Sinarlampung

Tag: Kampung Bakung Ilir

  • Diserang Pekerja Diduga dari SGC, Warga Kampung Bakung Ilir Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

    Diserang Pekerja Diduga dari SGC, Warga Kampung Bakung Ilir Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

    Tulangbawang – Sudah hampir sebulan, warga Kilometer 26, Kampung Bakung Ilir, Tulangbawang menyiapkan lahan kebunnya untuk ditanam sembari menunggu musim hujan datang. Lalu, pada Rabu (8/11/2023), tiba-tiba warga diserang seratusan orang. Presiden Jokowi dan Kapolri diminta turun tangan

    Diduga, ratusan orang penyerang itu adalah para pekerja sebuah perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Lampung. Beberapa media online menyebutkan bahwa massa penyerang adalah pekerja dari PT Sugar Grup (SGC).

    Tiga orang mengalami luka serius dari penyerangan itu. Bahkan 1 orang mengalami sobek bagian hidung.

    Warga yang terluka dilaporkan telah berobat sekaligus visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM).

    Para warga yang tengah menyiapkan lahan mengaku bingung dan bertanya-tanya, “Mengapa mereka diserang di atas lahan mereka sendiri.”

    Ada dugaan, penyerangan dilakukan lantaran PT SGC tidak senang. Apalagi PT SGC pernah melaporkan masyarakat adat ke Polres Tulangbawang penyerobotan lahan.

    Namun, menurut warga, setelah melihat bukti-bukti yang sumbernya dari masyarakat atau warga sekitar, tidak ditemukan penyerobotan bahkan sebaliknya perusahaan yang menyerobot lahan warga.

    Kini, warga tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Kapolri secepatnya menyelesaikan permasalahan mereka.(red)

  • Staf Khusus Presiden Tindaklanjuti Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Kampung Bakung Ilir dengan PT. SGC

    Staf Khusus Presiden Tindaklanjuti Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Kampung Bakung Ilir dengan PT. SGC

    Tulangbawang (SL) – Menindaklanjuti proses penyelesaian dan memfasilitasi laporan terkait masalah yang dihadapi masyarakat Kampung Bakung Ilir, Kabupaten Tulangbawang, Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya memimpin rapat tertutup dengan sejumlah pihak di Ruang Sungkai, Gedung Balai Keraton, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/1/2019).

    Berdasarkan data yang dihimpun, masalah yang disoal masyarakat Kampung Bakung Ilir mengenai tuntutan pengembalian lahan gambut (gecow isem payou bonoh) seluas 6000 hektar, yang selama ini telah diklaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa.

    Kemudian, masyarakat menginginkan agar pihak perusahaan merealisasikan Corporate Sosial Responsibility (CSR), serta meminta kejelasan perihal kemitraan atas tanah adat. Selain mengenai masalah lahan, dalam kunjungan kerja staf khusus presiden RI itu juga menginstruksikan agar PT Sugar Group Company (SGC), memberikan izin akses listrik menuju Kampung Bakung Ilir. “Hari ini, kami menanyakan kembali hasil kesimpulan rapat di istana presiden dengan pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 19 tahun. Disitu ada laporan masyarakat tidak pernah masuk listrik hampir 20 tahun. Ini aneh, kalau kata orang di Papua tidak masuk listrik saya paham. Nah ini di kota tidak masuk listrik, kan aneh,” ujar Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup.

    Ia menambahkan, kemunculan kasuistis ini karena adanya kesalahan komunikasi antara perusahaan, PLN, dan warganya. “Ini baru dipersatukan, akhirnya dalam bulan ini listrik akan masuk,” ungkapnya. Berkaitan dengan CSR untuk kompensasi masyarakat, Lenis menegaskan telah ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dengan pembuatan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus), baik plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan maupun fasilitas pendidikan. “Jadi masyarakat akan terlayani lebih baik lagi dari kemarin,” jelasnya.

    Disinggung bagaimana apabila kesepakatan tersebut tidak direalisasikan, Lenis Kogoya optimis itu tidak mungkin. “Tidak mungkin. Mereka sudah sepakat, dan saya akan datang lagi. Negara datang untuk melayani bukan dilayani. Targetnya, PLN Februari sudah membangun,” tegasnya.

    Sementara Ketua Tim Merah Putih yang juga menjabat Ketua Relawan Doakan Jokowi Menang sekali lagi (DJM Sekali lagi) Provinsi Lampung, Hertop, mengatakan pihaknya memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini telah terzolimi oleh oknum pencari keuntungan pribadi. “Oleh sebab itu saya harap agar jangan lagi ada oknum yang mengambil kesempatan dalam perjuangan ini. Apapun yang kami lakukan, semata-mata ingin minta keadilan kepada pemerintah pusat,” tuturnya. (kiprah)

  • Puluhan Tahun PLN Tak Peroleh Perizinan dari PT SGC untuk Menyuplai Listrik di Kampung Bakung Ilir

    Puluhan Tahun PLN Tak Peroleh Perizinan dari PT SGC untuk Menyuplai Listrik di Kampung Bakung Ilir

    Tulangbawang (SL) – Ternyata, masih ada perkampungan yang belum masuk listrik di Provinsi Lampung. Ironisnya, hal itu terjadi dalam kawasan “lumbung gula” terbesar di daerah ini.  Hampir 20 tahun PLN tak memeroleh izin PT SGC untuk menyuplai kebutuhan listrik warga Kampung Bakung Ilir. PLN tak kunjung mendapatkan ijin karena harus memasang tiang listrik yang melalui perkebunan PT SGC.

    Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya meminta agar PT. SGC (Sugar Grup Compeneis) memberikan ijin akses tiang listrik yang akan menuju Kampung Bakung, Kabupaten Tulangbawang.  “Ini kan aneh, kalo Papua tidak masuk listrik, saya paham. Nah ini di kota, tidak masuk listrik, kan aneh,”. ujar Lenis Kogoya usai melakukan pertemuan tertutup di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/1).

    Dia mempertanyakan kembali hasil kesimpulan rapat di Istana Presiden RI soal pengaduan masyarakat terkait perusahaan tebu yang hampir 20 tahun tak mengijinkan listrik masuk kampung mereka. Lenis Kogoya melihat terjadinya hal itu karena adanya miskomunikasi antara PT SGC dengan pihak PLN. “Hari ini baru dipersatukan dan akhirnya dalam bulan ini listrik akan masuk,” ujarnya.

    Masalah corporate social responsibility (CSR), katanya, sudah ditangani Pemkab Tulangbawang lewat perda khusus (perdasus) menyangkut kompensasi terkait plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan dan pendidikan.