Tag: Jokowi

Jokowi Minta Polri Perbaiki Stigma Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Jakarta, (SL) – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Korps Bhayangkara tidak ada lagi yang menyalahgunakan kewenangan Polri yang begitu besar, untuk menindas masyarakat yang lemah.

“Ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno, sabtu 1 Juli 2023.

Jokowi menjelaskan seluruh program Pemerintah membutuhkan peran serta dan dukungan dari Korps Bhayangkara. Kendati demikian, Jokowi meminta agar Polri untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuatan yang besar itu untuk menindas masyarakat yang lemah.

Jokowi meminta agar Polri tidak mengabaikan hal dasar yang harus dilakukan yakni melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. “Polri harus mampu beri kepastian perlindungan, harus mampu kepastian hukum, kepastian usaha bagi masyarakat dan pengusaha,” ujarnya.

Jokowi mengibaratkan institusi Polri sebagai sapu lidi. Oleh karenanya, kata dia, seluruh anggota Polri harus bersih dan tidak melanggar aturan.

Jokowi juga memerintahkan agar tidak ada lagi blok atau kultur yang mengutamakan patron tertentu yang diikuti oleh jajaran internal kepolisian.

Jokowi juga meminta agar Polri dapat menjaga kualitas Sumber Daya Manusia sejak dari proses rekrutmen. Presiden juga memerintahkan agar sistem promosi di internal Polri untuk dapat diperbaiki. “Sistem promosi harus diperbaiki, sistem pengawasan harus diperketat, sistem pendisiplinan harus diperkuat,” katanya. (Red)

1 Juli 2023
Polri Ibarat Sapu Lidi, Satu Kesatuan dan Jangan Lagi Ada Patron

Jakarta, (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengibaratkan institusi Polri sebagai sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, lurus, dengan ikatan yang kuat semangat kesatuan dan sinergitas.

“Institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat yang diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas,” kata Jokowi dalam sambutannya pada upacara Hari Bhayangkara ke-77 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Juli 2023.

Jokowi mengibaratkan sapu lidi yang harus bersatu dan bersinergi. Sinergitas yang kuat diharapkan tidak membuat blok-blok di dalam institusi Polri.

Jokowi juga berpesan supaya tidak ada ‘patron’ di dalam institusi Polri. “Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan,” ujarnya.

Jokowi meminta Polri menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri sejak rekrutmen. Sistem promosi di lingkungan Polri juga diminta diperbaiki.

“Sistem promosi harus diperbaiki, sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat,” katanya.

Tantangan Polri Semakin Berat

Jokowi juga mengatakan tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Dia meminta masalah dan tantangan Polri ke depan harus dikawal ketat dan serius.

“Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah kamtibmas harus dikawal ketat, penanganan isu-isu harus dikawal cepat, program prioritas nasional dan pembangunan IKN harus dikawal secara serius,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta pelayanan Polri harus ditingkatkan. Tak lupa, Jokowi juga memberi arahan terkait kejahatan yang perlu diantisipasi karena teknologi semakin canggih. “Kualitas pelayanan harus ditingkatkan, kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi,” ucapnya.

Jokowi hadir sebagai inspektur upacara pada Hari Bhayangkara ke-77 di GBK. Sejumlah pejabat negara hadir dalam peringatan Hari Bhayangkara ini. (Red)

1 Juli 2023
Jokowi Pastikan Pemerintah Komitmen Tak Surut Berantas Korupsi

Jakarta (SL)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta. Selasa, 7 Februari 2023.

Presiden melanjutkan, dalam penindakan pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” kata Jokowi dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Presiden Biro Pers, Media, dan Informasi.

Oleh karena itu, Jokowi kembali mengingatkan segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. “Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

Dia mengatakan, dalam konteks hubungan antarnegara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan.

“Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St. Burhanuddin, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Red)

10 Februari 2023
Jokowi Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Berantas Tambang dan Eksport Ilegal

Jakarta (SL)-Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran TNI-Polri untuk menindak tegas pertambangan dan ekspor ilegal karena dapat mengganggu hilirisasi dan industrialisasi serta dapat mengurangi perekonomian di tanah air.

“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, proses hilirisasi, proses industrialisasi jadi terganggu. Tugas TNI-Polri ada disitu, kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri,” ujar Presiden RI, saat memberikan arahan saat rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

Dihadapan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Presiden juga memberikan peringatkan kepada Kepada Kapolda Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan, menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan.

“Agar Kapolda Riau, Kapolda Sumut dan Kapolda seluruh Kalimantan diperingati untuk berhati hati. Jika Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutlah) yang bertanggung jawab salah satunya Kapolda yang berhati hati Kapolda Riau, Kapolda Kalimantan dan Kapolda Sumut,” kata Presiden.

“Hati-hati Ini bukan Februari, saya ulang lagi saya sampaikan 7 tahun lalu, soal kebakaran hutan, hati hati buat Kapolda Riau, Kapolda Sumut dan Kapolda Kalimantan. Hati hati perlakuan tujuh tahun lalu masih berlaku,” lanjut Presiden Jokowi. (Red)

10 Februari 2023
HPN 2023, Jokowi Sebut Dunia Pers Kini Tidak Sedang Baik-baik Saja

Medan (SL)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kondisi terkini pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di GSG Pemda Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Medan. Kamis, 9 Februari 2023.

Menurut Jokowi, persoalan pers saat ini bukan lagi soal kebebasan dalam membuat sebuah berita. “Sekarang saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Kurang apa lagi bebasnya sekarang. Masalah utama menurut saya adalah pemberitaan yang bertanggung jawab,” Kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi pers nasional kepada bangsa dan negara. “Terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi,” ucapnya.

Jokowi menceritakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers, sejak menjadi Wali kota, Gubernur, hingga menjadi presiden.

“Saya ke sana ke mari runtang-runtung saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden,” kata Presiden falam HPN 2023 mengusung tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat” itu.

Presiden didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Tim/Red)

10 Februari 2023
Jokowi Mendadak Dikecam Lantaran Masuk Gereja saat Misa

Jakarta (SL)-Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sebuah Gereja saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Kudus kemarin mendadak dikecam Aktivis Papua Natalius Pigai. Dia menganggap kedatangan Presiden Jokowi di momen tersebut tidak etis.

“Sebagai orang Katolik saya mengecam Presiden Jokowi,” tulis Natalius Pigai pada akun twitter @NataliusPigai2 sembari memposting sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang memperlihatkan kedatangan Presiden Jokowi masuk ke dalam gereja, Selasa, 27 Desember 2022.

Tampak dalam cuplikan video yang diunggah Pigai, Presiden Jokowi datang berjalan menuju ke arah Altar Gereja yang di situ telah ada Pastur. Di kesempatan ini, Jokowi di sambut tepuk tangan Jemaat yang hadir.

Terkait hal itu, Pigai menganggap sikap jokowi tidak elok sebagai seorang muslim apalagi sampai memasuki gereja di saat Misa terkecuali di halaman gereja.

“Datang perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Maha Kudus. Bagaimanapun Jokowi orang Islam tidak elok masuk Gereja saat Misa kecuali di halaman Gereja, Anda bukan Tuhan Allah. Ini Rumah Allah Yang Kudus,” tegasnya.

Terkait kecaman Pigai tersebut, salah satu pengguna juga turut menanggapi di kolom komentar yang menegaskan jika Jokowi masuk ke dalam gereja setelah rangkaian Misa usai dilaksanakan.

“Kalo lu beneran Katolik, pasti tau, kalo masih misa ga mungkin Pastor-nya ga pake Kasula & Stola. Lu liat kan semua Pastor cuma pake jubah? Artinya perayaan udah selesai, & Presiden juga tau diri, nunggu 15 menit sampai perayaan selesai,” tulis pengguna @KaptenKikuk.

Terhadap unggahan Natalius Pigai yang mengecam Presiden Jokowi datang saat Misa itu, mendapat beragam komentar dan menjadi prokontra dari pengguna twitter lainnya. (Red)

27 Desember 2022
Jokowi Lantik Mardiono Jadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Jakarta (SL)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono di Istana Negara Jakarta, Rabu 23 November 2022.

Pengangkatan Jabatan non struktural tersebut
berlandaskan pada Keppres Nomor 48/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden, Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menjalani prosesi sumpah jabatan yang dipandu Presiden Jokowi langsung. Kemudian diakhiri pemberian ucapan selamat oleh Presiden disusul para tamu undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Mardiono mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, ia akan berusaha menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik agar mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan.

“Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs kedua yaitu ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pada pelantikan Mardiono tersebut, tampak hadir Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua MA Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. (Red)

24 November 2022
Presiden dan Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kabupaten Puncak Jaya Papua

Papua (SL)-Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Papua mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin segera menuntaskan kasus dugaan penyelewenangan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang merugikan negara Rp160.587.294.800.

Desakan itu disampaikan Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya saat menggelar demo damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Jumat siang 26 Februari 2021 di Mulia.

“Demi Keadilan, kami 125 Kepala Kampung memohon Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindaklanjuti laporan pengaduan Tanggal 27 Maret 2020 tentang penyalahgunaan dana desa tahun 2019 oleh Bupati Puncak Jaya,”tulis warga dalam posternya.

Secara khusus, Perwakilan 125 Kepala Kampung juga menuntut Kepala Kejaksaan Papua (Kejati) Provinsi Papua untuk serius menangani kasus tersebut. Sudah setahun laporan dugaan penyewengan dana ini disampaikan ke Kejaksaan Papua, namun hingga kini kasus belum juga tuntas.

“Kami 125 Kepala Kampung yang sah berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung ) No.357.K/TUN/2019 menuntut Kejati Papua segera gelar perkara penylewengan penggunaan dana desa tahun 2019 Puncak Jaya,”ungkap Mikael Wanena, koordinator demo.

Dia mengatakan kasus tersebut segera harus dituntaskan sehingga proses pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan baik. “Masyarakat Puncak Jaya mendukung penuh Kejaksaan Papua mengungkap kasus Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya,”tulis masyarakat dalam poster mereka.

Seperti diketahui kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua dan ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI).

Indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Dandes di kabupaten tersebut mencapai Rp160.587.294.800. Dengan rincian antara lain Dana Desa 125 Kampung Rp115.012.419.000, Alokasi Dana Desa (ADD) 125 Kampung Rp33.731.750.800, dan Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Papua untuk 125 kampung Rp11.843.125.000.

Dugaan korupsi Dandes Kabupaten Puncak Jaya bermula dari keputusan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menggantikan 125 kepala kampung. Pergantian itu kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Puncak Jaya. Dalam putusan MA Agung Nomor : 367 K/TUN/2019, 26 September 2019 dan Nomor : 412 K/TUN/2019, 24 Oktober 2019; menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018.

Bupati juga diperintahkan Mahkamah Agung untuk merehabilitasi harkat dan martabat, nama baik dan kedudukan 125 kepala kampung yang diganti secara sepihak oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda.

28 Februari 2021
Presiden Jokowi Sampaikan Alasan Awak Media Diberi Vaksin Covid-19

Jakarta (SL)– Presiden RI Joko Widodo hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 5.512 insan pers di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari pertama, Kamis 25 Februari 2021.
Dari jumlah penerima vaksin tersebut, 512 di antaranya adalah peserta yang mendaftar saat Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa insan pers mendapat prioritas dalam vaksinasi Covid-19. “Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat HPN bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pagi ini dimulai untuk 5.512 awak media yang prosesnya tadi saya lihat berjalan lancar dan baik,” kata Joko Widodo yang terkenal dengan panggilan.

Vaksinasi tersebut diharapkan oleh Jokowi bisa melindungi awak media di lapangan. “Wartawan sering berinteraksi dengan publik, dengan nara sumber,” kata demikian Jokowi memberi alasan.

Jokowi berharap proses vaksinasi massal bagi insan pers yang berlangung hingga 27 Februari 2021 di Jakarta ini bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, sehingga seluruh awak media, segera mendapat vaksin.

Presiden melihat insan pers sebagai salah satu yang melakukan pelayanan publik. Karena itu dimasukkan dalam program vaksinasi tahap kedua yang digulirkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan hari pertama vaksinasi selain dihadiri presiden, tampak hadir mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Informasi dan Informatika RI Johnny G.Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 Atal S. Depari.

Mohammad Nuh kepada wartawan mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh.

Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas.

PWI Apresiasi Pemerintah

Penanggung Jawab HPN 2021/Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari, Selasa (23/2) secara terpisah mengatakan, pihaknya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang memberi perhatian kepada insan pers dalam pemberian vaksin Covid-19.

“Kami juga senang, pemerintah telah mengapresiasi insan pers yang melakukan tugas jurnalistik di tengah pandemi Covid-19. Risiko tertular Covid-19 bagi wartawan juga tinggi. Karena itu pada kesempatan puncak acara Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu di Istana Negara kami meminta Bapak Presiden menambah 5.000 insan pers untuk divaksin,” kata Atal.

Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya juga mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan lebih awal kepada pekerja media untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Dalam pelaksanaan vaksinasi hari pertama berlangsung lancar dan tertib. Semua peserta dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan.

Para peserta dilayani sesuai alur yang ditetapkan. Untuk registrasi disiapkan 20 meja, screening 25 meja, vaksinasi 25 meja, dan pelaporan 10 meja. Para penerima vaksin dipanggil secara bergelombang sesuai tempat mereka mendaftar, yakni di 10 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.

Ke-10 konstituen Dewan Pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

25 Februari 2021
Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot Wisata dan Majukan Perekonomian Warga

Kalimantan Selatan (SL)-Saat meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat berdialog dengan salah seorang warga setempat yang dahulu tinggal di sekitar wilayah yang kini telah menjadi bendungan tersebut.

Atal Amos salah warga yang memperoleh ganti untung dan dilakukan relokasi ke lokasi yang tidak jauh dari Bendungan Tapin tersebut mengatakan, bahwa dari biaya ganti untung yang diperoleh, ia bersama warga setempat lainnya memperoleh lahan dan membangun rumah baru dengan kualitas yang lebih baik.

“Sekarang sudah bangun rumah di bagian hilir dekat bendungan juga. Sekarang lumayan lebih bagus, nanti Bapak bisa lihat di sekitar pinggir jalan sana,” tuturnya saat berdialog dengan Presiden.

Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bendungan tersebut. Sebab, kehadiran Bendungan Tapin diharapkan secara bertahap dapat mengubah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar area bendungan.

Bendungan Tapin, selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah pertanian, juga berpotensi untuk menjadi area wisata. Potensi tersebut hendak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi mereka.

“Dengan adanya bendungan ini kami berharap agar masyarakat di sini tidak hanya sebagai penonton, tapi kami ingin masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata di tempat ini karena nantinya akan terbuka usaha untuk masyarakat,” tuturnya.

Mendengar penuturan warga dan dengan melihat langsung kondisi alam di sekitar area Bendungan Tapin, Kepala Negara tampak sependapat dan menyetujui harapan yang sekaligus menjadi usulan warga setempat tersebut.

“Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar waduk ini, Bapak memang betul (memiliki potensi wisata). Ini juga bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin tetapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, saya setuju,” ucap Presiden.

18 Februari 2021