Tag: James Riady

  • Sidang Kasus Suap Ijin Meikarta, Ajudan Neneng Beberkan Pertemuan James Riady

    Sidang Kasus Suap Ijin Meikarta, Ajudan Neneng Beberkan Pertemuan James Riady

    Jakarta (SL) – Lima orang saksi dihadirkan dalam sidang suap perijinan megaproyek Meikarta yang dipimpin Hakim Ketua Tardi, Rabu, (16/01/2019). Kelima saksi tersebut antara lain Acep Eka Pradana (26) ajudan Bupati Bekasi nonaktif (Neneng Hasanah Yasin), Agus Salim (32) ajudan pribadi Bupati Bekasi, Kusnadi Indra Maulana (43) staf Analis Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Marfuah Afwan (30) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, dan mantan sekretaris pribadi (sekpri) Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah, serta Asep Efendi (39) wiraswasta.

    Kelimanya dijadikan saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitrajaya Purnama Diruang sidang lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Tipikor, Bandung,

    Ketua tim JPU KPK Yadyn menjelaskan bahwa kelima saksi yang dihadirkan itu terkait dugaan penerimaan uang yang diterima dari pihak pengembang Meikarta dan disampaikan kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

    Acep dalam keterangannya menjelaskan, sebagai ajudan dirinya mengaku melihat saat James Riady (CEO Lippo Group) menemui Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hasanah Yasin di rumahnya. “Iya saya melihat nya (James Riady.red). Tapi setelah dia masuk ke ruangan saya tidak diluar dan tidak tahu pembicaraannya.”ujar Acep.

    Ketika ketua majelis hakim menanyakan mana duluan antara pertemuan James Riady dengan Bupati atau saat pemberian uang. Acep menjawab pertemuan Bupati Neneng dengan James Riady jauh sebelum pemberian uang kepada Bupati yang akhirnya menjadi tersangka. “Pertemuan antara Ibu (Neneng) dengan James Riady dulu baru pemberian uang.” tandasnya.

    Sementara itu, kesaksian dari Staff DPMPTSP, Kusnadi, dirinya sempat menerima uang dari kepala dinas sebesar Rp 3,5 juta sebagai THR pada lebaran 2018. Dia juga sempat mengantarkan uang dari atasannya di DPMPTSP, Sukmawati, untuk EY Taufik (pejabat Bappeda) sebanyak Rp120juta. “Saya mau lebaran dikasih THR sama Kepala Dinas Rp3,5 juta. Ada uang Rp120juta dari atasan saya untuk EY Taufik, Bappeda. Baru tau kalo itu ternyata dari meikarta,” ungkapnya.

    Hakim Ketua juga mencecar Kusnadi lantaran dia membeberkan adanya ‘kas’ di DPMPTSP. “Uang kas apa, uang kas itu untuk siapa. Apakah uang Rp120juta yang dikembalikan ke KPK itu kasnya dinas satu pintu. Saya tanya, berapa banyak nilainya sekarang uang kas di dinas satu pintu,” tegas Tardi.

  • Waketum Gerindra Menilai KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan James Riady Sebagai Tersangka

    Waketum Gerindra Menilai KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan James Riady Sebagai Tersangka

    Jakarta (SL) – Waketum Gerindra Arief Poyuono menuturkan KPK tak perlu berlama-lama mencari bukti untuk menjerat James Riady sebagai tersangka kasus suap Meikarta. “Sebab, secara garis komando di Lippo Group untuk ngeluarin uang itu pastilah harus ada persetujuan dari James Riady,” kata dia, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

    Arief mengatakan segera saja KPK menetapkan James Riady sebagai tersangka. “Dan tahan segera enggak usah ewuh pakewuh,” cetusnya. Sebelumnya KPK berhasil mengungkap skandal suap Meikarta. Lembaga anti rasuah telah menetapkan 9 orang tersangka. Salah satunya Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasanah. Termasuk juga Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

    Kemudian Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati.

    Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

    Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT. KPK juga menduga, realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei dan Juni 2018. (nusantaranews)

  • Pekan Depan Bos Lippo Group Diperiksa KPK Perihal Skandal Meikarta

    Pekan Depan Bos Lippo Group Diperiksa KPK Perihal Skandal Meikarta

    Jakarta (SL) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada CEO Lippo Group James Riady, dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

    Rencananya, putra taipan Mochtar Riady itu bakal menjalani pemeriksaan pekan depan.
    “Setelah saya cek ke tim benar (surat panggilan) sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (26/10).

    Febri mengatakan James bakal diperiksa sebagai saksi untuk sembilan tersangka kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Namun, Febri belum mau mengungkap apa yang bakal dikorek dari James dalam pemeriksaan perdananya ini.  “Sebagai saksi untuk sebagai tersangka,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku pihaknya juga tengah mendalami keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.  “Terutama dilihat dari korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan, apa itu kebijakan manajemen,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (25/10).

    Kecurigaan KPK terhadap Lippo berangkat dari keterlibatan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Alex, kasus ini memperlihatkan perusahaan seolah tidak melakukan pengawasan terhadap arus pengeluaran mereka.

    Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

    Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.  Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya KPK menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

    Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group. (CNN Indonesia)

  • Meikarta, Negeri Tanpa Tirai dan Sirnanya Investor Haven Island

    Meikarta, Negeri Tanpa Tirai dan Sirnanya Investor Haven Island

    Oleh Haris Rusly Moti

    KONON katanya bambu yang tumbuh di dataran China itu jenisnya berbeda dengan bambu di tempat lain di daratan Asia. Bambu China, atau dikenal dengan nama ilmiah “bambusa multiplex”, itu terkenal kualitasnya yang terbaik di dunia. Sangat kuat, katanya tidak mudah patah.

    Konon di China, biji bambu jenis itu jika ditanam membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa tumbuh. Berbeda dengan jenis bambu yang tumbuh di daratan kita, nusantara. Benih yang ditanam sangat cepat tumbuh. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk berkembang menjadi rebung.

    Katanya, rentan waktu enam tahun lamanya untuk dapat melihat biji bambu yang ditanam itu tumbuh menjadi rebung. Biji bambu yang ditanam itu harus disiram setiap pagi sebelum matahari terbit dan sore hari sesudah matahari terbenam.

    Selama enam tahun pertama, penyiraman harus dilakukan setiap hari dengan setia. Jika tidak, maka biji bambu yang ditanam itu tidak akan pernah tumbuh, pasti mati. Selama enam tahun itu juga kita harus bersabar, karena tak akan melihat gejala dari biji yang kita tanam itu.

    Bambu yang tumbuh di China itu memang ajaib. Katanya enam tahun lamanya, bambu itu tumbuh di dalam tanah, tak menampakan gejalanya di permukaan tanah. Bambu itu memperkuat dirinya secara senyap. Pada fase-fase itu akar-akarnya bekerja, berkembang dan merayap makin dalam. Bumi dicengkeramnya sangat kuat.

    Baru pada tahun ketujuh benihnya tampak tumbuh di permukaan tanah. Ketika memasuki tahun kedelapan dan seterusnya, pertumbuhan bambu China itu tak dapat lagi dikendalikan. Bambu China itu akan terus tumbuh dan berkembang hingga puluhan meter panjangnya, seakan ingin merangkul langit.

    Banyaknya tumbuhan bambu di daratan China, hingga tak heran jika di negeri itu terkenal penggunaan bambu sebagai tirai. China kemudian dijuluki sebagai “negeri tirai bambu”. Di negeri kita, sangat populer penggunaan anyaman pelepah pohon enau sebagai tirai. Di rumah kita sering memkai tirai dari pohon enau untuk menangkal cahaya matahari.

