Sinarlampung

Tag: Jokowi

  • Kritik Jokowi Soal Tol Papua, Sebby Sambom : Kami Menolak Semua Program Pembangunan di Papua Barat

    Kritik Jokowi Soal Tol Papua, Sebby Sambom : Kami Menolak Semua Program Pembangunan di Papua Barat

    Papua (SL) – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki perencanaan yang terukur dalam melaksanakan pembangunan Trans Papua di kawasan rawan konflik di Papua.

    Menurut dia, hal itulah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik hingga menelan korban jiwa. “Harus ada perencanaan yang terukur, Soeharto saja tidak berani karena rawan konflik,” ujar Natalius saat dihubungi Sabtu 8 Desember 2018.

    Ia juga mengkritik kebijakan Jokowi yang melibatkan tenaga militer dalam pelaksanaannya. Pelibatan militer dalam pelaksanaan pembangunan di daerah rawan konflik merupakan perintah yang berisiko. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua.

    Menurut Natalius, ancaman yang serius juga dirasakan oleh pekerja sipil yang dibaurkan dengan TNI dalam bekerja. “Yang terancam itu pekerja sipilnya, karena di tengah-tengah mereka dibaurkan militer,” ujarnya.

    Saat perencanaan pembangunan jalan tol Papua itu, Natalius bersama Sipil Society telah menyampaikan protes terkait pelibatan militer dalam pembangunan di daerah konflik, kepada Jokowi. Namun, menurut dia, pemerintah tetap menunjuk militer untuk terlibat dalam proyek tersebut. “Hingga apa yang kami khawatirkan dari awal terjadi, ada penembakan dan memakan korban jiwa,” ujarnya.

     

    Keluarga korban berkumpul di depan peti berisi jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat diserahterimakan di hanggar Avco Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Sebanyak sembilan jenazah korban penembakan KKB di Nduga diserahterimakan ke pihak keluarga. ANTARA/Jeremias Rahadat

     

    Terkait pembangunan Trans Papua ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah dibangun sepanjang 180 kilometer. “Bagi kami Kemenhub mengalokasikan dana 30 persen anggaran udara di Papua membangun bandara, air navigasi,”kata Budi Karya, Selasa, 4 Desember 2018.

    Lebih lanjut, Budi tak mengetahui pasti apakah insiden itu akan mempengaruhi pembangunan jalan Trans Papua. “Itu domainnya PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ya,” ujarnya.

    Presiden Jokowi menjajal jalan Trans Papua dengan menaiki motor trail di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono dan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono.
    Presiden Jokowi menjajal jalan Trans Papua dengan menaiki motor trail di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono dan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono.

    Sebelumnya, kepolisian menyampaikan ada 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, dibunuh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Namun data ini belum dipastikan kebenarannya. Hingga Sabtu kemarin, 19 warga sipil yang ditemukan meninggal dan 24 warga sipil yang ditemukan selamat.

    Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut. Menurut juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, kelompoknnya sengaja menyerang para pekerja yang ada dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua karena TPNPB menolak pembangunan yang ada di Papua Barat. “Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan,” ujarnya.

    Kata Sebby, TPNPB sebelumnya sudah pernah menyerang anggota TNI karena tak senang dengan pembangunan proyek itu. Namun, kata dia, pembangunan proyek itu masih saja tetap dilakukan. “Mereka tak mengindahkan, mereka kembali ke Yigi dan proyek itu masih tetap jalan. Jadi mereka harus diberi peringatan.”

    Sedangkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyebutkan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, pada 2016-2017 itu ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga. “Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara,” tuturnya. (tempo)

  • Tercium Ada Unsur “Nepotisme” Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli

    Tercium Ada Unsur “Nepotisme” Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli

    Jakarta (SL) – Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

    Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan. “Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru,” ucap Fahmi, Senin (3/12).

    Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut. “Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,” tutur dia.

    Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara. Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi. “Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih,” tuturnya.

    Kesan Jokowi Tersandera

    Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.  “Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi,” ujar dia.

    Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana. “Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI. Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan,” tuturnya.

    Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI. “Memang kalau dikatakan politis ya politis karena riskan mengangkat orang yang tidak loyal tidak bisa lurus ke pemerintah, negara, di tahun politik. Apalagi menyangkut soal kenyamanan dari user dalam hal ini kepala negara, presiden,” ucapnya.

