Sinarlampung

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

  • Mendagri Harap Pengaturan Libur Lebaran 2025 Kurangi Kepadatan Arus Mudik

    Mendagri Harap Pengaturan Libur Lebaran 2025 Kurangi Kepadatan Arus Mudik

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pengaturan libur Lebaran 2025 mampu mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13 Maret 2025).

    Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati skema working from anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rentang 24-27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi lonjakan pergerakan pemudik dalam waktu yang bersamaan.

    “Ini ide brilian Beliau (Menhub) untuk berani mengajukan usulan 24 [Maret] mulai working from anywhere (WFA),” ujar Mendagri.

    Namun demikian, ia mengingatkan, pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun ada skema WFA. Ia meminta kepala daerah serta instansi pemerintah untuk mengatur pembagian tugas pegawai agar pelayanan tetap berlangsung.

    “Yang penting jangan hilang (tidak bekerja) semua,” tambahnya.

    Selain WFA, libur Lebaran tahun ini juga lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan keputusan terbaru, anak sekolah akan mulai libur pada 21 Maret 2025, lebih awal dari rencana sebelumnya. Sementara itu, cuti bersama bagi pekerja berlangsung hingga 7 April 2025, dan sekolah baru kembali masuk pada 9 April 2025.

    “Tanggal 21 [Maret] itu ada Jumat, madrasah libur, sehingga sudahlah, sekalian aja anak sekolah yang non-madrasah, sekolah negeri, libur mulai tanggal 21 [Maret],” jelasnya.

    Mendagri menegaskan bahwa perpanjangan masa libur ini bertujuan agar arus mudik dan balik lebih lancar serta tidak menumpuk di tanggal tertentu.

    Selain pengaturan cuti, Mendagri juga menyoroti kondisi cuaca yang dapat memengaruhi kelancaran arus mudik. Saat melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Lampung, ia melihat kondisi laut jauh lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tadi kita jalan dari Merak ke Bakaheuni, itu Alhamdulillah saya lihat landai, datar, kayak kolam. Beda dengan tahun-tahun yang lalu-lalu, gelombang besar sehingga banyak tertunda. Ini good news-nya saya lihat, gelombangnya datar betul,” ungkapnya.

    Ia berharap kondisi cuaca yang baik ini tetap bertahan selama masa mudik dan arus balik Lebaran agar perjalanan masyarakat lebih lancar. “Kalau cuacanya seperti itu, saya cukup confident (percaya diri) akan lancar, Insyaallah. Karena salah satu hambatan terbesar itu adalah cuaca,” katanya.

    Terakhir, Mendagri optimistis bahwa pengaturan libur yang lebih panjang akan membantu mengurangi kemacetan selama periode mudik dan balik Lebaran, sehingga perjalanan masyarakat lebih nyaman dan aman.

    “Kira-kira rencana kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan pengaturan seperti ini akan bisa banyak mengurai [kemacetan] karena liburnya panjang, nggak menumpuk di waktu-waktu yang pendek,” pungkasnya. (Red)

     

    Media Siber Lampung

     

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Dukcapil Adaptasi Digitalisasi Pelayanan Publik

    Wamendagri Bima Arya Dorong Dukcapil Adaptasi Digitalisasi Pelayanan Publik

    Mataram, sinarlampung.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik agar bisa semakin cepat, efisien,” kata Bima dalam sambutan dan pengarahannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil Tahun 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (4/11/2024).

    Bima menjelaskan, tren dunia sudah mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang serba digital. ‘’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (Artificial Intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada Staf Ahli, Staf Khusus, dan Litbang,’’ ujarnya mengingatkan.

    Selain itu, ungkap Bima, pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang semakin masif dan aktif di berbagai macam platform.

    Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

    “Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tapi menyesuaikan, lincah, fleksibel dan adaptif. Kemudian selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegasnya.

    Di sisi lain, Bima mengakui, masalah Dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, sehingga dapat ditangani lebih baik.

    Adapun Rakornas yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 November 2024 ini, mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    Rakornas dihadiri para pejabat eselon i dan ii di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, Kepala Dinas Dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Dukcapil serta Pejabat Administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

    Selain peserta yang hadir secara langsung, Rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal Youtube, Instagram, dan Tiktok resmi Ditjen Dukcapil.

    Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional. (Red)

  • Dirjen Dukcapil Bagikan Strategi Indonesia Bangun Infrastruktur Digital Publik di Forum Global DPI Summit

    Dirjen Dukcapil Bagikan Strategi Indonesia Bangun Infrastruktur Digital Publik di Forum Global DPI Summit

     

    Kairo, sinarlampung.co – Selain mengelola data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Integrasi data kependudukan dengan sektor perbankan, memungkinkan proses verifikasi identitas penduduk dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC (electronic Know Your Customer).

    Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam beberapa diskusi dengan para penggiat Digital Public Infrastructure (DPI) di forum Global DPI Summit, Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

    Dirjen Teguh menjelaskan, dengan memanfaatkan sistem e-KYC, verifikasi identitas bisa dilakukan secara real-time.

    “Hal ini sangat membantu dalam mempercepat akses masyarakat ke layanan sektor keuangan dan perbankan,” jelas Dirjen Teguh.

    Ia juga menekankan pentingnya peran Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan.

    Salah satu terobosan yang dipresentasikan Dirjen Dukcapil adalah kolaborasi dengan DANA, platform dompet digital terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini memungkinkan penggunaan data kependudukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan system online verification dari Ditjen Dukcapil ke dalam sistem DANA, masyarakat dapat mengakses sistem keuangan digital secara mudah dan dapat melakukan berbagai transaksi finansial dengan lebih cepat dan aman.” Imbuh Teguh.

    Dirjen Dukcapil juga menyinggung kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, yaitu data kependudukan berbasis NIK telah terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan nasional.

    Saat ini lebih dari 277 juta dari 282 Juta penduduk telah terdaftar dan mendapatkan fasilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Hal ini hanya memungkinkan karena BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil untuk proses verifikasi dan validasi data kependudukan calon peserta secara lebih cepat dan akurat.

    “Infrastruktur digital yang kami bangun tidak hanya untuk melayani administrasi kependudukan, tetapi juga memperluas akses layanan Kesehatan, bantuan pra kerja, subsidi dan sektor-sektor lainnya,” tegasnya.

    Menurut Dirjen Teguh, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Indonesia untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang modern dan berbasis digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

    Dalam forum internasional yang dihadiri lebih dari 1.000 partisipan dari lebih 100 negara dan organisasi global seperti UNDP, ITU, dan Pemerintah Mesir, Dirjen Teguh juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperluas infrastruktur digital. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa teknologi digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.

    “Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan transformasi digital dapat menjangkau setiap sudut negeri, tanpa terkecuali. Teknologi harus inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat terus maju dalam menciptakan ekosistem digital yang tangguh dan inklusif.

    Beberapa penggiat DPI dari berbagai organisasi internasional menyatakan ketertarikan yang besar untuk bisa berkolaborasi dengan Indonesia dalam memastikan hal tersebut, seperti halnya CDPI atau Centre for Digital Publik Infrastructure dan Bill & Melinda Gates Foundation, serta Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) India.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Global DPI Summit 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perubahan digital di tingkat global. Dalam sesi-sesi diskusi dan pertemuan bilateral, Indonesia berbagi pengalaman serta membuka peluang kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengembangkan infrastruktur digital yang lebih kuat.

    “Indonesia bangga bisa menjadi bagian dari inisiatif global ini. Melalui kerja sama internasional, kami berharap dapat mempercepat proses transformasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Dirjen Teguh di akhir paparannya.

    Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam komunitas global, serta menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur digital publik yang lebih inklusif, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan begitu, Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih terhubung secara digital.

    Melalui Global DPI Summit, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam membangun infrastruktur digital publik. Langkah-langkah yang diambil oleh Ditjen Dukcapil di bawah kepemimpinan Dirjen Teguh Setyabudi menjadi contoh sukses bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, mulai dari sektor kependudukan, keuangan, hingga kesehatan.

    “Kami terus berupaya untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang ada dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, sembari turut berkontribusi pada tujuan global dalam memperkuat transformasi digital yang inklusif,” demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. (Red)

  • Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

    Indonesia Jadi Role Model Penerapan Digital Public Infrastructure Dunia di Forum Global DPI Summit

     

    Kairo, sinarlampung.co – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, bersama delegasi Indonesia (Tim Bappenas, Tim Dukcapil, serta Tim Bank Dunia) bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit, Selasa (1/10/2024).

    Konferensi Tingkat Tinggi DPI tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir, dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024.

    Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan komitmen Indonesia membangun infrastruktur digital publik untuk memperkuat pembangunan global.

    Pada forum tersebut, Dirjen Teguh beserta delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah tokoh dan organisasi kunci penggiat DPI, seperti Dr. Pramod Varma, Professor David Eaves, dan Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), serta Bill & Melinda Gates Foundation.

