Jambi (SL) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 2, Sandiaga Uno dijadwalkan akan hadir di Jambi, Jumat 25 Januari 2019. Berdasarkan rilis Badan Pemenangan Daerah (BPD) Provinsi Jambi, beliau diperkirakan atiba di Bandara Sultan thaha Syaifuddin Jambi sekitar pukul 09.00 wib, menggunakan pesawat Garuda.
Sesampainya di Jambi, Pasar Angso Duo kota Jambi menjadi tempat pertama yang akan dikunjungi oleh Cawapres nomor urut 2 tersebut. Diperkirakan, sekitar pukul 10.15 wib dirinya sudah bisa menyapa pedangan dan seluruh masyarakat Jambi.
Selanjutnya, akan dilanjutkan ke desa di Ness Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi, untuk bertemu dengan para petani karet yang ada disana, dengan durasi waktu sekitar 1 jam. Mengingat kedatangannya di hari Jum’at, seusai dari Kabupaten Muaro Jambi, Sandi akan mengikuti sholat Jum’at bersama di Masjid Agung Al Falah Kota Jambi. Selanjutnya akan menuju Pujasera di kawasan Jelutung untuk makan siang bersama.
Lebih lanjut, pukul 13.40 Pengusaha muda itu akan beranjak ke Lapangan KONI Tri Lomba Juang untuk bersilaturahmi dengan kaum ibu (emak emak) millenial, dan mahasiswa se Kota Jambi dengan jumlah massa diperkirakan sebanyak 4.000 orang.
Terkhir, rombongan akan menuju EV Garden di kawasan Pall Merah Kota Jambi. Disana Sandiaga akan bersua kalangan pengusaha, pedagang, enterainer, komunitas UMKM dan komunitas mahasiswa kreatif sampai pukul 17.00. Jumlah massa diperkirakan mencapai 2.000 orang. Setelah berdialog sekitar 1.30 menit, Sandiaga akan menuju Bandar Udara Sultan Thaha Jambi. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, Sandiaga terbang kembali ke Jakarta sekitar pukul 19.00. (dinamikajambi)
Pringsewu (SL) – Dalam rangka menjaga iklim kampanye Pemilu 2019 yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan upaya pencegahan atau preventif ke Gereja-Gereja yang ada di seluruh Kabupaten Pringsewu menjelang natal dan tahun baru guna mengantisipasi adanya kegiatan kampanye dalam momen perayaan Natal dan Tahun Baru, Sabtu, (22/12/2018).
Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebelumnya telah menyampaikan surat pencegahan dengan Nomor 237/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/XII/2018 ke seluruh gereja yang ada di Kabupaten Pringsewu guna menyampaikan bahwa dalam melakukan kegiatan kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat Pendidikan, Tempat Ibadah, dan fasilitas umum, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018.
“Kami dalam beberapa hari ini melakukan kunjungan untuk berkoordinasi di setiap Gereja yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pencegahan, karena memang ini tahun politik ya, ditakutkan apabila nanti ada caleg atau peserta politik yang memanfaatkan momen natal dan tahun baru ini untuk melakukan kampanye” ucap Fajar Fakhlevi, selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
Ia juga menjelaskan, “pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pastor/pendeta serta pengurus gereja untuk sama – sama menjaga integritas pemilu khususnya menjaga dari potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye ini”, tambahnya.
Hal ini pun disambut baik oleh pihak gereja. “Gereja Katolik tidak akan pernah memberikan perintah untuk memilih calon tertentu tiap agenda politik, baik pileg, maupun pilpres” ujar Romo Rd Laurencius Pratomo, selaku pimpinan Gereja Katolik Paroki St. Yusup
Ia pun menekankan bahwa Pihak Gereja hanya memberikan imbauan bagi yang ingin menggunakan hak pilih mereka untuk lebih cermat dan mengutamakan pesan moral dan sosial untuk menjaga Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Pihak Gereja Hanya menyampaikan pesan moral dan sosial kepada umat.
Tahapan kampanye Pemilu 2019 yang juga bertepatan masuk pada masa natal dan tahun baru ini, harus sesuai dengan aturan karena terdapat larangan terhadap peserta pemilu, pelaksana maupun tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah.
“Sudah dijelaskan dalam peraturan, baik Undang – Undang, PKPU, maupun Perbawaslu. Disitu disebutkan dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye, memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di lingkungan tempat ibadah” tegas Fajar.
