Sinarlampung

Tag: Kabupaten Lampung Selatan

  • Seleksi CPNS Lamsel, 297 Peserta Tak Hadir Hingga Hari Ketiga Sesi I

    Seleksi CPNS Lamsel, 297 Peserta Tak Hadir Hingga Hari Ketiga Sesi I

    Jati Agung (SL) – Setelah resmi dibuka pada Rabu, 5 Februari lalu, tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lampung Selatan kembali berlangsung di Gedung Kuliah Umum I Kampus ITERA, Way Hui, Kecamatan Jati Agung.

    Memasuki hari ketiga tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), ratusan peserta tereliminir karena tak hadir di lokasi.

    “Sejauh ini semua segi teknis berjalan baik. Hanya saja tingkat ketidakhadiran peserta yang tinggi,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto ditemui di lokasi tes, Jumat (7/2/2020).

    Berdasarkan data absensi yang tercatat di BKD Lampung Selatan, pada hari pertama tes SKD, jumlah peserta yang tidak hadir mencapai 111 peserta. Sedangkan hari kedua sebanyak 147 peserta. Otomatis dipastikan ratusan peserta dinyatakan gugur seleksi kemampuan dasar.

    “Kalau hari ini sesi I saja sudah  39 peserta yang tidak hadir. Sehingga total sudah 297 peserta yang tidak hadir mengikuti SKD. Mungkin banyak peserta yang berdomilisi atau tempat tinggalnya jauh, seperti dari luar daerah,” terangnya.

    Walaupun tingkat ketidakhadiran tinggi, namun Puji menyebut, angka kelulusan untuk peserta Kabupaten Lampung Selatan juga cukup tinggi. Puji mengungkapkan banyak peserta yang nilainya diatas 400.

    Diketahui SKD CPNS Kabupaten Lampung Selatan berlangsung selama tiga hari dan terbagi menjadi sepuluh sesi. Dimana sesi ke-III hari ketiga atau sesi kesepuluh yang merupakan sesi terakhir akan dimulai pukul 14.00 WIB, Jumat (7/2). Tercatat, jumlah peserta yang berhak mengikuti SKD sebanyak 4.914 peserta. (Az)

  • Tak Datang, Ratusan Peserta CPNS Lamsel Gugur di Hari Pertama

    Tak Datang, Ratusan Peserta CPNS Lamsel Gugur di Hari Pertama

    Lampung Selatan (SL) –  Sebanyak 111  peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lampung Selatan tereliminir pada hari pertama pelaksanaan tes. Bahkan, dari 111 orang tersebut, sebanyak 106 peserta tidak hadir dilokasi. Sementara 5 orang sisanya hadir tidak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia seleksi CPNS Kabupaten Lampung Selatan.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto menjelaskan, dari total 1.000 peserta SKD, hanya 889 orang yang mengikuti tes.

    “Hari pertama kita terbagi dua sesi, IV dan V. Tadi sesi IV ada dua orang yang telat. Dan sesi V tiga orang yang telat. Sedangkan 106 tidak hadir di lokasi tanpa keterangan. Otomatis ya langsung gugur,” ujar Puji sapaan akrabnya, ditemui tim ini.

    Puji menambahkan, panitia tidak bisa memberikan toleransi kepada peserta yang hadir tidak tepat waktu. Sebab kata dia, jauh-jauh hari panitia telah mengumumkan agar peserta datang satu jam sebelum pelaksanaan tes dimulai.

    “Ya itu (sistem) otomatis terkunci. Karena begitu tes dimulai, registrasi peserta tidak bisa dilakukan, kita gak bisa lagi login mengecek nomor pin peserta,” ungkapnya.

    Mantan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini pun berharap, dihari berikutnya tak ada lagi peserta yang datang terlambat.

    “Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti. Selain peserta yang telat dan tidak hadir, semuanya berjalan lancar. Bahkan hasil tes tadi ada peserta yang mencapai nilai 432,” tutur Puji.

    Selain datang tepat waktu, Puji juga meminta agar peserta bisa memahami tata tertib yang telah ditetapkan panitia.

    “Kami juga mengimbau, sekira barang-barang yang tidak perlu dibawa bisa dititipkan kepada saudara atau teman yang mengantar. Bisa juga ke panitia penitipan barang. Jadi yang dibawa masuk ke dalam ruang tes hanya KTP dan nomor peserta,” imbuhnya.