    Di sana, Dirjen Teguh memaparkan pencapaian dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia.

    Pada sesi diskusi bilateral bertajuk “How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure“, Dirjen Teguh menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI, yakni identity, sejak 2006 dan terus memperkuat infrastrukturnya hingga saat ini.

    Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004, dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

    “SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD,” papar Dirjen Teguh.

    Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.

    “Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif,” kata Dirjen Teguh.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil. Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el telah sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.

    Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.

    Melihat data-data yang dipaparkan oleh Dirjen Teguh, para tokoh utama DPI di forum tersebut, seperti Dr. Pramod Varma dan Professor David Eaves, sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan implementasi DPI, khususnya dalam hal verifikasi identitas.

    Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik penerapan DPI di Indonesia ini ke forum-forum global, sehingga semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia. (Red)

  • Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Sukseskan Pemilu Serentak 2019, Kemendagri Lakukan Perekaman Serentak di Lapas seluruh Indonesia

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara perekaman KTP-el serentak di seluruh Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Jakarta, Kamis (17/1/2019).

    Perekaman KTP-el ini dilaksanakan serentak di 522 lapas/rutan se-Indonesia sebagai bentuk optimalisasi percepatan perkeman KTP-el bagi warga binaan, yang akan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2019 sebagai bagian penting dalam keseriusan Pemerintah menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di lapas dan rutan.

    Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini terdata sebanyak 79.763 orang atau 31% dari total 245.694 warga binaan, sedangkan 69% lainnya belum terdata karena belum memiliki NIK atau melakukan perekaman KTP-el.

    Tjahjo dalam sambutannya menuturkan Pemerintah selalu mengawal hak memilih masyarakat karena termasuk hak konstitusional warga negara. Ia menilai kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat harus maksimal. “Kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2019 adalah partisipasi masyarakat, dan terwujudnya hak konstitusional masyarakat”, tutur Tjahjo.

    Menkumham Yasonna Laoly dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa hak politik masyarakat harus dilengkapi dan dimaksimalkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia begitu juga untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan. “Saya perintahkan untuk memaksimalkan hak politik masyarakat dan betul-betul dilengkapi. Mereka yang di dalam hidupnya susak, kemerdekaannya kita rampas, maka hak politiknya tidak boleh kita halangi”, ujar Yasonna Laoly.

    Lebih lanjut Zudan Arief, Dirjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan pula bahwa pelaksanaan pendataan warga binaan dilakukan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu warga yang memiliki KTP, warga yang memiliki NIK namun tidak memiliki KTP atau yang lupa NIK, dan kategori terakhir, yaitu warga binaan yang mengaku dirinya belum terdata. Pendataan yang dilakukan menurutnya tidak akan merubah alamat warga binaan. “Perekaman tidak bermaksud memindahkan alamat warga binaan, alamat akan tetap sesuai domisili sebelum menjadi warga binaan”, jelas Zudan.

    Perekaman KTP-el ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, dan Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakhrullah. Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan video conference langsung dengan beberapa lapas/rutan yang juga melaksanakan perekaman KTP-el. (rls)

  • Ini Salah Satu Solusi Kemendagri Agar Pendanaan Bencana di Daerah Tidak Terlambat

    Ini Salah Satu Solusi Kemendagri Agar Pendanaan Bencana di Daerah Tidak Terlambat

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan banyaknya bencana yang melanda tanah air. Tjahjo berharap agar setiap bencana yang datang dapat direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau sumber bantuan lainnya. “Pemerintah Daerah harus menjadi yang pertama hadir dan merespon setiap kejadian bencana yang datang melanda daerah tersebut. Jangan sampai terlambat”, kata Tjahjo di Jakarta, pada Selasa (15/1/2019)

    Tjahjo kemudian memberikan solusi terkait dengan skema pendanaan bencana tersebut. “Porsi APBD yang telah disusun di dalamnya tentu ada Alokasi Anggaran Tak Terduga. Disanalah seharusnya daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang cukup sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat potensi kerawanan bencana”, jelas Tjahjo

    Tjahjo menambahkan, hal itu perlu dilakukan sebagai aksi tanggap. “Pemerintah Daerah harus tanggap terhadap bencana, sehingga setiap bencana yang datang dapat direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau sumber bantuan lainnya”, tukas Tjahjo. “Kemendagri sesuai dengan kewenanganya selalu mencermati penyediaan alokasi anggaran khususnya untuk penanggulangan bencana”, tambah Tjahjo

