Sinarlampung

Tag: Jenderal Gatot Nurmantyo

  • Gatot Nurmantyo Keberatan Fotonya Dipasang dalam Baliho Prabowo-Sandi

    Gatot Nurmantyo Keberatan Fotonya Dipasang dalam Baliho Prabowo-Sandi

    Jakarta (SL) – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo meminta fotonya diturunkan dari baliho Prabowo-Sandiaga yang dipasang di posko Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Solo, Jawa Tengah. Gatot mengatakan tidak pernah dimintai izin jika fotonya akan dipasangan dalam baliho Prabowo-Sandi. “Saya minta foto itu diturunkan,” kata Gatot dalam akun Instagramnya yang terverifikasi, @nurmantyo_gatot yang dikutip di Jakarta, Ahad (13/1).

    Gatot mengatakan tidak tahu-menahu serta tidak pernah dimintai persetujuan atau pemberitahuan baik lisan maupun verbal atas pemasangan fotonya di baliho itu.  Adapun dalam baliho yang menampilkan foto Gatot itu terdapat tulisan selamat dan sukses atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga.

    Di bawah foto Gatot terdapat foto Prabowo dan Sandiaga yang berukuran besar.  Sejauh ini, Gatot memang tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon.  Gatot konsisten dengan pernyataannya pertengahan tahun lalu, bahwa ia akan menentukan sikap politiknya di dalam bilik suara. (republika)

  • PDIP Tuding Panglima TNI Berpolitik Soal Nobar Film G30S/PKI

    PDIP Tuding Panglima TNI Berpolitik Soal Nobar Film G30S/PKI

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. PDIP memandang Gatot sedang bermain politik dengan mengeluarkan instruksi itu.

    “Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya,” ujar anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

    Menurut Effendi, Presiden Joko Widodo harus punya sikap tegas soal nobar film sejarah tentang kekejaman PKI yang dibuat pada era Orde Baru ini. Jika Jokowi merasa pemutaran film ini kurang tepat karena isinya yang masih diperdebatkan, dia meminta Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas kepada Gatot.

    “Presiden harus tegas. Kalau menurut Presiden tidak memiliki makna yang baik, ya Presiden harus memerintahkan Panglima TNI, tolong ditarik karena maknanya akan lebar, meluas,” ucap Effendi.

    Lebih lanjut Effendi mengatakan buntut instruksi Gatot menimbulkan reaksi dari beberapa partai politik. Beberapa parpol, seperti PKS dan PAN, jadi ikut-ikutan menggelar nobar film G30S/PKI.

    “Bayangkan saja sekarang parpol ikut-ikutan, mau nobar, ya akan pecah belah. Tadinya Pak Gatot menghindari bangsa terpecah-belah, eh malah terpecah-belah,” sebut dia.

    “Yang tadinya nggak ngeh (menyadari), tadinya santai-santai saja nontonfilm Pesbuker, jadi nonton film itu (G30S/PKI) yang intinya adalah menunjukkan keganasan komunis di rezim Orde Lama kemudian ditumpas Orde Baru,” imbuh Effendi.

    Dia mengatakan film itu memberi pesan kepada masyarakat Indonesia akan suasana dan kondisi bangsa yang lebih makmur pasca-tragedi PKI, tepatnya saat dipimpin rezim Presiden Soeharto. Effendi sendiri masih meragukan kebenaran muatan film itu. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan instruksi yang dikeluarkan Gatot terkait penayangan film ini.

    “Apakah memang seperti itu? Nanti dulu. Ya kalau gitu, buat apa? Kita nggak perlu ada reformasi, buktinya kita reformasi. Jauh lebih banyak korban Orde Baru daripada korban itu sendiri,” ucapnya.

    “Makanya harus clear hal-hal sensitif ini untuk kemudian jangan diangkat, kemudian didorong melalui satu surat instruksi. Saya juga menyayangkan kenapa harus dibuat instruksi,” sambung Effendi. (news.detik)

  • Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Korupsi di Tubuh TNI

    Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Korupsi di Tubuh TNI

    Jakarta (SL) – “MIMPIKU, Indonesia Bebas Korupsi. Korupsi telah menyandera kita. Korupsi terjadi hampir diseluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga pemerintah pusat. Korupsi menjadi penghalang bagi kemajuan bangsa. Korupsi di semua lini inilah yang menyebabkan angka kemiskinan & kesenjangan sosial tinggi,” tulis Jenderal Gatot Nurmantyo lewat akun twitter @Nurmantyo_Gatot pada Senin (30/7/2018).

    Kicauan itu disusul sejumlah penyesalan Jenderal Gatot Nurmantyo terkait masih merajalelanya korupsi di semua lini pemerintahan, termasuk dalam tubuh TNI. Kasus korupsi itu menyangkut pengadaan helikopter Augusta Westland (AW) 101 milik TNI Angkatan Udara (AU) ketika dirinya menjabat sebagai Panglima TNI periode 2015-2017.

    Kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengawal proses penyelidikan kasus korupsi yang ditangani Pusat Polisi Militer (POM) TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Namun setahun berselang, pasca dirinya purna tugas pada tahun 2017 yang digantikan dengan Marsekal TNI AU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, kasus pengadaan helikopter oleh TNI AU kini justru meredup. Padahal telah ditetapkan sejumlah tersangka kasus tersebut.

    “Saat saya menjadi Panglima TNI, penanganan kasus dugaan korupsi helikopter Augusta Westland (AW) 101, ditangani oleh POM TNI bekerja sama dengan KPK dan PPATK. Sudah ada tersangka, baik dari personel TNI maupun sipil,” ungkapnya.

    “Pengungkapan dugaan korupsi tersebut atas perintah langsung Presiden. Kita berdoa agar pengungkapan dan penyelesaian kasus tersebut tetap berjalan walaupun saya sudah purna tugas,” tambahnya.

    Pemberantasan korupsi berlarut-larut katanya telah menjadi budaya. Kini Indonesia harus berubah, dengan mengubah budaya harus keras, tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu.

    Koruptor ditegaskannya harus dihukum berat dan tidak boleh memiliki hak politik lagi selamanya.

    Pelajaran anti korupsi juga perlu dimasukkan kedalam kurikulum sekolah dalam bentuk pelajaran yang digali dari adat budaya bangsa, yaitu budi pekerti.

    Pemahaman korupsi diberikan sesuai tataran, agar anak sedini mungkin merasa malu jika tidak jujur.

    Selanjutnya, pemahaman soal anti korupsi diberikan dimasukkan dalam kurikulum, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah. Pelajaran kejujuran dan anti korupsi katanya harus ditanam menjadi nilai dasar kehidupan.

    Penanaman nilai-nilai tersebut diungkapkannya tidak hanya lewat pelajaran di kelas, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap anak bangga menjadi orang jujur.

    “Mimpiku Indonesia menjadi negara Adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu hanya bisa terwujud jika kita bisa memberantas korupsi bersama-sama. Lembaga penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi,” jelasnya.

    “Kita hrs menyatukan hati dan pikiran, bertekad agar kita tidak menjadi bangsa yg byk korupsi lagi! Dan jgn brpikir terbalik ‘justru bangga dan mnganggap bahwa semakin banyak terungkapnya korupsi, pemerintah merasa semakin sukses’. Ingat, korupsi itu pengakit dalam pemerintah!”, tutupnya menegaskan. (Tribunnews)