Tag: Jokowi

  • Guru Honorer Tuding Jokowi Bohong di Depan Istana Negara

    Guru Honorer Tuding Jokowi Bohong di Depan Istana Negara

    Jakarta (SL) – Massa yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menuntut Presiden Joko Widodo untuk menaikkan upah guru honorer. “Tolong Pak Jokowi kami ini guru, tolong perhatikan kami,” teriak salah satu perwakilan guru dari Bekasi, Tuti di depan Istana Negara, Jumat (14/9).

    Sekitar 150 orang massa FPHI yang kebanyakan ibu-ibu terus menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan para guru honorer itu mengatakan Presiden Jokowi membohongi mereka. “Pak Jokowi bohong. Upah kami kecil harga bahan pokok mahal, kami mau masak dan makan pakai apa pak ?” ujar Tuti.

    Dia pun mengingatkan jika upah guru honorer di Jakarta berbeda dengan di daerah. “Di daerah itu dibayar Rp 600 ribu, di Jakarta untungnya dibantu oleh Gubernur Anies lumayan dapatnya,” tambah Tuti. (rmol.co)

  • SBY: Silakan Jokowi Copot Prasasti Saya, Tapi Catatan Allah Abadi

    SBY: Silakan Jokowi Copot Prasasti Saya, Tapi Catatan Allah Abadi

    Jakarta (SL) – Presiden ke­6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi perubahan nama bandara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dituding Partai Demokrat sebagai modus Presiden Jokowi mencopot prasasti bertandatangan SBY di lokasi tersebut.

    SBY mempersilakan Jokowi mengubah nama bandara yang sempat diresmikannya pada 20 Oktober 1011 itu, dari Lombok International Airport (LIA) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

    “Apabila pencopotan prasasti Bandar Udara Internasional Lombok, yang saya tandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau (Jokowi) dan atas saran Pak Zainul Majdi (TGB), serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok, ya, saya persilakan,” kata SBY dalam keterangan resminya, Rabu (12/9/2018).

    SBY mengakui dirinya tidak akan menghalangi langkah Jokowi untuk membubuhkan tandatangan pada prasasti baru di bandara tersebut.  Namun, SBY mengingatkan jejak sejarah tidak dapat dihapus oleh Allah SWT.

    “Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus,” ujarnya.

    SBY menambahkan, untuk tidak membesar­besarkan perkara tersebut.  “Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat Semakin sejahtera,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, nama Bandara Internasional Lombok telah resmi diganti. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1421 Tahun 2018, bandara itu kemudian diganti menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

    Kemudian, pengubahan nama itu menjadi polemik setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyindir Jokowi hanya ingin menghilangkan prasasti yang dibubuhi tandatangan SBY.

    “Pak Jokowi, apakah anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertandatangan anda? Ini Video SBY meresmikan membangun dan meresmikan Bandara Lombok,” kata Andi di Twitter, Rabu (12/9/2018). (net)

  • Puluhan Ribu Mahasiswa UIR Kuasa Gedung DPRD Desak Jokowi Mundur

    Puluhan Ribu Mahasiswa UIR Kuasa Gedung DPRD Desak Jokowi Mundur

    Pekanbaru (SL) – Ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Riau menerobos ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Riau. Mereka berunjukrasa atas kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini yang tidak peduli dengan lemahnya nilai mata rupiah saat ini.

    “Turunkan Jokowi”, seru Ribuan mahasiswa tersebut.

    Sebelumnya mahasiswa berorasi beberapa di depan kantor DPRD Provinsi Riau. Ribuan mahasiswa ini memaksa masuk kedalam gedung DPRD, karena kecewa tidak ada satupun wakil rakyat yang keluar menemui mereka, karena tidak ada satupun anggota dewan yang terhormat berada di kantor DPRD Provinsi Riau.

    Pantauan dari wartawan dilangsir berazam.com, ribuan mahasiswa tengah mengadakan sidang rakyat di dalam ruang rapat paripurna yang di pimpin oleh presiden mahasiswa UIR.  Mahasiswa juga melakukan sumpah mahasiswa yang di pimpinan oleh presiden mahasiswa, dan bergantian masing masing Gubernur Fakultas berorasi. (baz/nt)

     

  • Tanggapi Fadli Zon, NasDem: Erick Tak Jadi Timses Jika Setengah Hati

    Tanggapi Fadli Zon, NasDem: Erick Tak Jadi Timses Jika Setengah Hati

    Jakarta (SL) – Waketum Gerindra Fadli Zon mengklaim Erick Thohir setengah hati menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin. Politikus NasDem Ahmad Sahroni membantah anggapan Fadli tentang Erick tersebut.

    Menurut Sahroni, Erick dengan sendirinya akan menolak permintaan menjadi ketua timses jika benar-benar setengah hati.
    “Itu kan tanggapannya Pak Fadli Zon. Tapi kan kalau setengah-setengah, dia (Erick) kan enggak mau terima,” kata Sahroni usai menghadiri acara pernikahan anak Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Sabtu (8/9).
    Sahroni mengatakan, kesuksesan Asian Games yang dikomandoi Erick, menjadi salah satu patokan Jokowi menentukan ketua timsesnya. “Yang pasti dengan meminta Erick sebagai ketua adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Sahroni.
    So far tinggal jalan, mungkin kalau ada penambahan nanti Pak Ketua Tim Sukses yang akan menambah atau mengurangi,” jelasnya.
    Fadli Zon sebelumnya mengklaim bahwa Erick tidak sepenuhnya bersedia menjadi Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf. Dia menuding ada yang memaksa Erick agar mau ikut ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
    Menurut Fadli, Erick sebenarnya ingin beristirahat selepas menjadi Ketua Penyelenggara Asian Games 2018.
    “Saya dengar dia sebenarnya tidak terlalu happy karena dia baru sejak habis (Asian Games), mungkin capai atau apa gitu. Itu yang saya dengar. Jadi agak setengah memaksa juga katanya,” kata Fadli di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
    (net)
  • Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Presidium KAHMI Kecewa Batalnya Mahfud MD Jadi Cawapres

    Jakarta (SL) – Tidak dipilihnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, menjadi pertanyaan publik, bahkan banyak yang kecewa. Pasalnya, Mahfud MD dikabarkan sudah bersiap-siap untuk deklarasi, namun Jokowi menjatuhkan pilihannya pada KH Maruf Amin sebagai cawapres.

    Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro mengaku heran dan tak percaya dengan keputusan mendadak dari gabungan partai politik pendukung Jokowi tersebut. Disaat Mahfud telah bersiap untuk mengikuti deklarasi. “Di saat Mahfud sudah siap mengikuti acara deklarasi capres-cawapres sesuai jadwal yang telah ditentukan ternyata batal,” kata Wiwik, sapaan karibnya, Jumat (10/8).

    Wiwik menilai, persoalan integritas dan kapasitas dari Mahfud tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi, mantan koordinator Presidium KAHMI itu tercatat pernah menjabat di tiga lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, Wiwik menilai, sosok seperti Mahfud MD sangat layak jika menjadi cawapres.

    “Beliau (Mahfud) memiliki semua persyaratan, kriteria dan kepantasan untuk menjadi cawapres. Selain memiliki integritas yang baik, beliau juga memiliki latar belakang akademis yang tidak diragukan, khususnya kepakarannya di bidang hukum,” terang Wiwik.

    Wiwik mengakui, pengusungan capres-cawapres memang wewenang dari partai politik. Hanya saja, Ia meminta agar parpol juga bisa menjaga harkat dan martabat seorang tokoh. “Hendaknya para pimpinan parpol pengusung capres/cawapres dapat menghormati dan menjaga harkat dan martabat tokoh yang akan dicalonkan,” tutup dia.

    Mubarok (Sekretaris MD KAHMI Tanah Bumbu) menyampaikan senada dengan koordinator MN KAHMI kami didaerah juga ikut kecewa dengan proses penetapan tersebut. “Pemimpin itu ucapannya yang dipegang bukan antraksinya dalam berpolitik. Apalagi sekaliber Prof. Mahfud dikibuli seperti itu. Awalnya kami yakin menang jika berpasangan dengan Mahfud MD tetapi setelah proses ini kami berfikir lagi untuk memilih Bapak Jokowi sebagai presiden berikutnya”.

    “Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh kepada kami dalam bersikap dan mengambil kebijakan demi kepentingan umat. Bagaimana kita mau percaya sama yang disana jika memberikan contoh seperti itu. Dari kejadian ini kami tentu juga mengambil hikmahnya, semoga ini yang terbaik buat kanda Mahfud MD diberi petunjuk jalan yang lurus yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT”, tambahnya.

    Seperti diketahui, Jokowi memutuskan menggandeng KH Maruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal, sebelumnya nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai kandidat terkuat mendampingi Jokowi. Meski demikian, Mahfud mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi dan sembilan partai koalisi tersebut.

    “Saya tidak kecewa, kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail,” kata Mahfud, saat wawancara di salah satu stasiun televisi. (net)

  • Jokowi : Konstitusi Menjamin Hak Berpolitik Mantan Napi Koruptor

    Jokowi : Konstitusi Menjamin Hak Berpolitik Mantan Napi Koruptor

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019. “Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018). Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

    Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi. “Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Jokowi. Niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg ini juga sebelumnya mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri hingga Bawaslu. Namun, KPU menegaskan akan tetap membuat aturan tersebut dan memasukkannya dalam Peraturan KPU. (kompas)