Sinarlampung

Tag: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  • LSM Rubik Duga PLN Rekayasa Aliran Dana CSR

    LSM Rubik Duga PLN Rekayasa Aliran Dana CSR

    Bandar Lampung, (SL) – Temukan indikasi korupsi dana CSR, LSM RUBIK Lampung menggelar demonstrasi di depan kantor PLN Distribusi Lampung, Rajabasa, selasa (11 Juli 2023).

    Dalam aksinya, LSM Rubik mengutuk keras tindakan Oknum Pejabat PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung yang diduga menyalahgunakan Wewenang/Jabatan demi memperkaya diri sendiri dan/atau kelompok.

    LSM Rubik mengindikasi telah terjadi korupsi pada pendistribusian dana CSR untuk masyarakat dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

    Massa aksi menganggap tindakan oknum PLN tersebut tidak mementingkan/mengedepankan kepentingan masyarakat serta telah menyalahi peraturan tentang penyaluran CSR dan Lingkungan.

    Selain itu, LSM Rubik meminta secara tegas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menindak lanjuti terkait adanya pemanfaatan tanah register di Gedung Wani Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tanpa izin dengan membangun kolam ikan pribadi.

    Massa Aksi itu juga mendesak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas adanya dugaan kuat Korupsi terstruktur dalam tubuh PLN Unit Distribusi Lampung.

    Dimana Oknum Pejabat PLN (SP), diduga telah merekayasa persyaratan untuk mengelola dan mengulirkan dana CSR dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

    Massa mengindikasi adanya kerjasama dalam menghabiskan dana CSR mulai dari General manager, direktur, dan staf nya.

    Lebih lanjut, massa aksi juga menemukan adanya indikasi kesengajaan menutupi jumlah aliran dana CSR dan realisasinya setiap tahun.

    Lebih dari itu, LSM Rubik juga mengendus adanya kejanggalan pada program Listrik Masuk Desa. Dimana PLN Unit Distribusi Lampung diduga ada kerjasama dengan biro instalasi listrik untuk keuntungan oknum.

    Massa menilai tanpa ada kerjasama tersebut, biro jasa tidak akan asal terobos zona hutan register.

    Bahkan lebih dari itu, milyaran rupiah diduga masuk kantong oknum PLN Distribusi Lampung terkait biaya pasang listrik.

    LSM rubik mengungkap ada biaya pasang Tiga setengah juta rupiah setiap rumah, bagi sekitar 100.000 rumah di kawasan register tanpa izin yang jelas. (Red)

  • Sambut HPN 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajak Ketua Panitia Diskusikan Persiapan

    Sambut HPN 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajak Ketua Panitia Diskusikan Persiapan

    Jakarta (SL) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Auri Jaya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat, 10 September 2021. Diskusi berkaitan dengan agenda peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung pada 9 Februari 2022.

    Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2022 dapat menggaungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan melalui aksi-aksi lapangan, seperti: rehabilitasi mangrove, rintisan Program Kampung Iklim (Proklim), dan pelepasliaran satwa. Itu semua mengarah pada upaya pembangunan hijau di Indonesia.

    “Jadi nanti kegiatan pro lingkungan di HPN 2022, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK, yakni rehabilitasi mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.

    Isu penanggulangan perubahan iklim penting untuk digaungkan saat ini karena masyarakat dunia makin merasakan akibat nyata dari krisis iklim, seperti bencana hidrometeorologis kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di seluruh dunia. Menteri Siti ingin agar PWI dapat membantu menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya isu penanggulangan perubahan iklim.

    Menanggapi hal tersebut, Auri Jaya mengatakan bahwa isu terkait lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.

    “Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022 karena lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.

    Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga pun setuju kegiatan yang akan dilakukan pada peringatan HPN 2022 antara lain menggagas program Kampung Iklim Wartawan di Kendari.

    Menteri Siti menambahkan jika Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan salah satu upaya besar adaptasi perubahan iklim yang sedang dikerjakan oleh KLHK bersama masyarakat di tingkat tapak.

    Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

    Siti Nurbaya mengatakan, program Kampung Iklim yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa akan segera diperkenalkan pada saat puncak Hari Pers Nasional 2022.

    Ia pun menjelaskan jika Proklim akan diusung pula pada forum The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober 2021 mendatang.

    Sejumlah pejabat KLHK ikut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Helmi Basalamah, Direktur Konservasi Tanah dan Air Muhammad Zainal Arifin, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Sri Tantri Arundhati, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Nunu Anugrah. (red)

  • SDN 1 Triharjo Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional

    SDN 1 Triharjo Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional

    Kalianda (SL)-Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah putus dari prestasi. Berbagai penghargaan mulai dari tata kelola keuangan, pelayanan publik, hingga inovasi terus diraih kabupaten di bawah kepemimpinan Plt Bupati H. Nanang Emanto.

    Kali ini, penghargaan datang dibidang lingkungan. Dimana SDN 1 Triharjo Kecamatan Merbau Mataram yang mewakili Kabupaten Lampung Selatan, berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri LHK, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dalam acara penganugerahan Adiwiyata Nasional dan Mandiri 2019, di Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, pada Jum’at (13/12/2019).

    Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan, di tahun 2019 sudah 1.372 sekolah yang diusulkan dinas LHK yang terdiri dari 1.196 sekolah negeri dan 176 sekolah swasta dari 256 kota/kabupaten di 32 provinsi dalam program Adiwiyata Nasional.

    Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah di Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah.

    Selain itu, penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup disekolah, lingkungan sekitarnya dan daerah.

    “Penghargaan ini sebagai tanggung jawab agar para kepala sekolah dan jajarannya bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat membuka acara tersebut.

    Disisi lain, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Feri Bastian mengatakan, program Adiwiyata sangat dibutuhkan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

    Empat Komponen Penilaian Adiwiyata

    Dia menjelaskan, terdapat empat komponen kebijakan yang dinilai dalam program Adiwiyata. Yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kebijakan dalam mengelola kegiatan lingkungan berbasis partisipasi serta kebijakan dalam pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan.

    Dimana menurutnya, SDN 1 Triharjo dinilai mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, dan mampu mempertahankan program-program lingkungan hidup mereka selama tiga tahun berturut-turut.

    “Sebelum mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional, SDN 1 Triharjo Kecamatan Merbau Mataram sudah tiga kali mendapatkan penghargaan yang sama di tingkat provinsi,” terang Feri Bastian.

    Dia pun berharap, penghargaan yang diraih SDN 1 Triharjo dapat memberikan motivasi dan semangat bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

    “Minimal sekolah yang lain turut peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Mengingat betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup disekolah kita,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Adiwiyata merupakan pendidikan lingkungan hidup. Adapun sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan lingkungan.

    Diketahui, sebanyak 434 sekolah yang terdiri dari 376 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta dari 164 kota/kabupaten berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri.

    Rinciannya 333 sekolah mendapatkan Adiwiyata Nasional dan 101 sekolah mendapatkan Adiwiyata Mandiri 2019 yang berasal dari 32 provinsi di seluruh Indonesia. (KMF)