Tag: Jusuf Kalla

  • JK Nilai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Pembunuh Wartawan Adalah Hal Wajar

    JK Nilai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Pembunuh Wartawan Adalah Hal Wajar

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemberian grasi terhadap terpidana pembunuh wartawan, I Nyoman Susrama adalah hal yang wajar. Susrama adalah otak di balik pembunuhan Anak Agung Gede Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali.

    Menurut JK, pengurangan hukuman dari sebelumnya seumur hidup menjadi 20 tahun lumrah. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun substansinya sama. “Memang umumnya yang namanya hukuman seumur hidup itu sama dengan 20 tahun, kalau 20 tahun kan, kamu umur berapa sekarang? Mungkin ya kita tidak mendahului Tuhan tapi ya memang tidak jauh-jauh itu 20 tahun dengan seumur hidup. Engggk jauh-jauh” ujar JK di kantornya, Selasa, 22 Januari 2019.

    Kebijakan Jokowi memberikan grasi kepada Susrama, menuai kritikan tajam. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar menegaskan pemberian grasi tersebut sebagai langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers. “Ya biasalah. Saya katakan tadi. Pemerintah tanpa kritik bukan pemerintah. Apa saja dikritik, sabun dikritik, keputusan apa dikritik, biasa saja namanya demokrasi,” kata JK.

    Susrama menghabisi nyawa Narendra Prabangsa pada 2009 lalu. Susrama merupakan adik dari pejabat di Bangli. Prabangsa dibunuh dengan cara sadis karena pemberitaan penyimpangan proyek pembangunan taman kanak-kanak bertaraf Internasional di Bangli. Jasad Prabangsa dibuang dengan cara dibungkus plastik hitam besar. Kemudian diangkut mobil dan dibuang di permukaan Pantai Belatung, Klungkung pada 11 Februari 2009.

  • JK: Dimanapun, Semua Barang Made In China

    JK: Dimanapun, Semua Barang Made In China

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan setiap negara tak bisa menghindari ekspor. Negara yang ingin maju, kata dia, tidak bisa hidup sendiri.

    Untuk itu, persaingan ekspor sangat ketat. JK menuturkan hanya negara yang memiliki kriteria tertentu yang bisa menjadi pemenang. “Dalam persaingan ada tiga komponen yang sangat penting yaitu produksi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah,” katanya saat membuka acara Outlook Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

    JK menuturkan, saat ini hanya Cina yang hampir bisa memenuhi kriteria tersebut. Barang-barangi negeri Tirai Bambu itu tersebar hampir di seluruh dunia. Dampaknya, Cina terbukti mampu stabil di tengah gejolak ekonomi. Ekspansi ekspor Cina dialami langsung oleh JK. “Saya baru-baru ini ke New Zealand. Mau beli sepatu made in China (buatan Cina). Topi pun made in China,” ujarnya. “Tidak ada barang yang kita pegang tanpa made in China,” kata dia lagi.

    JK berharap Indonesia bisa berproduksi seperti Cina yang cepat dan murah dengan kualitas yang baik. Indonesia saat ini masih mengalami defisit neraca perdagangan lantaran impor lebih tinggi dibandingkan ekspor.

  • JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    Jakarta (SL) – Kisruh perguruan tinggi sebut-sebut dukung para capres, Jusuf Kalla sayangkan hal itu terjadi. Kata JK interaksi masyarakat sudah peka dan cerdas dalam menangkap isu politik kali ini. Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI), Senin (14/1/2019), di Jakarta.

    Ia juga mengimbau para alumni perguruan tinggi tidak menggunakan almamater saat mendukung salah satu calon presiden. “Sebaiknya teman-teman alumni sebuah Perguruan Tinggi tidak terlalu jauh menyeret nama kampusnya masing-masing dalam jelang Pilpres 2019.“ ucapnya.

    Disampaikan JK, penggunaan almamater bisa merusak kredibilitas Universitas, kampus sebagai lembaga pendidikan tidak boleh terpecah belah karena politik.

    Jk juga menyinggung deklarasi alumni UI dan sejumlah alumni perguruan tinggi negeri kepada capres dan cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang disiasati mengundang kontra publik besar. Sementara dikabarkan, di hari yang berbeda, sejumlah alumni UI lainnya yang menyatakan dukungan untuk capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Seperti dikutip dari liputan6, alumni itu sebenarnya bebas saja memberikan dukungan karena itu hak konstitusi masing-masing tapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas agar universitas itu tetap bisa berdiri independen. “janganlah terlalu jauh pasti alumni itu akan terbelah. Jadi semua harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah belah. “tutup JK.

  • Jusuf Kalla Berang, Biaya Bangun LRT 1 Kilometer Rp 500 Miliar

    Jusuf Kalla Berang, Biaya Bangun LRT 1 Kilometer Rp 500 Miliar

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien.

    Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated). “Jangan asal bangun saja,” ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

    Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah. “Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?” ujar JK.

    Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada. “Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?” ujar JK.

    JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi. JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek. “Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” ujar JK. (viva)

  • Bebas WBK dan WBBM, Jusuf Kalla Beri Penghargaan Kepada Kapolri

    Bebas WBK dan WBBM, Jusuf Kalla Beri Penghargaan Kepada Kapolri

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D yang diwakilkan Waka Polri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto. SH. menerima penghargaan pemimpin yang telah menerapkan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (10/12/2018).

    Kapolri menerima penghargaan bersama sejumlah petinggi lainnya. Mulai dari Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachtiar Ali, Wakil Ketua  Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, dan Jaksa Agung  Prasetyo.

    Dalam arahannya Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK danWBBM.  Wapres RI mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

    “Tapi selain selain bersih, pelayanan  perlu juga cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,” ucap Jusuf Kalla dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

    “Dilema gaji rendah, ingin dapat pendapatan lain. Jadi selain integritas juga gaji tinggi. Karena itu ada tukin. Itu penyelesaian dilema. Dampak biaya pemerintahan tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar bisa bayar tunjangan. Ini lingkaran yang harus dipecahkan,” jelas Jusuf Kalla.

    Lebih lanjut, JK mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. “Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat,” kata Jusuf Kalla seraya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komjen Pol (Purn) Drs. Syafruddin. Msi mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

    “Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” jelas Menpan- RB

    “Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas , 5 unit kerja di antaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucap Menpan- RB.

    “Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM,” kata Menpan-RB.

    “Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan,” ucap Menpan-RB

    “Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional,” jelas Menpan-RB.

    “Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” tutup Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komjen Pol (Purn) Drs. Syafruddin. Msi. (INS)

  • Jusuf Kalla Minta ICMI Perkuat Kelompok Keilmuan

    Jusuf Kalla Minta ICMI Perkuat Kelompok Keilmuan

    Bandarlampung (SL) – Silaturahmi kerja nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Covention Hall Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, dubuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penutupan Silaknas, Sabtu (8/12/2018), dilakukan Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla.

    Dalam kesempatan ini, Wapres berpesan agar ICMI memperkokoh kelompok keilmuan. “Orang ICMI harus memperkuat kelompok keilmuan agar terbentuk organisasi yang kuat,” ungkapnya saat memberi amanat.

    Jika tidak memperkuat keilmuan, yang ada dalam pertemuan Silaknas hanya membahas politik. “Kalau tidak pertemuan politik yang membahas dukung siapa, itu berbulan-bulan, ekonomi kita kelupaan, sehingga politik menghadap yang punya ekonomi,” katanya.

    Lebih lanjut Jusuf Kalla mengatakan, teknologi dan kewirausahaan harus menjadi hal pembicaraan utama dalam sebuah pertemuan. “Apa kurangnya Lampung yang memiliki tanah luas dan subur namun jika tidak ada teknologi dan keilmuan yang cukup tentu akan dikuasai (bangsa lain),” ucapnya.

    Wapres melanjutkan, teknologi saat ini terus berkembang, salah satunya yang sempat menjamur wartel namun saat ini sudah tidak ada, karena adanya perkembangan teknologi. Ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan. “Masalahnya adalah mempersiapkan orang menerima teknologi baru, kalau tidak siap kita jadi konsumen teknologi, dan itu penyakitnya, kita mengimpor terus,” ungkapnya.

    Jusuf Kalla mengatakan, ICMI sebagai persatuan cendikiawan tentu harus menjadi pelopor mempersiapkan orang ini. “Dari tahun ke tahun, dari rapat ke rapat harus ada bagiannya dari laboratorium ke laboratorium percobaan ke percobaan lain itu baru ICMI. Meningkatkan produktifitas itu baru berita, memakmurkan masyarakat, kalau hanya deklarasi itu bukan berita,” ujar Jusuf Kalla.

