Sinarlampung

Tag: Jokowi

  • Jokowi Dinilai Lebih Cinta Investor Asing?

    Jokowi Dinilai Lebih Cinta Investor Asing?

    Jakarta (SL)- Kebijakan Presiden Jokowi melepas 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menunjukkan pemerintah lebih “cinta” investor asing, ketimbang melindungi pengusaha dalam negeri.

    Namun, lanjut Arief, ketidaksetujuannya tak akan berarti apa-apa, karena tak bisa menghalangi kebijakan Presiden Joko Widodo. “Sekalipun kita engga setuju, tetap tidak bisa halangi kebijakan Presiden Joko Widodo yang lebih cinta dengan pengusaha asing. Sebab kebijakan tersebut kan memang domainnya presiden,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dengan kebijakan tersebut, investor asing bisa masuk lewat kepemilikan modal hingga sebanyak 100 persen.

    54 Bidang Usaha Keluar DNI

    1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
    2. Industri percetakan kain
    3. Industri kain rajut khususnya renda
    4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
    5. Warung Internet
    6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun.
    7. Industri kayu veneer
    8. Industri kayu lapis
    9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
    10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
    11. Industri pelet kayu (wood pellet)
    12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
    13. Budidaya koral/karang hias
    14. Jasa konstruksi migas: Platform
    15. Jasa survei panas bumi
    16. Jasa pemboran migas di laut
    17. Jasa pemboran panas bumi
    18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
    19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
    20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
    21. Industri rokok kretek
    22. Industri rokok putih
    23. Industri rokok lainnya
    24. Industri bubur kertas pulp
    25. Industri siklamat dan sakarin
    26. Industri crumb rubber
    27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
    28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
    29. Jasa survei kuantitas
    30. Jasa survei kualitas
    31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
    32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
    33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
    34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
    35. Galeri seni
    36. Gedung pertunjukan seni
    37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
    38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
    39. Jasa sistem komunikasi data
    40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
    41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
    42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
    43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
    44. Jasa akses internet
    45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
    46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
    47. Pelatihan kerja
    48. Industri farmasi obat jadi
    49. Fasilitas pelayanan akupuntur
    50. Pelayanan pest control atau fumigasi
    51. Industri alat kesehatan: kelas B
    52. Industri alat kesehatan: kelas C
    53. Industri alat kesehatan: kelas D
    54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel. (Rmollampung)

  • Kedatangan Jokowi Disambut Dengan Unjuk Rasa di UI

    Kedatangan Jokowi Disambut Dengan Unjuk Rasa di UI

    Jakarta (SL) – Aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di kompleks kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, pada Jumat, 2 Februari 2018. Demonstrasi itu digelar bersamaan dengan Presiden Joko Widodo menghadiri dies natalis ke-68 Universitas Indonesia.

    Berdasarkan informasi dihimpun, kericuhan terjadi ketika sejumlah mahasiswa UI menggelar aksi unjuk rasa ketika Presiden datang. Mereka membentangkan spanduk berisi kecaman dan orasi. Aparat yang melihat hal itu langsung bertindak tegas hingga para mahasiswa dan polisi saling dorong.

    “Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kenapa diperlakukan seperti ini. Mereka (aparat) telah bertindak kasar,” kata Averus, seorang aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa UI, saat ditemui di lokasi kejadian.
    Atas kejadian ini, dua mahasiswa UI pun langsung dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Averus dan Alfian Tegar. (VIVA)
  • GMPRI Sebut Jokowi-JK Gagal Memimpin Selama 4 Tahun

    GMPRI Sebut Jokowi-JK Gagal Memimpin Selama 4 Tahun

    Jakarta (SL) – Momentum 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), merupakan ajang untuk mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut hak-hak dan kewajiban pemerintahan sesuai yang tercantum di dalam visi-misi program Nawacita.

    Garakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia mengungkapkan, berbagai survei menunjukkan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.

    Ketua Umum GMPRI, Raja Agung Nusantara mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, seperti nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK,” kata Raja Agung Nusantara, Jumat (27/10/2018).

