Sinarlampung

Tag: Kementerian BUMN

  • Kementerian BUMN Dukung PWI Gelar UKW Gratis di Lampung 

    Kementerian BUMN Dukung PWI Gelar UKW Gratis di Lampung 

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis di Provinsi Lampung. UKW yang digelar awal tahun 2024 itu akan berlangsung dua hari di Hotel Emersia Bandarlampung, mulai 10-11 Januari 2024.

    UKW tersebut dikuti 36 peserta, terdiri dari 4 kelas jenjang wartawan Muda dan 2 kelas jenjang wartawan Madya, yang hari ini mengikuti Pra-UKW online dengan PWI Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.

    Seperti diketahui, UKW gratis merupakan salah satu program kerja unggulan Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (HCB).

    Hendry menjelaskan, program UKW gratis ini terselenggara atas dukungan penuh Kementerian BUMN yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2023 lalu.

    “Program UKW PWI-BUMN ini dilaunching pada Kamis 28 Desember 2023 secara serentak di tiga daerah: Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Aceh. Lalu dilanjutkan ke seluruh PWI se-Indonesia, termasuk satu daerah khusus PWI Surakarta,” kata Hendry.

    Menurut Hendry, Kementerian BUMN percaya wartawan adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu, maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

    “Dukungan tersebut diberikan dengan harapan industri pers tetap mampu membaca dengan tajam setiap fakta di lapangan, tanpa menyakiti atau melukai,” tutur Hendry.

    Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan program UKW gratis bagi wartawan merupakan bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi. Erick menilai, sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan penting menjadi mitra pemerintah dan industri lain dalam mengabarkan atau melakukan koreksi yang membangun.

    “Posisi media menjadi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan membuat khalayak menjadi semakin terliterasi dengan baik,” ujar Erick.

    Kendati demikian, Erick mendukung penuh terselenggaranya UKW gratis di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Lampung, Wirahadikusumah mengapresiasi UKW gratis yang digelar PWI Pusat dan Kementerian BUMN tersebut. Menurutnya, UKW ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis.

    “Karena dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai. Terlebih program ini juga sesuai dengan upaya PWI Lampung dalam meningkatkan kapasitas para anggotanya. Dimana fokus programnya adalah pembinaan dan pendidikan,” pungkas Wira. (*)

  • Ratusan Awak Mobil Tangki Pertamina Bermalam Didepan Kementrian BUMN

    Ratusan Awak Mobil Tangki Pertamina Bermalam Didepan Kementrian BUMN

    Jakarta (SL) – Ratusan awak mobil tangki Pertamina bermalam di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis malam (20/12).

    Aris Wuyono, perwakilan Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT), menjelaskan pihaknya menuntut agar bisa menyampaikan protesnya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Untuk mengisi waktu, Zuman memimpin salawat dan doa. Dia duduk bersila dengan mata basah di tengah buruh sopir tangki yang juga duduk melingkar. Dalam doanya, dia memohon kepada Allah SWT agar para pimpinan di Kementerian BUMN dibukakan hati supaya mengabulkan tuntutan mereka.

    Sementara tiga buruh yang sejak siang melakukan aksi kubur diri masih terlihat kuat dalam menjalani teatrikal. Mereka ikut salawatan dan berdoa. “Gimana nasib anak-anak kami yang di sekolah, pesantren sudah tidak dibiayai lagi. Bagaimana kami harus kirim biaya untuk makan sehari-hari keluarga. Kok berat amat,” ujar Zuman yang menadah tangan berdoa sambil menangis.

    Juga terlihat muka capek dari para demonstran, yang jauh-jauh long march dari Jakarta Utara menuju Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. SP-AMT menyuarakan empat tuntutan: Pertama, bayarkan upah lembur yang belum dibayarkan sesuai nota sudinaker dan Kementerian Ketenagakerjaan dan upah proses selama di-PHK. Kedua, pekerjakan kembali 1.095 AMT yang di-PHK massal dan secara sepihak.

    Ketiga, angkat kami sebagai karyawan tetap di PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin, sesuai dengan nota sudinaker yang sudah disahkan oleh pengadilan; dan keempat, bayarkan hak pensiun bagi pekerja yang lanjut usia sesuai perundang undangan yang berlaku.

    Aris Wiyono, perwakilan awal mobil tangki Pertamina, mengatakan telah mendapat izin dari pihak kepolisian untuk menginap asal ketertiban dan kebersihan bisa dijaga. Pak polisi telah berbaik hati, biasanya aksi nginep nggak boleh, ini boleh. Artinya ini Pak Polisi berarti memahami nasib kita,” ujarnya di lokasi.

    Aris menjamin pihaknya akan menepati janji untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Dia tidak ingin peluang untuk menemui Menteri Rini tertutup oleh aksi mereka sendiri.

    Tentunya peluang kita jangan sampai kita nodai oleh kita baik sendiri. Jadi jaga sikap dan kebersihan saja,” imbaunya kepada demonstran. Berdasarkan pantauan di lokasi, pihak kepolisian telah menyiagakan satu mobil sedan patroli di depan tenda para pengunjuk rasa. (RML)

  • Pemerintah Izinkan Swasta Kuasai Aset BUMN Tanpa Persetujuan DPR

    Pemerintah Izinkan Swasta Kuasai Aset BUMN Tanpa Persetujuan DPR

    Jakarta (SL) – Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

    Namun, aturan tersebut dinilai membahayakan. Sebab, saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR. “Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo di Jakarta, Rabu (11/1).

    Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    “Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR. Ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya,” ungkap Agus.

    Menurutnya, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR. “PP ini sendiri bertentangan undang-undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003,” tegasnya.

    Disebutkan bahwa bentuk penyertaan modal negara dari APBN bisa berupa saham milik negara di bumn atau di PT. Maka sesuai dengan UU 17 nomor 2003 tentang keuangan negara, bila berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR.

    Agus menambahkan, aturan ini menjadi kesalahan baru pemerintahan Jokowi. Intinya, aset negara bisa diberikan ke Swasta. “Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut,” tambahnya. “Kemudian dalam aturan tersebut, sama saja pemerintah memperlakukan perusahaan swasta untuk dapat menguasasi Sumber Daya Alam Indonesia,” lanjut Agus.

    Secara konten, PP itu bertentangan dengan UU lainnya dan secara substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara, mengubah bumn jadi swasta tanpa kendali DPR. (Merdeka)

  • BUMN Angkat Kesejahteraan Petani Lewat Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian

    BUMN Angkat Kesejahteraan Petani Lewat Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian

    Jakarta (SL) – Kementerian BUMN dengan didukung sejumlah perusahaan negara berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan petani lewat program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Pertanian. Program ini diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.

    Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menerangkan bahwa program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini dapat meningkatkan posisi para petani, dari hanya sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi, menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani.

    “Sejauh ini, tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten,” kata Wahyu Kuncoro.

    Pada awal Juni 2018 lalu, program ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tercatat, lebih dari 7 ribu petani di Sliyeg telah dilibatkan dalam program ini. Untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.

    Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan Pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Sehingga Petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Presiden pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.

    Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini didukung oleh sinergi sejumlah BUMN, diantaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Mitra BUMDes Bersama (MBB).

    Proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian akan terus dilakukan dengan baik hingga September 2018 mendatang. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg. Sehingga akhirnya pada 2019, perluasan program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.

    “Konsep kita adalah bagaimana peran BUMN ini bisa memberdayakan dan mensejahterakan petani. Peran perbankan di sini jelas. Aspek permodalan bisa kami penuhi. Lalu akan di bantu dengan baik dari segi pembinaan dan teknologi oleh Telkom bersama sejumlah BUMN sektor Pangan. Sehingga semua aspek bisa terpenuhi,” imbuh Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budi Harto.

    Pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Sistem ini terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

    Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom, David Bangun mengaku optimis jika program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Ia menerangkan, keberadaan Logtan sendiri yakni guna memastikan keterpaduan, validitas, dan akurasi berbagai data pertanian.

    “Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian). Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK),” ujar David.

    Selain itu, keberadaan Mitra BUMDes Bersama pun cukup strategis dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Sebab, Mitra BUMDes bertugas untuk membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang memiliki mesin-mesin pengering dan penggiling gabah untuk digunakan para petani, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras.

    David menambahkan, digitalisasi sistem Pertanian akan membuat pengelolaan bisnis yang modern dalam Kewirausahaan Pertanian, termasuk pemanfaatan perangkat ERP (Enterprise Resource Planning) dan POS (Point of Sales) oleh petani.

    ERP memungkinkan alur pendanaan, bahan baku, produksi, dan sistem pendukung dapat diperbaharui secara cepat dan dipantau secara akurat. Sementara POS akan memudahkan proses penjualan dan pemantauan data-data penjualan. POS telah terintegrasi dengan ERP, sehingga seluruh aktivitas MBB di seluruh Indonesia dapat teragregasi dan termonitor langsung untuk level nasional.

    “Dengan skala penyerapan yang memadai, Mitra BUMDes dapat melakukan akses pasar dan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. Terlebih, keuntungan penjualan langsung dirasakan petani,” ujarnya. (rls)