Sinarlampung

Tag: Kemenag

  • Kemenag Usul Anggaran Biaya Haji 2023 Ditambah 256 Juta

    Kemenag Usul Anggaran Biaya Haji 2023 Ditambah 256 Juta

    Jakarta (SL)-Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan penambahan anggaran haji 2023 semula Rp845.708.000.000 menjadi Rp1.076.432.366.344. Ada penambahan sebesar Rp256.417.754.934 untuk mencapai target yang dibutuhkan.

    Seperti yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, bahwa usulan tambahan anggaran itu, mengingat adanya perubahan data awal jemaah haji setelah pembentukan panja Februari lalu.

    Adapun penambahan anggaran haji 2023 tersebut dipergunakan untuk menutupi dua komponen penyelengaraan haji, diantaranya menutupi biaya haji 2023 dan beban ongkos 2020.

    “Usulan tambahan anggaran bersumber dari selisih kurs kontrak penerbangan tahun 2020 senilai Rp23.503.388.600 dan selisih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah lunas tunda Rp232.914.366.334,” kata Menag di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023. (Red)

  • Mufakat 1 Ramadhan 1444 Hijriah Dimulai Besok, Umat Islam di Indonesia Diimbau Jaga Kebersamaan

    Mufakat 1 Ramadhan 1444 Hijriah Dimulai Besok, Umat Islam di Indonesia Diimbau Jaga Kebersamaan

    Jakarta (SL)-Pemerintah telah memutuskan puasa 1 Ramadhan 1444 hijriah jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. Ketetapan tersebut secara mutlak melalui sidang isbat pada Rabu 22 Maret 2023. Artinya, umat Islam seluruh Indonesia sudah bisa menjalankan ibadah puasa mulai besok, Kamis 23 Maret 2023.

    Menteri Agama Yaqut Cholil Quemas dalam Konferensi Pers penentuan awal Ramadhan 1444 Hijriah mengatakan, awal puasa atau 1 Ramadhan yang jatuh pada Kamis 23 Maret 2023 telah disepakati bersama sebagaimana hisab posisi hilal seluruh Indonesia berada di atas ufuk telah memenuhi kriteria Mabims dan laporan Rukyatul Hilal.

    Yaqut dalam Konferensi Pers mengimbau agar permulaan puasa dijalankan tanpa ada perbedaan. Dia juga berharap keputusan hasil sidang isbat yang dilakukan hari ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia.

    “Kita berharap dengan hasil sidang isbat seluruh umat islam Indonesia menjalankan puasa Ramadhan secara bersama-sama. Semoga jadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini jadi wujud kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa lebih baik,” harapnya. (Red)

  • Biaya Haji Rp98,8juta Dibatalkan Turun Jadi Rp49,8juta

    Biaya Haji Rp98,8juta Dibatalkan Turun Jadi Rp49,8juta

    Jakarta (SL)-Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan penurunan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 dari Rp98,8 juta menjadi Rp90 juta. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief. Rabu, 15 Februari 2023.

    Dengan demikian, menurut Hilman, masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp49,8 juta, lebih kecil dari yang sebelumnya Rp69 juta. Sementara sisanya akan ditutup oleh nilai manfaat.” Biaya BPIH yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Rp 90.050.637,26 demikian hasil kajian yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya dalam rapat.

    “BPIH Insya Allah kami melihat bahwa jemaah melunasi BPIH tahun ini Rp 49.812.700,26 atau Rp 55,3% dan nilai manfaat Rp 40.237.937 atau 44,7%,” jelasnya.

    Ada beberapa komponen yang bisa diturunkan biayanya, antara lain konsumsi, akomodasi dan asuransi.

    “Empat hari lalu baru di dalam e-hajj muncul angka yang akan wajib dipenuhi oleh kita dan kami tadi malam terakhir melakukan pengecekan asuransi itu turun,” jelasnya. (Red)

  • Durasi Operasional Haji dan Usulan BPIH 2023 Dikurangi?

    Durasi Operasional Haji dan Usulan BPIH 2023 Dikurangi?

    Jakarta (SL)-Kementerian Agama RI menginformasikan ada pengurangan durasi operasional haji pada tahun 2023. Di tahun-tahun sebelumnya, biasanya haji berlangsung selama 40 hari, tahun ini menjadi 30 hari. Seperti sampaian Direktur Jendral Penyelengaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI. Rabu, 8 Februari 2023.