    Adapun ketentuan mengenai penyediaan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana dimaksud telah diatur dalam Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun. Terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

    Di akhir keteranganya Tjahjo berharap agar nantinya masyarakat dapat merasakan pemerintah hadir dan memberikan jaminan keamanan. “Hal ini sebagai wujud pemerintah hadir untuk masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat”, tutup Tjahjo. (rls)

  • Kemendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 12 Lembaga

    Kemendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 12 Lembaga

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir pada acara Penandatanganan MoU Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 12 lembaga dan Asosiasi Internet yang dilaksanakan di Js Luwansa Hotel Jakarta, selasa (15/1/2018).

    Dalam keterangan persnya Tjahjo menyampaikan saat ini Kemendagri telah melakukan kerjasama dengan 1166 lembaga, baik lembaga Negara maupun swasta. “Ini sudah mencapai 1166 lembaga, baik lembaga Negara mapun swasta yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri. Saat ini Kementerian/Lembaga, perbankan, lembaga keuangan, ansuransi, DPR kepolisian, BNN semua sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan”, ujar Tjahjo.

    Lebih lanjut, ia juga sampaikan bahwa data kependudukan penting agar tidak ada praktik pemalsuan. “Data kami datanya valid, bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya ini untuk kebaikan bersama. Dan meminimalisir berbagai hal yang bisa berpotensi kejahatan”, bebernya.

    Terkait target untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai lembaga. Tjahjo menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah 1166 lembaga yang bekerjasama memanfaatkan data kependudukan. “Untuk tahun ini kami tidak bisa menargetkan. Kami kan tidak bisa memaksa lembaga-lembaga swasta. Nanti mereka yang butuh sendiri”, ungkapnya.

    Tjahjo juga menegaskan dengan sudah terjalinnya kerjasama saat ini mencapai 1166 lembaga, Kemendagri tidak memaksa dan membuka diri kalau ada lembaga-lembaga perbankan, keuangan, ansuransi, DPR, atau lembaga swasta lainnya mengakses data kependudukan yang tujuannya untuk keamanan. “ Dan tahun ini Dirjen Dukcapil sedang mengoptimalkan bekerjasama dengan semua rumah sakit. Jadi, bisa terdata sudah daftar riwayat sakitnya yang dibuka melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)”, kata Tjahjo.

    Pada kesempatan tersebut Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil melakukan kerjasama sekaligus dengan 12 lembaga dan Asosiasi Internet diantaranya: Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Avrist Assurance, PT Bhineka Life Indonesia, PT China Life Insurance Indonesia, PT Pasaraya Life Insurance, PT Bank Index Selindo, PT Bank Panin Dubai Syariah tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, PT Suziki Finance Indonesia, PT Trust Olympindo Multi Finance, dan PT Mizuho Balimor Finance. (rls)

  • Kemendagri Adakan Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019

    Kemendagri Adakan Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019

    Jakarta (SL) – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, mewakili Menteri Dalam Negeri dengan narasumber dari Kepala BSSN, Kabaintelkam Polri, KPU RI,dan Bawaslu RI, bertempat di Hotel El Royale Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

    Peserta Rakornas ini terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Provisi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia, Kepala Bidang Poldagri dan Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi serta Kesbangpol Kabupaten/Kota se Indonesia, undangan perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI).

    Penyelenggaraan Rakornas dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sehingga dengan demikian, Pemilu serentak tahun 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

    Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Soedarmo menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rakor ini dengan maksud agar terjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif serta saling berkesinambungan.

    Adapun yang menjadi tujuannya, yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).

    Ia menegaskan semua pihak bertanggungjawab akan suksesnya gelaran Pemilu 2019 baik penyelenggara, Pemerintah, Pemda, peserta pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya.

    “Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari Aparat Keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu. Oleh karena itu, melalui Rakornas dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai,” pungkasnya. (Tanggerangonline)

  • Mendagri Hadiri Rakornas KPU

    Mendagri Hadiri Rakornas KPU

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rakornas KPU RI di Ecovention Ancol, Sabtu (17/11/2018).

    Pada sambutannya, Tjahjo menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran KPU Pusat sampai dengan jajaran dibawahnya telah sukses melaksanakan gelaran Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018.

    “Pertama atas nama Pemerintah saya menyatakan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada KPU Pusat sampe jajaran paling bawah yang telah melaksanakan dengan demokratis dan jujur bisa melaksanakan dan mempertangungjawabkan gelaran Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018,” ujar Tjahjo.

    Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan bahwa suksesnya Pilkada serentak tersebut, tentunya didukung penuh oleh sinergi antara Kapolri sampai Kantibmas, Panglima TNI sampai Babinsa dan danramil, Jaksa Agung, BIN, Sentra Gakumdu, pemerintah daerah juga semua pihak yang mendukung kelancara dan kesuksusan Pilkada Serentak.

    Ia juga menaruh harapan besar kepada jajaran KPU dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dan berkeyakinan dengan integritas dan profesionalismenya Pemilu 2019 bisa merjalan dengan baik dan sukses.

    “Kalau saya boleh mengizinkan Pak Ketua KPU, KPU ini Kupinas (Kuasa Penuh Nasional), tegak lurus mulai ketua KPU Pusat sampai jajaran paling bawah, sama dengan TNI dan Polri. Maka tanpa berlebihan dengan pengalaman anggota KPU Pusat dan daerah kami cukup yakin dan optimis bahwa konsolidasi demokrasi kita memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih presiden dan wakil presiden yang amanah nanti akan bisa terlaksana dengan baik didukung dengan kesiapan yang detail bersinergi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyukseskan konsolidasi demorkasi ini dengan baik,” papar Tjahjo.

    Tjahjo berpandangan berdasarkan pengalaman KPU sudah menyusun data yang begitu rinci dan detail, mengidentifikasi terhadap timbulnya masalah yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan padatnya tahapan Pemilu Serentak 2019.

    “Tahapan yang detail dan ketat ini bisa dikerjakan dengan baik tanpa intervensi apapun. Walaupun menunggu Putusan MK dan juga Putusan MA, tapi dengan sabar, tahapan demi tahapan secara konsisten jajaran KPU bisa dikerjakan dengan baik sampe di tingkat yang paling bawah,” pungkas Tjahjo. (Tanggerangonline)

  • Tjahjo Kumolo Sebut RI Bukan Negara Hukum Tapi Negara Peraturan

    Tjahjo Kumolo Sebut RI Bukan Negara Hukum Tapi Negara Peraturan

    Jakarta (SL) – Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo menyebut Indonesia bukanlah negara hukum, melainkan negara peraturan. Ini lantaran terlalu banyak peraturan yang ada di Tanah Air.

    Hal ini diungkapkan Tjahjo dalam konferensi pers terkait pencapaian 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang digelar di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). “Untuk efektifitas, efisiensi sebagaimana arahan pak Presiden, ternyata negara kita negara peraturan. Bukan negara hukum,” kata Tjahjo.

    Ia mengatakan ada sekitar 43.866 peraturan yang sudah diterbitkan, baik berupa undang-undang, peraturan gubernur, bupati, dan peraturan wali kota. Banyaknya peraturan ini dinilai menyebabkan kebingungan karena terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan lainnya.

    Untuk itu, guna mengefisiensikan kebijakan, Tjahjo menyebut pihaknya telah membatalkan sekitar 3.300 lebih peraturan daerah yang berbenturan dengan undang-undang di atasnya. Namun, ia mengaku hal ini bukanlah langkah yang mudah. Saat ini, menurut Tjahjo, masih ada oknum kepala daerah yang melihat upaya efisiensi ini secara sempit. Para kepala daerah itu kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memangkas kewenangan Mendagri membatalkan perda.

    Gugatan itu pun dikabulkan MK, sehingga kini sulit bagi pihaknya membatalkan peraturan daerah tersebut karena Kemendagri tak memiliki kewenangan . “Sayangnya ada pola pikir oknum kepala daerah yang masih melihat sempit. Menggugat ke MK dan disetujui oleh MK. Ini problem,” kata Tjahjo.

    Tjahjo berharap kepala daerah lebih selektif dengan mengacu pada aturan di atasnya dalam hal penyusunan peraturan daerah. Pihaknya juga akan terus mengevaluasi sejumlah peraturan daerah yang bertentangan. “Saya yakin gubernur, bupati, wali kota juga semakin selektif menyusun perda,” kata dia.

    Tajhjo sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewannya pascaputusan MK yang terbit pada 2017 lalu. Pasalnya, selama ini perda yang dibatalkan adalah aturan yang berpontensi menghambat investasi. Tjahjo khawatir jika kewenangannya mencabut perda dicabut maka investasi di daerah akan terhambat. Dengan adanya keputusan MK tersebut, maka wewenang mencabut perda dikembalikan ke Mahkamah Agung. (CNN)