Sinarlampung

Tag: Kabupaten Lampung Tengah

  • Sejumlah Pejabat Terima Insentif Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

    Sejumlah Pejabat Terima Insentif Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

    Lampung Tengah (SL) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menyebutkan uang pajak dari penerangan jalan di Kabupaten Lampung Tengah dibagi-bagi ke bupati, wakil bupati, dan sekda.

    Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang ditandatangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa, Yenni SE, M.Acc, Ak, CA, disebutkan penerima insetif pemungutan pajak daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lamteng no.15.A/KPTS/N.a. VII.03/2017, tanggal 13 Oktober 2017, tentang penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Tengah.

    Dalam laporan itu, juga disebutkan pada tahun anggaran 2017, badan pengeloala pajak dan retribusi daerah Lamteng menganggarkan belanja tak langsung belanja pegawai senilai Rp8, 162 miliar dan terealisasi Rp8,031 miliar atau 98,39 %. Realisasi belanja tersebut di antaranya direalisasikan untuk biaya insentif pemungutan pajak daerah senilai Rp3 miliar lebih. Insentif pemungutan pajak daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah.

    Penerima insentif tersebut terdiri dari bupati, wakil bupati, para pelaksana pemungutan pajak pada BP2RD dan pihak di luar BP2RD yang terlibat dalam pemungutan pajak. Berdasarkan hasil pengujian silang, antara data pembayaran insentif pajak daerah dan data tambahan penghasilan PNS di Lampung Tengah diketahui terdapat tumpang tindih pembayaran insentif  pajak daerah dan tambahan penghasilan ke Sekda Lampung Tengah.

    Selama tahun 2017, sekda menerima  insentif pajak daerah sebesar Rp110,55 juta setelah diptotong PPH. Selain itu, Sekda juga menerima tambahan penghasilan yang pembayarannya disasarkan pada Keputusan Bupati Lamteng No.27/KPTS/Setda.III.08/2017, tentang besaran pokok tambahan penghasilan PNS di Lamteng yaitu sebesar Rp25 juta per bulan.  Selama 2017 sekda menerima tambahan penghasilan bersih Rp255 juta.

    Ternyata pembayaran insentif ke sekda ternyata tak benar karena sekda telah menerima tambahan penghasilan Rp110,55 juta, dan tambahan penghasilan 255 juta, terdapat kelebihan pembayaran Rp110,55 juta. Kondisi tersebut tak sesuai dengan PP no.69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian insentif kepada kepala daerah wakil kepala daerah dan sekda dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. Namun sekda telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

  • Pemkot Palangkaraya Studi Banding ke Lamteng

    Pemkot Palangkaraya Studi Banding ke Lamteng

    Lampung Tengah (SL) -Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) kembali menjadi tujuan kunjungan kerja (kunker) bagi pemda di Indonesia.

    Pada Jumat (7/9), kabupaten yang memiliki 28 kecamatan ini, dikunjungi oleh Walikota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), HM. Riban Satia dan Wakil Walikota Palangkaraya Mofit Saptono.

    Rombongan Walikota Riban Satia juga diikuti jajaran kepala OPD Pemkot Palangkaraya dan beberapa anggota DPRD Palangkaraya.

    Kedatangan rombongan dalam rangka study banding ini, disambut Wakil Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, Sekkab Adi Erlansyah, jajaran kepala OPD Pemkab Lamteng dan anggota DPRD Lamteng.

    Dalam kesempatan itu, Loekman memberi ucapan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Walikota Palangkaraya, HM. Riban Satia beserta jajaran.

    “Semoga apa yang diharapkan oleh pihak Pemkot Palangkaraya dapat diperoleh di Kabupaten Lampung Tengah. Kami siap membantu semaksimal mungkin jika membutuhkan data dan informasi terkait pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Loekman.

    Lebih lanjut, Loekman mengatakan bahwa di Lamteng banyak potensi yang bisa digali, terutama di bidang agrobisnis.
    Seperti halnya perkebunan tebu yang merupakan pemasok 30 persen kebutuhan gula nasional. “Lalu ada juga bidang pertanian yang sangat potensial,” tukasnya.

    Sementara itu, Walikota Palangkaraya HM. Riban Satia mengatakan, tujuan kunker di Lamteng ingin mengetahui potensi yang ada di kabupaten berjuluk Jurai Siwo ini.

    “Kita mengunjungi Kabapaten Lampung Tengah karna ingin mengetahui beberapa potensi yang ada di Lampung Tengah. Terutama dari sektor peternakan dan pertanian. Lalu bagaimana cara menggarap potensi itu. Ilmu yang kita dapat dari sini, nantinya akan diaplikasikan di Palangkarya,” pungkasnya. (Ersyan)

  • Kampung Asto Mulyo Tingkatkan Infrastruktur dan SDM

    Kampung Asto Mulyo Tingkatkan Infrastruktur dan SDM

    Lampung Tengah (SL) – Kemampuan aparatur kampung menjadi ujung tombak dalam meningkatkan infrastruktur dan SDM aparatur kampung. Begitu pula salah satu kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah yang memiliki visi untuk merubah kampung lebih maju dari sebelumnya.