    Negeri Tirai Bambu

    Namun, julukan “negeri tirai bambu” itu sebetulnya tidak semata menggambarkan fungsi bambu yang dipakai sebagai tirai di rumah. Julukan “tirai bambu” itu juga menggambarkan filosofi bangsa China yang sangat kuat memegang tradisi warisan leluhur.

    Persis seperti filosofi akar bambu yang kuat mencengkeram bumi, tidak akan roboh oleh tiupan angin kencang. Persis seperti filosofi bambu China yang melewati tahap penguatan akar untuk mencekeram bumi, yaitu melalui revolusi kebudayaan, sebelum tumbuh dan berkembang tinggi mencakar langit.

    Tirai bambu menggambarkan bahwa negerinya itu bukanlah negeri yang telanjang untuk dapat dilihat dari seluruh sisi nya. Bayangkan saja jika jendela kamar di rumah kita tidak ada tirainya, maka seluruh aktivitas kita, dari tidur, memakai baju, hingga lainnya dapat dilihat secara telanjang dari luar.

    Tirai bambu juga bermakna negeri itu bukanlah negeri yang terbuka, yang dapat dengan mudah dimasuki dan dipengaruhi oleh unsur lain di luar dirinya. Tirai adalah “barrier” untuk menyaring dan menangkal segala bentuk pengaruh maupun intervensi yang datang dari luar dirinya.

    Bisa dibayangkan jika sebuah rumah dibangun tanpa tembok, hanya terdiri dari atap dan lantai saja, seperti pendopo. Maka segala bentuk wabah penyakit setiap saat akan menyerang penghuninya. Bahkan di zaman pre history saja, mereka masih membutuhkan gua untuk berlindung dari segala macam pancaroba cuaca, hingga ancaman keganasan hewan predator.

    Karena itu, ketika masyarakat di banyak negara di dunia beramai-ramai menginternasionalisasi diri dengan cara hidup dalam budaya dan pengetahuan orang lain, bangsa China justru makin terdidik dan bangga untuk menjadi dirinya sendiri.

    Kini China tak semata dikenal sebagai negeri tirai bambu. China telah disulap menjadi negeri “tirai baja”, negeri “tirai beton” hingga negeri “tirai digital”. Dengan revolusi kedaulatan digital di tangannya, bahkan di era yang terbuka dan telanjang saat ini, negeri itu tak gampang diintip oleh tetangganya. Google, Twitter hingga Facebook tak diperkenankan beroperasi di negeri itu.

    Investor Haven Island

    China menikmati kelengahan Amerika sekian lama yang membiarkan perusahaan multi national nya beroperasi di luar negaranya menikmati surga pajak murah di sejumlah negara, termasuk di China. Setelah kapasitas sistem negaranya dibangun sangat kuat, akar-akar budayanya kuat mencengkeram bumi, persis seperti filosofi bambu China di atas. Tirai negeri itu kemudian sedikit disingkap dan diubah menjadi negeri surga investasi.

    Kepastian hukum, jaminan keamanan, pajak yang bersaing, hingga pekerja murah telah menjadikan negeri itu sebagai sasaran dari investor global, termasuk perusahaan MNC dari Amerika. Pertumbuhan China pernah disulap secara sekejap hingga mencapai angka dua digit.

    Kita lalu bermimpi meng-copy paste kemajuan di China itu. Kita ingin mencetak pembangunan infrastruktur itu secepat kilat, sebagaimana yang terjadi di China itu. Jalan tol, kereta cepat, MRT, hingga bendungan, dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan, tanpa menghitung kemampuan kita, hingga tak mempertimbangkan tantangan yang berpotensi menghadang di depan.

    Anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk mewujudkan secara kilat impian itu. Penerimaan APBN sudah pasti tidak akan mampu meng-cover kebutuhan sebesar itu. Jika bersandar pada penerimaan dari APBN saja, katanya dibutuhkan waktu 100 tahun lamanya baru dapat mengejar ketertinggalan infrastrukur itu.