    “Kenaikan harga BBM, dolar tak terbendung yang berimbas naiknya bahan pokok, hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan trmasuk Organisasi GMPRI mengadakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.” katanya

    Selain itu Raja Agung juga mengharuskan Mahasiswa menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan karena yang bertanggung jawab terhadap perkembangan negara bukan hanya aparatur tapi masyarakat juga harus menjalankan fungsi kontrol.

    Ia menilai diskusi mengenai evaluasi empat tahun Jokowi-JK harus dijadikan diskusi akademik dan jangan berpindah dari akademik menjadi politik. “Diskusi bertujuan untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa yang selama ini dianggap diam oleh banyak pihak.”jelas Raja.

    Dalam kesempatan yang sama, Waketum GMPRI Komar Akbar mengakui bila dalam penegakkan hukum seringkali suka ada tekanan publik. Namun demikian, pemerintah harus berani dan tidak boleh bimbang dalam mengambil sebuah keputusan.

    “Pemerintah tak boleh gamang asal proses hukumnya sudah benar. Yang penting bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. yang jelas harua ada dasar hukum yang argumentatif,” tegas Komar.

    Sementara Aktivitas Pemuda Bumi Putra Nusantara, Rahmat Luang mengatakan dengan tegas, Kedaulatan Pangan Hari ini publik kembali disunguhi tuntutan sengkarut kenaikan impor beras, ketidak kompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog. “Kedaulatan Hukum Pemerintah saat ini telah gagal dalam mengenalkan Sila Ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”katanya

    Doli Yatim juga mengungkapkan Tenaga Kerja Asing yang di atur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

    Fahri Rahman Selaku Moderator di acara diskusi Kebangsaan memenejmen acara diskusi dengan sangat menarik dan penuh antraktif dan Motivasi, dan membuka sesen tanya jawab, beberapa Peserta diskusi mengajukan pertanyakan yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 4 Tahun.

    Hasil dari diskusi kebangsaan para Nara sumber bersepakat mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK Telah gagal Memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia selama 4 Tahun, setelah di analisa dan di indentifikasi dari berbagai data statistik dan berbagai elemen kebangsaan dan aspek berbangsa mulai dari tatanan Ekonomi makro-mikro, sosial, politik, budaya, konflik vertikal-horizontal serta banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi negara.

    Kalau pemerintahan Jokowi -JK tidak cepat mengambil tindakan untuk memperbaiki bangsa indonesia ini lebih- lebih janji-janji kempanye Jokowi-JK belum terpenuhi, maka ini akan menjadi Sunami besar terhadap pencalonan Presiden Jokowi dua periode dan teridentifikasi Terancam gagal memimpin Bangsa Indonesia. (radarkota/nt)

  • Istana Bantah Jokowi Pernah Janjikan Guru Honorer Jadi PNS

    Istana Bantah Jokowi Pernah Janjikan Guru Honorer Jadi PNS

    Jakarta (SL) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah Presiden Joko Widodo pernah berjanji bakal mengangkat seluruh guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS). Hal ini disampaikan menyikapi unjuk rasa guru honorer di depan Istana Negara beberapa waktu lalu.

    “Oh enggak juga, ntar dulu, janji di mana? Makanya sekarang tegas Presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Bogor, Jumat (2/11). Sebelumnya, ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

    Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi dan menginap di seberang Istana sejak Selasa (30/10). Moeldoko menyatakan janji-janji seperti itu malah disampaikan para calon kepala daerah dalam Pilkada tahun ini dan sebelumnya. “Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik,” tuturnya.

    Pemerintah, kata Moeldoko, telah menawarkan sejumlah opsi bagi mereka seperti membuka formasi CPNS khusus untuk guru honorer. Namun, hal ini dikomplain sebab hanya yang berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti tes ini. Pilihan lainnya adalah mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi mereka yang tak bisa mengikuti tes CPNS. Peraturan ini sedang difinalisasi pemerintah.

    Pemerintah juga akan mengupayakan agar sisa tenaga honorer yang ada melalui pendekatan kesejahteraan yang ditentukan pemerintah daerah masing-masing jika tak lulus PPPK. “Terus kami ada solusi itu, tiga solusi. Sekarang masih ada yang tidak puas ya tidak bisa semuanya dipenuhi dong,” kata mantan Panglima TNI ini.