    Pengurangan durasi operasionalHaji ini berdasarkan pertemuan Kemenag dengan General Authority of Civil Aviation (GACA) otoritas penerbangan Arab Saudi.

    Menurut Hilman, dalam peraturannya yang pertama GACA menerbitkan surat edaran. Di mana dalam surat edaran ini GACA menegaskan bahwa operasional haji saat ini menjadi 30 hari bagi negara dengan jumlah lebih dari 30 ribu jemaah. “Jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari,” kata Hilman.

    Dia menambahkan, pengurangan durasi haji tersebut berlaku bagi Indonesia yang memiliki jemaah lebih dari 30.000 orang.

    Usulan Pengurangan Biaya BPIH 2023

    Sebelumnya, Hilman pada kesempatan yang sama menyampaikan, jika Kemenag menyusulkan pengurangan biaya BPIH 2023. Pada usulan awal BPIH naik sebesar Rp94.477.955,59 kini menjadi Rp98.893.908,71. Artinya ada pengurangan BPIH sebesar Rp2,4 juta.

    Hilman menjelaskan, penurunan BPIH 2023 tersebut berdasarkan rasionalisasi akomodasi Kemenag selama di dalam negeri maupun Arab Saudi. “Penurunan ini didapat dari rasionalisasi Kemenag terhadap beberapa rincian pembiayaan penyelenggaraan haji,” jelas Hilman. (Red)

     

     

     

     

  • HAB ke-77, Menag Tekankan Aparatur Kemenag Harus Jadi Simpul Kerukunan dan Persaudaraan

    HAB ke-77, Menag Tekankan Aparatur Kemenag Harus Jadi Simpul Kerukunan dan Persaudaraan

    Way Kanan (SL)-Menteri Agama RI Yaqut Cholil, menekankan Aparatur Kementerian Agama harus menjadi simpul terhadap kerukunan dan persaudaraan. Karena menurutnya dua sisi tersebut menjadi prasyarat dalam pembangunan nasional.

    “ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan,” pesan Menag dalam pidato tertulis yang dibacakan Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya pada upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag ke-77, di MTs Negeri 1 Way Kanan, Selasa, 03 Januari 2023.

    Selanjutnya kata Menag, kerukunan dan persaudaraan juga merupakan parameter stabilitas pembangunan. “Stabilitas pembangunan dapat terwujud jika antar masyarakat rukun dan damai,” kata Menag yang disampaikan Bupati Way Kanan.

    Usai membacakan Pidato Menteri Agama, pada kesempatan upacara itu juga Bupati beserta Kepala Kantor Kemenag Way Kanan Maryan Hasan yang keduanya tampak mengenakan pakaian adat Sang Raja Lampung Saibatin menyematkan Satya Lencana Karya Satya dan piagam penghargaan kepada 17 orang PNS Kemenag Kabupaten Way Kanan. Satyalancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada 5 orang. Satya lencana akarya Satya 10 tahun kepada 12 orang.

    Selepas upacara, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kakankemenag dan diserahkan ke Bupati. Kemudian, Penyerahan Piagam Penghargaan, Penyerahan Beasiswa dari UPZ Kemenag Way Kanan. Dilanjutkan Penyerahan buku Penyuluh Kepada Bupati dan penyerahan cinderamata kepada Purnabakti ASN Kemenag.

    Pantauan di lapangan, upacara peringatan HAB ke-77 Kemenag itu, turut serta, Forkopimcam Kasui, Tokoh Lintas Agama, FKUB, BAZNAS, MUI, ICMI, FKPP dan jajaran ASN Kemenag Way Kanan mulai dari Kepala Kantor, Kasubag TU/Kasi/Kagara, Kepala KUA Kecamatan, Kepala MTsN, Penyuluh, Penghulu, Guru, Ketua DWP beserta anggota, Penyuluh non-PNS dan pegawai non-ASN, serta pramubhakti. (Red)

  • Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag ke-77, Bupati Way Kanan Lepas Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama

    Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag ke-77, Bupati Way Kanan Lepas Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama

    Way Kanan (SL)-Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Maryan Hasan melepas Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama dengan tema “Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat”, dalam rangka menyambut Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 di MTsN 1 Way Kanan Kecamatan Kasui, Selasa, 03 Januari 2022.