Ia berharap peserta pemilu, pelaksana maupun tim kampanye untuk dapat mentaati peraturan yang berlaku. (Wagiman)
Jakarta (SL) – Reuni 212 sejak lama dikhawatirkan menjadi ajang kampanye terutama untuk kepentingan Pilpres 2019. Saat acara itu berlangsung, rupanya hadir Prabowo Subianto yang menyebut diri sebagai capres, juga ada simbol dua jari sebagai dukungan pada Prabowo-Sandi.
Merespons hal itu, Bawaslu RI menilai tidak ada unsur kampanye di ajang reuni 212, terutama terkait kehadiran Prabowo subianto di aksi yang dihadiri banyak sekali massa hingga memadati Thamrin. “Dari hasil pengawasan dan pantauan saya melalui televisi, sama sekali tidak terdapat, tidak ditemukan unsur-unsur kampanye pada reuni 212,” ucap komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Minggu (21/2).
Kesimpulan sementara itu didapat Ratna dari laporan Bawaslu DKI yang memang hadir langsung di Monas, juga dari pantauannya di televisi. Bawaslu memang mencermati aksi ini sekiranya ada pelanggaran kampanye. “Terutama kan fokus kita Prabowo hadir dan diberi kesempatan pidato, jangan sampai dimanfaatkan kampanye,” ujarnya.
Gambar dari udara suasana Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).
Sementara terkait pidato Imam Besar FPI Rizieq Syihab yang jelas menyerukan jangan pilih capres dan caleg dari partai pendukung penista agama, juga seruan memilih capres-cawapres hasil Ijtima Ulama, Ratna menyebut perlu mengkaji lebih dulu. “Saya sudah mintakan mereka (Bawaslu DKI) juga, karena selama saya tonton tidak dengar itu. Saya minta laporan lapangan bagaimana peristiwanya. Kalau ada itu kami pelajari apakah kampanye atau bukan,” pungkasnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, saat berada dalam acara Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (2/12/2018).
(kumparan)
Jakarta (SL) – Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan laman www.prabowo-sandi.com. Ke depan, laman tersebut akan digunakan oleh pasangan capres–cawapres nomor urut 02 untuk keperluan kampanye dan menyampaikan informasi kegiatan mereka dalam menghadapi Pilpres 2019. “Pada tanggal 21 November 2018, saya nyatakan secara resmi website www.prabowo-sandi.com yang memuat segala macam informasi terkini tentang pilpres dan kampanye pasangan Prabowo–Sandi dibuka. Semogal Allah SWT meridai website ini,” kata Sandiaga di Media Center Prabowo–Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).
Dia menuturkan, laman tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal kegiatan calon presiden Prabowo Subianto atau calon wakil presiden Sandiaga Uno tiap hari, berikut lokasi kegiatan mereka.
Tak hanya itu, laman itu juga menyediakan desain atau gambar-gambar yang bisa digunakan relawan untuk mengampanyekan Prabowo–Sandi lewat berbagai jenis bahan kampanye seperti poster, baliho, spanduk, baju kaus, dan lain-lain. “Yang paling terpenting, banyak sukarelawan yang nanya, pengen nyetak kaus sendiri karena sudah masuk kepada paket ‘pahese’ (paket hemat sekali), jadi mereka mau nyetak sendiri, kami siapkan di sini (desainnya) silakan mencetak,” kata mantan Wagub DKI Jakarta ini.
Selain itu, visi dan misi program kerja pasanganan penantang petahana itu juga bisa ditemukan di laman tersebut. “Nanti semua baik dari sukarelawan kami maupun dari sukarelawan tokoh sebelah silakan mengunduh. Hal ini akan terlihat posisi-posisi jelas untuk masing-masing topik, termasuk kebijakan pemerintah yang seperti apa diinginkan ke depan, semua terangkum pada website,” ujar Sandiaga.
Dia mengungkapkan, laman www.prabowo-sandi.com juga akan tersedia dalam tampilan mobile apps (aplikasi ponsel) karena untuk sebagian milenial yang urban sudah lebih familier dengan teknologi tersebut. Sementara, masyarakat di pedesaan, terutama yang perlu informasi tentang pasangan Prabowo–Sandi akan lebih banyak mengandalkan website.
