Sinarlampung

Tag: Karhutla

  • Pj Gubernur Agus Fatoni Atensi Khusus Karhutla di Sumsel 

    Pj Gubernur Agus Fatoni Atensi Khusus Karhutla di Sumsel 

    Palembang, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memberikan atensi khusus kepada penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selamatan (Sumsel).

    Oleh karena itu, Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan yang terkait untuk membahas karhutla.

    Hadir pada pertemuan Rakor tersebut diantaranya Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.

    “Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya,” ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023).

    Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan Karhutla ini adalah segera menyediakan anggaran penanganan Karhutla. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.

    “Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD,” ujar Fatoni.

    Selain membahas soal alokasi anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah.

    “Penanganan karhutla harus terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama,” kata Fatoni.

    “Kami memerlukan peran aktif seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian karhutla di Sumsel,” sambungnya. (*)

  • Kasus Karhutla di Way Kambas Tertinggi Tahun Ini

    Kasus Karhutla di Way Kambas Tertinggi Tahun Ini

    Bandar Lampung (SL) – Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi kawasan paling rawan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Way Kambas menjadi kawasan kasus Karhutla tertinggi di sepanjang tahun 2023.

    Dari total lahan sekitar 2.990 hektar, ada sekitar 2.700 hektar lahan di Way Kambas yang mengalami kebakaran. Data itu tercatat mulai awal tahun hingga bukan Agustus ini, seiring meningkatnya kasus Karhutla di Lampung pada tahun 2023.

    “Jadi kejadian di Way Kambas dan itu memang bertahun-tahun di situ, di lokasi Savana,” ucap Yanyan saat diwawancarai di Mahan Agung, Selasa (19/9/2023).

    Kadishut Lampung, Yanyan Ruchyansyah saat diwawancarai, Selasa (19/9). (Ist)

    Selain dampak El Nino, tingginya kasus Karhutla di Way Kambas juga disebabkan para oknum pemburu liar yang tidak bertanggung jawab. Mereka sengaja membakar savana agar tumbuh pucuk baru.

    Menurut Yanyan, savana dengan pucuk baru akan memancing rusa untuk makan. Sehingga hal ini dimanfaatkan oknum pemburu untuk menangkap binatang buruannya.

    Dalam upaya menanggulangi Karhutla di Lampung, lanjut Yanyan, Gubernur Lampung telah memberi arahan sebagai antisipasi.

    “Semua mengantisipasi langsung dan bersinergi serta melakukan deteksi dini terhadap kejadian kebakaran. Karena kalau sudah Kebakaran akan sulit dipadamkan,” tandasnya.

    Di sisi lain, Yanyan menilai Lampung dalam kondisi aman, meski terjadi peningkatan Karhutla. “Intinya kondisi Lampung masih aman walaupun terjadi peningkatan Karhutla,” tutup Yanyan. (*)

  • Marak Karhutla di Area Tol, Ini Upaya Antisipatif Hutama Karya

    Marak Karhutla di Area Tol, Ini Upaya Antisipatif Hutama Karya

    Sumatera Selatan (SL) – Memasuki musim kemarau, saat ini marak terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sekitar lahan jalan tol yang diakibatkan oleh perubahan iklim, salah satunya yaitu lahan di sekitar Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka).

    Mengantisipasi kejadian Karhutla tersebut, Hutama Karya selaku pengelola Tol Terpeka menggelar Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat bahaya Karhutla di Rest Area KM 164 Jalur A, Kamis (14/09/2023).

    Branch Manager Tol Terpeka, Taufiq Hidayat mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan agar petugas jalan tol juga memiliki kompetensi dasar penanganan Karhutla sehingga apabila api masuk ke area tol dapat ditangani langsung.

    “Setidaknya 70 kali kejadian karhutla terjadi di sekitar wilayah tol Terpeka dalam periode 02 Januari hingga 16 September 2023, dengan kejadian terbanyak di sekitar KM 172+000 s.d KM 185+000 tepatnya di wilayah Tulang Bawang, untungnya seluruh kejadian dapat ditangani dengan baik tanpa berdampak pada operasional tol,” tutur Taufiq.