    Sementara itu, pelaksanaan SKD Kabupaten Lampung Selatan akan digelar hingga Jumat, 7 Februari 2020. Dari total pelamar yang lulus seleksi administrasi, 4.914 berhak mengikuti tes SKD. Sementara, 4 orang lainnya merupakan peserta P1/TL tidak mengikuti tes SKD. (Az)

  • Tampil Unik, Panitia CPNS Lamsel Kompak Pakai “Tukkus”

    Tampil Unik, Panitia CPNS Lamsel Kompak Pakai “Tukkus”

    Jati Agung (SL) – Ada yang menarik dari pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CPNS) Kabupaten Lampung Selatan formasi 2019 yang mulai digelar sejak Rabu (5/2/2020) kemarin. Semua panitia seleksi tampak mengenakan atribut yang berbeda dari biasanya.

    Lucu juga unik, sebab semua panitia laki-laki kompak mengenakan tukkus, yakni topi atau penutup kepala yang biasa dipakai Pahlawan Nasional asal Lampung Radin Inten.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto, SE, MM mengatakan, ide tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan lokal khas Lampung Selatan.

    “Selain mengangkat kearifan lokal, ini (tukkus) sebagai identitas untuk memudahkan peserta mengenali mana panitia seleksi CPNS,” tutur Puji sapaan akrabnya, ketika ditemui di Kampus Itera, lokasi tes SKD, pada Kamis (5/2/2020) sore.

    Menurut Puji, budaya adalah suatu warisan atau leluhur dari nenek moyang yang tidak ternilai harganya. Budaya Lampung sangat banyak dan beragam, budaya itulah yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

    “Mari kita sama-sama lestarikan adat dan budaya Lampung. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” tandasnya. (Az)

  • Kabar Gembira untuk Korban Tsunami, Pemkab Lampung Selatan Siap Bangun 524 Hunian Tetap di Sembilan Lokasi

    Kabar Gembira untuk Korban Tsunami, Pemkab Lampung Selatan Siap Bangun 524 Hunian Tetap di Sembilan Lokasi

