsi pemerintah daerah, baik Dinas Perhubungan maupun dari pihak Polres yang harus turun dan menindak tegas,” katanya.
Sahdana menjelaskan Jalan penghubung 4 Kecamatan Way Tuba, Bumi Agung ,Buay Bahuga dan Bahuga yang rusak parah itu kemungkinan karna banyak kendaraan berat yang melebihi tonase melintas. Sahdana mencontohkan kendaran penyuplai semen, pengangkut sawit dan lain lain. Dan pelanggar itu harus diperingatkan dan bila masih bandel segera diberi tindakan tegas, oleh Dinas Perhubungan dan Polres Way Kanan.
Sementara belum ada keterangn resmi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terutama termasuk perusahaan pelaksana proyek. (Red)
Lampung Selatan (SL)-Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021, Jalan Raya Simpang Gayam-Ketapang, Lampung Selatan masih dalam kondisi rusak parah. Jalur jalan dipenuhi lubang lebar dan dalam, sehingga pengemudi kendaraan harus ektra hati-hati melintas, Selasa 4 Mei 2021.
Penyusuran wartana disepanjang Jalan Raya Gayam-Ketapang tersebut yang tampak jalan berlubang mulai dari perbatasan Desa Tetaan dan Desa Karang Sari, kemudian didekat lokasi Persemaian Permanen yang kerusakanya sangat parah karena aspal mengelupas, berlubang dan bergelombang, kemudian disepanjang Jalan Dusun Siring Dalam, Desa Sri Pendowo tepat didepan Kantor KUA kecamatan Ketapang, Desa Bangun Rejo hingga Ketapang.
Melihat kerusakan jalan tersebut, para pengemudi kendaraan baik roda empat dan roda dua agar waspada, terutama bagi pemudik terutama saat libur Hari Raya kemungkinan volume kendaraan akan meningkat. Warga sekitar dan para sopir yang melintas,mengharap adanya perbaikan Jalan Raya Gayam-Ketapang dilaksanakan secara utuh dan tidak sepotong-potong. Sekaligus warga berharap perbaikan jalan dengan mutu lebih baik dan jalan raya kedepan tidak cepat rusak seperti saat ini.
Sementara terkait kewajiban perbaikan jalan, masa Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Mulyadi Irsan menyebutkan ruas Jalan Lintas Sumatera, Simpang Gayam, Kecamatan Penengahan, dengan jalan lintas pantai timur, Simpanglima, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, bukan jalan provinsi.
“Hasil diskusi dan investigasi, sepertinya ini bukan jalan provinsi yang dimaksud. Untuk jalan provinsi hasil turun lapangan tidak ada yang seperti ini,” kata Mulyadi Irsan, dilangsir Lampungpos Rabu 8 Juli 2020.
Pengguna jalan bersama warga dari dua kecamatan di Lampung Selatan juga mengeluhkan kondisi ruas jalan poros yang menghubungkan Jalan Lintas Sumatera, Simpang Gayam, Kecamatan Penengahan, dengan jalan lintas pantai timur, Simpanglima, Kecamatan Ketapang, kondisinya rusak parah, meski ruas jalan itu kerab diperbaiki namun selali daalaam hitungan bulan rusak kembali.
Data lain menyebutkan jalan provinsi sepanjang 2019 itu mendapat perbaikan sampai tiga kali. Sedangkan pada tahun 2020 kembali mendapat perbaikan. Hasil pantauan, kerusakan banyak terjadi di jalan poros perbatasan antara Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, dan Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, tepatnya di areal persawahan. Demikian juga di ruas Jalan Transcilacap, Desa Karangsari, dan Dusun Siringdalam, Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang. (red)
Bandar Lampung (SL)-Jalan Poros Rawajitu menuju Simpang Penawar, termasuk arah Mesuji, masih rusak parah. Jalan rusak itu menjadi pemandangan setiap hari sejak puluhan tahu lalu. Bagi warga Rawajitu, seperti hidup berdapingan dan berdamai dengan jalan rusak. Apalagi musim penghujan. Padahal, dalam UU No. 22 tahun 2009 masyarakat bisa menggugat penanggung jawabnya.
“Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Tapi sepertinya, pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi,” kata Rojali, warga Rawajitu, di lokasi jalan rusak, saat dalam perjalanan menuju Tulang Bawang, Selasa 26 Mei 2020.
Jadi, kata Dia, kualitas aspalnya buruk dan kadang tidak ada saluran airnya. Sehingga sudah dapat dipastikan jalan-jalan di Lampung akan cepat hancur kala musim hujan datang. “Ya jadi istilah sekarang kami hidup berdampingi dengan jalan rusak, berdamailah, dan sudah bertahun tahun. Ganti gubernur, bupati, juga sama. Janji janji seribu janji, dan tinggal janji,” kata Rozali,
Menurut Rojali, ruas jalan melintasi Kabupaten Mesuji di Kecamatan Rawajitu Utara dan wilayah Tulang Bawang, termasuk Provinsi rusak parah hingga kini. “Lihat saja mas, sudah lambat. Sekarang tambah lambat, kalo ada kendaraan amblas, atau patas as. Biasa begini, jadi Rawajitu Tulang Bawang bisa empat jam. Pernah 8 Jam, jadi 12 jam baru sampe Bandar Lampung,” kata Rojali.