    Jokowi Sebut Andika Perkasa Paket Komplet 

    Presiden Joko Widodo mengaku memilih Andika Perkasa menjadi KSAD sudah melalui banyak perhitungan. “Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11). Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Akan tetapi, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

    Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto meyakini pengangkatan Andika murni diukur dari sisi profesionalismenya sebagai prajurit. “Dalam orang Jawa saja, pengangkatan Andika sudah dipikirkan bibit, bebet dan bobotnya [oleh presiden],” kata Hasto, Jumat (23/11).

    Sementara Andika sendiri enggan berkomentar banyak soal dugaan saratnya kepentingan politik dalam pengangkatan dirinya sebagai KSAD. Ia menyebut pertimbangan itu ada pada kewenangan Jokowi. “Ya orang kalau mau ngomong apa saja wis monggo. Saya enggak bisa berkomentar dan tidak perlu,” kata Andika di Istana Negara, Kamis lalu.

    Namun, Andika menjamin jajaran TNI Angkatan Darat akan netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Hal itu telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh TNI sebelum Andika dilantik. “Itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD memahami kewajiban itu,” kata Andika di Istana Negara, Kamis (21/11). (CNNIndonesia)

  • Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Bukan Hanya Urusan Ekonomi, Tapi Juga Persatuan Bangsa

    Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Bukan Hanya Urusan Ekonomi, Tapi Juga Persatuan Bangsa

    Yogyakarta (SL) – Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antarwilayah menjadi lebih meningkat. Keterhubungan antarwilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.

    Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam acara peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta, Kamis, 6 Desember 2018. “Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.

    Persoalan keterhubungan di negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Jawa.

    Di Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari. “Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tuturnya.

    Kepala Negara mengatakan, meski baru-baru ini pembangunan di Papua sempat terhambat dengan adanya kelompok kriminal bersenjata, hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia agar dapat saling terhubung. “Orang Aceh harus kenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi karena memang negara ini adalah negara besar,” ucapnya.

  • Presiden Tinjau Pola Pengembangan SDM di Unisa

    Presiden Tinjau Pola Pengembangan SDM di Unisa

    Yogyakarta (SL) – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari Kamis, 6 Desember 2018, mengunjungi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Dusun Mlangi, Kabupaten Sleman. Presiden juga sempat bersilaturahmi dengan para pengurus pusat Aisyiyah.

    Aisyiyah merupakan organisasi otonom wanita Muhammadiyah yang didirikan pada 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan, istri dari pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan.

    Kepada jurnalis selepas kunjungan dan peninjauan, Kepala Negara mengatakan bahwa kunjungannya ini salah satunya dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin sekarang ini melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan kekuatan-kekuatan apa yang ada. Ini dalam rangka sebuah perencanaan besar ke depan,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa lembaga pendidikan dan kesehatan yang ada di bawah Muhammadiyah memiliki keunggulannya tersendiri dan akan memegang salah satu peran sentral bagi program pembangunan SDM pemerintah tahun 2019. “Kita tahu memang di Muhammadiyah yang namanya bidang kesehatan dan pendidikan itu sudah berpuluh tahun (berkiprah). Sebagai contoh tadi misalnya kayak Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat itu sudah 1918 dengan gedung yang begitu megahnya, artinya ini sebuah perjuangan panjang dari Muhammadiyah di bidang pendidikan yang memang sejak dulu lama digeluti,” ucap Presiden.

  • Banyak Lahirkan Tokoh, Presiden Apresiasi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

    Banyak Lahirkan Tokoh, Presiden Apresiasi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

    Yogyakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 6 Desember 2018.

    Dalam sambutannya di acara tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk membantu pembangunan gedung baru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang menurut informasi proses pekerjaannya akan dimulai pekan depan. “Sudah saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar secepatnya dimulai. Nanti Bu Menteri BUMN perintah lagi ke dirut-dirut BUMN, cepat, cepat, cepat,” kata Presiden.

    Banyaknya tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah membuat Presiden menaruh perhatian pada sarana pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Presiden juga sempat memberikan komentarnya soal sarana pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. “Saya melihat di buku ini gambar tahun 1929 saja gedungnya sudah gedung yang sangat besar dan megah. Tahun 51, berubah lagi tetapi lebih megah dari yang sebelumnya. Ini yang 2008 juga megah dan modern. Yang nanti sebentar lagi (rencana gedung baru) saya belum lihat gambarnya, tapi sudah ada coret-coretan di sini,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa partisipasi dari negara yang membantu pembangunan gedung madrasah maupun kampus merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Harus dibaca negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah sama saja negara membantu dirinya sendiri,” ujar Buya.

    Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

  • Menangkan Jokowi-Ma’ruf, Bravo-5 Lampung Siap Sukseskan Rakernas Ancol

    Menangkan Jokowi-Ma’ruf, Bravo-5 Lampung Siap Sukseskan Rakernas Ancol

    Bandar Lampung (SL) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bravo-5 Lampung dan 15 DPC Bravo-5 se-Lampung siap mengikuti dan mensukseskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bravo-5, pada 3-4 Desember 2018, di Jakarta. Rakernas pertama relawan pemenangan capres-cawapres 2019-2024 nomor urut 01 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)-Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin, M.A, pasca-reaktivasi organisasi Oktober 2017 ini rencananya digelar di Ballroom Putri Duyung Cottage & Convention Hall, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.

    Terkonfirmasi, selain bakal dibuka resmi oleh capres Jokowi, Senin (3/12/2018) pukul 18.30 WIB, akan hadir pula cawapres Ma’ruf Amin, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Erick Thohir, para petinggi TKN, serta para ketua umum parpol pengusung-pendukung. Demikian keterangan pers Ketua Bravo-5 Lampung Dr. Andi Desfiandi, M.A, di Bandarlampung, Kamis (29/11/2018) malam tadi.

    Menurut Andi, yang juga Ketua Yayasan Alfian Husin, pengampu Sekolah Darma Bangsa, LBH Darmapala, dan IIB Darmajaya itu, pemilihan waktu Rakernas sendiri, setelah menyesuaikan jadual sekaligus konfirmasi kesediaan hadir capres Jokowi di tengah padat kesibukannya.

    “Informasi kehadiran Pak Jokowi dari Ketua Umum DPP Bravo-5 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi serta rundown acara dari Korwil Lampung-Banten KH. Irsjad Djuwaeli, jadi acuan kami di DPD Bravo-5 Lampung untuk bersiap,” jelas Andi.

    Dikonfirmasi ulang, Andi Desfiandi yang juga salah satu motor Relawan Siger Ber1, front persatuan sekira 54 organ relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Lampung itu menambahkan, seluruh relawan Bravo-5 asal 34 provinsi dan perwakilan luar negeri akan meramaikan arena pembukaan Rakernas sebagai ajang konsolidasi politik-organisasi, konsolidasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf, hingga “konsolidasi hati” jelang kian dekatnya penyelenggaraan Pilpres 2019.

    “Memenangkan Jokowi-Ma’ruf harus dengan hati. Menggelorakan Salam Satu Jempol, tagar #01IndonesiaMaju dan #01JokowiLagi, tak kenal lelah sosialisasikan capaian pembangunan pemerintahan Jokowi sejauh ini, dan kampanye Visi-Misi dan program kerja Jokowi-Ma’ruf jika terpilih-terlantik dalam kontestasi Pilpres 2019,” urai Andi, Jum’at (30/11/2018) pagi.

    “Inshaallah, dengan kampanye santun, cerdas, kreatif, dan edukatif bin mencerahkan, demi memenangkan hati rakyat calon pemilih 17 April 2019 untuk memilih pasangan nomor 01 dari hati, dengan hati-hati,” kata Andi.

    Ditanya siapa peserta asal Lampung, tersebut antara lain Ketua Dewan Penasihat Bravo-5 Lampung Bustami Zainudin, Ketua Dewan Pengarah KH. RM. Soleh Bajuri, Ketua Dewan Pertimbangan Mukhlis Basri, pencipta lagu Tetap Jokowi dr. Aldo Aprizo, dan tim kampanye media Deni Haddad.

    Dari unsur DPC, Ketua Bravo-5 Bandarlampung Cik Raden, Tatang Rohadi (Lamsel), Ketua dan Sekretaris Bravo-5 Pesawaran, Musiran dan Rusdiyanto (Pesawaran), Arief Budiman dan Marbawi (Tanggamus), Ruskan dan Zaini Hasan (Pesisir Barat), Anthon Ferdiansyah dan Sunarso (Lamtim), Aly Murtadho, Demsy Presanov dan Aszhari Ardian (Way Kanan).