    Kalianda (SL)-Kabar gembira untuk korban yang rumahnya hilang akibat bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Pemkab setempat menyatakan, dana dan lokasi  pembangunan hunian tetap (huntap) untuk mereka telah tersedia. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendapatkan bantuan dana hibah yang cukup untuk membangun huntap  524 unit di sembilan lokasi.
    Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Lampung Selatan Priyanto Putro mengungkapkan, bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  “Pemerintah pusat melalui BNPB telah menggelontorkan dana untuk pembangunan huntap dan fasilitas lainnya sebesar Rp48,820 miliar. Artinya apa ? Kita dinilai sangat cepat dalam memproses penyelesaian huntap ini,” ujar Priyanto ketika diwawancarai tim ini, Selasa (14/1/2020).
    Mantan Kepala Bappeda Pemkab Lampung Selatan ini menyatakan, digelontorkannya bantuan tersebut juga tidak terlepas dari arahan Plt Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto serta kerja sama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak. “Ini (anggaran) kami selalu koordinasi dengan BNPB, dan juga berkat komitmen Pak Plt Bupati dan pemerintah pusat. Tetapi kita juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, serta stake holder terkait yang ada di Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.
    Namun demikian kata Priyanto, meskipun dana telah tersedia, pembangunan huntap tidak serta merta langsung dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui. Dia menjelasakan, untuk membangun huntap, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyiapkan lahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan.
    Kemudian setelah penentuan lokasi, dilakukan pengukuran lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta inventarisasi lahan dan penentuan nilai lahan oleh tim appraisal hingga sosialisasi kepada warga yang lahannya akan dipakai untuk pembangunan huntap. “Tahapan ini sudah kita laksanakan semua. Bagi warga yang telah setuju lahannya dibebaskan, dananya sudah kita transfer ke rekening masing-masing. Bagi yang belum setuju, ya kita stop cari yang lain. Kan ini untuk membangun rumah tetangga mereka juga,” imbuhnya.
    Priyanto menegaskan, meskipun upaya pembelian lahan huntap tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, hal itu tidak membuat rencana pembangunan huntap menjadi terhambat. Sebab kata dia, Pemkab Lampung Selatan memastikan akan terus mendampingi warga terdampak bencana sampai pembangunan huntap diselesaikan dengan baik hingga warga bisa menempati huntap sesuai standar yang ditetapkan Kementerian PUPR dan BNPB. “Kita terus bergerak tidak ada yang mandek. Walaupun ada tanah yang belum menemui kata sepakat, ini tidak menghentikan langkah kita untuk terus bergerak. Karena bagaimana pun rakyat yang terdampak harus kita tangani dan dampingi terus,” tandasnya.
    Sedangkan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemkab Lampung Selatan Burhanuddin menambahkan, Pemkab Lampung Selatan telah mengganti rugi lahan warga yang sepakat untuk dibebaskan pada tahun 2019 lalu. Ia tak menampik masih ada sebagian warga yang belum menemui titik temu masalah harga.
    “Memang ada beberapa lokasi yang belum selesai karena tidak ada kecocokan. Sebab terkait harga, ini semua tim appraisal yang menentukan. Pemerintah daerah sendiri tidak bisa menentukan. Tapi mudah-mudahan di tahun 2020 ini pembangunan huntap bisa terlaksana, karena anggarannya sudah ada,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan menyebut, Pemkab Lampung Selatan mendapatkan hibah untuk membangun 524 unit huntap yang tersebar di sembilan titik lokasi.
    Rinciannya, untuk Kecamatan Rajabasa meliputi, Desa Kunjir sebanyak 138 unit, Desa Way Muli Timur 129 unit, Desa Way Muli 58 unit, Desa Sukaraja 20 unit, Desa Rajabasa 34 unit, Desa Banding 13 unit, dan Pulau Sebesi 78 unit. Lalu di Kecamatan Kalianda yakni, Kelurahan Kalianda sebanyak 34 unit dan Desa Maja 18 unit. Serta di Kecamatan Sidomulyo, akan dibangun 2 unit di Desa Suak.
    “Alhamdulillah, atas kerjasama dan kerja keras kita semua yang terus menerus intens berkoordinasi ke pemerintah pusat, bulan Desember kemarin hibah dana pembangunan huntap sebesar Rp.48,820 miliar sudah masuk ke rekening pemerintah daerah,” tuturnya.
    Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, awal tahun ini pihaknya kembali mencari kekurangan lahan untuk lokasi pembangunan huntap. Dari total 524 unit huntap yang dibutuhkan, yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 357 unit.  “Jika kekurangan lahan diawal tahun ini bisa kita selesaikan, kita akan bangun semua sekaligus. Namun jika belum, tetap kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Sambil berjalan kita mencari kekurangan lahannya,” kata mantan Kepala Badan Kesbangpol ini.
    Ia pun menegaskan, pembangunan huntap saat ini tengah memasuki fase site plan. Dimana penentuan bentuk rumah maupun jenis rumah akan dilakukan oleh konsultan perencana. Dia menargetkan, pembangunan huntap bisa rampung di tahun 2020. “Untuk teknis pembangunannya, nanti kita siapkan kelompok-kelompok masyarakat dari huntara. Jadi mereka sendiri yang akan membangunnya, dibantu personil TNI-Polri untuk mempercepat proses pembangunannya. Kalau sudah jadi, nanti baru kita pindahkan. Sehingga mereka benar-benar menempati hunian yang layak,” pungkasnya. (az)
  • Babang Tampan Ramaikan Penanaman Pohon di Pantai Pulau Mengkudu Bakauheni

    Babang Tampan Ramaikan Penanaman Pohon di Pantai Pulau Mengkudu Bakauheni

    Kalianda (SL)-Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan beserta Bhayangkari menanam beberapa jenis tanaman pantai di pinggir Pulau Mengkudu Desa Tototharjo Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (9/1/20) sekitar pukul 09.00 Wib. Reboisasi ini untuk meminimalisir dampak bencana alam. Seperti diketahui, Pulau Mengkudu adalah salah satu tempat destinasi wisata bahari yang terdampak tsunami beberapa waktu lalu.

    Kegiatan reboisasi dihadiri Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo S.H,S,ik,M.M, jajaran Bhabinsa, Camat Bakauheni,  kelompok peduli wisata serta artis putra Lampung Andika Mahesa, mantan vokalis Kangen Band. “Pohon yang kami tanam diantaranya, pohon mangrove, cemara laut, ketapang, mutun, cemara udang dan beberapa pohon lainnya,” ungkap Kapolres Lamsel AKBP Edi Purnomo.