    Kita lupa dengan filosofi yang diajarkan leluhur kita di Jawa, “alon-alon asal kelakon”, pelan-pelan asal sampai pada tujuan. Untuk apa cepat-cepatan, jika pada akhirnya “kebablasan”. Bahkan mungkin tidak sampai pada tujuan karena tertimpa musibah. Apalagi segala aktivitas pembangunan yang terburu-buru itu konon dimotivasi untuk mengeruk keuntungan semata.

    Untuk mewujudkan ambisi itu, kita lalu meniru China. Kita mengubah negeri kita menjadi “investor haven island”, negeri surga bagi para investor. Seluruh “barrier” yang menangkal segala bentuk pengaruh dan intervensi dari luar ditiadakan.

    Kita terinspirasi dengan “tax haven island”, pulau surga bagi pengemplang pajak dan perampok uang negara. Kita ingin menjadikan negeri kita ini menjadi “suaka” bagi para investor nakal. Kita menghendaki negeri kita dibuat tanpa tanpa tirai, tanpa barrier.

    Padahal di China, barrier atau tirainya sangat kuat. Bahkan di China seluruh pembangunan direncanakan, digerakan dan dikendalikan langsung oleh negara. Sedangkan di Indonesia seluruh pembangunan diduga kuat direncanaka dan digerakan oleh para taipan dan saudagar dalam negeri, swasta nasional yang bertamengkan BUMN, serta investor asing.

    Kita lalu berharapa uang gelap (back office), seperti uang kejahatan korupsi yang diparkir di luat, uang pengemplangan pajak, hingga uang yang dihasilkan dari judi, narkoba dan pelacuran, yang berputar di luar sana dapat masuk ke dalam negeri kita untuk dicuci dalam sejumlah paket investasi yang kita tawarkan, seperti projek infrastruktur, destinasi wisata hingga pembangunan properti.

    Sejumlah landasan untuk landing atau pendaratan uang-uang back office itu dipersiapkan sedemikian rupa. Diantaranya, pertama, projek reklamasi pantai di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya, seperti di pantai Benoa, Bali, dll. Kedua, pembangunan kawasan properti di Meikarta dan sejumlah tempat lainnya. Ketiga, Pembangunan kawasan ekonomi khusus seperti pulau Morotai dan lainnya. Keempat, pembangunan kawasan destinasi wisata di Toba dan sejenisnya di tempat lainnya.

    Sejumlah perangkat kebijakan atau regulasi dipersiakan untuk mewujudkan impian “investor haven island” itu. Diantara kebijakan itu adalah: Pertama, kebijakan tax amnesty, sebuah projek yang diduga untuk pengampunan terhadap kejahatan korupsi, pengemplangan pajak hingga pemutihan terhadap kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan transnasional, seperti narkoba, judi hingga pelacuran.

    Kita berharap, kebijakan tax amnesty itu ditumpangi oleh sejumlah kepentingan investor global untuk mendaratkan uangnya ke dalam berbagai skema investasi di negeri kita. Kenyataannya, mereka justru kuatir menjadi sasaran pemerasan, akibat tidak adanya kapasitas sistem negara dan lemahnya kepastian hukum di negeri kita.

    Kedua, belasan paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah, tercatat sekitar 16 paket kebijakan sudah dikeluarkan. Tujuan dari paket kebijakan itu untuk menyulap Indonesia menjadi negeri yang menjadi surga para investor.

    Diantara paket kebijakan yang meniadakan barrier itu adalah: (1), liberalisasi di sektor imigrasi yang memudahkan kuli asing untuk bekerja di negeri kita. (2), kemudahan warga negara asing untuk memiliki properti di negeri kita. (3), kebijakan bebas visa untuk 169 negara, katanya untuk tujuan wisata, walaupun kenyataannya kunjungan wisata di negeri kita malah anjlok, dll. (4), pemangkasan sejumlah izin usaha, diantaranya terkait izin tentang AMDAL.

