Tag: Kapolri Jenderal Tito Karnavian

  • Kapolri Perintahkan Awasi Seluruh Proyek Insfrastruktur

    Kapolri Perintahkan Awasi Seluruh Proyek Insfrastruktur

    Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Kapolri Perintahkan Jajaran Kepolisian untuk mengawasi semua proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu terkait tragedi bocornya pipa gas di depan kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3) lalu.

    Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H., mengatakan seharusnya kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) PT. Adhi Karya mengetahui letak pipa gas di lokasi pembangunan.

    “Saat ini kasus bocornya pipa gas di lokasi proyek LRT dalam penanganan Polres Metro Jakarta Timur. Apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Karena kontraktor harus tahu ada infrastruktur lain seperti pipa gas, kabel listrik dan lain-lain.” kata Kadiv Humas Polri.

    Orang nomor satu di Divhumas Polri ini mengimbau kepada para kontraktor proyek infrastruktur untuk berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait dalam menentukan proyeknya. Contohnya PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) menyampaikan letak jaringannya dimana, biasanya memiliki tanda.

    “Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., juga telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi proyek infrastruktur. Polri telah mengerahkan satuan Sabhara dan Binmas untuk melakukan pendekatan dengan kontraktor dan pelaksana proyek di lapangan” katanya. (rls/nt/*)

  • Pidato Kontroversial, Kapolri Minta Maaf

    Pidato Kontroversial, Kapolri Minta Maaf

    Kapolri bersama Mendagri disalah satu rapat komisi DPR RI (foto/tempo)

    Jakarta (SL)-Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, Hamdan Zoelva, mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karavian, telah menyampaikan permintaan maaf atas video pidato  yang kontroversial.

    “Beliau mengatakan kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, saya memohon maaf. Beliau sampaikan begitu,” kata Zulva, di rumah dinas  Kapolri Tito Karnavian, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018.

    Hamdan  bersama delapan petinggi DPP Syarikat Islam menemui Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai video pidatonya yang menjadi polemik. Mereka mau menanyakan ke Tito Karnavian langsung maksud sebenarnya pidato yang berkaitan dengan organisasi massa berbasis agama itu. “Tabayyun, untuk mendapat klarifikasi terkait pernyataan Kapolri yang menjadi viral. Karena ini menjadi pembicaraan umat di kalangan akar rumput,” katanya.

    Dari pertemuannya dengan Tito Karnavian, menurut Hamdan, ada pemenggalan durasi video yang tersebar di internet sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memaknai video pidato itu.

    Hamdan Zoelva menyatakan, setelah berdialog langsung meeka bisa memahami tidak ada niat Karnavian untuk mengesampingkan ormas-ormas Islam di Indonesia.

    Menurut dia, video berisi pidato itu merupakan pidato lawas yang disampaikan di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten, dalam acara Nahdlatul Ulama pada 8 Februari 2017. Pondok pesantren itu diketahui diasuh Ketua Majelis Ulama ?Indonesia (MUI), Kiai Maaruf Amin.

    Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Tengku Zulkarnain, membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato Karnavian itu.

    Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain memprotes keras perkataan Karnavian yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar  Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. “Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan dan rawan memicu konflik,” kata Zulkarnain.

    Dia meminta Karnavian segera meminta maaf kepada umat Islam dan menarik isi pidato itu “Saya dan umat menunggu pernyataan maaf dari Kapolri,” kata dia.

    Adapun potongan naskah pidato Tito Karnavian yang menjadi polemik itu:

    “Perintah saya melalui video konferens minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

     Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.

    Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.

     Termasuk kami berharap hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.” (nt/*/tmp)

  • Presiden Perintahkan TNI Polri Jaga Netralitas

    Presiden Perintahkan TNI Polri Jaga Netralitas

    Presiden menyalami Panglima TNI yang baru dilantik di Istana Negara (foto/dok/liputan6)

    Bandarlampung (SL) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran TNI-Polri agar tetap menjaga Netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, dan tahapan-tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Perintah Presiden yang disampaikan dalam pengarahan tertutup di hadapan peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2018 itu, disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1) pagi.