    Ketiga opsi itu dibuat atas dasar banyak pertimbangan tanpa mengurangi peningkatan kualitas birokrasi. “Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama aja kan. Jangan dong sekian lama dia punya usia mengabdi pada pemerintah, kalau enggak dibenahin, mulai sekarang enggak pernah begitu,” tutur Moeldoko.(repelita)

  • 70 Ribu Guru Honorer K2 Pulang Dengan Membawa Kecewa

    70 Ribu Guru Honorer K2 Pulang Dengan Membawa Kecewa

    Jakarta (SL) – Puluhan ribu guru honorer kategori II (K2) yang memadati halaman istana negara selama sehari penuh untuk menagih janji presiden Joko Widodo untuk diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) rupanya sia-sia dan terpaksa harus membawa pulang rasa kekecewaan yang mendalam.

    Para guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana negara tersebut sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018) lalu. Setelah bermalam di seberang Istana, pada rabu paginya aksi kembali dilanjutkan. Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.

    Namun dalam pertemuan tersebut, pihak KSP tak memberikan jawaban apapun terkait nasib para guru honorer. termasuk Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.

    Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, Sekretariat Negara sudah mencoba menghubungi sejumlah menteri terkait aksi unjuk rasa guru honorer di Istana, Selasa (30/10/2018) dan Rabu (31/10/2018).

    Ketiga menteri tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Sementara tuntutan para guru honor untuk bertemu Jokowi, menurut dia juga tidak bisa dipenuhi. Sebab, Presiden Jokowi tidak bisa bertemu secara dadakan.

    “Mereka tuntutannya bertemu tiga menteri. Menteri tidak ada yang mau menerima. Presiden tidak bisa dadakan begitu. Saya sarankan, kalau misalnya mau ketemu presiden jangan begitu, ajukan surat, ajukan apa,” kata Eko Sulistyo.

    Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih Ia mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi. Namun, karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa bermalam di sana beralaskan aspal dan beratapkan langit. beruntung malam itu tak ada hujan.

    “Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi,” kata Titi dengan nada kecewa, Kamis (1/11/2018).

    Akhirnya, pada Rabu sore itu, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil. karena pihak
    KSP yang menerima mereka juga tak bisa memberikan solusi dan kebijakan langsung terkait permasalahan guru honorer tersebut.

    “Kami menolak untuk melanjutkan mediasi dengan mereka karena percuma, tidak ada solusi. Mereka pun tidak tau bagaimana mempertemukan kami dengan Presiden,” kata Titi.

    Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

    Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara. Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer.

    “Katanya ‘Iya akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak,” kata Titi.

    Menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun.

    Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu. Ia juga kecewa Jokowi justru terkesan menghindari para guru honorer yang sudah datang ke Istana untuk menagih janji.

    Saat para guru honorer bermalam di seberang Istana, Jokowi justru memilih blusukan ke pasar di wilayah Bogor.
    “Kami diabaikan. Senangnya blusukan saja itu presiden entah ke mana. Tapi kami tidak diperhatikan,” kata Titi.

    Sementara itu Presiden Joko Widodo enggan menjawab soal aksi unjuk rasa para guru honorer di depan Istana. saat di temui awak media usai menghadiri Sains Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2018) (IndonesianNewspaper)

  • Sandiaga: Sekarang Suara Generasi Milenial Kita Sudah Ungguli Jokowi

    Sandiaga: Sekarang Suara Generasi Milenial Kita Sudah Ungguli Jokowi

    Jakarta (SL) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salihuddin Uno mengklaim suara generasi milenial untuk Prabowo-Sandi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini lebih tinggi dibandingkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal itu ia ungkap berdasarkan hasil survei internal tim suksesnya.

    “Dari survei kita yang akurat, sekarang suara generasi milenial kita sudah mengungguli Jokowi,” kata Sandi di Jakarta, Selasa (30/10/2018). Menurut Sandi, ada berbagai aspek yang membuat generasi milenial memilih dirinya dengan Prabowo. Aspek tersebut di antaranya program wirausaha, lingkungan hidup, kesenian, dan hal yang menyangkut teknologi digital.