Dalam laman itu juga dijelaskan, sampai saat ini Sandiaga telah melakukan sebanyak 700 kegiatan, sedangkan Prabowo juga lebih dari 300 kegiatan. Acara-acara Prabowo–Sandi, kata Sandiaga, diharapkan diminati oleh masyarakat bisa terakses dengan baik. (inews.id)
Jakarta (SL) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyatakan deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode atau sejenisnya tidak termasuk kampanye. Kegiatan deklarasi tersebut boleh dilaksanakan saat ini dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal.
Wahyu mengutarakan hal tersebut menanggapi fenomena acara deklarasi #2019GantiPresiden yang menuai pro dan kontra di sejumlah daerah.
“Baik #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode itu bukan termasuk media atau metode kampanye,” tutur Wahyu di kantornya, Jakarta, Senin (27/8).
Wahyu mengatakan acara deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak termasuk definisi kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut, lanjut Wahyu, ada beberapa metode kampanye, di antaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum.
Acara deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode cenderung dekat dengan definisi rapat umum karena sama-sama melibatkan banyak orang di tempat umum. Namun, deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak memaparkan visi dan misi pasangan calon, sehingga tidak dapat disebut sebagai kampanye.
“Itu diluar regulasi yang telah dibuat KPU meski ada kaitannya,” kata Wahyu.
Wahyu menegaskan bahwa masyarakat dapat menggelar deklarasi semacam itu. Wahyu menilai hal tersebut merupakan hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara. Apalagi Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip demokrasi.
Meski begitu, kegiatan tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku. Setiap warga yang ingin menghelat acara dan mengundang banyak orang, harus mendapat izin dari pihak berwenang. Dalam hal ini kepolisian.
“Kami saja yang di kampung saja mau gelar wayang kulit harus izin polisi. Semua pihak harus mematuhi itu. Termasuk penggagas deklarasi deklarasi yang ada. Semuanya harus patuh kepada hukum,” ucap Wahyu.
Mengenai pro dan kontra di masyarakat perihal deklarasi dukungan kepada calon peserta Pilpres 2019, Wahyu ingin memandang dengan kacamata positif. Menurutnya, gaduhnya masyarakat beberapa hari terakhir menggambarkan suatu animo politik yang tinggi menyambut Pilpres 2019.
“Kalau kami mengandang bahwa pada satu sisi itu menggambarkan gairah masyarakat. Menunjukkan partisipasi politik yang nyata,” kata Wahyu.
Saat ini, kata Wahyu, adalah momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mendewasakan diri. Wahyu menjelaskan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan pasti ditemui.
Namun, itu semua mesti disikapi dengan bijak. Bukan malah saling bermusuhan.
“Kita tidak bisa berpura-pura tidak ada perbedaan politik yang tajam. Faktanya memang begitu. Yang penting bagaimana perbedaan politik, perbedaan sikap politik itu dilaksanakan dalam suasana yang damai, demokratis, dan patuh terhadap hukum,” tukas Wahyu.
Lampung Tengah (SL) – Calon Wakil Gubernur Lampung Chusnunia bersama Hijau Daun ngabuburit bareng warga Bumiratu Nuban, Lampung Tengah, Kamis, 7 Juni 2018. “Saya senang kita dipertemukan, bergembira bersama, bergembira lahir batin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya, puasanya di lancarkan lahir batin, dan diterima oleh Allah SWT,” ucap wanita berjilbab ini.
Nunik biasa dia disapa sangat menyenangi silaturahmi dengan warga. “Saya senang dipertemukan dengan keluarga baru saya, masyarakat Bumiratu Nuban. Perkenalkan nama saya Chusnunia, saya bupati nonaktif Lampung Timur. Saya merupakan bupati pertama di Lampung,” ungkapnya.
Masih kata dia, dirinya merupakan satu-satunya perempuan yang ikut dalam pertarungan pilgub 2018. “Satu-satunya perempuan, pokoke (Pokoknya) aku sing (yang) paling ayu dewe (cantik sendiri).
Salam hormat dari Pak Arinal Djunaidi, beliau tidak bisa datang karena harus menghadiri kampanye di tempat lain,” ujarnya.
Dia menceritakan alasannya menerima pinangan dari Arinal Djunaidi untuk menjadi cawagub. “Saya menerima ajakan Pak Arinal mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur karena beliau (Pak Arinal ) mengajak bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Lampung,” terangnya.
Nunik menerangkan bahwa Pak Arinal merupakan ahli pertanian, lulusan sekolah pertanian, bekerja di bidang pertanian. “Dan saya sendiri adalah anak petani. Oleh karena itu Saya dan Pak Arinal ingin memperjuangkan kesejahteraan petani,” tuturnya.