    Dalam kegiatan pelatihan dan simulasi ini, Hutama Karya bekerja sama dengan tim ahli dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten dengan mendatangkan 7 personil instruktur.

    “Ada sebanyak 40 personil Tol Terpeka yang menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan dan simulasi ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar,” tambahnya.

    Lebih lanjut Taufiq juga menyampaikan bahwa dari beberapa kejadian Karhutla yang terjadi, Hutama Karya terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir dampak terhadap operasional jalan tol salah satunya dengan menambahkan alat-alat yang dapat membantu pemadaman serta melakukan pengawasan pada titik rawan api sebagai tindak mitigasi risiko Karhutla.

    “Kami melakukan Penambahan APAR, mobil tangki air, pompa portable hingga alat pemukul api (gepyok api) untuk memitigasi agar api lebih cepat dikuasai dan dipadamkan saat terjadi Karhutla,” ujar Taufiq.

    Adapun himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Hutama Karya melalui spanduk, VMS (Variable Message Sign), Public Address di gerbang tol maupun rest area serta melakukan penyuluhan ke rumah-rumah warga pemilik kebun sekitar jalan tol.

    Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa kejadian diduga terjadi bermula dari api kecil seperti pembakaran sampah atau semak, api puntung rokok yang tidak diawasi dengan baik sehingga pengaruh cuaca panas dan angin yang kencang menyebabkan api membesar atau berpindah ke lokasi lain.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalakan api tanpa adanya pengawasan dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, selain dapat menyebabkan kerugian negara pelaku penyebab Karhutla juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” tutup Taufiq Hidayat, Branch Manager Tol Terpeka. (*)

  • Masuki Musim Kemarau, TMMD Imbau Warga Sri Gading Muba Tak Bakar Lahan

    Masuki Musim Kemarau, TMMD Imbau Warga Sri Gading Muba Tak Bakar Lahan

    Musi Banyuasin (SL) – Disela kegiatan aktifitas pra TMMD Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir yang bertugas mengawasi kegiatan pembangunan dan jembatan sekaligus mengimbau warga Desa Sri Gading Kecamatan Lalan, Kab. Muba untuk tidak membersihkan lahan sawah kering dengan cara membakar, dikarekan saat ini sudah memasuki musim kemarau.

    “Bakar lahan sawah dan kebun dengan cara membakar itu memang praktis dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau kita lihat dampaknya sangat besar. Salah satunya bisa memicu timbulnya karhutla, apalagi saat ini sudah masuk musim kemarau,” papar Serda Z pada saat memonitoring pembangunan jalan dan jembatan di Desa Sri Gading, Kamis (22/04/2021)

    Dengan adanya sosialisasi yang diberikan ia berharap hal itu dapat menumbuhkan dan memupuk rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terhadap lahan maupun area persawahan. (Rudi)

  • Cegah Karhutla, Mendagri Tito: Perlu Ada Anggaran Pemda

    Cegah Karhutla, Mendagri Tito: Perlu Ada Anggaran Pemda

    Jakarta (SL)-Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemda perlu menganggarkan dana pencegahan karhutla dalam APBD melalui pos khusus maupun dalam pos anggaran yang tak spesifik, seperti pencegahan bencana.

    “Perlu ada anggaran khusus untuk itu,” tegas Tito pada koordinasi gabungan tingkat Kementerian/Lembaga tentang ‘Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (6/12).

    Sejauh ini, jelas dia, ada pemerintah daerah yang peduli, ada juga yang tidak. Ada yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang untuk karhutka hanya dalam keadaan darurat ketika terjadi sudah terjadi kebakaran.

    “Nah itu membuat ruang gerak pemda menjadi lebih sempit. Tapi sebetulnya tidak juga, sebetulnya bisa dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan dengan nomenklatur yang lain, tidak spesifik dalam rangka untuk pemberantasan kebakaran, tapi dalam rangka pencegahan bencana, dan lain-lain,” beber Tito.

    Penganggaran dana pencegahah karhutla, jelas Tito, bisa dimulai pemda daerah rawan karhutla. Dana pencegahan ini juga bisa digunakan membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. “Jadi mumpung musim pembahasan APBD, sebaiknya pemda dan DPRD mulai membicarakannya,” katanya.