    “Hal-hal itu yang mengikat generasi milenial terhadap kita. Mereka akan jadi duta dan menyampaikan berita baik dan positif,” jelasnya. Kendati demikian, Sandi enggan menjawab ketika ditanya mengenai perbandingan angka dari survei tersebut. Menurutnya, hal penting yang perlu dilihat adalah keunggulan tersebut yang berhasil dicapai setelah sekian lama.

    “Kita capai setelah tertinggal selama mungkin enam bulan terakhir. Kalau dilihat momentum, milenial ada bersama kami,” papar Sandi. Ia menambahkan, meskipun survei menunjukkan keunggulan, ia menghimbau kepada seluruh tim sukses untuk tidak terlena. Pasalnya, masih ada 50 persen suara generasi milenial yang belum menentukan maupun memantapkan pilihanya.(repelita)

  • Allan Nairn: Jokowi Harus Berani Adili Wiranto, Sutiyoso, dan Hendropriyono

    Allan Nairn: Jokowi Harus Berani Adili Wiranto, Sutiyoso, dan Hendropriyono

    Jakarta (SL) – Jurnalis investigasi AS, Allan Nairn, melihat kejahatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih terus berlangsung. Menurutnya, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menghilangkan kejahatan HAM tersebut.

    “Kalau presiden Jokowi ikhlas tentang penegakan hukum HAM, dia harus berani mengadili pembunuh besar,” kata Allan di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Allan menilai, ada orang-orang dekat Jokowi yang terlibat masalah HAM di masa lalu.

    Menurutnya, Jokowi harus mengadili orang-orang tersebut jika memang konsisten terhadap penegakan HAM. “Seperti jenderal Wiranto, Sutiyoso, dan AM Hendropriyono,” tuturnya. Masih kata Allan, kalau presiden Jokowi serius tangani masalah HAM dengan langkah yang cukup sederhana. Misalnya membuka kasus pelanggaran HAM belum selesai seperti kasus Trisakti, pembunuhan massal di Talangsari dan pembunuhan Munir.(tribun)

  • Jokowi Tanggapi Eksekusi Mati WNI di Arab Saudi

    Jokowi Tanggapi Eksekusi Mati WNI di Arab Saudi

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Arab Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

    Presiden Joko Widodo ikut menyesalkan eksekusi mati terhadap WNI tersebut. Lantaran, eksekusi tersebut tanpa pemberitahuan.

    “Ya, memang itu patut kita sesalkan. Itu tanpa notifikasi,” ujar Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

    Menurut Jokowi, Pemerintah Arab Saudi bukan kali ini saja mengeksekusi WNI tanpa ada notifikasi terlebih dahulu.

    langkah pemerintah agar kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari, Jokowi menyebut bahwa ini adalah wilayah hukum dari Arab Saudi.

    “Ya, kembali lagi ini adalah wilayah hukum, wilayah kewenangan raja Arab Saudi. Saya sudah berkali-kali setiap bertemu, baik dengan Sri Baginda Raja Salman, dengan Pangeran Muhammad bin Salman, terakhir dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, saya ulang-ulang terus,” ujar dia.

    “Jangan dipikir kita ini tidak melakukan upaya politik. Menteri luar negeri juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan hal yang sama,” tutur dia.

    Seperti diketahui, Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

    Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya. (esensinews.com)

  • PDIP: Jokowi Tak Pernah Janjikan Produksi Mobil Esemka

    PDIP: Jokowi Tak Pernah Janjikan Produksi Mobil Esemka

    Jakarta (SL) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengomentari kritikan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait rencana produksi mobil Esemka yang dianggap mengingkari janji kampanye. Menurut dia, selama ini Jokowi tidak pernah memasukkan produksi mobil Esmeka dalam janji kampanyenya.

    “Semua orang juga tahu bahwa dia (Jokowi) memberi dukungan untuk siapa yang akan memproduksi itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan memproduksi mobil karena memang bukan kapasitas dia untuk memproduksi itu,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

    “Salah saja orang membuat interpretasi Pak Jokowi akan memproduksi mobil. Pak Jokowi kan bukan Toyota,” sambungnya.

