Sinarlampung

Tag: Kakanwil Kemenkumham Lampung

  • Cegah WNA Masuk Tanpa Dokumen, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bentuk Satgas

    Cegah WNA Masuk Tanpa Dokumen, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bentuk Satgas

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Jajaran Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung bersama tiga kantor imigrasi di wilayah Lampung yakni TPI Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Non-TPI Kalianda, dan Kantor Imigrasi Non-TPI Kotabumi melaksanakan operasi gabungan di Pelabuhan Laut Panjang.

    Operasi ini bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang memasuki wilayah Lampung melalui jalur laut.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Dodot Adikoeswanto, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang diperintahkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

    “Operasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara asing yang berada di wilayah Lampung mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku,” kata Dodot saat diwawancarai, Rabu (23/10/2024).

    Lebih lanjut, operasi ini melibatkan kerja sama yang erat antara Kemenkumham Lampung dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Lanal, Polairud, Bea Cukai, serta sejumlah satuan lainnya.

    Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kemungkinan tindakan melanggar hukum oleh WNA.

    “Kami fokus di area Pelabuhan Panjang, terutama mengawasi kapal-kapal asing yang bersandar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian yang terjadi,” jelas Dodot.

    Ia menambahkan bahwa pelabuhan laut sering menjadi pintu masuk bagi WNA yang perlu diawasi dengan ketat.

    Menurut Dodot, operasi gabungan ini adalah wujud nyata dari kinerja imigrasi di wilayah Lampung, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara.

    “Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa warga negara asing yang ada di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang ada,” imbuhnya.

    Dengan terus meningkatnya arus kapal asing di Pelabuhan Panjang, Dodot menegaskan bahwa operasi gabungan ini akan terus dilakukan secara rutin untuk meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian.

    Operasi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah dari berbagai ancaman yang mungkin timbul melalui jalur internasional. (Red)

  • Dodot Adikoeswanto Resmi Jabat Kakanwil Kemenkumham Lampung

    Dodot Adikoeswanto Resmi Jabat Kakanwil Kemenkumham Lampung

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Dodot Adikoeswanto resmi menggantikan Sorta Delima Lumban Tobing sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung. Dodot Adikoeswanto dilantik Menkumham Yasonna H Laoly di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

    Sorta Delima Lumban Tobing juga mendapatkan amanah baru menjadi Inspektur Wilayah I Pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2024.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kedua pejabat tersebut berbarengan dengan sekitar 51 Pimpinan Tinggi Pratama dari seluruh Indonesia di di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

    Usai pelantikan, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Dodot mengaku siap bekerja dengan ikhlas serta menerapkan tata nilai PASTI dan BerAKHLAK sesuai amanah Menkumham Yasonna H Laoly.

    Sebelumnya, Menkumham Yasonna dalam sambutannya menyampaikan Rotasi dan Mutasi adalah hal yang normal dalam organisasi.

    “Di manapun saudara ditempatkan, saudara memegang amanah untuk melakukan tugas dengan baik. Tunjukan prestasi saudara. Berbuatlah yang terbaik. Saudara harus menerima pelantikan ini dengan baik dan penuh rasa syukur. Di pundak saudara telah mengemban amanah besar, amanah negara, dan amanah rakyat karena tugas dan jabatan yang diemban merupakan upaya dalam mendorong suksesnya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

    Lebih lanjut Menkumham mengatakan, pelantikan ini bukan hanya sekedar tentang jabatan. Lebih dari itu, ini adalah sebuah tantangan untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang responsif terhadap lingkungan, perubahan yang terus terjadi, dan kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis. “Pemimpin masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, serta inovasi dalam setiap langkah yang diambil,” katanya.

    Dia juga mengingatkan, di zaman yang penuh dengan perubahan cepat, teknologi yang terus berkembang, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, akan menuntut kita untuk lebih proaktif dalam menciptakan solusi dan memberikan pelayanan yang terbaik.

    Diketahui dari 51 orang yang dilantik, sebanyak 24 pejabat diantaranya berstatus Eselon II.a dengan 7 diantaranya dalam jabatan kepala kantor wilayah dan 17 pejabat di Unit Kerja Eselon (UKE) I . Sedangkan lainnya dalam status Eselon II.b dengan jabatan 4 orang kepala unit pelaksana teknis (Ka. UPT) dan 23 kepala divisi. (Red/*)