    “Harapan beliau adalah semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sehingga akan mendukung dan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, Presiden meminta Polri agar melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, di mana yang kira-kira rawan, dan kemudian dilihat tingkat kerawanannya seperti apa.

    Presiden, lanjut Kapolri, meminta agar dilakukan langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan potensi konflik dibanding dengan cara-cara responsif, represif, dan kemudian menyelesaikannya sebelum potensi konflik itu berkembang.

    “Beliau juga memerintahkan agar TNI dan Polri sinergi dalam menyelesaikan permasalahan potensi konflik itu. Sinergi itu dilakukan di semua lini dari atas sampai ke Polres, Kodam, Kodim, Koramil, Polsek, bahkan sampai ke Babinsa, Babinkamtibmas,” sambung Kapolri.

    Presiden juga memerintahkan agar TNI dan Polri tidak eksklusif tapi merangkul semua elemen masyarakat, elemen rakyat, karena TNI dan Polri tanpa didukung rakyat juga tidak bisa maksimal. “Ini semua dirangkul untuk mendinginkan suasana situasi politik yang cenderung akan memanas,” terang Kapolri.

    Selain itu, lanjut Kapolri, Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit. Terakhir, lanjut Kapolri, Presiden juga menekankan agar para pimpinan, petinggi TNI dan Polri juga mengamati perkembangan lingkungan di luar negeri/global.

    “Jangan sampai nanti kita terkaget-kaget, terkejut, kita antisipatif kalau ada yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam melaksanakan tugas pokok TNI-Polri,” pungkas Kapolri. (nt/*)

  • Kapolri Lantik Irjen Suntana Jadi Kapolda Lampung

    Kapolri Lantik Irjen Suntana Jadi Kapolda Lampung

    Salam komando irjen Suntana dan Irjen Suroso

    Jakarta (SL) -Kapolri Tito Karnavian melantik Irjen Suntana sebagai Kapolda Lampung menggantikan Irjen Suroso Hadi,  di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

    Suntana dilantik bersama 4 kapolda lainnya masin-masing Kapolda Kalimantan Timur Brigjend Pol Priyo Widyanto, Kapolda NTT Irjen Raja Erizman, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol I Ketut Argawa, Kapolda Jambi Brigjen Pol Muchlis AS, dan Dakorbrimob Brigjen Pol Rudy Sufahriadi.

    Priyo sebelumnya merupakan Kapolda Jambi. Ia menggantikan Irjen Pol  Safaruddin yang menjadi Pati Baintelkam Polri. Irjen Raja Erizman sebelumnya sebagai Kadivkum Polri. Ia menggantikan Irjen Pol Agung Sabar Santoso yang selanjutnya menjadi Kadivkum Polri.

    Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol I Ketut Argawa sebelumnya Karo Analis Baintelkam Polri. Ia menggantikan Brigjen Pol Rudy Sufahriadi.

    Sementara Brigjen Pol Muchlis AS sebelumnya merupakan Pati Baharkam Polri (penugasan pada Bakamla RI). Ia menggantikan Brigjen Pol Priyo Widyanto.

    Dakorbrimob Brigjen Pol Rudy Sufahriadi sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Dia menggantikan Irjen Pol D Murad Ismail yang menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

    Suntana yang sebelummya Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN) menggantikan Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo yang menduduki jabatan baru sebagai Widya Iswara Utama di Sespim Lemdikpol.

    Sertijab berlangsung singkat sekitar 30 menit. Selain mengucapkan sumpah jabatan, para petinggi baru ini juga menandatangi Fakta Integritas.

    Kapolda Lampung Suntana mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan padanya, dan berjanji akan melakukan yang terbaik. “Kita akan memastikan dengan jajaran yang ada bahwa rakyat merasa aman, damai, baik masyarakat secara umum dan khususnya pilkada terselenggara dengan tertib tanpa terjadi apa-apa,” kata Suntana.(nt/*)

  • Tugas 4 Bulan Kapolri Copot Jabatan Kapolda Lampung

    Tugas 4 Bulan Kapolri Copot Jabatan Kapolda Lampung

    Bandarlampung (SL)-Kapolri Jendral Tito Karnavian mengganti jabatan Kapolda Lampung Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo. Mutasi Kapolda Lampung sejumlah pejabat tinggi Polri. Jabatan Irjend Pol Suroso Hadi digantikan oleh Irjen Suntana. Sementara Suroso menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