    Diketahui, bersama Cakra 19, Bravo-5 merupakan jejaring relawan Jokowi-Ma’ruf besutan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (ketua Bravo-5 pertama era Pilpres 2014, Red) yang relatif cukup disegani dan urusan pengorganisasian rakyat, lebih banyak bergerak secara “senyap”.

  • 600 Hari Kasus Novel, Ketua Pegawai KPK Sebut Presiden Tak Tunjukkan Tindakan Serius

    600 Hari Kasus Novel, Ketua Pegawai KPK Sebut Presiden Tak Tunjukkan Tindakan Serius

    Jakarta (SL) – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memasuki hari ke-600. Namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum secara tegas membongkar siapa pelaku penyiraman terhadap Novel.

    Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh komponen rakyat Indonesia untuk mendesak Jokowi agar bertindak kongkrit. Karena sebagai panglima tertinggi penegakan hukum Jokowi harusnya bisa mengambil langkah nyata. “Namun faktanya sampai saat ini semua belum membuahkan hasil. Berbagai upaya sudah kita lakukan, namun sama sekali tidak direspon, sehingga seakan-akan aspirasi rakyat ini tidak didengar lagi,” kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (2/12).

    Yudi menuturkan, namun para pendukung Novel tidak putus asa untuk mencari keadilan. meskipun sampai hari ini, Presiden masih tidak menunjukan tindakan yang serius dan kongkrit, seakan-akan tidak memiliki kuasa apapun sebagai pemimpin negara untuk membongkar kasus Novel.

    Menurut Yudi, berbagai pihak yang dekat dengan Jokowi selalu berupaya mengalihkan tanggung jawab tersebut, sehingga bagi rakyat terkesan jelas pesan bahwa Jokowi menghindar untuk menyelesaikan kasus Novel. “Padahal presiden pada awal-awal penyerangan Novel berjanji kasus ini akan dituntaskan. Alih-alih mendapat jawaban kongkret, pertanyaan akan di bawa kemana kasus penyerangan Novel Baswedan cenderung seperti angin lalu, di pantulkan kesana kemari, dalam labirin yang tidak berujung,” ucapnya.

    Sedangkan, pada sisi lain berbagai gelombang upaya pelemahan KPK terus berlangsung. Nawacita yang membuat janji hadirnya negara dalam penegakan hukum masih hanya menjadi angan di kasus Novel. “Pegawai KPK berada dalam posisi yang tidak merasakan adanya kepastian keberpihakan presiden terkait perlindungan para penegak hukum dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (repelita)

  • Jokowi Jadikan Kinerja Ekonomi Sebagai Bahan Debat Capres

    Jokowi Jadikan Kinerja Ekonomi Sebagai Bahan Debat Capres

    Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengagendakan debat terbuka capres di televisi sebanyak lima kali dalam Pilpres 2019. Debat dilakukan mulai Januari, Februari, Maret dan April 2019. Kinerja ekonomi diperkirakan menjadi faktor pemberat kandidat nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya berencana menggelar debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sejak Januari 2019. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu Presiden 2014. Menurut Arief, belum ada pembahasan detail mengenai mekanisme debat.

    Dari lima kali debat, bisa saja tiga kali debat khusus untuk debat capres dan dua kali debat cawapres. Atau, bisa juga keseluruhannya debat pasangan capres-cawapres.

    Sejauh ini, KPU juga belum menyusun jadwal debat Pilpres. Namun, rencananya debat akan mulai digelar tahun 2019. “Mungkin debatnya itu di 2019 lah. Januari satu kali, Februari satu kali, Maret satu kali, begitu misalnya. Kemudian nanti April kita bikin dua kali, tiga kali gitu,” ujar Arief.

    Banyak kalangan kinerja ekonomi yang pas-pasan, bahkan boleh jadi memburuk pada 2019, diperkirakan menjadi beban Jokowi pada debat capres tersebut. Paling tidak ada lima isu besar buruknya kinerja ekonomi Pemerintahan Jokowi lima tahun belakangan.

    Pertama, pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja dan cenderung stagnasi di level 5% akan jadi pertanyaan besar. Sebab Jokowi pada saat kampanye 2014 menjanjikan pertumbuhan ekonomi akan diraih sebesar 7% tiap tahun, waku yang membuktikan ternyata pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5% plus minus 1%.

