Sinarlampung

Tag: Jokowi

  • Rapor Merah Neraca Perdagangan Era Jokowi Terburuk Sejak RI Merdeka

    Rapor Merah Neraca Perdagangan Era Jokowi Terburuk Sejak RI Merdeka

    Jakarta (SL) – Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit tajam sepanjang 2018. Pada periode Januari-November 2018, defisit perdagangan tercatat sebesar USD 7,51 miliar. Ekonom Senior Faisal Basri menilai kinerja Neraca Perdagangan 2018 sebagai yang terburuk sejak Indonesia merdeka. “Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” tweet Faisal di akun Twitter-nya, seperti dikutip Kamis (10/1).

    Penasaran dengan pernyataan Faisal, media mencoba menggali data neraca perdagangan dari periode 1945-2018. Data dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).catat, terdapat 6 kali defisit selama 73 tahun. Defisit perdagangan terjadi pada tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Bila dilihat, defisit perdagangan tahun 2018 yang paling parah.

    Perbedaan hitungan soal berapa kali neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, antara hitungan Faisal Basri dengan telaah kumparan, karena memang ada ketidaklengkapan data. Pada rentang 1945 hingga 1973, data neraca perdagangan tidak dipublikasikan setiap tahun.

    Media memperoleh data neraca perdagangan pada tahun 1945, 1955, 1965, 1968, 1973. Data normal yang dipublikasikan setiap tahun baru diperoleh mulai 1975. Dari empat kali defisit neraca perdagangan dalam satu dekade terakhir, di pemerintahan Jokowi baru terjadi sekali ini, pada 2018 (Data Januari-November), dengan angka defisit terburuk. Pemerintah tak menampik maupun membenarkan terkait defisit Neraca Perdagangan Indonesia selama tahun lalu merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun yang lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tak seharusnya hal tersebut dibesar-besarkan. Masyarakat juga perlu melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun lalu yang diprediksi masih lebih baik dibandingkan 2014. Neraca perdagangan merupakan salah satu komponen perhitungan CAD. “Memang sudah keluar (datanya)? Coba lihat tahun 2015, 2014. (Tahun) 2014 kamu tahu berapa defisit transaksi berjalan? Jangan digede-gedein,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1).

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut defisit perdagangan di 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya impor barang modal. Enggar menilai impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik tak perlu dikhawatirkan karena hal tersebut digunakan untuk hal produktif. “Kita sebenarnya defisit atau meningkatnya impor akibat barang modal. Itu positif, harus disikapi positif jangan hanya melihat ekspor dikurangi impornya saja, tetapi juga dilihat investasi yang kemudian baru dinikmati nanti dalam beberapa tahun ke depan. Ini yang kita sikapi,” ungkap Enggar.

    Merujuk data BPS, impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik memang naik 22,02 persen yakni dari USD 7,139 miliar pada periode Januari-November 2017 menjadi USD 9,125 miliar pada periode sama di 2018.

    Sri Mulyani di konpers barang ekspor dan impor (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai naiknya defisit perdagangan pada periode Januari-November 2018 juga dipengaruhi oleh dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. “Karena political judgment atau pun karena adanya trade war dengan AS kita juga harus melihat berbagai komoditas yang pasarnya sensitif terhadap isu-isu nonekonomi jadi penghambat dari ekspor kita,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12).

    Indef: Defisit 2018 Dipicu Naiknya Impor Migas dan Baja

    Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai buruknya kinerja Neraca Perdagangan Indonesia karena beberapa faktor.

    Pertama, Bhima menyebut impor BBM naik signifikan karena harga minyak dunia sempat menyentuh level tertingginya di USD 70-80 per barel dari bulan April hingga pertengahan November 2018. Harga tersebut dinilai tertinggi sejak harga minyak dunia mulai terpukul pada tahun 2014. Harga minyak dunia seperti Brent di 2018 mulai turun hingga berada di kisaran USD 50-55 per barel. Impor migas tercatat naik 28,87 persen year-on-year (yoy). “Seiring harga minyak tahun 2018 sempat sentuh USD 75 per barel tertinggi sejak 2014. Defisit migas juga disebabkan produksi minyak dalam negeri selalu meleset dari target lifting,” kata Bhima.

