Sinarlampung

Tag: Joko widodo

  • BJ Habibie Dirawat di RSPAD karena Kelelahan

    BJ Habibie Dirawat di RSPAD karena Kelelahan

    Jakarta (SL) – Presiden ke-3 RI BJ Habibie dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak Jumat (24/8). Kondisi kesehatan Habibie menurun karena kelelahan.
    Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menjenguk Habibie pada pagi ini. Aktivitas Habibie yang padat menyebabkannya kelelahan.

    “Jadi memang terlalu kecapekan karena aktivitasnya nggak ada hentinya. Beliau tadi cerita tadi dari Pekanbaru ke Padang, Padang ke Serpong, terus nggak ada jedanya. Jadi beliau kecapekan. Tapi alhamdulillah beliau sudah baik,” ujar Jokowi setelah menjenguk Habibie di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

    Pada Maret 2018, kondisi kesehatan Habibie juga sempat menurun. Dia dirawat di salah satu rumah sakit di Muenchen, Jerman, untuk observasi. Sespri Habibie, Rubijanto, mengatakan ada kebocoran pada klep jantung yang pernah dipasang.

    Secara berangsur, kesehatan Habibie kembali pulih. Bahkan, pada Kamis (23/8), Habibie menghadiri perayaan ulang tahunnya yang ke-82. Dia semangat berpidato dan berdiri cukup lama di atas podium. Salah satu isi pidato yang disampaikan Habibie adalah tentang manusia merdeka.

    “Ada manusia yang merdeka, tapi tidak bebas. Ada manusia yang bebas, tapi tidak merdeka. Ada suatu masyarakat atau bangsa yang bebas, tapi tidak merdeka. Ada masyarakat atau bangsa yang merdeka, tapi tidak bebas,” ucap Habibie di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (23/8).

  • JK Tolak Jadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin

    JK Tolak Jadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam kampanye Pilpres 2019.

    “Namun, sikap Pak JK lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Bukannya menolak, melainkan Pak JK memilih menjadi penjaga gawang saja,” kata Juru Bicara Wapres Husain Abdullah ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (10/9).

    Jokowi menyampaikan hal tersebut saat dia menemui Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/8) siang.

    Husain mengatakan Wapres Jusuf Kalla mempunyai pertimbangan matang terkait dengan pilihannya untuk tidak terlibat dalam tim pemenangan Jokowi.

    JK lebih mempertimbangkan kepentingan umum bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok politik tertentu.

    “JK memilih tetap konsisten saja melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi dan JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres,” tambah Husain.

    Dengan tidak terlibat dalam tim pemenangan kampanye Jokowi/Ma’ruf Amin tersebut, JK dapat mengendalikan pemerintahan saat Jokowi cuti kampanye nanti sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan di pusat selama kampanye Pilpres.

    “Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan Pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau,” ujar Husain. (net)

  • Presiden Jokowi Minta Masyarakat Dilibatkan Dalam Pengawasan Dana Desa

    Presiden Jokowi Minta Masyarakat Dilibatkan Dalam Pengawasan Dana Desa

    Presiden RI Ir Joko Widodo

    Jawabarat (SL)-Presiden Joko Widodo menjamin bahwa program dana desa sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk membangun desa dan mengurangi ketimpangan masih berada pada jalur yang tepat dan dinilai tepat sasaran. Namun, dirinya juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasannya agar dana tersebut dapat lebih memajukan desa.

    “Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa. Tapi dari 74 ribu desa yang ada, bahwa ada yang ‘belok’ kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih sederhana, juga diperbaiki pengawasannya,” ujar Presiden di Lapangan Olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 17 Oktober 2017.

    Jokowi juga mengingatkan, dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengawasi jalannya pemanfaatan dana desa satu per satu. Oleh karenanya, Kepala Negara mengajak peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.

    “Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi, jalan, dan sebagainya. Tidak mungkin pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah mengikuti begitu banyaknya desa,” ucapnya.

    Adapun bagi para kepala desa, Presiden mengimbau agar masyarakat turut dilibatkan dalam hal menentukan pemanfaatan dana desa itu. Baginya, apa pun pemanfaatan dana desa tersebut diperbolehkan sepanjang itu merupakan hal-hal yang produktif yang dapat memajukan perekonomian desa.  “Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat,” Tegas Presiden. (rls/Jun)

    Sumber : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

     

     

  • Indonesia Minta Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

    Indonesia Minta Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

    Pernyataan Presiden RI Joko Widodo, soal Rohingya, di Istana Negara.

    Jakarta (SL) – Presiden RI Ir. Joko Widodo menyatakan prihatin atas aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Untuk itu, atas nama Rakyat Indonesia, Jokowi menyesalkan insiden tersebut, dan meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan itu.

    “Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional,” kata Presiden, di Istana Negara, semalam.

    Jokowi mengkau telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan.

    “Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.” katanya.

    Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer. Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State.

    Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik. “Saya juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan,” kata Jokowi

    “Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih,” katanya. (Jun/rls/setpres)