    AKBP Edi Purnomo berharap penanaman pohon di pesisir Pulau Mengkudu kelak bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di pesisir pantai Lampung Selatan. Menurutnya, kegiatan ini mesti terus dilakukan  bersama-sama dengan masyarakat agar ekosistem laut tetap terjaga. “Memperbanyak tanam mangrove dan beberapa jenis tanaman lainnya, termasuk  terumbu karang, sama halnya dengan meminimalisir dampak bencana alam, Mangrove merupakan benteng alami untuk mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan pantai serta dapat meredam gelombang tsunami,” tukas kapolres.

    Andika Mahesa yang tampak bersemangat menanam sejumlah pohon mengaku senang menamam pohon. “Ini demi menjaga pantai kita agar tetap bagus.  Harusnya masyarakat juga  senang dan ikut berperan dalam menjaga ekosistem pantai supaya tidak rusak,” kata Andika atau sering disebut dengab panggilan akrabnya Babang Tampan.

    Andika berharap aksi penanaman kembali ini  dibarengi kesadaran pentingnya menjga kelestarian ekosistem pantai. Dia meminta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan baik sampah pelastik maupun sampah lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pantai. Kepada pengunjung pulau,  Andika juga memint harus berhati-hati ketika melakukan snorkling supaya terumbu karang yang baru saja ditanam tidak rusak. Indahnya pantai ini adalah bagaimana kita menjaganya,” pungkas Andika. (*)

  • Jelang Penilaian Tingkat Nasional, Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Lakukan Evaluasi Desa Taman Agung

    Jelang Penilaian Tingkat Nasional, Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Lakukan Evaluasi Desa Taman Agung

    Kalianda (SL)-Dinilai sukses menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang merupakan cerminan pola hidup keluarga, membawa Desa Taman Agung, Kecamatan Kalianda, mewakili Provinsi Lampung mengikuti lomba PHBS tingkat nasional. Seperti diketahui, Desa Taman Agung mewakili Kabupaten Lampung Selatan pada lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, serta Kesehatan (Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan) tahun 2019.
    Tim penilai dari Provinsi Lampung telah melakukan penilaian terhadap Desa Taman Agung pada 4 Desember 2019 lalu. Hasilnya, Desa Taman Agung meraih predikat terbaik pertama PHBS yang dinilai berdasarkan 10 indikator penilaian.  Indikator itu yakni, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, cuci tangan dengan sabun dan air bersih.
    Lalu, menggunakan air bersih, menggunakan jambam sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok. Sebagai evaluasi menghadapi penilaian lomba tingkat nasional, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto beserta jajaran pengurus dan instansi terkait melakukan rapat evaluasi persiapan di Desa Taman Agung, Rabu (8/1/2020).
    Dalam kesempatan tersebut, Winarni menyatakan bahwa Lampung Selatan memiliki program swasembada gizi yang menjadi inovasi unggulan Kabupaten Lampung Selatan. Diaman kata dia, swasembada gizi merupakan merupakan kesatuan gerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan mendorong kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri menuju sumber daya manusia yang unggul.
    “Program inovasi swasembada gizi inilah yang kita harapkan akan dapat meminimalisir kasus stunting sekaligus menghilangkan kasus ini di Lampung Selatan. Untuk itu saya berharap Desa Taman Agung bias menjadi pilot project program swasembada gizi ini,” ujarnya.
    Winarni menambahkan, melalui kegiatan Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan juga merupakan bentuk nyata dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, yaitu swasembada gizi untuk menurunkan dan mengurangi angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan. “Dengan diraihnya predikat terbaik program PHBS di Desa Taman Agung dalam lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan ini mengindikasikan bahwa program inovasi swasembada gizi tersebut telah dapat berjalan dan dapat  menunjukan hasilnya,” kata Winarni. (Kmf)
  • 512 Kades dan Sekdes Se-Lampung Selatan Ikuti Pembinaan Administrasi