    Kedua, kebijakan penerimaan pajak yang setiap tahun selalu tidak tercapai target,  bahkan rutin mengalami selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (shortfall). Shortfall pajak sebenarnya terjadi sejak 2006, yakni pada saat Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak. Hingga kini kinerja penerimaan pajak tak pernah tercapai, namun dimasa Pemerintahan Jokowi shortfall pajak cukup tinggi.

    Pada 2014, terjadi shortfall sebesar Rp43,22 triliun (8,12%) dengan realisasi Rp985 triliun. Pada 2015, terjadi shortfall Rp198,23 triliun (15,32%) dengan realisasi Rp1.095,77 triliun.

    Pada 2016, terjadi shortfall Rp213,55 triliun (15,76%) dengan realisasi Rp1.141,45 triliun. Pada 2017, terjadi shortfall melonjak menjadi Rp513,3 triliun dengan realisasi Rp770,7 triliun (39,97%). Sedangkan tahun 2018, sampai dengan Oktober realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.016,52 triliun (baru 71,48%) dari target Rp1.424,00 triliun. Diperkirakan ada shortfall Rp74 triliun.

    Ketiga, utang luar negeri yang tembus mencapai level Rp5.480 atau US$360,7 miliar sampai Agustus 2018 dengan kurs Rp15.200. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah sebesar US$181,3 miliar dan utang swasta termasuk BUMN  mencapai US$179,4 miliar.

    Kenaikan utang ini pada gilirannya akan menjadi beban anak cucu bangsa, sementara dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Pertumbuhan utang rerata 14% setahun, sementara pertumbuhan ekonomi rerata hanya 5% setahun.

    Keempat, defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) yang terus melebar. Data Bank Indonesia pada September 2018 CAD melebar menjadi 3,3% atau US$4,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya 3% atau US$3,3 miliar. Akhir tahun diperkirakan CAD mencapai US$11,6 miliar.

    Kebijakan bom waktu

    Satu-satunya kinerja positif Presiden Jokowi adalah keberhasilannya mengendalikan inflasi yang rerata 3% hingga 4% saja. Ini sebenarnya cukup kondusif, namun angka itu hanyalah bom waktu akibat kebijakan menunda-nunda kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Seperti halnya kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Di tengah fluktuasinya harga minyak dan juga kurs, maka hal tersebut memberikan dampak pada operasional PT Pertamina dan PT PLN.

    Harga BBM dan tarif listrik yang ditahan pun akan dilepas kembali atau dinaikan pada pertengahan tahun 2019. Hal itu karena tidak ingin beban APBN dan keuntungan dua BUMN energi terus tergerus. Oleh karenanya, menaikkan harga BBM dan tarif listrik ini yang dinamakan sebagai ‘bom waktu’ kebijakan Jokowi.

    Ekonom senior Faisal Basri memprediksi siapapun yang akan terpilih pada pilpres 2019 maka mau tidak mau dia akan menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Jika Jokowi menang lagi pada putaran kedua pada April 2019, maka bulan Mei 2019 dia akan menaikkan BBM dan TDL. Tapi jika Prabowo yang menang, maka ia hanya bisa menaikkan BBM dan TDL di akhir tahun setelah pelantikan bulan Oktober akhir.

    Artinya rakyat bisa aman dari ancaman kenaikan BBM dan TDL dengan selisih 7 hingga 8 bulan kalau Prabowo yang memimpin. Begitu juga beban inflasi jika Jokowi terpilih sejak Mei 2018 sudah menanjak sebagai efek lanjutan kenaikan BBM dan TDL.

    Direktur Program Indef Berly Martawardaya mengatakan, langkah Presiden Jokowi akan membuat keuntungan yang didapat dua BUMN tersebut semakin menipis. Pilihan Presiden Jokowi untuk tidak naikan harga BBM setahun ini tanpa tambah subsidi di APBN menyebabkan beban tinggi pada Pertamina sehingga keuntungannya tergerus.

    Menurut Berly, kebijakan tersebut akan menjadi beban APBN jika tidak diambil langkah tegas untuk melakukan penyesuaian. Selain BBM dan listrik, kebijakan tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan pun akan berujung sama pada APBN. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit yang cukup besar.

    Itulah beberapa beban buruk kinerja ekonomi Jokowi yang akan memberatkannya pada debat capres langsung di televisi mulai Januari 2019. Itu sebabnya, Tim Kampanye Jokowi harus benar-benar cerdas mengemas kelemahan kinerja ekonomi Jokowi tersebut, berbanding lurus dengan capaian ekonomi di bidang infrastruktur yang juga tidak bagus-bagus amat.