    Wapres berpesan kembali bagaimana pun ICMI harus menghasilkan sumbangan untuk memakmurkan masyarakat. “Bukan menghasilkan jabatan, dan ada juga yang rajin ke ICMI (hanya) untuk jabatan,” sindirnya.

    Jusuf Kalla mengajak seluruh anggota ICMI untuk menghasilkan pemikiran tentang memakmurkan rakyat, sehingga dalam pertemuan ICMI bukan membahas politik sosial saja. “Besar harapan saya kita pada pertemuan akan datang disamping politik sosial ada juga yang mepresentasikan keilmuannya, beberapa tahun lalua pertemuan seperti itu saya membicarakan ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan dalam Silaknas kali ini turut disepakati deklarasi Ikatan Cendikiawan Muslim Asean (ICMA). “Ini sukses meakipun dari 11 negara yang bisa ikut sampai sekarang hanya timur leste, myanmar, kamboja,” sebutnya.

    Negera-negara yang hadir tersebut, kata Jimly, antusias pada acara ini yang mana menekankan tiga pokok pengembangan. “Yakni pentingnya kualitas sdm imtak dan imtek, menggerakkan roda ekonomi berkeadilan dan menyebarkan hidup rukun bernegara,” tukasnya.

    Lanjut Jimly ketiga pokok itulah hasil dari Silaknas yang nantinya ingin disebarkan ke negara-negara tetangga. “Mudah-mudahan semangat ICMI terus menular, sehingga ICMI tidak menghilang dan menyumbang kemajuan bangsa,” tandasnya.

    Dilain pihak, Ketua Orwil Lampung M Yusuf Sulfarano Barusman menyampaikan, peserta Silaknas kali ini dihadiri 800 orang dari seluruh provinisi dan utusan luar negeri, serta sebelas negara Asean. “Pada kegiatan silaknas kali ini juga bersamaan sejarah bagi kita adanya deklarasi ICMI, yang pada deklarasi tersebut dikukuhkan tulisan tangan pak presiden yang berkenan membuka kegiatan,” ungkapnya.

    Yusuf Sulfarano Barusman menambahkan, dari hasil Silaknas ini dirumuskan beberapa rekomendasi untuk semua pihak. “Hasil Silaknas kita diskusikan selama dua hari, kami rumuskan rekomendasi ke semua pihak khususnya pemerintah terkait isu yang ada,” tandasnya. (warta9)

  • Wapres JK Prihatin Publikasi 41 Masjid Terpapar Radikal

    Wapres JK Prihatin Publikasi 41 Masjid Terpapar Radikal

    Jakarta (SL) – Wapres Jusuf Kalla terpancing mengomentari publikasi masjid pemerintah terpapar paham radikal. Bahaya itu, masjid pemerintah saja dianggap radikal apalagi yang lain, ujarnya. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang mengungkapkan peneltiannya bahwa ada 50 penceramah dari 41masjid milik pemerintah terpapar radikal.

    JK mengaku prihatin dengan hasil riset itu. Bahkan menurutnya, survei yang menyebut ada 50 penceramah yang menyebar paham radikal di 41 masjid pemerintah berbahaya jika dipublikasi. Kalau orang menyimpulkan sederhana, bisa disimpulkan 41 persen pemerintah radikal, wah bahaya itu,” ujarnya dalam telekonferensi di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (27/11) malam.

    Bayangkan masjid di pemerintah aja radikal, apalagi yang lain,” sambung JK. Menurutnya, telaah atas studi penelitian itu harus diperbaiki. Dalam hal ini, JK menyoroti tentang penggunaan klasifikasi radikalisme ringan, menengah, dan berat yang digunakan P3M.

    Ini pertama kali saya dengan istilah itu. Kalau radikal ya radikal saja,” tegasnya. Kedua, JK juga menyinggung kata terpapar” yang dipakai dalam penelitian itu. JK mengaku tidak tahu arti dari kata tersebut. Terpapar itu bahasa yang baru saya dengar, rupanya yang mendapat paparan,” pungkasnya.

    Riset P3M menjadi ramai diperbincangkan setelah Jurubicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mempublikasinya. Wawan mengungkap data itu saat diwawancarai wartawan di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11) lalu. “Tidak banyak, sekitar 50-an. Ini masih terus kita dekati mudah-mudahan ini bisa,” urainya kala itu.(rmollampung)