Sinarlampung

Tag: Kemensos RI

  • HKSN 2024 di Lampung : Akuntabel PT Pos Indonesia Bekal Dukung Kemensos

    HKSN 2024 di Lampung : Akuntabel PT Pos Indonesia Bekal Dukung Kemensos

    Pringsewu, sinarlampung.co – Perjalanan cukup panjang kemitraan PT Pos Indonesia (Persero) dan Pemerintah dalam penyaluran bantuan yang penuh dinamika menghasilkan catatan sejarah mengenai bagaimana sinergitas hubungan antara lembaga tetap terus berjabat tangan serta harmonis di segala situasi.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Faizal Rochmad Djoemad Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) pada saat peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, berlangsung di Kantor Pos Pringsewu, Lampung. (Jumat, 20/12/2024).

    “Jadi sebenarnya sejarah penyaluran bantuan sosial ini cukup panjang. Sejak tahun 2007, Pos Indonesia selalu membantu pemerintah dalam penyaluran berbagai bansos. Walaupun up and down, karena situasi budget pemerintah juga, sehingga kita menyesuaikan,” kata Faizal Rochmad Dirut PT Pos Indonesia (Persero).

    Dijelaskan Faizal, Kehadiran PT Pos Indonesia sebagai mitra kerja pemerintahan secara hasil kerja yang signifikan, masuk ambang baik melesat tinggi pada nilai akuntabilitas hampir sempurna dalam pelayanan khususnya penyaluran bantuan sembako (BPNT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat menemani Kementerian Sosial (kemensos) menjalankan tugasnya.

    “ Sebenarnya kalau bantuan pemerintah kan banyak ya, tidak hanya dari Kementerian Sosial, ada Kementerian SDM, ada bantuan stunting, ada bantuan beras, ada bantuan macam-macam. Permakanan juga kita dukung, yatim piatu kita dukung. Jadi mudah-mudahan khusus dengan Kemensos, kita kebetulan punya hubungan yang baik dengan Kemensos, dan Kemensos percaya kepada cara kerja pos yang transparan, yang akuntabel, dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang membuat kita menjadi punya unique value proposition untuk mendukung program-program pemerintah,” jelas Faizal.

    Dari keterangan Faizal, pada tahun 2024 PT Pos Indonesia memiliki agenda 2 triwulan dan penyaluran yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 merupakan triwulan 3 dan 4 terakhir.

    “ Sebenarnya triwulan 3 kemarin ditunda, karena ada Pilkada, sehingga disalurkan baru bersamaan dengan triwulan 4, sehingga ada rapel. Ada total itu sekitar dari, ada yang dapat Rp 2 juta, tapi yang paling banyak nanti Rp 6 juta. Ada 2, PKH dan Sembako,” ujarnya.

    Sementara itu pada proses penyaluran kepada KPM PT Pos Indonesia memiliki geliat Inovasi untuk menjamin mutu pelayanan yang menjadi nilai kepercayaan mitra kerja semakin kuat.

    “ Pertama harus tepat waktu. Karena kita dibatasi juga ya. Jadi berbagai instansi pemerintah, kementerian, lembaga kalau menyalurkan bantuan, itu ada timeline yang harus ditepati sebab itu kita dari awal sebelum bantuan disalurkan, kita sudah punya perencanaan, timeline, scheduling regional, di cabang utama, sampai cabang pembantu. Kita scheduling, itu tepat waktu;

    Kedua Tepat Guna, dimana sebagai Mitra kerja, Pos Indonesia memberikan manfaat dan membantu memverifikasi hingga penyaluran tepat sasaran dengan implementasi inovasi teknologi, PGC (Pos Giro Cash) ini yang membantu, teknologi yang membantu kita untuk tepat guna dan tepat sasaran.

    Ketiga Tepat jumlah, nah ini yang penting juga ya. Jadi kita terus terang aja menyediakan berbagai metodologi agar tepat jumlah. Jadi misalkan kita tidak hanya membawa uang yang satuan seratus lima puluh, bahkan yang pecahan kecil pun kita siapkan,” papar Faizal

    Melalui hal tersebut Pos Indonesia semakin memperkuat SDM yang ada selain karyawan organik perusahaan penyalur itu melahirkan cikal bakal pelayanan dengan sebutan “MITRA” diantaranya mitra loket, mitra antaran, mitra pickup, mitra dan mobile.