    Pemerintah dan BUMN juga berkontribusi besar atas naiknya laju impor bahan baku dan barang modal pada proyek infrastruktur. Laju impor juga didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Akibat Permendag 22, impor besi dan baja melonjak tajam sebesar 27,81 persen pada periode Januari-November 2018.

    Bongkar muat baja (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

    “Pengawasan impor besi baja jadi post border relatif longgar. Impor besi baja di data BPS Januari-November naik 27,81 persen yoy. Nilainya tembus USD 9,125 miliar. Baja China juga gunakan permainan dumping sehingga harganya relatif murah di pasar Indonesia,” sebutnya.

    Lanjut Bhima, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang merupakan ekspor unggulan Indonesia terpukul sepanjang 2018. Selain proteksi dari pasar AS, Eropa, dan India, produk CPO Indonesia mengalami dampak penurunan harga. Proteksi dan penurunan harga memicu nilai ekspor sawit (nonmigas) menurun sekitar 10,82 persen. “Padahal CPO kontribusinya cukup besar terhadap total ekspor nonmigas. Harga CPO ambruk kinerja ekspor loyo. Di semester kedua efek perang dagang mulai berimbas ke ekspor komoditas lain karena China kurangi permintaan bahan baku,” jelasnya. (kumparan)

  • Lima Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat Perkara Korupsi

    Lima Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat Perkara Korupsi

    Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar bersama beberapa pihak memangkas sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk kepentingan pribadi Irvan. Berasal dari Partai Nasdem, kepala daerah ini pendukung pasangan inkumben Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Irvan bukan Kepala Daerah pendukung Jokowi pertama yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Berikut daftar Kepalada Daerah pendukung Jokowi yang terjerat kasus korupsi.

    1. Bupati Malang Rendra Kresna

    Rendra dijadikan tersangka pada Selasa 9 Oktober 2018, setelah sehari sebelumnya KPK menggeledah kantor Rendra secara paksa. Rendra diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Kasus ini ditangani KPK sejak satu tahun lalu.

    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G Plate mengatakan Rendra mengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur. “Satu jam setelah penggeledahan itu Rendra mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP NasDem sebagai Ketua DPW,” kata Johny kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018.

    1. Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin

    Neneng jadi tersangka suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018. Neneng dan empat pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi disangka menerima imbalan komitmen Rp 13 miliar untuk pengurusan izin proyek.

    Menurut KPK janji imbalan itu diberikan oleh Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menduga jumlah imbalan yang sudah diberikan berjumlah Rp 7 miliar. Uang diduga diberikan untuk memuluskan sejumlah izin dalam proyek Meikarta fase pertama.

    Neneng dinonaktifkan dari Partai Golkar dan dipecat dari tim sukses Jokowi – Ma’ruf. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Ace Hasan Shadzily, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan posisi Neneng Hasanah di tim kampanye daerah. “Yang bersangkutan juga akan diberhentikan dalam Tim Pemenangan,” ujar Ace kepada Tempo pada Selasa, 16 Oktober 2018.

    1. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu

    Remigo Yolanda Berutu tersangka penerima suap Rp 550 juta sehubungan dengan proyek infrastruktur sejak 18 November. KPK menyangka uang itu untuk kepentingan pribadi Remigo.

    Remigo disangka menginstruksikan para Kepala Dinas untuk “mengamankan” semua pengadaan proyek. Remiggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang ditugasi mengumpulkan dana.

    Menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade, Remigo adalah kader Partai Demokrat yang mengalihkan dukungan pada Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat diketahui telah memecat Remigo dari partai. “Segala jabatan partai yang melekat padanya telah dicabut,”kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Huahaean.

    1. Wali Kota Pasuruan Setiyono

    Pada 5 Oktober KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan. Kader Golkar ini disangka menerima duit Rp 135 juta dari perwakilan CV. M, Muhamad Baqir, penggarap proyek itu.