    512 Kades dan Sekdes Se-Lampung Selatan Ikuti Pembinaan Administrasi

    Kalianda (SL)–Sebanyak 86 Kepala Desa (Kades) dan 256 Sekretaris Desa (Sekdes) Se-Kabupaten Lampung Selatan mengikuti kegiatan Pembinaan Administrasi di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati setempat, Rabu (18/12/2019). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Ir. Fredy SM, MM. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra serta para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.
    Kepala Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Setiawansah, AP, M.Si melaporkan, kegiatan pembinaan administrasi  diikuti  512 orang. Rinciannya 256 Kades dan 256 Sekdes Se-Lampung Selatan. “Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di desa, dalam hal ini Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Selain itu demi tertibnya administrasi pemerintahan desa se-Kabupaten Lampung Selatan,” terang Setiawansyah.
    Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, kegiatan pembinaan administrasi dibagi tiga gelombang baik waktu maupun tempat pelaksanaannya. Gelombang I dilaksanakan  Rabu , 18 Desember sampai dengan Kamis,l 19 Desember 2019. “Gelombang pertama hari ini diikuti  86 Kepala Desa dari tujuh kecamatan serta seluruh Sekretaris Desa dari 256 Desa di Kabupaten Lampung Selatan,” kata mantan Camat Natar ini.
    Selanjutnya, gelombang II diikuti 84 Kades yang akan dilaksanakan di Aula Negeri Baru Resort Kalianda pada  Kamis, 19 Desember sampai Jumat, 20 Desember 2019. Sedangkan gelombang III diikuti 86 Kades dan akan dilaksanakan di Aula Taman Wisata Tabek Indah Natar, Kamis-Sabtu,  20 Desember sampai 21 Desember 2019.
    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Fredy mengatakan, melalui kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi Kades dan Sekdes dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing.  “Dengan terselenggaranya kegiatan pembinaan ini, diharapkan para Kepala Desa dan Sekretaris Desa dapat merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa,” ujar Fredy.
    Selanjutnya, Fredy juga mengimbau kepada seluruh peserta agar dapat menjadikan kegiatan pembinaan itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, kualitas pelaporan, peningkatan kedisiplinan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan.
    “Dengan adanya tata kelola administrasi pemerintahan desa ini, kiranya dapat memberikan kemudahan bagi aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa dalam mengelola data pemerintahan desa. Sehingga dengan adanya tertib administrasi di pemerintahan desa dapat mencerminkan kedisiplinan dan kualitas pemerintahan desa,” pungkasnya. (kmf)
  • GOPTKI Lampung Selatan Gelar Sosialisasi Pendidikan Keluarga

    GOPTKI Lampung Selatan Gelar Sosialisasi Pendidikan Keluarga

    Kalianda (SL)-Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Lampung Selatan mengadakan sosialisasi tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak dan tentang Pendidikan Keluarga di Aula Bhakti Husada Dinas Kesehatan setempat, Kamis (12/12/2019).

    Hadir dalam kegiatan itu Penasehat GOPTKI yang juga Bunda PAUD Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Burhanudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Anasrullah.

    Ketua GOPTKI Kabupaten Lampung Selatan, Siti Fatimah Fredy menyampaikan, kegiatan itu diikuti peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari, guru PAUD/TK, Organisasi Mitra PAUD, Bunda PAUD dari 17 kecamatan, para pengawas TK, Penilik PNF Kecamatan Kalianda, serta unsur dari Bhayangkari, Persit, Dinas Pendidikan, Dinas PP dan PA, serta Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

    “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi Organisasi Mitra PAUD sekaligus menambah wawasan bagi guru PAUD atau TK yang ada di Lampung Selatan,” terang Siti Fatimah dalam laporannya.

    Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini menambahkan, pemateri kegiatan itu yakni, Mega Aria Monica, M.Pd dan Hardiansyah Masya dari UIN Lampung, dan Kepala Dinas PP dan PA Anasrullah.

    “Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah tentang perlindungan kekerasan terhadap anak dan parenting tentang pendidikan keluarga,” tuturnya.

    Pendidikan Orangtua Masih Rendah

    Sementara, Penasehat GOPTKI Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni berharap seluruh peserta sosialisasi bisa mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

    Sebab menurutnya, sosialisasi itu merupakan upaya untuk menekan kekerasan anak dan kekerasan seksual anak, serta sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak.

    “Ini sangat penting diikuti dengan seksama. Saya juga minta ilmu yang didapatkan dalam kegiatan ini tidak berhenti sampai di peserta saja. Tetapi saya harap ilmunya bisa disampaikan seluas-luasnya kepada Bunda PAUD Desa dan masyarakat yang lain pada umumnya,” imbuh Winarni dalam arahannya.

    Lebih lanjut Winarni menyampaikan, bahwa pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, dimana orang tua sebagai pendidiknya.

    Hanya saja menurutnya, kebanyakan orang tua belum mampu menjadi tenaga pendidik yang baik, karena latar belakang pendidikan yang masih rendah. Dan dengan sinergi antara keluarga dan sekolah tentunya hal itu menjadi sesuatu yang sangat membantu dalam hal pola mendidik anak.