    “ Kita bisa melakukan semua program itu dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna dan tepat jumlah. Dan itu sebetulnya sudah kita train dulu. Bagaimana cara merekam, bagaimana cara menyalurkan, bagaimana cara memverifikasi, semua kita train dulu dan memang DNA-nya POS ini dua, kirim, courier express parcel, ngirim-ngirim, sama jasa keuangan. Nah ini memang sangat tepat untuk membantu pemerintah,” kata Faizal.

    Sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemad berharap pos Indonesia tetap menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuannya.

    “ Tahun depan kita berharap dengan kepercayaan pemerintah yang semuanya besar, serta berbagai, program pemerintah yang sangat banyak untuk masyarakat,” pungkas Faiza,”

    Untuk diketahui, peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 serentak digelar di seluruh Indonesia bersamaan penyaluran Bansos 3 dan 4.

    Secara khusus, puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Lampung dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemad dengan berbagai kegiatan, yaitu penyaluran bantuan Program Sembako dan PKH kepada 150 KPM serta melakukan graduasi terhadap 32 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Dari informasi yang dihimpun, pelaksanaan peningkatan kualitas hidup masyarakat sejahtera di Lampung. Kemensos hadir dengan beberapa inovasi untuk nilai akuntabilitas terbaik di rasakan setiap penerima manfaat.

    “Kemensos memberikan bantuan untuk Provinsi Lampung senilai sekitar Rp3 miliar yang terdiri dari antara lain bantuan kebutuhan dasar, kebutuhan anak, aksesibilitas alat bantu, bantuan puskesos, lumbung sosial, serta permakanan lansia, disabilitas dan itu langsung diserahkan tepat memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini,” jelasnya.

    Untuk menopang hal lainnya, sinergitas Kemensos yang terjalin dengan mitra kerja strategis menghasilkan berbagai bantuan di Pringsewu khususnya provinsi Lampung saat Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, meliputi Bantuan berupa renovasi Program Rumah Sejahtera Terpadu, pelayanan kesehatan, bantuan aksesibilitas alat bantu, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan sarana prasarana olahraga, donor darah, bantuan paket nutrisi, dan workshop pelatihan. (Red)

  • Pengakuan Korban Tsunami Selat Sunda 2018, “Kapan Santunan untuk Keluarga Kami Disalurkan?”

    Pengakuan Korban Tsunami Selat Sunda 2018, “Kapan Santunan untuk Keluarga Kami Disalurkan?”

    Serang (SL) – Bencana tsunami yang terjadi diakhir tahun 2018 lalu masih meninggalkan duka yang mendalam keluarga korban. Seperti yang dialami oleh keluarga besar bermarga Sinaga. Meski kehilangan 7 orang anggota keluarga yang dicintai, namun para ahli waris sampai saat ini belum menerima santunan dari Kementrian Sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Badia Sinaga selaku bagian dari keluarga korban.

    “Sejauh ini ahli waris keluarga korban belum menerima santunan dari Kemensos RI, malah biaya pungli yang didapat, yang dilakukan oknum RSDP Serang, walau dikembalikan lagi,” ujarnya, Senin (20/1/2020).

    “Saya mempertanyakan soal santunan ahli waris sampai Januari 2020 ini belum ada keluarga korban bermarga sinaga yang menerima,” tambahnya.

    Selain itu, Badia juga menilai terdapat kejanggalan berupa diskriminasi dalam pemberian santunan yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Saya memandang ada kejanggalan di mana pada akhir Juni 2019, sebanyak 108 ahli waris dari 117 korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Banten, mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial (Kemensos) masing-masing sebesar 15 juta. Penyerahan tersebut secara simbolis oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, R Harry Hikmat. Tapi kenapa keluarga kami yang menjadi korban sampai saat ini ahli waris belum ada menerima?” tegas Badia.

    Bahkan meski pihaknya sudah mempertanyakan kepada Bupati Serang terkait persoalan ini, namun hingga sejauh ini belum ada respon.

    “Jakson Sinaga orangtua dari korban tsunami bayi bernama Satria mengatakan saya sangat bersedih telah kehilangan putra satu-satunya saat terjadi tsunami Selat Sunda,” ucapnya.