    1. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

    KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur. Irvan dan sejumlah pihak disangka meminta, menerima, dan memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Dari jumlah itu, jatah Irvan 7 persen.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, yakin kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) akan segera mengundurkan diri dari partai. “Yang bersangkutan pasti langsung mundur, karena itu kebijakan Garda Pemuda NasDem,” ujar Irma saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Desember 2018. (tempo)

  • Bertemu Jokowi, GP Ansor Laporkan Kelompok Radikal yang Terkonsolidasi Jelang Pilpres

    Bertemu Jokowi, GP Ansor Laporkan Kelompok Radikal yang Terkonsolidasi Jelang Pilpres

    Jakarta (SL) – Jumat pagi (11/1/2019), bertempat di Istana Negara, Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bersama pimpinan wilayah se-Indonesia dipimpin oleh Ketua Umumnya Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Seusai pertemuan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan mengemukakan, pertemuan itu membahas perkembangan, situasi negara yang terjadi belakangan ini karena efek dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk laporan dari 34 pimpinan wilayah GP Ansor di tanah air mengenai situasi yang terjadi di darahnya masing-masing. “Yang ke satu terkait dengan perubahan politik situasi politik, yang kedua terkait dengan kelompok radikal. Jadi kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi Pilpres ini,” jelas Yaqut seperti dikutip dari setkab.go.id.

    Menurut Ketua Umum GP Ansor itu, ada banyak wilayah kalau mau disebut, di luar Pulau Jawa, di Jawa Barat ada, banyak ditemukan, di mana kelompok-kelompok radikal kini terkonsolidasi menjelang Pilpres itu. Ia menyebutkan, mereka bukan merusak Pemilu, tetapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan Pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Adapun agenda dimaksud adalah mendirikan negara Islam-lah, Khilafah Islamiyah atau minimal mereka mendirikan NKRI bersyariat.

    Untuk itu, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, solusinya adalah NKRI harus tegak berdiri, harus utuh.

    Jaga Keberagaman 

    Mengenai arahan Presiden Jokowi, Yaqut Cholil mengemukakan, Kepala Negara mengingatkan tentu kita harus menjaga bahwa keberagaman itu adalah Sunnatullah, hal yang tidak bisa ditolak. “Jadi keberagaman itu Sunnatullah, keniscayaan. Jadi kita tidak boleh memperjuangkan kemauan kita sendiri, tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yaqut mengutip Presiden Jokowi.

    Yaqut menegaskan, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu negara, pemerintah, Presiden dalam hal melawan kelompok-kelompok radikal itu. Sementara mengenai sikap politik GP Ansor, Yaqut menegaskan, secara institusi tidak boleh berpolitik, karena terikat dengan khittah Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926. yang tidak membolehkan NU dan segala badan otonomnya berpolitik secara praktis termasuk dalam kontestasi Pilpres. “Tetapi sebagai individu kita bebas, kita merdeka. Dan kita bersepakat dan saya bersama seluruh ketua Ansor bersepakat akan mendukung calon yang terbaik. Kita akan bergerak bersama dalam mendukung calon yang terbaik,” tegas Yaqut.

    Saat menerima pengurus GP Ansor itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

  • Presiden Perintahkan Pemrov Lampung Relokasi Korban Tsunami

    Presiden Perintahkan Pemrov Lampung Relokasi Korban Tsunami

    Bandarlampung (SL) – Para korban bencana tsunami Selat Sunda yang berada di Lampung rencananya akan direlokasi oleh Pemerintah. Hal itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. “Kalau untuk yang di Lampung sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kita mau relokasi,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Ambon, Maluku, Rabu (9/1/2019) malam.

    Menurutnya, saat itu pemerintah daerah setempat telah menyiapkan wilayah seluas sekitar enam hektare yang akan diperuntukkan bagi relokasi korban tsunami Selat Sunda. Pemerintah melalui Kementerian PUPR berencana akan membangun rumah khusus (rusus) bagi para korban tsunami Selat Sunda yakni rumah bertipe 36. “Untuk perhitungannya, Pak Bupati lagi mendata jumlah rumahnya. Kami akan bangun rusus tipe 36,” jelas Basuki.

    Kementerian PUPR membangun rusus untuk warga yang rumahnya rusak karena terdampak tsunami di Selat Sunda. “Kalau untuk rumah, akan kita bantu bangun tapi mungkin tidak di situ, harus direlokasi. Karena itu cuma lima meter dari pantai yang hancur itu, betul-betul di bibir pantai. Jadi bahaya, apalagi yang persis menghadap Krakatau,” terangnya.

    Saat ini, lanjutnya, pemerintah masih menunggu lokasi yang aman untuk pembangunan rusus tersebut. Sementara, mengenai dana pembangunan, semuanya berasal dari APBN. “Pemda sekarang sudah menyiapkan enam hektare, yang jalannya sedang kita disosialisasi kepada masyarakat untuk bisa direlokasi ke sana. Saya tinggal menunggu itu langsung kita bangun,” tambah dia.

    Pemerintah Lampung sendiri diketahui akan membangun sekitar 600 rumah siap huni bagi masyarakat yang rumahnya hancur diterjang gelombang tsunami. “Kami akan bangun rumah siap huni, bukan rumah sementara, untuk warga yang tempat tinggalnya hancur akibat tsunami,” ujar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. (tirto)

  • PC IMM Tolak Kedatangan Jokowi ke Lampura

    PC IMM Tolak Kedatangan Jokowi ke Lampura

    Lampung Utara (SL) – Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dikabarkan akan mengunjungi Kabupaten Lampung Utara, awal Januari 2019 mendatang, sontak mendapat penolakan tegas dari Pengurus Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Lampung Utara.

    Penolakan atas kabar kunjungan Presiden RI 1 dituangkan dalam spanduk yang bertuliskan “PC IMM Lampura Menolak Kedatangan RI 1 di Ragem Tunas Lampung #Lampung Utara” dengan cat berwarna merah. Spanduk sepanjang tiga meter yang membentang di pagar depan dan tepat berada di bawah plang nama Sekretariat PC. IMM Kabupaten Lampung Utara, dengan tulisan berwarna merah ini terpasang sejak Minggu tadi malam, (23/12).

    Dikatakan Ketua Umum PC IMM Kab. Lampura, Jefri Ramdhani, seluruh jajaran anggota dan fungsionaris PC IMM Lampura menolak kedatangan Presiden yang akan mengunjungi kabupaten setempat.

    Dirinya menegaskan, kabar akan adanya kunjungan Presiden RI ke Kabupaten Lampung Utara mendapat penolakan tegas dari seluruh kader, anggota dan pengurus PC IMM. Dengan alasan, PC IMM Lampura beranggapan, hingga saat ini, pemerintah masih saja disibukkan dengan agenda ceremonial ketimbang melakukan kinerja-kinerja yang diprioritaskan untuk rakyat kecil.

    “Pak Jokowi sebaiknya jangan terlalu banyak kegiatan seremonial lah seperti meresmikan ini atau meresmikan itu. Rakyat hari ini makin menderita, kok. Dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik, pengurangan subsidi BBM, harga pertanian yang tidak stabil, bahkan roda perekonomian semakin terpuruk. Masuknya ribuan warga aseng ke negeri ini berbanding terbalik dengan kebiadaban Pemerintah China terhadap Muslim Uyghur. Mungkin hal-hal seperti ini belum terdengar oleh Pak Jokowi,” kata Jefri Ramdhani, saat dikonfirmasi, Senin, (24/12), di sekretariat PC. IMM Kab. Lampura.

    Hal senada disampaikan Sekretaris Umum PC IMM Lampura, Dedy Ariyanto, pada prinsipnya, PC IMM Lampura menilai agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Bumi Ragem Tunas Lampung dirasa belum tepat dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan yang lebih penting untuk kemaslahatan warga Indonesia yang belum dituntaskan. “Kami sebenarnya bukan menolak kedatangan Presiden di Lampung Utara. Hanya saja, waktunya yang belum tepat. Karena, banyak persoalan krusial dan bersifat mendesak yang lebih penting demi kemaslahatan mayarakat Indonesia secara menyeluruh yang belum dituntaskan,” tegas Dedy Ariyanto.

    Jika segala persoalan yang ada sudah dituntaskan, beber Dedy, maka PC. IMM Lampura akan menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan tangan terbuka. “Kami juga meyakini, kedatangan Presiden Jokowi akan mendatangkan kemanfaatan bagi kabupaten tercinta ini,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada Jumat, (21/12), puluhan aktivis yang bernaung dalam wadah PC IMM Lampura menggelar Aksi Solidaritas untuk Muslim Uyghur di Tugu Payan Mas dan Kantor DPRD setempat. Dalam kesempatan itu, PC IMM Lampura juga meminta Presiden RI, Joko Widodo, untuk segera menyatakan sikapnya terhadap kebiadaban yang dilakukan Pemerintah China kepada muslim Uyghur. (ardi)

  • Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Divestasi Freeport: Tegakkan Kedaulatan NKRI !

    Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Divestasi Freeport: Tegakkan Kedaulatan NKRI !

    Sinarlampung.com – Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas rencana divestasi Freeport di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan pada 29 November 2018 telah menginstruksikan agar proses  divestasi dapat segera dituntaskan. Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, PT Inalum memastikan bahwa seluruh rangkaian proses divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) akan tuntas pekan ini (16-21 Desember 2018).

    Head of Corporate Communications and Government Relation PT Inalum Rendi Witular mengatakan bahwa tuntasnya negosiasi akan memberi kepastian atas perubahan status operasi PTFI dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), komitmen pembangunan smelter dalam waktu 5 tahun ke depan, jaminan fiskal dan regulasi, serta perpanjangan operasi 2×10 tahun hingga 2041.

    Padahal, untuk menguasai sekitar 42% saham PTFI tersebut, Negara Indonesia (melalui PT Inalum) harus membayar US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 60 triliun (kurs US$/Rp=14.600). Tentu saja harga ini sangat mahal mengingat usia KK PTFI hanya tersisa sekitar 2-3 tahun menuju 2021 saat kontrak berakhir. Dalam hal ini, karena wewenang memperpanjang atau mengakhiri kontrak ada di tangan pemerintah, maka sangat absurd jika perhitungan harga saham PTFI didasarkan pada kontrak yang berakhir pada 2041.

    Berdasarkan temuan BPK RI yang dirilis tahun 2017 atas audit lingkungan periode 1988- 1990 dan 2015-2016 terkait UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba, maka ditemukan pelanggaran berat yang dilakukan PTFI sebagai berikut :

    – Menggunakan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional seluas minimal 4.535, 93 hektar tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini melanggar UU Kehutanan No.41/1999 Jo UU No.19/2004;

    – Melaksanakan kegiatan operasional pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan memperpanjang tanggul barat dan timur tanpa Izin Lingkungan;

    – Menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan sampai ke laut. Berdasarkan perhitungan Tim IPB dan LAPAN, nilai ekosistem yang dikorbankan berkisar USD 13.592.229.295 atau sekitar Rp 185 triliun.

    Namun entah darimana dasar perhitungan dan pertimbangannya, BPK RI hanya mewajibkan kepada PT FI untuk membayar PNBP penggunaan kawasan hutan lindung yang nilainya sebesar Rp 460 miliar.

    Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini meminta kepada pemerintah untuk:

    1. Membatalkan rencana pembelian saham divestasi PTFI karena sangat mahalnya harga saham yang harus dibayar yang berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah, dan diabaikannya denda kerusakan lingkungan hasil audit BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaan dan hasil auditnya dijamin oleh konstitusi;

    2. Meminta Freeport untuk membayar denda kerusakan lingkungan sesuai hasil perhitungan BPK . Pengabaian atas temuan BPK merupakan pelecehan terhadap kedaulatan NKRI;

    3. Meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi-ulang atas kesepakatan yang telah dicapai, dengan mendudukkan posisi negara di atas posisi korporasi;

    4. Meminta PTFI untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama UU No.4/2009 tentang Minerba;

    5. Mendesak DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan membentuk Pansus Pengawasan Divestasi Freeport terhadap pelaksanaan proses negosiasi kontrak PTFI, guna mencegah terjadinya kerugian negara dan pelecehan terhadap konstitusi dan peraturan yang berlaku;

    6. Meminta KPK memantau proses negosiasi secara seksama guna mencegah terjadinya KKN dan penggelembungan harga saham divestasi.

    7. Menindak Menteri LHK yang telah mencabut Permen LHK No.175/2018 hanya untuk meloloskan kepentingan PTFI. Padahal selain melanggar pasal 58 dan 59 dari UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun, ternyata berpotensi pula merusak lingkungan, serta berlaku tidak adil dalam penerapan hukum terhadap perusahaan lain yang telah membuang limbah beracun untuk ditindak.