    Hampir seluruh kebijakan yang meniadakan tirai negara kita itu nyaris tidak menggoda para investor untuk mendaratkan uang nya di sejumlah paket kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah.

    Masalahnya karena tidak dimulai dengan menata dan membangun kapasitas bernegara. Akibatnya dikuatirkan tidak terjadi kesinambungan di dalam pembangunan. Masalah yang lainnya tentu adalah tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa.

    Dengan adanya masalah hukum yang melilit Meikarta dan bos nya James Riady, dipastikan akan turut mengubur mimpi indah untuk menyulap Indonesia menjadi surga bagi para investor.

    Bisa dibayangkan orang hebat seperti James Riady dan Aguan saja tidak mampu menjamin dan melindungi projeknya dari tindakan penegak hukum. Padahal mereka selama ini dikenal sebagai shadow goverment, pemerintahan bayangan, yang mengatur regulasi hingga arah dari setiap pemerintah yang berkuasa. Sayonara Meikarta, sayonara James Riady..!!

  • Ketika James Riady Mencium Bau Kekalahan Jokowi

    Ketika James Riady Mencium Bau Kekalahan Jokowi

    Oleh: Hersubeno Arief

    Banyak yang terkejut ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah rumah dan apartemen big boss Lippo Group James Riady.

    Bahwa Lippo group beberapa kali kedapatan melakukan suap untuk melancarkan proyek dan bisnisnya, itu memang benar terjadi.

    Bahwa beberapa petinggi Lippo ditangkap karena kasus suap, itu memang sudah menjadi fakta hukum dan diketahui publik.

    Tapi ketika KPK berani mengusik, sekali lagi mengusik belum menyentuh James Riady, sungguh sebuah peristiwa hukum dan politik yang luar biasa. Keluarga besar Riady, dan tentu saja James, bukanlah “manusia biasa”.

    Beberapa orang yang mengenalnya menyebut James sebagai manusia yang tidak pernah “menyentuh tanah.” Ketika bepergian ke bebagai kota James selalu menggunakan pesawat pribadinya yang diparkir di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Dan dari Halim dia menggunakan helikopter pribadi untuk pulang kembali ke rumahnya di kawasan Lippo Karawaci, Banten. Begitu juga untuk kegiatannya di Jakarta, dia akan memilih lokasi yang ada helipadnya untuk pendaratan helikopternya.

    Kendati tidak termasuk dalam kelompok yang sering disebut sebagai pengusaha “9 Naga” (Gang of Nine), keluarga Riady tidak bisa dianggap main-main. Mereka adalah “Naga” besar, baik dari sisi bisnis, maupun pengaruhnya secara politik.

    Keluarga ini bukan pemain lokal, yang hanya jago kandang. Pengaruhnya membentang luas, bahkan pernah berhasil menembus Gedung Putih, simbol kekuasaan di negara adidaya Amerika Serikat (AS).

    Keluarga Riady adalah sahabat dekat Presiden AS Bill Clinton. Hubungan mereka telah terjalin jauh sebelumnya, sejak Clinton masih menjadi gubernur negara bagian Arkansas (1986). Mereka sering disebut sebagai Arkansas Connection.

    Pada tahun 2001 James Riady dicekal oleh pemerintah AS karena terbukti melakukan pelanggaran batas pemberian sumbangan kepada calon presiden (Clinton) dari orang asing. Lippo Group juga dijatuhi denda sebesar USD 8.6 juta, sebuah denda terbesar sepanjang sejarah pelanggaran kampanye di AS.

    Di Indonesia James juga dikenal sangat dekat dengan kekuasaan. Dia juga disebut-sebut sebagai salah satu “arranger” pengumpulan dana politik bagi kandidat capres di kalangan taipan. James diketahui sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dan juga Ketua Umum PDIP Megawati.

    Beberapa foto yang banyak beredar di medsos menunjukkan betapa sangat dekatnya James dengan Jokowi, maupun Megawati.

    Sengkarut Meikarta

    Jejak kedekatan James dengan Jokowi setidaknya terkonfirmasi pada kasus ribut-ribut seputar pembangunan Kota Meikarta. Mendagri Tjahjo Kumolo kala itu sempat menyindir Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, yang mempersoalkan perizinan Meikarta. Tjahjo menilai Deddy Mizwar menghambat investasi.

    Sementara Menko Maritim Luhut Panjaitan terjun langsung “membereskan” urusan Meikarta. Dia mencoba menerobos kebuntuan perizinan karena terbentur Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Luhut mengusulkan Meikarta menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Dengan menjadi KEK, maka Meikarta akan mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan investasi. Jalan tol dan karpet merah dibentangkan oleh pemerintah, agar pembangunan proyek terbesar dalam sejarah bisnis Lippo itu bisa berjalan tanpa hambatan apapun, dan oleh siapapun.

    Usulan Luhut mentok. Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brojonegoro menolak, dengan alasan kawasan tersebut telah berkembang menjadi metropolitan. Tidak layak menjadi KEK.

    Gagal menjadikan Meikarta sebagai KEK. Luhut kemudian mencari jalan lain. Dia mengajak sejumlah pejabat, petinggi partai, dan media untuk menghadiri topping off Meikarta.

    Luhut tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa pembangunan Meikarta tidak bermasalah. Pemerintah pusat mendukung penuh. Para konsumen pembeli yang kabarnya sudah mencapai ratusan ribu, tidak perlu khawatir.

    “Saya tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. Semua tidak ada masalah,” kata Luhut, (29/10/2017).

    Kehadiran Luhut saat itu banyak dipertanyakan. Apa kaitannya seorang Menko Maritim menghadiri dan meresmikan “penutupan atap” sebuah proyek apartemen. Kasusnya menjadi menarik, karena Deddy Mizwar menjelaskan bahwa topping off itu dilakukan pada proyek apartemen Orange County, bukan Meikarta.

    Orange County, adalah proyek lain dari Lippo yang lokasinya tidak jauh dari rencana lokasi proyek Meikarta. Untuk Meikarta saat itu belum ada pembangunannya sama sekali. Nah…

    Setelah petinggi Lippo ditangkap karena suap dan rumah James digeledah, Luhut bereaksi ringan. “Kalau kasus, KPK kan urusannya, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi, kita harus urus,” ujarnya.

    Hubungan James dan Jokowi merenggang?

    Melihat kedekatan James dengan penguasa, muncul pertanyaan menarik. Apa yang sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa KPK sampai berani merambah “tempat terlarang” itu? Bagi Jokowi yang kini tengah mengincar jabatan kepresidenan untuk yang kedua kalinya, peran orang seperti James sangat penting.

    Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bahkan sudah mengumumkan akan melakukan pengumpulan dana dari publik. Salah satunya adalah menjual program kepada para taipan.

    “Kita akan jual program Pak Jokowi, kita akan sampaikan pada beliau-beliau terutama para taipan gitu ya,” ujar Wahyu Sakti Trengono, bendahara umum TKN Jokowi-Ma’ruf.

    Diusiknya James oleh KPK pasti akan memberi signal buruk bagi para taipan lain. Tidak ada jaminan bahwa dekat dengan kekuasaan, tidak bakal digaruk oleh KPK. Sejumlah kepala daerah yang menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf juga ditangkap KPK. Salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menerima suap dari Lippo.

    Spekulasi yang berkembang kemungkinan KPK mengusik James, sebagai upaya pengalihan isu. KPK saat ini tengah dalam tekanan besar menyusul meledaknya kasus investigasi perobekan “buku merah” oleh penyidik KPK.

    Sejumlah wartawan investigasi yang tergabung dalam Indonesialeaks menyebutkan bahwa dalam buku merah tersebut terdapat sejumlah bukti suap kepada para pejabat Indonesia, termasuk Kapolri Tito Karnavian.

    Namun melihat besar dan pentingnya posisi James dalam pusaran kekuasaan dan politik Indonesia, tampaknya spekulasi tersebut kurang kuat. Kasus James terlalu besar, bila hanya untuk menutupi kasus Tito. “Ini namanya menutup bencana, dengan bencana.” Sama seperti yang dilakukan pemerintah, menalangi dana korban bencana, dengan berutang kepada Bank Dunia.

    Kalau cuma sekadar pengalihan isu, KPK cukup membuat kehebohan dengan melakukan penangkapan beberapa pejabat di daerah. Soal beginian KPK kan jagoannya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah menyebut KPK paling jago membuat drama.

    Spekulasi lain mengapa KPK sampai mengusik James, karena ada tanda-tanda dia mulai “meninggalkan” Jokowi. Jadi ini baru semacam warning, peringatan bagi James dan Lippo Group.

    Sebagai pengusaha, figur seperti James sangat tajam radar penciumannya ke mana bandul kekuasaan berayun. “Jangan sampai mereka menaruh seluruh telurnya dalam keranjang yang salah.” Prinsip utama yang mereka pegang ”money follows the winner.” Mereka akan mendukung siapa saja yang paling berpotensi menang.

    Benarkah begitu? Kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini. Aguan alias Sugianto Kusuma salah satu pengusaha yang sering disebut-sebut sebagai salah satu anggota “9 Naga” pernah diperiksa dan dicekal KPK, namun kasusnya tidak berlanjut. Apakah nasib James juga akan berakhir sama?

    Mempunyai uang, apalagi dalam jumlah besar, sama dengan memiliki kekuasaan besar. Dengan kekuasaan kita bisa membuat hukum, dan dengan hukum berada di tangan, kita bisa membangun kekuasaan. “Money equals power; power makes the law, and the law makes government”, Kim Stanley.

  • Sejumlah Aktivis Desak KPK Periksa James Riady dan Luhut

    Sejumlah Aktivis Desak KPK Periksa James Riady dan Luhut

    Jakarta (SL) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), menanggapi penggeladahan rumah bos Grup Lippo James Riady pada Kamis (18/10) kemarin.

    Penggeledahan ini dilakukan menyusul ditetapkannya sembilan pejabat Pemkab Bekasi dan seorang pegawai Grup Lippo sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

    “Jadi, ada hubungan signifikan antara rasuah tersebut dengan James Riyadi dan Luhut Binsar Pandjaitan,” demikian dikutip dari siaran pers KAKI yang diterima Aktual, Jumat (19/10).

    Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan dalam suatu kesempatan pernah menyebutkan bahwa tidak ada yang salah dalam proses perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

    KAKI menyebut, Luhut menjadi “penjamin” bagi tindak pidana korupsi izin Meikarta, yang meliputi jutaan meter tanah itu.

    “Bahwa, menurut hukum, produk hasil korupsi Meikarta tersebut harus dibatalkan dan KPK harus menggunakan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korporasi untuk mentersangkakan PT Lippo,” kata KAKI dalam rilisnya.

    “Bahwa, menurut hukum, KPK harus menyidik James Riyadi dan Luhut Binsar Pandjaitan,” demikian akhir dari keterangan tertulis KAKI.

    KAKI merupakan lembaga yang diinisiasi oleh sejumlah aktivis kawakan dan politikus. Para politikus yang tergabung dalam KAKI di antaranya adalah Djoko Edhi Abdurrahman dan Ahmad Yani.

    Sementara dari kalangan aktivis terdapat nama-nama seperti Haris Rusli Moti, Salamudin Daeng, Andrianto, Muslim Arbi, Andi Syahputra, Ahmad Bay Lubis, Kadri, Wahyono, Rizal Dharma Putra, Gde Siriana, Kudiv Diva Sing, Dadang Merdesa dan Salim Hutajulua. (Aktual.com)