Selain berlumpur, jalan yang sebagian baru dihampar batu memiliki banyak lubang yang cukup dalam. Kodisi tersebut sangat menyulitkan masyarakat untuk melintas. Kondisi jalan terparah ada di ruas setelah Jembatan Ratu Timur. “Sangat sulit jika kami akan keluar dari Kecamatan Rawajitu Utara karena jalan tersebut merupakan akses utama, selain melalui jalur Tulangbawang yang sama parahnya,” ujarnya.
Padahal, kata dia, Kecamatan Rawajitu Utara yang genap berusia 19 tahun itu adalah salah satu lumbung padi terbesar di Mesuji dengan luas lahan sawah sekitar 10.498,77 hektare. “Kondisi jalan yang baik adalah kebutuhan penting bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi mereka,” ujarnya.
Rojali bercerita, jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya persoalan kewenangan memperbaiki jalan seperti terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemda setempat namun ada juga yang harus pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, hingga Desa. “Bagi saya ini sangat membingungkan,” katanya.
Karena, katanya dari hasil kuliah dulu, bahwa warga bisa melakukan gugatan hukum kepada pemerintah daerah lantaran kerusakan jalan yang berdampak kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara jalan yang memiliki tanggung jawab memperbaiki kerusakan.
Dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34/2006, wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Turunan pasal tersebut pada ayat 3 juga menjelaskan cakupan wewenang penyelenggaraan jalan daerah yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
Selain itu, dalam kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu : “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan :
“Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”
Perintah Pasal 273 ayat (1) jelas, yaitu: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan:”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (3) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”.
Selain itu menurut ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.
Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas PU Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut. “Kita belum ada yang bernai dalam menggunakan haknya sebagai pengguna jalan,” katanya.
Dua Wanita Protes Dengan Mandi di Jalan Berlumpur
Protes jalan rusak dua gadis di Rawajitu bermain lumpur
Sebelumnya, dua perempuan warga Kampung Bumidipasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulangbawang, berfoto di jalan berlumpur sebagai protes kepada pemerintah. Dua perempuan berhijab itu kesal lantaran jalan di kampungnya tidak kunjung diperbaiki.
Mereka tampak bergaya seperti model fotografer profesional yang tengah melakukan sesi pengambilan gambar di sebuah kolam renang, dengan santainya mereka bermain air bercampur lumpur yang menggenangi jalan poros Rawajitu.
Sherly Hermaweni salah satu perempuan yang berada di dalam foto tersebut, mengaku aksinya tersebut dilakukan karena terdorong dengan rasa prihatin kondisi jalan di kampungnya yang tidak kunjung di perbaiki pemerintah. “Itu keluh kesah kami disini. Setiap hujan jalan seperti itu. Sedangkan itu jalan setiap hari dilewatin orang untuk pergi ke sekolah, ke pasar, dan ke puskesmas selalu lewat jalan itu,” kata Sherly, dilangsir lampost.co, Kamis, 27 Februari 2020 lalu.
Vickyko Romana P, pria yang mengambil foto aksi kedua perempuan berhijab tengah bermain air berlumpur di tengah jalan itu mengaku, aksi tersebut sebagai sebuah bentuk protes terhadap pemerintah. Foto tersebut, diambil pada Rabu 26 Februari 2020 sekitar pukuk 16.00 WIB, seusai wilayah kampung setempat diguyur hujan.
“Idenya ya datang gitu aja. Kami pemuda dari Kampung Bumidipasena Jaya mau bersuara dengan karya yang santun. Tanpa menjelekkan pemerintah, hanya sedikit menyindir dan tidak menyudutkan pihak tertentu. Intinya mencari perhatian, bahwa kami di pelosok harus melewati jalan yang jelek ini setiap harinya,” kata dia.
Vickyko yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Prana Jaya, Bumidipasena Jaya menyatakan, jalan tersebut merupakan akses utama warga sekitar. “Itu jalan yang sehari kami lewatin untuk keluar masuk ke kampung. Memang ada jalan lain tapi lewat kebun dan juga bukan jalan umum itu jalan perusahaan,” ujarnya.
Saat ini kata dia, kondisi jalan sangat memprihatinkan, karena berlubang dan berlumpur ketika musim penghujan tiba. “Kondisi jalannya berlubang, kalau pas hujan kan tergenang air berlumpur dan tanah liat kan jadi licin, pengendara yang lewat rawan tergelincir. Beberapa titik juga ada yang berupa tanah liat yang amblas jika dilewati kendaraan berat. Kalau musim panas, bebatuan mencuat dan jalanan berdebu,” katanya. (jun/red)
“Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Tapi sepertinya, pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi,” kata Rojali, warga Rawajitu, di lokasi jalan rusak, saat dalam perjalanan menuju Tulang Bawang, Selasa 26 Mei 2020.
Karena, katanya dari hasil kuliah dulu, bahwa warga bisa melakukan gugatan hukum kepada pemerintah daerah lantaran kerusakan jalan yang berdampak kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara jalan yang memiliki tanggung jawab memperbaiki kerusakan.