    Deteksi Dini

    Tito juga mengingatkan pentingnya sistem deteksi dini yang cepat di tingkat pemda agar karhutla bisa diatasi sebelum meluas. Sistem deteksi dini ini dinilainya perlu ada anggaran di tingkat pemda, tak hanya di tingkat Polda saja.

    “Pada intinya, lanjut dia. strategi penanganan paling utama adalah mencegahnya jangan sampai terbakar. Pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard. Terpenting, ada kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    “Cara-cara soft, saya kira dengan cara meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan tanah adat yang dua hektare itu. Nah, ini mungkin perlu kita untuk ditinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar, nah ini memerlukan (kerjasama) dari Pemda dan Pusat,” ujarnya.(red)

  • Hutan Rakyat Di Perkampungan Padat Penduduk Terbakar

    Hutan Rakyat Di Perkampungan Padat Penduduk Terbakar

    Pamekasan (SL) –  Hutan rakyat dekat perkampungan padat penduduk di Desa Bunder, Kecamatan, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin, terbakar. Kasus kebakaran hutan jati di Desa Bunder, Pamekasan ini dua jam setelah kasus kebakaran lahan di Jalan Jalmak Pamekasan.

    “Yang jelas Senin ini ada tiga musibah kebakaran yang terjadi di Pamekasan dan kebakaran hutan rakyat ini
    merupakan kali ketiga untuk Senin ini saja,” kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan
    Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Cahyono di lokasi kebakaran.

    Petugas menerjunkan dua armada mobil pemadam kebakaran guna memadamkan kebakaran hutan rakyat itu.
    Satu unit khusus untuk mobil pemadam, dan satu unit lagi untuk mobil suplai air. Petugas sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran karena hutan rakyat yang terbakar itu berada di belakang rumah-rumah warga yang berjejer di sepanjang Jalan Raya Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

    Akhirnya petugas hanya menggunakan pipa sambung dari mobil tangki ke lokasi kebakaran. Sejumlah anggota kepolisian dari Mapolsek Pademawu juga diterjunkan membantu petugas pemadam, memadamkan kobaran api yang mulai melalap pohon-pohon kering di dekat rumah-rumah warga itu.

    Dalam waktu sekitar satu jam, api berhasil dipadamkan, berkat bantuan warga, aparat kepolisian dan Kodim
    0826 Pamekasan dari Koramil Pademawu. Menurut Budi Cahyono, kasus kebakaran hutan rakyat di Desa Bunder, Madura, Senin sore itu, merupakan kali ke-68 selama 2018 ini. Penyebab kebakaran diduga karena ada warga yang membuang puntung rokok secara sembarangan di sekitar area hutan rakyat itu. (net)

  • Kapolres Lampung Barat : Membakar Hutan dapat Dipidana Penjara 15 Thun dan atau Denda Rp 5 Milyar

    Kapolres Lampung Barat : Membakar Hutan dapat Dipidana Penjara 15 Thun dan atau Denda Rp 5 Milyar

    Pesisir Barat (SL) – Kapolres Lampung Barat Akbp Tri Suhartanto S.IK didampingi Kapolsek Bengkunat Iptu Ono Karyono SH, MH menyelenggarakan rembug pekon di Pekon Sukabandar Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

    Dalam sambutannya Kapolres Lampung Barat menyampaikan bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) khususnya pada beberapa wilayah di Pesisir Barat dan Lampung Barat yang berada pada garis katulistiwa saat ini telah memasuki musim kemarau yang pertama yaitu ditandai dengan munculnya beberapa titik api (hot spot), maka digelar operasi kepolisian kewilayahan.

    Operasi Kahutla 2018 bertujuan terwujudnya kesadaran masyarakat dan badan hukum agar tidak melakukan tindakan membakar hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kebakaran dan bencana kabut asap.

    Selanjutnya bertujuan untuk merubah mindset masyarakat dari membakar lahan menjadi tidak membakar lahan. Diharapkan masyarakat Pesisir Barat dan Lampung Barat ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga lahannya dengan menghilangkan tradisi membakar lahan sebelum berladang.