    Jakson Sinaga juga menuturkan kesedihannya, dan berharap kesedihannya itu tidak diperdalam dengan tidak adilnya pemberian santunan oleh pemerintah.

    “Sedih karena saya harus kehilangan seorang anak. Tapi sampai saat ini saya dan keluarga yang lain belum menerima yang namanya santunan, kalaupun tidak dapat mestinya semua lah tidak dapat. Persoalan santunan ini saya serahkan kepada kakanda saya Badia Sinaga karena terkait oknum pungli tsunami beliaulah yang mengangkat ke publik sampai ada tersangka,” ungkapnya.

    “Harapan saya dan keluarga, pemerintah tolonglah merasakan penderitaan kami, kalau memang santunan itu hak dari ahli waris tolonglah diberikan,” tandasnya. (suryadi)

  • Nur Pujianto: Lampung Paling Banyak Hasilkan Anak PKH Berprestasi

    Nur Pujianto: Lampung Paling Banyak Hasilkan Anak PKH Berprestasi

    Bandarlampung (SL) – Data Kementerian Sosial mencatat Propinsi Lampung sebagai penyumbang anak berprestasi peserta Program Keluarga Harapan atau PKH. Tercatat sebanyak 189 anak Keluarga Penerima Menfaat Program Keluarga Harapan yang berprestasi di tahun 2018. Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto menjelaskan besarnya anak berprestasi ini tidak lepas dari peran pendamping PKH yang selalu memberikan bimbingan kepada KPM. Selasa (22 Mei 2018)

     

    “Dari 189 anak yang sedang mengikuti seleksi Bidik Misi dan sampai dengan hari ini sebanyak 35 orang telah dinyatakan lulus. Ini berkat peran pendamping,” ujarnya di Lampung, hari ini.

    Kementerian Sosial, dikatakan Nur Pujianto selalu memberikan bekal kepada para pendamping berbagai ilmu untuk meningkatkan kapasitas KPM seperti penguatan pentingnya pendidikan bagi kelaurga tidak mampu. Materi tersebut diberikan kemensos pada saat bimbingan dan pemantapan pendamping PKH. “Pendamping Sosial PKH merupakan pasukan garis terdepan dalam pengentasan kemiskinan. Peran Pendamping Sosial PKH sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan,” tambahnya.

    Kegiatan pengembangan kepesertaan PKH di lapangan, seperti sosialisasi PKH, validasi,verifikasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), pemutakhiran, hingga proses penyaluran bantuan kepada KPM membutuhkan peran serta secara langsung oleh Pendamping Sosial PKH untuk memperlancar kegiatan administrasi dan teknis dari Daerah ke Pusat.

    Sementara mengenai jumlah dan besaran bansos PKH yang akan ditingkatkan pada tahun depan, Nur mengatakan kenaikan anggaran tersebut dikarenakan kenaikan nominal dan disesuaikan dengan beban Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

    “Sementara ini besaran bantuan masing-masing KPM sama yakni Rp. 1.890.000/tahun. Kedepan penerima bantuan itu mulai Rp2 juta hingga Rp3,5 juta tergantung beban keluarganya,” kata Nur.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni melaporkan bahwa implementasi PKH di Lampung sejak tahun 2011.

    Adapun prestasi yang telah dicapai khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain pada tahun 2017 sebanyak 28 orang berprestasi berhasil melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri/swasta dengan program Program Bidik Misi.

    Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 189 orang sedang mengikuti seleksi Bidik Misi dan sampai dengan hari ini sebanyak 35 orang telah dinyatakan lulus, ujarnya.
    Disampaikan juga oleh Sumarju bahwa anak KPM-PKH lainnya yg berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik sebanyak 549 orang.

    Menurut ketua penyelenggara yang juga sebagai Kasubdit Validasi dan Teminasi; M.Slamet Santoso menjelaskan bimtap diperuntukkan kepada SDM-PKH hasil rekruitmen tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah SDM-PKH Lampung sebanyak 965 orang.

    Pada tahun 2018 mendapatkan tambahan SDM-PKH sebanyak 1.080 orang; dengan demikian jumlah SDM-PKH pada saat ini sebanyak 2.045 orang.

    “Bimtap kali ini merupakan angkatan I yang terdiri dari 7 Kabupaten yakni Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawatan, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Pringsewu sedang angkatan II akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei,” ujarnya.

    Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI