Tag: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan

  • Bupati Winarti Tinjau Lokasi Pembangunan Tahun 2021

    Bupati Winarti Tinjau Lokasi Pembangunan Tahun 2021

    Tulang Bawang (SL)-Bupati Tulang Bawang Dr. (cand) Hj. Winarti., SE., MH melakukan peninjauan lokasi pembangunan tahun 2021 yaitu Ruas Jalan Ronggolawe Tugu kuning di kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung

    Peninjauan lokasi pembangunan tersebut dilakukan usai dari penyerahan Secara Simbolis Penyerahan Dana Desa Tahap I (40%) Dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-ADD) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bulan Januari Tahun 2021 di 33 kampung Di Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kamis 04 Februari 2021 kemarin.

    Bupati Winarti yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Ir. Anthoni, M.M Pejabat Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, camat banjar agung, Kapolres Tulang Bawang, dan Dandim 0426 Tulang Bawang.

    “APBD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memulai pengerjaan infrastruktur salah satunya adalah pengerjaan jalan dari ronggolawe atau kecamatan Banjar agung sampai ke tugu kuning sampai pintu masuk rawa pitu,” kata Winarti.

    Lanjutnya Pasar unit 2 adalah salah satu titik penting pada pembangunan infrastruktur yang akan segera kita eksekusi karena pasar unit 2 sentra ekonomi sebagaimana RPJMD dan RPRW bahwa kecamatan Banjar Agung menjadi sentra ekonomi.

    “Di Kecamatan Rawapitu sudah ditentukan dari pusat secara continue akan mendapatkan dana Afirmasi untuk perbaikan jalan wilayah Rawa Pitu, 25 program tahun 2021 akan tetap fokus di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (Mardi)

  • KABAR HPN 2020: Kalsel Strategis Jadi Beranda Utama Ibu Kota Negara Baru

    KABAR HPN 2020: Kalsel Strategis Jadi Beranda Utama Ibu Kota Negara Baru

    Banjar Baru (SL) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mempersiapkan sejumlah infrastruktur strategis untuk menjadi beranda depan utama ibu kota negara baru. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, H Nurul Fajar Desara, di Banjarbaru, Jumat (6/2/2020) siang.

    “Saat ini kita menyiapkan untuk membangun pelabuhan mekar putih untuk menjadi internasional,” paparnya.

    Persiapan lain pembangunan rawa untuk menyangga pangan, kawasan industri, bendungan, energi, jalan bebas hambatan Banjarbaru Batulicin, Jembatan penghubung Pulau Laut, Banjar Bakula.

    Pembangunan jalan lintas barat dari Batola menuju Tabalong hingga ke Kalimantan Timur, dan yang tidak kalah penting adalah pariwisata,” ucapnya.

    Disampaikan Fajar, semua infrastruktur tidak akan berarti jika tidak di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sehat. “Untuk mendukung SDM yang unggul dan sehat kita bangun berbagai fasilitas pendidikan seperti kebandaraan, pelayaran, kepariwisataan, seni dan budaya, perikanan dan kelautan, industri, geologi, pembangunan Rumah Sakit layanan Jantung dan Saraf,” katanya.

    Menurutnya, dengan rencana komprehensif seperti itu Kalsel akan menjadi halaman depan ibu kota negara yang baik. “Hal itu sesuai dengan keinginan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bahwa Kalsel akan menjemput dunia,” katanya.

    Langkah konkretnya, Pemprov Kalsel telah mengusulkan infrastruktur strategis ini ke Bappenas.

    “Yang sudah masuk Kawasan Banjarbakula, Kawasan Industri Batulicin dan Jorong kita juga mengusulkan KEK Mekar Putih yang di dalamnya ada pelabuhan ke Dewan KEK, kita juga sudah menyiapkan jalan bebas hambatan banjarbaru batulicin,” ucapnya.

    Menurutnya, Kalimantan Selatan pantas menjadi halaman depan utama ibu kota sesuai dengan letaknya yang sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia dan bebas dari gempa bumi serta berada di ALKI I dan II, memiliki potensi lahan rawa mencapai 500 ribu hektar,

    Dikatakanya, bahkan momen Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Kalsel mengusung tema Kalsel menjadi Gerbang Ibu Kota Negara. “Kita beharap insan pers dapat lebih menggelorakan ini sehingga dapat didengar oleh pemerintah pusat,” katanya. (Humas HPN)