    Saat dikonfirmasi kepala kampung Asto Mulyo di usai rapat kampung tentang pembahasan pembangunan tahun 2018 Sriwidayat mengatakan, “Pembangunan ADD tahun 2018 untuk kampung Asto Mulyo gorong gorong, drynase onderlagh dan laven, pengerjaannya secara bertahap sesuai pencairan anggaran”, ungkapnya (25/7)

    Sriwidayat melanjutkan, dirinya pula sangat memprioritaskan pemberdayaan warganya, terutama dengan adanya program Padat Karya beliau sangat mendukungnya, tentuny sangat membantu warga khususnya kalangan menengah kebawah.

    “Masyarakat Asto Mulyo sangat merasakan pembangunan ADD dan saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atas semuanya, harapan saya selaku kepala kampung akan terus menampung aspirasi masyarakat lewat dana desa atau juga swadaya masyarakat menjadi skala prioritas untuk anggaran tahun 2018”, tutupnya. (Ersyan)

  • Pemekaran Wilayah Lamteng di Prediksi Masih Belum Bisa Terealisasi

    Pemekaran Wilayah Lamteng di Prediksi Masih Belum Bisa Terealisasi

    Lampung Tengah (SL) – Pemekaran wilayah Lampung Tengah (Lamteng), menjadi daerah otonomi baru, Lampung Seputih Timur dan Lampung Seputih Barat serta kabupaten induk, diprediksi masih belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini.

    Ini yang disampaikan Anggota DPR RI, Aziz Syamsuddin saat kunjungan kerja atau reses di Kecamatan Buminabung, pada Jumat (27/7/2018).

    Pernyataan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, menjawab pertanyaan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah setempat yang hadir dan ikut dalam kegiatan reses Aziz Syamsuddin.

    Menurut politisi Golkar itu, pemekaran akan sulit terealisasi melihat situasi saat ini. Pasalnya, hingga akhir tahun 2018, negara akan menggelar sejumlah hajat besar.

    Diantaranya Asian Games, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Lalu, di tahun 2019, ada agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

    “Sebetulnya, pertanyaan ini bukan porsi saya untuk menjawab. Tapi, karena saya hadir di tengah masyarakat, saya beri sedikit gambaran. Terkait pemekaran, saya rasa belum bisa terealisasi untuk waktu saat ini. Banyak agenda besar di Indonesia. Mungkin nanti akan diproses lebih lanjut setelah pilpres 2019. Tapi itu menurut saya. Bisa saja berubah,” ujar Aziz Syamsuddin.

    Diketahui, dalam reses tersebut ada elemen masyarakat yang menanyakan perkembangan pemekaran wilayah. Menurut warga, sejumlah tahapan pemekaran telah dilalui.

    “Karena proses pemekaran sudah berlangsung lama. Tapi belum ada gambaran realisasi hingga saat ini,” ujar Saleh, tokoh masyarakat di Kecamatan Buminabung.

    Menurut dia, selama ini banyak masyarakat yang sudah menunggu keputusan di pemerintah pusat. “Setahu saya, tahap pemekaran sudah sampai di pusat. Tapi kami tidak tahu informasi terakhirnya bagaimana. Mangkanya kami tanyakan,” pungkasnya. (Ersyan)

  • Upacara Serahterima Dua Jabatan Plt. Kepala OPD

    Upacara Serahterima Dua Jabatan Plt. Kepala OPD

    Lampung Tengah (SL) – Dua jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Tengah atau kepala dinas (kadis) diserahterimakan pada Senin (30/7). Keduanya yaitu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan yang kini dijabat oleh dr. Lindawaty dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat oleh Drs. Isbet Peko, M.M.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Tengah Candra Puasati membenarkan ada dua Aparatur Negara Sipil (ASN) yang diberikan penugasan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Untuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan ditempati oleh dr. Lindawaty dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak Isbet,” kata Candra, Selasa (31/7).

    Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah (Wabup Lamteng) Loekman Djoyosoemarto menegaskan, Plt. Kepala Dinas harus mampu bekerja maksimal dalam upaya ikut serta untuk membangun dan memajukan Kabupaten Lampung Tengah. Disamping itu, semua kepala OPD diminta membuat inovasi dan program unggulan di masing-masing satuan kerja.

    Loekman juga menyinggung tentang disiplin ASN. Menurut Loekman, disiplin pegawai sangat penting. Karena hal itu sebagai tolak ukur keberhasilan, terutama di bidang pelayanan publik.

    Terpisah, Lindawaty yang sempat dihubungi mengaku berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Lindawaty meminta dukungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak demi terwujudnya program kerja terbaik di Dinas Kesehatan.

    Sedangkan Isbet Peko bergerak lebih cepat. Isbet Peko justru telah mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak. Satgas yang akan dibentuk itu melibatkan unsur dari kecamatan dan tokoh masyarakat. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang mendapat perlakuan tidak baik.

    “Saya memang mewacanakan untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak. Nantinya akan mengumpulkan unsur dari 28 kecamatan untuk menjadi satgas ini. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wacana ini sudah saya komunikasikan dengan Sekretaris Bu Meri,” kata Isbet Peko. (Ersyan)