    Kapolres berusaha menyadarkan stakholder dan masyarakat agar mengembalikan kembali fungsi lahan gambut sebagai daerah tangkapan air, dengan membuat sekat kanal.

    Selanjutnya kapolres mengajak stakholder agar mau dan mampu membuat kebijakan dalam mengantisipasi karhutla yang bersifat permanen.

    Kapolres Lampung Barat Akbp Tri Suhartanto S.IK beserta seluruh jajaran menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi “Bina Karuna Krakatau-2018” dengan mengedepankan kegiatan represif dan preventif yang didukung deteksi dini dalam rangka pencegahan Karhutla guna melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bencana.

    Kapolres Lampung Barat menghimbau kepada masyarakat Pekon Sukabanjar Kabupaten Pesisir Barat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam pembukaan lahan dan jikalau akan membersihkan lahan harap dilakukan secara bijak dengan tidak membakarnya mengingat dapat merusak ekosistem lingkungan hidup kita, terlebih saat ini adanya kegiatan Asian Games Jakarta-Palembang.

    Kapolres menghimbau masyarakat jangan sampai membakar hutan dan lahan saksi pidana mengacu kepada Pasal 78 ayat (3) UU No 41 thn 1999 tentang kehutanan dengan sanksi 15 th Kurungan dan denda maksimal Rp 5 Milyar dan Pasal 108 Ayat (1) UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahaan lingkungan hidup.

    “Mari kita jaga lingkungan hidup kita dengan melestarikan hutan di sekitar kita, hindari dan jangan membakar hutan/membersihkan belukar dengan cara membakar, siapa lagi yang peduli kepada lingkungan kita kalau bukan kita sendiri” ajak Kapolres Lampung Barat ini. (red)

  • Karhutla Kawal Asian Games Bebas Asap

    Karhutla Kawal Asian Games Bebas Asap

    Bandarlampung (SL) – Pelaksanaan helat akbar olahraga Asian Games 2018 sudah di depan mata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan upaya maksimal untuk mengawal Indonesia bebas asap, sebagaimana keberhasilan dua tahun sebelumnya.
    Titik api yang mulai muncul di beberapa Provinsi rawan seperti Sumatera Selatan, Jambi dan Riau, diatasi sejak dini. Upaya antisipasi dan pemadaman Karhutla dilakukan tim terpadu setiap hari, dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa.
    ”Khusus menghadapi Asian Games, kami telah mendapat arahan dari Bu Menteri untuk siaga penuh. Upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari. Kita mengajak masyarakat menjaga bersama-sama,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan melalui rilis pada media, Kamis (19/7/2018).
    KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan 1.889 personil. Mereka telah dilengkapi dengan sarana prasarana pengendalian Karhutla.
    KLHK juga menyiagakan Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH.
    ”Di Sumsel saat ini ada lima Brigade Dalkarhutla sedang dibentuk dan dilatih oleh KLHK,” ungkap Raffles.
    KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia.
    Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di 8 provinsi rawan. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
    ”Tim ini setiap hari melakukan deteksi dini dan sosialisasi penyadartahuan kepada masyarakat dengan tujuan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Karhutla. Kita lakukan secara door to door,” jelas Raffles.
    Pada tahapan deteksi dini, KLHK setiap hari melaksanakan pemantauan hotspot, pantauan sebaran asap dan kondisi ISPU. Untuk deteksi dini, ditingkat lapangan ditindak lanjuti dengan pengecekan hotspot pada wilayah-wilayah prioritas dan tingkat kepercayaan tinggi.
    ”Hal ini dilaksanakan agar kejadian kebakaran dapat ditangani sedini mungkin,” tegas Raffles.
    Khusus untuk Sumatera Selatan yang akan menjadi tuan rumah ajang Asian Games 2018, telah dibentuk Posko Satuan Tugas (satgas) penanganan Karhutla, dari tingkat desa hingga provinsi.
    “Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan setiap kejadian kebakaran di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditangani sebelum kebakaran meluas,” jelas Raffles.
    Terhadap kejadian karhutla di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sejak Rabu (18/7/2018) sore titik api sudah berhasil dipadamkan. (red)