    Irjen Suntana, sebelumnya merupakan Pati Baintelkam Polri. Rolling jabatan tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/16/1/2018 tertanggal 5/1/2018 yang ditandatangani AS SDM Kapolri Irjend Arief Sulistyanto, bersamaan dengan mutasi jabatan138 perwira lainnya.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih membenarkan hal itu. Ia mengatakan surat TR sampai di Mapolda Lampung pada Jumat (5/1) sore hari. “Itu sudah biasa untuk penyegaran, kami akan segera lakukan serah terima jabatan,” kata Sulis melalui pesan whatsapp.

    Telegram Mutasi Kapolda Lampung

    Irjen Suroso menjabat Kapolda Lampung sekitar empat bulan. Sementara Irjend Suntana sebelumnya pernah memegang jabatan penting di Polri. Karirnya banyak dihabiskan di Polda Metro Jaya. Ia pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya. (nt/*/jun)

  • Kapolri Ingatkan Netralitas Polri di Pilkada

    Kapolri Ingatkan Netralitas Polri di Pilkada

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

    Jakarta (SL)-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajaran Polri benar-benar netral di Pilkada Serentak 2018. Kapolri meminta Ombudsman dan Kompolnas ikut melakukan pengawasan, selain pengawas internal untuk memastikan netralitas Polri dalam Politik Praktis.

    “Soal pengawasan ada internal dan eksternal untuk meyakinkan Polri dalam posisi netral. Intetnal ada Propam, inspektorat ” kata Tito saat laporan akhir tahun 2017 di Mabes Polri, Jumat (29/12/2017) lalu.

    Menurut Kapolri, dari sisi internal pengawasan akan dilakukan oleh Propam dan Inspektorat. Sementara dari eksternal, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta Ombudsman, Kompolnas, DPR termasuk masyarakat melakukan pengawasan. “DPR orang politik sehingga kalau mengkritik pasti keras,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, unsur lain yang juga turut mengawasi netralitas Polri adalah media massa dan media sosial sehingga masyarakat bisa melihat. ‎”Jadi saya pikir dengan adanya pengawasan internal dan eksternal ini, kita bisa netral.  Jadi kalau tidak netral, kita ada sanksinya,” katanya. (sin/nt/*)

    Sumber: sindonews.com

  • Panglima TNI Ijin Kapolri Mau Mampir Ke Kantor Polisi

    Panglima TNI Ijin Kapolri Mau Mampir Ke Kantor Polisi

    Panglima TNI saat menerima kunjungan Kapolri, di Mabes TNI

    Jakarta (SL) -Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian merupakan simbol komitmen dua intitusi tersebut dalam menjaga soliditas. Tito bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri bersilaturahmi ke Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/12/2017) siang.

    “Ini merupakan satu simbol bahwa kebersamaan kita itu tetap kita jaga dan bukan hanya pada tataran pimpinan tapi juga di seluruh satuan wilayah,” Kata Hadi saat memberikan sambutannya.

    Dalam kesempatan itu Hadi menyatakan kesediaannya untuk mengunjungi kantor kepolisian resor (Polres) di setiap kabupaten atau kota yang ia kunjungi.

    Menurut Hadi, hal itu dia lakukan untuk menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Polri, tidak hanya di tataran pimpinan tapi juga di satuan wilayah.

    Ia menegaskan bahwa kunci dari soliditas TNI-Polri adalah komunikasi dan koordinasi di tiap tingkatan.

    Dengan begitu, lanjut Hadi, kegiatan pengamanan di lapangan TNI-Polri berjalan dengan baik.

    “Saya juga pada kesempatan ini izin kepada Pak Kapolri apabila nanti saya ada kunjungan kerja ke daerah apabila saya harus melaksanakan shalat, saya akan belok ke Polres atau ke mana saja. Polres mana saja, kantor polisi mana saja, saya akan mampir,” kata Hadi.

    “Izin, mungkin saya nanti minta minum atau melaksanakan sholat di sana. mudah-mudahan ini akan mempererat hubungan silaturahim di antara kita (TNI-Polri) sehingga semua kegiatan di lapangan akan lebih mudah karena kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. Ini yang akan kita bangun,” ucapnya.