    Turut hadir dalam pelepasan jalan sehat  tersebut, Kasubag Tata Usaha, Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Kesra, Forkopimcam Kasui, Ketua TP PKK, Way Kanan Dessy Afriyanti Adipati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Way Kanan  Vorian Melita Saipul, Ketua DWP Kemenag Way Kanan beserta anggota.

    Acara juga diikuti Kepala KUA Kecamatan, Kepala MAN, MTsN, MIN, seluruh Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama, PAI Non PNS, serta Pramubhakti dan Karyawan Kemenag Way Kanan dan masyarakat sekitar turut meramaikan untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Kerukunan  Umat Beragama.

    “Terima kasih atas partisipasi saudara semuanya, dalam kegiatan jalan sehat kerukunan umat beragama memperingati 77 Tahun Hari Jadi Kementerian Agama,” kata Bupati Adipati sebelum mengibaskan bendera start ke atas, sebagai tanda jalan sehat dilepas.

    Dalam keterangannya disela-sela kegiatan jalan sehat, Kakankemenag Maryan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar dengan tujuan dan harapan memerikan dorongan, spirit bagaimana kerukunan umat di Kabupaten Way Kanan benar-benar terwujud, sehingga tercipta rasa aman, nyaman dan damai.

    Selain itu, Hari Amal Bhakti Kemenag juga menjadi momen penting bagi Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kaidah dan nilai-nilai kehidupan beragama.

    “Diharapkan pula pada kegiatan tersebut, seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan bersama para tokoh umat beragama bisa bahu-membahu bersinergi untuk memperoleh energi positif dan semangat baru dalam meningkatkan peran aktifnya dan memberikan kontribusinya secara nyata dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin khususnya di kabupaten Way Kanan,” terangnya

    “Semoga melalui jalan sehat kerukunan umat beragama ini, kementerian agama semakin dicintai masyarakat, dan memberi manfaat untuk umat,” pungkasnya.

    Usai dilakukan jalan sehat, kemudian dilanjutkan dengan perlombaan permainan tradisional yang sedang viral yaitu permainan Lato-lato  pengundian kupon peserta jalan sehat dengan doorprize dan ratusan hadiah menarik lainnya. (Red)

  • Komisi VIII DPR Protes Kemenag Lakukan Pembatalan Haji Sepihak

    Komisi VIII DPR Protes Kemenag Lakukan Pembatalan Haji Sepihak

    Jakarta (SL)-Komisi VIII DPR protes pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 oleh Menteri Agama (Menag) secara sepihak pada Selasa (2/6/2020) pagi. Karena segala keputusan yang berhubungan dengan haji dan umrah seharusnya dibahas bersama dengan DPR, karena haji ini menyangkut ratusan ribu calon jemaah beserta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan.

    Baca: Alasan Tak Cukup Waktu dan Pengamanan Covid-19 Calon Jemaah Haji RI Tahun 2020 Tak Diberangkatkan

    “Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya itu segala sesuatu tentang haji itu diputuskan bersama DPR, apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Itu disepakati semua bersama DPR, termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa 2 Mei 2020.

    Yandri menjelaskan, Indonesia pun hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari Kerajaan Arab Saudi soal diperbolehkan atau tidaknya pemberangkatan calon jemaah ke sana. “Gimana kalau Arab Saudi tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah haji kita, gimana? Pemerintah nggak bertanggung jawab dong,” ujarnya.

    Terlebih, dia melanjutkan, Komisi VIII DPR dan Menag juga sudah menjadwalkan rapat kerja (raker) pada 4 Juni 2020 pukul 10.00 atas izin pimpinan DPR. “Tapi kan Menteri Agama umumkan hari ini, mungkin Menag enggak tahu undang-undang,” tegasnya.

    Yandri menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah bahwa semua tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah.

    Politikus PAN ini menguraikan bahwa Menag mengirimkan surat permintaan Raker pada Jumat 29 Mei 2020. Dia menginginkan rapat bisa dilakukan hari ini. Tetapi, karena rapatnya tidak bisa dilakukan secara virtual karena membahas hal yang sangat penting dan direncanakan akan ada konferensi pers bersama.

    Maka rapatnya baru dijadwalkan Kamis depan oleh pimpinan DPR. “Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya nggak tahu Pak Menteri ngerti nggak tata aturan bernegara,” kritik Yandri.

    Legislator Dapil Banten II ini menambahkan, seharusnya dalam raker diputuskan kedua belah pihak, dibahas apa persoalannya, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasi persoalannya, dan sebagainya. Sehingga, pemerintah dan DPR menghadapi publik bersama-sama. “Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang enggak siap. Ya Kemenag baca undang-undang lah. Jangan grasak grusuk,” katanya. (Red)

  • Kemenag Diminta Evaluasi Masalah Pengadaan Kartu Nikah

    Kemenag Diminta Evaluasi Masalah Pengadaan Kartu Nikah

    Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyentil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kemenag diminta mengevaluasi wacana pengadaan kartu nikah karena merupakan proyek besar. “Jadi saran KPK semestinya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu sebelumnya perlu dikaji secara matang terlebih dahulu,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu, 24 November 2018.

    Kemenag seharusnya menelaah jauh karena proyek ini serupa megaproyek KTP berbasis elektronik yang menjadi ladang korupsi. Apalagi, proyek ini dipastikan menelan uang negara dengan jumlah fantastis. “Sejauh mana urgensinya dan sejauh mana memang kartu tersebut nanti bermanfaat misalnya,” beber Febri.

    Lembaga Antirasuah juga mengingatkan adanya sejumlah kasus korupsi di lingkungan Kemenag. Lukman tak bisa tutup mata meski kasus tersebut terjadi di era sebelumnya. “KPK juga sudah cukup banyak berkoordinasi dengan Kementerian Agama,” ucap dia.

    Lukman Hakim sempat reaktif saat KPK memberi imbauan soal itu. Politikus PKB itu menyatakan siap dimintai keterangan oleh KPK.

    Komisi Antirasuah menyambut dingin. KPK hanya sebagai bentuk pencegahan agar megaproyek pemerintah tidak kembali bermasalah. “Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi karena itulah KPK juga menjalankan fungsi pencegahannya,” ucap Febri.(Buserkriminal)

  • Proyek Bangun Ruang Kelas Kemenag Lampung Diduga Asal Jadi

    Proyek Bangun Ruang Kelas Kemenag Lampung Diduga Asal Jadi

    Bandarlampung (SL) – Pekerjaan sejumlah proyek milik Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung diduga kuat sarat penyimpangan. Kualitas proyek Kemenag itu terlihat dari kondisinya yang sudah mengalami banyak kerusakan, padahal proyek baru ‘seumur jagung’.

    Seperti proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Kibang Budi Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp486 juta. Kondisi proyek yang dikerjakan CV. Malay Jaya Abadi sangat memprihatinkan.

    Mulai dari dinding yang sudah banyak mengalami keretakan, lantai sudah mengalami kerusakan bahkan keramik mengalami patah, hingga pemasangan instalasi listrik terkesan asal-asalan.

    Hal serupa juga terjadi pada proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Pringsewu senilai Rp493 juta. Proyek yang dikerjakan CV. Naira Karya Mandiri. Proyek ini sudah mengalami banyak keretakan bagian dinding, bahkan keretakan itu sudah terjadi sejak awal baru diserahkan pihak rekanan ke pihak sekolah.

    Kondisi proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Kibang Budi Jaya Tulang Bawang Barat senilai Rp486 juta yang dikerjakan CV. Malay Jaya Abdi kodnsinya sangat memprihatinkan.Padahalproyek ini baru seumur jagung

    “Kami hanya menerima kunci saja. Kami gak paham soal pembangunannya. Kalau soal banyaknya keretakan itu memang sudah terjadi sejak baru di serahkan. Jadi baru beberapa hari dari diserahkan mulai mengakami keretakan, dan itu sampai sekarang bagian luar maupun dalam sudah banyak retak,” ujar Guru MAN Pringsewu yang membidangi bangunan, Bunyana, baru-baru ini.

    Menurutnya, pihak sekolah menerima kunci gedung itu pada bulan Juli 2017 lalu.”Baru mas. Sekitar bulan 7 tahun kemarin kita terima kuncinya,” katanya dilangsir harianpilar.com.

    Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Drs. H. Suhaili, M. Ag hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.(hp/nt/*)