    8. Mendesak kepada Pemerintah RI agar melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan atas pelanggaran Hak Dasar Pekerja di lingkungan PTFI. Sebagai anggota pendiri ICMM (Dewan Internasional Pertambangan dan Logam) Freeport McMoran harus komitmen mengelola operasional sesuai Deklarasi Universal PBB dan HAM. PTFI harus tunduk dan taat kepada peraturan Negara Indonesia.

    Jakarta, 20 Desember 2018

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Konstitusional

    Ttd.

    Dr. Marwan Batubara
    Dr. Ahmad Redi
    Yusri Usman
    Bisman Bakhtiar
    Salamuddin Daeng
    Adhi Azfar

  • Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

    Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

    Jambi (SL) – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

    “Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

    “Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.

    Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut. “Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

    Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.

    “Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.

    Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.

    “Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik. “Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.

    Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry. “Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.

    Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial. “Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komuditi,” lanjut Darmin.

    Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK.

  • Penganugerahan Gelar Adat Melayu Riau, Jokowi Dapat Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara

    Penganugerahan Gelar Adat Melayu Riau, Jokowi Dapat Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara

    Riau (SL) – Kapolri Jenderal Pol Prof HM Tito Karnavian, Ph.D mendampingi Presiden RI pada penganugerahan Gelar Adat Melayu Riau.

    Penganugerahan gelar ada kepada Presiden RI, Ir Joko Widodo tersebut dilaksanakan di Balai Adat Melayu Riau di Pekanbaru, Sabtu, (15/12/2018). Pada acara tersebut, selain Kapolri, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi juga hadir dengan mengenakan pakaian adat Melayu mendampingi Presiden RI.

    Tidak ketinggalan, Panglima TNI, Kabin Jenderal Pol (Purn) Prof Drs Budi Gunawan SH, M.Si., Ph.D. , Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, S.IP serta kadivhumas Brigjen Pol Muhammad Iqbal, SIK dan kadivpropam Irjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo,M.Si mendampingi Kapolri dari Mabes Polri.

    Presiden RI Ir Joko Widodo mendapat gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara dari masyarakat adat Melayu Riau. Gelar tersebut diberikan atas jasa presiden dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di wilayah itu, diantaranya membebaskan Riau dari kabut asap.

    Selain keberhasilan menghilangkan kabut asap, Presiden Jokowi juga dianggap berjasa dalam hal pengurusan sertifikat tanah. Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perpres itu membuka peluang besar bagi masyarakat adat Melayu Riau untuk mengurus pengakuan berbentuk sertifikat milik bersama atas tanah adatnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit juga dianggap prestasi Jokowi bagi masyarakat adat Melayu Riau.

    Selain itu, di bidang infrastruktur, Jokowi juga dinilai berjasa karena melahirkan proyek strategis nasional di Riau. Kebijakan itu membuat negeri berjuluk Bumi Lancang Kuning itu memperoleh sejumlah proyek strategis nasional, terutama di bidang infrastruktur jalan tol dan pembangkit listrik. (PWT)

  • Fahri Hamzah Angkat Bicara Soal Pengakuan La Nyalla Fitnah Jokowi PKI

    Fahri Hamzah Angkat Bicara Soal Pengakuan La Nyalla Fitnah Jokowi PKI

    Jakarta (SL) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara soal pengakuan La Nyalla yang telah memfitnah Jokowi sebagai komunis. Ia mengatakan, pengakuan jujur telah berbohong tak harus berakhir di penjara. “Pengakuan jujur telah berbohong dan memfitnah tak harus berakhir di penjara. Ada yang berakhir di pangku kekuasaan. Itulah dunia. Keadilan itu relatif. #RatnaMenyaLLa,” tulis Fahri dikutip melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Jumat 14 Desember 2018.

    Ia membandingkan kasus La Nyalla dengan Ratna Sarumpaet. Menurutnya, pengakuan dan permohonan maaf tak membuat Ratna dimaafkan oleh hukum. “Begitulah juga kepada orang lain yang membuat pengakuan yang mengandung unsur pidana. Menuduh dan memfitnah seseorang keturunan PKI tanpa dasar harusnya dipenjara bukan dimaafkan. #MatiKetawaAlaKita,” kata Fahri.