    Sebaliknya capres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno akan sangat leluasa menyecar kelemahan kinerja ekonomi Jokowi. Mereka diperkirakan akan beralasan, jika Jokowi memimpin kembali, maka kinerja ekonomi Indonesia akan semakin buruk.

    Inilah tantangan berat pasangan nomor 01, hanya keajaiban yang bisa membalikkan keadaan kandidat tersebut. (nusantaranews)

  • Petani Sawit Masih Menanti Janji Jokowi Menjelang Akhir Periode Pemerintahannya

    Petani Sawit Masih Menanti Janji Jokowi Menjelang Akhir Periode Pemerintahannya

    Jakarta (SL) – Harga sawit yang terus-menerus terpuruk dalam kancah perdagangan internasional menjadi salah satu sumber keresahan Jokowi. Bagaimana tidak, Presiden RI ke-7 itu jelas tak bisa menutup mata membiarkan persoalan itu menggerus popularitasnya di kalangan petani sawit yang semestinya menjadi lumbung suara pada Pilpres 2019.

    Bahkan hal itu telah disadari benar sudah menurunkan elektabilitasnya secara sementara misalnya di Sumatera Selatan di kampung-kampung petani sawit di wilayah OKU dan sekitarnya. Jokowi sudah mencatat dari survei terakhir yang dilakukan timnya, di Sumsel suara yang memilihnya hanya 37 persen yang disadarinya lantaran citra pemerintahannya yang dianggap belum memihak petani sawit.

    Presiden menolak untuk tinggal diam, ia pun mencari cara untuk bisa menemukan solusi ambruknya harga sawit di pasar dunia. Sawit dan karet diakui mantan gubernur DKI itu sebagai dua problem besar di Sumatera. Namun ia menegaskan bahwa urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah.

    Ia menambahkan sudah empat tahun ini pemerintahannya berupaya mengurus dan melobi Uni Eropa agar produk sawit Indonesia tidak dicegat sehingga bisa masuk ke pasar kawasan tersebut. Jokowi kemudian menemukan fakta bahwa persoalan sawit adalah masalah perang dagang dan bisnis yang kompleks dan rumit.

    Sawit selama bertahun-tahun silam dijebak dalam kampanye hitam yang tak berkesudahan membuatnya tak bisa menembus pasar Eropa dengan leluasa. Usut punya usut, negara-negara di kawasan itu mengembangkan bahan baku lain seperti minyak biji bunga matahari, canola, kedelai, jagung, dan lain-lain untuk menyaingi popularitas sawit.

    Presiden Jokowi tak kehilangan semangat untuk terus mengirimkan tim pelobi ke Uni Eropa agar sawit Indonesia bisa diterima di kawasan itu, meski beberapa kali kembali tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan.

    Curhat petani

    Sulit bagi Jokowi untuk tinggal diam, bukan melulu karena kepentingan politik atau keinginannya agar terpilih kembali pada periode berikutnya sebagai Presiden RI. Dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi selalu mendapati curahan hati (curhat) petani sawit yang mengeluhkan suramnya masa depan mereka lantaran harga sawit yang begitu rendah.

    Saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, sejumlah petani sawit mengeluhkan keinginan mereka agar Pemerintahan Jokowi menemukan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi. Presiden Jokowi pun menjelaskan betapa persoalan sawit tidak bisa diatasi dengan intervensi kebijakan pemerintahan domestik. Sebab sawit merupakan komoditas perdagangan internasional yang harganya mengikuti mekanisme yang berlaku di pasar dunia.

    Namun ia menegaskan rezimnya tak pernah tinggal diam mendapati persoalan tersebut sudah menyeret petani-petani sawit ke jurang kerugian yang memiskinkan. Presiden Jokowi mengaku sudah secara khusus menemui Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang untuk meminta tambahan kuota impor sawit dari negara itu ke Indonesia.

    Tiongkok pun setuju untuk menambah kuota hingga 500.000 ton. Hanya saja angka sebesar itu belum juga mampu mempengaruhi serapan dan harga sawit Indonesia di pasar dunia. Presiden mengatakan kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia berada pada posisi yang sangat besar dengan luasan 13 juta hektare atau peringkat satu di dunia.