    Hadir dalam silaturahmi tersebut pejabat tinggi TNI dan Polri, antara lain Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan Ashaf, Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, dsn Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. (kom/nt)

    Sumber : kompas.com

  • Kapolri Intruksikan Bersihkan Preman, Tak Mampu Kasatwil Copot!

    Kapolri Intruksikan Bersihkan Preman, Tak Mampu Kasatwil Copot!

    Jakarta (SL)-Menghadapi tahun baru 2018, Polri sudah menyiapkan Operasi Lilin untuk mengamankan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018. Operasi Lilin kali ini bakal diwarnai dengan memberantas preman-preman demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan tegas berkomitmen akan memberantas premanisme jelang tahun baru. Bahkan, bila ada pejabat polisi wilayah setempat yang tak mampu memberantas preman, maka dirinya akan mencopot pejabat polisi tersebut. “Saya tegaskan, bagi yang enggak bisa bersihkan dan berantas (preman), saya akan copot,” tegas Kapolri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

    Menurut Kapolri jenis preman ada berbagai macam. Menurutnya ada jambret, copet, tukang bius, tukang todong, serta kriminil konvensional lainnya. Bahkan calo juga termasuk ke dalam kategori preman. Kapolri kembali menegaskan, “itu perintah langsung dari saya. Bersihkan semua tempat dari preman, tak terkecuali pelabuhan, bandara, dan stasiun. Pokoknya segala macamnya, bersihkan.”

    Jenderal kelahiran Palembang, Sumatera Selatan 53 tahun silam itu menyatakan sudah mengumpulkan semua Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia. Segala macam bentuk kerawanan diantisipasi untuk melewati pergantian tahun dengan aman dan tertib. (tri/nt/jun)

  • Kapolri “Copot” Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan

    Kapolri “Copot” Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan

    Kapolres Way Kanan, Akbp Budi Asrul Kurniawan.

    Bandarlampung (SL)-Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan perombakan atau mutasi sejumlah jabatan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah di tubuh Polri. Dari beberapa perwira yang dibebaskan dari jabatan lama dan dimutasikan dalam jabatan baru, termasuk AKBP Budi Asrul Kurniawan, Kapolres Way Kanan A, yang baru tiga bulan menjabat.

    Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor : ST 2162/IX/2017 tanggal 9 September 2017. TR ini ditandatangani oleh Brigjen Eko Indra Heri S,M.M. AKBP Budi Asrul Kurniawan, S.I.K dimutasi sebagai Pamen Baintelkam Polri, pada Analis Kebijakan Muda Dit Politik Baintelkam. Jabatan Kapolres Waykanan diisi oleh AKBP Doni Wahyudi, S.I.K yang sebelumnya menjabat Koorspripim Polda Lampung.

    Nama Asrul Budi sempat menjadi perbincangan, lantaran mendapat protes dari banyak pihak, khususnya wartawan, terkait dugaan pelecehan profesi wartawan.

    Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih mengatakan mutasi AKBP Budi Asrul Kurniawan bukan lantaran telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik yang salah satunya menghina profesi jurnalis.

    “Mutasi ini dilakukan sebagai penyegaran organisasi, karena bukan cuma Kapolres Waykanan yang dimutasi. Itu semua kebijakan pimpinan, yang menentukan pimpinan. Hal itu juga dilakukan kaerna ditubuh Kapolri butuh kesolidan,” kata Sulistyaningsih, Minggu (10/9).

    Jabatan lain yang mutase adalah AKBP Eka Mulyana diangkat menjadi Kapolres Lampung Utara. Mantan Kasubdit Ditreskrimsus Polda Lampung itu menggantikan posisi yang ditinggalkan AKBP Esmed Eryadi yang dipromosikan menjadi Wadir Sabhara Polda Bengkulu.

    Selanjutnya, Kapolres Metro AKBP Rali Muskitta dipromosikan menjadi Wadir Intelkam Polda Kepulauan Bangka Belitung. Posisi yang dia tinggalkan digantikan oleh AKBP Umi Fadilah Astutik yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Dok Liput Bag Produk RO PID Div Humas Mabes Polri. (Jun/nt)