Sinarlampung

Tag: Jalan Tol

  • Hutama Karya Audiensi Dengan Ketua DPRD Lampung

    Hutama Karya Audiensi Dengan Ketua DPRD Lampung

    Bandar Lampung, (SL) – Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay menerima kunjungan Hutama Karya (HK) manajemen Pusat diwakili Vice President Intan Zania dan HK Cabang Lampung, kamis (15/6/2023).

    Kunjungan merupakan tindak lanjut terkait keluhan masyarakat mengenai kenaikan tarif tol ruas Bakauheni-Terbanggi (Bakter).

    Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH. MH menyampaikan, bahwa kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan peningkatan layanan dan infrastruktur baik di dalam tol maupun diluar exit pintu tol.

    “Saya harap ada perbaikan terutama pada rest area dan lampu penerangannya, agar perubahan ini dapat dirasakan langsung oleh pengguna tol itu sendiri, termasuk perbaikan beberapa titik jalan tol yang bergelombang guna menekan angka kecelakaan.” Ujar Mingrum Gumay.

    Mingrum juga mengatakan bahwa program HK untuk masyarakat harus dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah sehingga asas manfaatnya dapat dirasakan sesuai dan tepat sasaran.

    “Saya mendorong HK juga fokus terhadap program Pendidikan, Kesehatan dan UMKM, agar kehadiran HK juga memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung.” Katanya.

    Terakhir, Mingrum juga meminta HK untuk menjelaskan secara rinci mengapa kenaikan tol tarif tersebut harus dilakukan, serta secara komperehensif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut.

    “Sebagai Wakil Rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat lampung, saya dalam kesempatan ini agar mengevaluasi komunikasi yang dibangun kepada masyarakat dan pemerintah daerah, ini semua dalam rangka menjaga stabilitas dan dinamisasi daerah, kalau yang gini-gini pasti arahnya ke Kantor DPRD, karena ini rumah rakyat, mereka ngeluhnya kesini kemudian meminta difasilitasi aspirasinya, ya kami punya kewajiban untuk menerima dan mengakomodir itu semua, inilah perlunya kita berkomunikasi.” Ujar Mingrum.

    Sementara, Intan Zania Vice President (VP) Hutama Karya menyebutkan kenaikan tarif toll merupakan kajian yang sudah dilakukan kemudian bersama pemerintah juga sudah disetujui untuk dilaksanakan.

    “Sudah ada kajiannya kenapa harus naik dan besarannya juga ada pertimbangan, hal ini sebagai upaya peningkatan layanan dan pemeliharaan infrastruktur bagi pengguna jalan tol.” Kata Intan.

    Ia juga mengatakan bahwa kedepan HK akan melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi masukan dari lembaga DPRD Provinsi Lampung.

    “Kedepan akan diakomodir apa yang tadi disampaikan, dan segera mungkin akan di sampaikan ke manajemen untuk ditindaklanjuti.” imbuhnya.

    Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri , Vice President HK Jimmy Leonard, Kepala Cabang HK Lampung Hanung Hanindito, Team Tenaga Ahli Ketua DPRD dan Humas DPRD Lampung. (Endra/Red)

  • Resmikan Ruas Tol di Sumsel, Presiden: Bakauheni ke Palembang Kini Hanya 3,5 Jam Perjalanan

    Resmikan Ruas Tol di Sumsel, Presiden: Bakauheni ke Palembang Kini Hanya 3,5 Jam Perjalanan

    Sumatera Selatan (SL)-Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 kilometer pada Selasa, 26 Januari 2021. Peresmian tersebut menandakan bahwa ruas tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Kapalbetung (Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 111,69 kilometer tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat.

    “Alhamdulillah jalan tol Kayu Agung – Palembang sepanjang 42,5 kilometer sudah selesai, sudah rampung, dan siap digunakan pada hari ini,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian di Gerbang Tol Kramasan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

    Presiden mengatakan, jalan tol tersebut merupakan poros utama dari keseluruhan jalan tol trans-Sumatera. Ruas tol Kayu Agung – Palembang saat ini telah terhubung dengan jalan tol trans-Sumatera lainnya, yakni TPPK (Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung) yang telah diresmikan Presiden pada 15 November 2019 lalu. Dengan demikian Provinsi Lampung kini telah semakin terkoneksi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

    Hal tersebut menjadikan waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Palembang dengan jarak 373 kilometer menjadi lebih singkat secara signifikan. Biasanya jarak tersebut harus ditempuh melalui perjalanan darat dalam waktu 12 jam, kini masyarakat yang hendak menempuh jalur tersebut hanya memerlukan waktu selama 3 hingga 3,5 jam saja.

    “Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

    Selain itu, peresmian ruas tersebut juga semakin menambah daftar panjang ruas tol bagian dari trans-Sumatera dengan panjang keseluruhan mencapai 2.992 kilometer yang telah beroperasi.

    Hingga saat ini, 657 kilometer ruas jalan tol di sepanjang trans-Sumatera telah dapat digunakan, 608 kilometer dalam tahap konstruksi, 430 kilometer memasuki persiapan konstruksi, dan direncanakan pembangunan untuk 1.297 kilometer lainnya akan segera menyusul.

    “Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antarwilayah antardaerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, juga menumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif,” Presiden menjelaskan.

    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan kehadiran jalan tol itu dalam rangka memajukan wilayahnya masing-masing. Setidaknya, Presiden melihat adanya potensi besar pengembangan wilayah di lokasi-lokasi yang dilintasi jalan tol itu seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga sentra ekonomi lainnya.

    Dalam kunjungan kerja hari ini, Kepala Negara berkesempatan untuk meninjau ruas tol tersebut yang dimulai dari gerbang tol Kramasan hingga Jakabaring sepanjang sembilan kilometer dan Jembatan Ogan yang menjadi ciri khas dari ruas tol tersebut.

    Hadir dalam acara peresmian di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.