    Menurut Andreas, Jokowi memberikan dukungan terhadap mobil Esemka ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian didukungan itu dilanjutkan ketika ia menjabat sebagai presiden.

    “Ya dulu beliau belum presiden ketika masih wali kota maupun sekarang sebagai presiden tentu memberikan dukungan kepada siapa saja di republik ini yang mempunyai potensi untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai lebih untuk produktivitas bangsa ini,” ujarnya.

    Anggota Komisi I DPR ini menilai, dukungan Jokowi adalah hal yang baik. Namun, dia kembali menegaskan, memproduksi mobilEsemka bukanlah wewenang Jokowi.

    “Bahwa kemudian yang memproduksi bukan Pak Jokowi saya kira sangat wajar karena beliau bukan produsen mobil,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo  menyatakan, jika urusan produksi mobil esemka dilakukan oleh industri. Dia hanya mendorong agar mobil buatan anak bangsa ini dikembangkan dan diproduksi massal.

    Dia mengungkapkan, mobil esekma pada dasarnya merupakan purwarupa yang dihasilkan oleh anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

     “Ini kan mobil esemka dulu produk uji coba, prototipe dari anak-anak SMK dibantu beberapa teknisi dari perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil esemka, kan bagus,” ujar dia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/10/2018).

    Ketika menjadi Wali Kota Solo, lanjut Jokowi, ia hanya mendorong agar mobil esemka ini diuji kelayakannya. Jika memang sudah layak, maka bisa dikerjasamakan dengan industri untuk diproduksi massal.

    ‎”Saya waktu jadi walikota hanya mendorong, agar mobil itu bisa uji emisi, uji layak jalan, hanya itu. Setelah jadi diserahkan kepada industri. Mau diproduksi ya bukan urusan kita. Masa Presiden mau bikin pabrik sendiri,” ungkap dia.

    Menurut Jokowi sekarang apakah mobil tersebut akan diproduksi atau tidak, tergantung dari produsennya. Namun jika‎ mobil esemka ini benar-benar akan diproduksi massal, maka Jokowi akan sangat mengapresiasi.

    “Itu dikerjakan penuh oleh industri, urusan saya, urusan apa dengan esemka, enggak ada urusan pemerintah. Itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan swasta. Kita enggak ikut campur di situ. Tapi kalau jadi, saya akan datang, karena jelas brand Indonesia,” tandas dia. (liputan6.com)

  • Soal Dugaan Suap Tito Karnavian, Jokowi: Saya Engga Mau Ikut Campur

    Soal Dugaan Suap Tito Karnavian, Jokowi: Saya Engga Mau Ikut Campur

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menolak mengomentari rumor terkait dugaan suap kepada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Presiden menegaskan, itu ranah hukum dan sepenuhnya wewenang aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Itu wilayahnya KPK, itu wilayahnya hukum, saya enggak mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” kata Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Indonesia di Jakarta pada Rabu, 10 Oktober 2018.

    Menurut Jokowi, kabar itu masih sebatas rumor atau dugaan belaka, dan tak sepatutnya ditanggapi berlebihan. Maka sudah selayaknya menyerahkan sepenuhnya kepada dugaan itu kepada KPK. Jokowi tak membantah tentang kabar Tito Karnavian bertemu dengannya di Istana Bogor kemarin. Tetapi, katanya, itu hal biasa seorang presiden memanggil kepala Polri sebagai salah satu aparat pembantunya.

    Seorang petinggi Polri disebut-sebut menerima aliran dana suap dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dugaan aliran dana ini diungkap oleh platform digital Indonesialeaks.

    Dalam laporan Indonesialeaks, petinggi Polri itu menerima kucuran dana dari Basuki, dalam kapasitasnya sebagai terpidana kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017.

    Sejumlah media nasional yang tergabung dalam Indonesialeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di Indonesia. Mereka juga mencium indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus itu.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah Tito Karnavian. Indonesialeaks menyatakan bahwa suatu dokumen menyebut Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain, ketika menjabat kepala Polda Metro Jaya dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai kepala Polri.(swaranasional)