    Sementara produksinya setiap tahun 42 juta ton, sebuah angka yang amat besar dimana jika diangkut menggunakan truk berarti membutuhkan sekitar 10 juta unit truk.

    Mandatori biodiesel

    Indonesia saat ini bersaing dengan Malaysia dan Thailand dalam hal pasar sawit namun tetap saja Indonesia merupakan produsen sawit terbesar. Oleh sebab itu Presiden menegaskan bahwa mengendalikan hal ini tidak mudah.

    Ia terus saja mencari cara di antaranya di dalam negeri sejak 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) untuk menyerap kelebihan pasokan CPO.

    Meskipun, menurut Kepala Negara, kebijakan perluasan mandatori B20 itu memerlukan waktu sekitar satu tahun sejak diterapkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.
    Melalui kebijakan tersebut, diharapkan harga sawit perlahan akan terdongkrak naik seiring dengan kesejahteraan petani-petaninya.

    Presiden memang senantiasa menegaskan tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar namun ia berjanji Pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Darmin Nasution, mengatakan pemerintah berupaya keras mencari solusi persoalan harga sawit.

    Untuk jangka pendek Pemerintah telah resmi menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sebelumnya 50 dolar AS perton lantaran harga sedang anjlok.

    Ia menjelaskan, keputusan penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya itu lantaran harga di pasar internasional anjlok ke level 420 dolar AS perton. Padahal beberapa hari sebelumnya, harga CPO masih pada kisaran 530 dolar AS perton.
    Upaya itu dilakukan semata untuk menyelamatkan harga CPO Indonesia yang terus saja anjlok dan merugikan petani.

    Memang petani menanti janji Presiden Jokowi menjelang akhir periode Pemerintahannya pada 2019, sebelum Pilpres digelar. (megapolitan)

  • Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Aksi Reuni 212, Jokowi Tak Diundang

    Prabowo Jadi Tamu Kehormatan Aksi Reuni 212, Jokowi Tak Diundang

    Jakarta (SL) – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus penanggung jawab acara Reuni Aksi 212, Slamet Maarif, mengatakan pihaknya memutuskan tidak mengundang Presiden RI Joko Widodo di acara reuni 212. Panitia juga menyarankan Jokowi tak hadir pada acara yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12). “Masukan dari para ulama. Serta arahan dari Imam Besar. Panitia memutuskan tidak mengundang secara tertulis ke Pak Jokowi dengan berbagai pertimbangan yang ada,” ujarnya usai acara diskusi yang dilakukan di Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

    Slamet pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu datang ke acara reuni tersebut. Dia menyebutkan sejumlah pertimbangan yang diklaimnya berkaitan dengan kenyamanan Jokowi sebagai kepala negara. “Kami sarankan tidak hadir, untuk kepentingan beliau. Kami sarankan doakan kami Pak Jokowi mudah-mudahan acaranya sukses, aman dan tetap dalam koridor kebersihan,” tuturnya.

    Selain itu, kata Maarif, Jokowi dinilai kurang respek terhadap gerakan 212. Panitia melihat kepemimpinan Jokowi belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan kriminalisasi terhadap ulama yang belum selesai sampai sekarang.“Pertimbangan lainnya, khawatir jika mengundang Presiden Jokowi akan terganggu dengan banyaknya protokoler,” kata Slamet.

    Awalnya, Slamet mengaku panitia berencana untuk mengundang Jokowi ke acara tersebut. Namun seiring berjalannya waktu keputusan itu pun berubah.

    Prabowo Akan Jadi Tamu Kehormatan

    Berbeda perlakuan dengan Jokowi, Slamet mengatakan pihaknya telah mengundang secara lisan untuk Prabowo Subianto di acara tersebut. Jika datang, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan di acara tersebut.  “Tamu kehormatan, posisinya sama dengan Ketua DPR dan MPR,” kata Maarif.

    Namun, Slamet menegaskan, Prabowo tidak boleh bicara di panggung dan harus mengikuti aturan yang berlaku supaya tidak disebut sebagai acara politik. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan apakah Prabowo dan Sandiaga Uno akan hadir atau tidak di acara tersebut. “Saya belum bertemu Pak Prabowo karena masih di luar negeri kata ajudannya, saya masih menunggu beliau mendarat ke Indonesia, nanti dikabarin. Jadi dua-duanya belum ada kepastian baik Pak Prabowo ataupun Pak Sandiaga untuk hadir di acara besok,” ujarnya. (ajm)