    “Dengan kegiatan sosialisasi ini, mari kita membuka komunikasi yang seluas luasnya melalui program pendidikan keluarga. Sehingga orang tua akan mendapatkan pengetahun tentang cara mendidik anak, dan kita jadikan kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak, serta sebagai langkah dalam mendukung perkembangan anak,” katanya. (az)

  • Tujuh PPK Lamsel Diperiksa KPU

    Tujuh PPK Lamsel Diperiksa KPU

    Bandarlampung (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memeriksa 7 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lampung Selatan atas dugaan memberikan dukungan dan memobilisasi masyarakat untuk caleg tertentu.

    Ketujuh PPK tersebut, diantaranya, Rajabasa, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Ketapang, Sragi dan Palas. “Informasi yang kita dapat bukan hanya dari media saja, tetapi kami mendapat laporan resmi pada Jumat (23/11) lalu. Sehingga kami memfokuskan memanggil 7 PPK Lamsel untuk diminta keterangan atau klarifikasi atas dugaan memberikan dukungan dan memobilisasi masyarakat untuk caleg tertentu,” Kata Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan M Tio Aliansyah, Selasa (27/11).

    Setelah dilakukan klarifikasi, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno. “Kalau ada PPK yang terbukti, maka langsung diberhentikan. Kemudian, jika nantinya mengarah ke anggota KPU Lamsel yang mengkosolidasikan maka akan sangat fatal, langsung kita rekomendasi ke DKPP,” jelasnya.

    Ia mengimbau seluruh masyarakat Lamsel bisa memberikan informasi terkait aktifitas penyelenggara pemilu  yang diduga memobilisasi dan mengkonsolidasi masyarakat untuk caleg tertentu.

    Sementara itu Ketua PPK Sidomulyo Rozi Qinsulaiman mengaku  dicecar beberapa pertanyaan oleh beberapa komisionar KPU atas dugaan adanya penyelenggara pemilu yang memobilisasi dan mengkonsolidasi masyarakat untuk caleg tertentu. “Pertanyaannya, tahu tidak alasan kamu dipanggil kesini. Sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga marwah dan tidak boleh berpihak ke salah satu partai atau paslon. Selanjutnya apakah kenal dan pernah diajak oleh caleg tersebut. Saya jawab tidak pernah,” kata Rozi

    Ia membantah jika pihaknya telah memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu caleg. “Tidak ada pengkondisian untuk calon itu di kecataman Sidomulyo,” ujarnya.

    Saat disinggung nama caleg yang dimaksud tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya. “Saya kurang paham soal itu,” ucapnya. (Fajarsumatera)

  • Cegah Penyakit Rabies, Peternakan Lamsel Lakukan Vaksinasi Gratis Hewan Peliharaan

    Cegah Penyakit Rabies, Peternakan Lamsel Lakukan Vaksinasi Gratis Hewan Peliharaan

    Lampung Selatan (SL) – Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melakukan vaksinasi rabies gratis pada beberapa jenis hewan peliharaan, khususnya anjing, kucing, dan kera.

    Kegiatan yang mulai secara serentak dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Lamsel itu, dalam rangka untuk mencegah penyebaran penyakit menular (rabies) yang disebabkan oleh gigitan hewan liar maupun hewan peliharaan warga.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Lamsel, drh. Agung Kusmartuti mengatakan, pemberian vaksin itu merupakan program nasional yang dilakukan secara serentak dari bulan September hingga November diseluruh Indonesia.

    Dia menjelaskan, suntikan vaksin rabies tersebut diperuntukkan bagi hewan yang belum terinveksi virus rabies, agar hewan tersebut tidak terinfeksi.

    Vaksinasi itu katanya, menyasar rumah-rumah warga yang memiliki hewan peliharaan yang bisa terjangkit rabies. “Di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 4 ribu dosis vaksin rabies yang akan kita suntikan,” ujar drh. Agung mendampingi Kepala Dinas Peternakan Pemkab Lamsel drh. Arsyad, Jumat (14/9/2018) siang.

    Dia mengimbau, kesadaran masyarakat masih sangat dibutuhkan dalam membantu petugas untuk melakukan vaksinasi hewan peliharaan mereka. Mengingat katanya, penyakit rabies itu sangat berbahaya bagi manusia. “Melalui vaksinasi ini, kami berharap masyarakat terlindungi dari penularan penyakit rabies dari gigitan hewan yang telah terinfeksi,” katanya. (nt/AS)