Mantan Anggota DPR RI Dua periode ini berkomitmen bersama Arinal Djunaidi untuk mensejahterakan petani di Lampung. “Bjetul-betul untuk kesejahteraan masyakat petani. Saya dan Pak Arinal memprioritaskan petani melalui Kartu Petani Berjaya, yang tujuannya agar nantinya petani tidak lagi kesulitan. Bibit dan benih tersedia dan berkualitas.
Tidak ada lagi keluhan petani, pupuk harus ada dan siap untuk ldigunakan, obat-obatan untuk hama penyakit juga tersedia, nanti ada kredit usaha tani sebesar Rp20 juta misalkan untuk ternak ayam dan bebek,” bebernya.
Nunik merupakan anak petani dapat menyelesaikan studi hingga mendapatkan gelar strata III (S3). “Saya anak petani, alhamdullah dapat pendidikan sampai PhD. Saya bisa merasakan bagaimana sulitnya menjadi anak petani. Oleh karena itu, saya dan Pak Arinal, ingin anak petani yang melanjutkan ke perguruan tinggi di fakultas pertanian, kita berikan beasiswa penuh sampai menjadi sarjana,” imbuhnya.
Ia pun mengajak warga untuk memilih nomor tiga dalam pilgub 27 Juni 2018. “Salam tiga jari, pilih nomor tiga. Tetapi kita ikhtiar untuk memperjuangkan kebaikan untuk masyarakat, karena sesungguhnya tugas manusia adalah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Tanggal 27 pilih nomor tiga.
Gubernur, Arinal
Wakil gubernur, Nunik.
Arinal-Nunik menang-menang-menang, yes,” teriaknya.
Nunik menambahkan bersama Arinal telah menyiapkan program untuk muda. “Ada program apa untuk anak muda? Untuk anak muda ada anggaran untuk kreativitas para pemuda biar bisa berkembang. Misalkan dibelikan alat musik untuk menunjang kreativitas pemuda dibidang musik, nanti juga kita adakan festival musik,” paparnya.
Nunik pun mengajak masyarakat bernyanyi bersama dengan Dide Hijau Daun. “Jangan lupa tanggal 27 nanti pilih dan coblos nomor tiga, Arinal – Nunik,” ucap Dide yang juga warga Bandar Lampung ini.
Sandi Fernanda, Wakil Ketua Aliansi Pemuda Demokrasi Lampung (Foto/Dok/Ardi)
Lampung Utara (SL) – Terkait dihentikannya proses pemeriksaan atas laporan dugaan hate speech (ujaran kebencian) yang terkandung dalam orasi politik Calon Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), saat melakukan tahapan Kampanye Dialogis Terbatas, beberapa waktu lalu, di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, mendapat sorotan dari Aliansi Pemuda Demokrasi Lampung.
Diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Lampura, yang disampaikan Ketua Panwaslu Lampura, Zainal Bachtiar, bahwa laporan atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Pasalnya, hal tersebut dinilai tidak memenuhi unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilukada serta tidak cukup bukti yang menguatkan.
Dikatakan Wakil Ketua Aliansi Pemuda Demokrasi Lampung, Sandi Fernanda, pihaknya menyayangkan kinerja Panwaslu Lampura dalam hal melakukan pemantauan dan mengawasi kegiatan kampanye Calon Kepala Daerah di Bumi Ragam Tunas Lampung yang terkesan kurang teliti.
“Tugas dan wewenang Panwaslu sangat jelas diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 pasal 30 tentang tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan kampanye,” jelas Sandi Fernanda, Senin, (19/03/2018).
Pasalnya, urai Sandi lebih lanjut, dalam berkampanye apakah diperkenankan membuat opini yang cenderung menyudutkan individu dan/atau golongan tertentu serta ‘menggiring’ masyarakat untuk membenci atau mendeskreditkan seseorang meskipun subjek maupun identitas subjek yang dituju dalam kampanye tersebut dilakukan secara sumir (tidak jelas).
“Jika kita memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Pasal 68 Tahun 2017 bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik. Dan melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat,” tutur Sandi Fernanda.
Ditegaskannya, apabila Panwaslu Lampura menggangap hal ini tidak ada unsur pelanggaran dalam kampanye tersebut dengan alasan tanpa ada subjek yang jelas (sumir), maka ada baiknya Panwaslu Lampura mengingatkan Calonkada untuk tidak berkampanye yang sifatnya menyudutkan atau menyinggung perasaan orang lain seperti yang terjadi di Dusun Karyatani Desa Margorejo, medio Kamis lalu, (08/03/2018).
Tim Aliansi Pemuda Demokrasi Lampung menilai Panwaslu Lampura lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya dan kurang teliti memantau jalannya tahapan kampanye.
“Sebagai penggiat Demokrasi Lampung, khususnya di Lampung Utara, kami berharap kinerja Panwaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terciptanya Pemilu yang berintegritas dan berdaulat serta lembaga pengawas yang profesional. Mengingat, apabila Panwaslu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengawasi jalannya proses tahapan kampanye, dikhawatirkan hal serupa terjadi kembali dalam setiap Kampanye Calon Kepala Daerah seperti yang terjadi di Desa Margorejo,” tegas Sandi.
Diharapkan, Panwaslu Lampura lebih memahami tugas pokok dan fungsinya serta menjalankan Peraturan Perundangan-Undangan dengan menggunakan sumberdaya yang profesional dan tidak memihak pada sosok tertentu.
“Saya mengimbau agar Panwaslu Lampura lebih memahami tupoksinya dengan proporsional dan profesional. Sehingga, pelaksanaan Pilkada Damai dapat terwujud di Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini serta terhindar dari praktik Black Campaigne (kampanye hitam.red),” imbau Sandi Fernanda. (ardi/rls)
Bandarlampung (SL) – Karena adanya kecocokan hati, Calon Wakil Gubernur Chusnunia Chalim alias Nunik memutuskan untuk mendampingi Calon Gubernur Arinal Djunaidi dalam konstelasi Pilgub Lampung mendatang.
“Banyak pertimbangannya, bukan dalam semalam mimpi terus besoknya nyalon. Ini butuh proses panjang. Kalau sampai pilahan saya salah, saya juga ikut bertanggung jawab. Pak Arinal, saya lihat krenteke ati, cocoke ati sama dengan saya. Ini kaitanya dengan karakter beliau. Saya kenal beliau ini tahun 2008, dan beliau ini track recordnya bagus,” kata Cawagub nomor urut tiga yang akrab disapa Nunik saat kampaye di Lapangan Hadimulyo Barat, Jumat (9/3).
Ia menceritakan, ketika diajak menjadi Cawagub, ia mengajukan 3 syarat atau pertanyaan kepada Arinal Djunaidi. Pertama, yakni alasan mau nyalo Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
“Itu pertanyaan pertama saya ke beliau. Jangan sampai nyalon gubernur hanya untuk rebutan kekuasaan. Jawaban beliau “Mbak Nunik umur kita siapa yang tahu, kita punya kemampuan. Saya ingin masyarakat Lampung lebih sejahtera lagi,” ucapnya.
Pertanyaan kedua, lanjut dia, apa yang akan diperjuangkan dan siapa yang akan diperjuangkan ketika terpilih menjadi Gubernur nantinya.
“Jawaban beliau yang akan saya perjuangkan adalah petani, nelayan dan seluruh elemen yang perlu di pertahankan. Jadi kami berdua akan memperjuangkan petani di Lampung. Saya tahu rasanya jadi petani. Karena saya memang anak petani,” paparnya.
Terakhir, kata dia, ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pihaknya meminta APBD Provinsi khusus untuk pemberdayaan perempuan.
“Karena saya ingin mengajak kaum perempuan untuk berjuang. Makanya saya minta nanti dalam APBD Provinsi dianggarkan dana untuk pemberdayaan perempua. Dan beliau menyanggupi,” katanya.
“Jadi menang bukan sekedar menang. Tapi untuk memperjuangkan rakyat Lampung. Kami mempunyai niat yang baik dan tulus untuk mensejahterakan masyarakat Lampung,” paparnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat Kota Metro untuk tidak malu menjadi petani. Sebab, meskipun menjadi anak petani jika mau berusaha bukan tidak mungkin akan sukses.
“Kata siapa anak petani tidak boleh bermimpi. Tidak boleh mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya ini juga anak petani, lahir di Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Alhamdulillah saya bisa bisa mengeyam pendidikan yang tinggi. Dan menjadi anggota DPR RI 2 periode. Kemudian menjadi Bupati perempuan pertama di Lampung,” imbuhnya.(pie)