    Ia menilai ketidakmauan menghukum pengakuan pidana pada satu kubu dan penghukuman di kubu lain adalah tindakan yang mengundang kecurigaan. Menurutnya, pengakuan ini hanyalah sandiwara untuk membebaskan diri dari masalah lain. “Hukum harus tegak sama,” kata Fahri.

    Sebelumnya, La Nyalla Mahmud Matalitti membuat pengakuan soal produksi fitnah dan kampanye hitam pada Pilpres 2014 lalu. La Nyalla mengakui sebagai dalang di balik fitnah Jokowi PKI, Cina dan Kristen. Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mengakui yang menyebarkan Tabloid Obor di wilayah Jawa Timur dan Madura.

    Saat ini diketahui, La Nyalla berada di barisan pasangan petahana. Ia menegaskan, dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf akan total merebut suara di wilayah Jawa Timur. Ia sendiri menyesal telah memfitnah Jokowi sedemikian rupa, karena berdampak negatif hingga saat ini. “Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI, saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, Cina. Saya yang sebarkan (tabloid) Obor di Jawa Timur dan Madura. Akhirnya, saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdulilllah dimaafkan,” kata La Nyalla, usai bertemu dengan KH Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

    Ia mengaku gerah terhadap isu-isu miring yang masih dialamatkan kepada Presiden Jokowi selama musim kampanye pemilu. Menurut La Nyalla, isu itu sudah usang, karena disebutnya hanya sebagai propaganda hitam yang dibuat kompetitor. (Viva)

  • Buka Konvensi Nasional Humas 4.0, Jokowi : Peran Humas Sangat Sentral

    Buka Konvensi Nasional Humas 4.0, Jokowi : Peran Humas Sangat Sentral

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dalam dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, peran humas sangat-sangat sentral. Ia menunjuk contoh, untuk mendatangkan wisatawan, pemerintah telah memperbaiki fasilitas infrastruktur, runway diperpanjang, terminal diperbaiki, jalur transportasi diperbaiki, hotel dan lain-lain disiapkan, dan juga promosi kemana-mana. “Tapi harus diingat kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya. Wisatawan enggak mau datang, tidak jadi datang,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12) pagi.

    Di sinilah, lanjut Presiden, pentingnya kehumasan,yaitu mensosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan, agar terbangun sebuah trust, dan reputasi lembaganya.

    Menurut Presiden, bagi yang menjadi humasnya perusahaan berkewajiban untuk membangun reputasi perusahaan, membangun trust kepada perusahaan tanpa memberitakan tentang keburukan perusahaan yang lain, apalagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

    Bagi yang menjadi humasnya pemerintah, lanjut Presiden, berkewajiban membangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat kepada pemerintah tanpa memberitakan tentang keburukan siapapun, apalagi sekali lagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian. “Karena itu, kehumasan sangat penting dan peran bapak-ibu sangat sentral untuk membangun trust, untuk membangun reputasi Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

    Penguasaan Teknologi

    Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pekerjaan kehumasan sekarang ini banyak dibantu oleh mesin-mesin canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Sekarang ini peran tenaga kehumasan sudah mulai diambil alih oleh sebagian komputer dan robot canggih.

    Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa penguasaan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk digunakan secara positif.  Di saat yang sama, lanjut Presiden, dibutuhkan redefinisi baru mengenai kehumasan kita ke depan.

    Namun, Presiden meyakini, kerja-kerja kehumasan tidak akan bisa diambil sepenuhnya oleh artificial intelligence. Ia percaya kerja mesin tetap dikendalikan oleh manusia. “Yang memutuskan arah kerja mesin tetap adalah manusia, yang memutuskan narasi-narasi kehumasan juga adalah bapak, ibu, dan saudara-saudara semuanya. Bukan mesin, tetap manusia,” ujarnya.

    Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan,  pada akhirnya, kita jugalah yang harus menjaga kehumasan 4.0 ini akan terus menjunjung tinggi keadaban, kearifan, kreatifitas, dan tanggung jawab sosial.

    Oleh sebab itu, Presiden mengajak semua insan kehumasan untuk bersama-sama tetap terus menebarkan optimisme, terus bicara narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, terus menyampaikan narasi yang saling menginspirasi, saling berkolaborasi sehingga reputasi kita semakin terhormat, semakin bermartabat.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana. (kjf)