Tag: Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo

  • Terima Penghargaan, Presiden Jokowi Jamin Prinsip Kemerdekaan Pers

    Terima Penghargaan, Presiden Jokowi Jamin Prinsip Kemerdekaan Pers

    Surabaya (SL) – Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019, di Grand City, Surabaya, Sabtu (9/2) pagi.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.

    Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019, yang digelar di Grand City, Surabaya, Jatim, Sabtu (9/2) pagi.

    Untuk itu, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif.

    Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga mengingatkan, kalau pemerintah aktif dalam membangun well informed societyhendaknya jangan terburu-buru itu dianggap sebagai sebuah kampanye atau pencitraan. “Itu adalah bagian dari upaya untuk membentuk masyarakat yang sadar informasi,” tegas Presiden seraya berharap media menjadi amplifier atas informasi tentang pembangunan, termasuk kekurangan yang harus dibenahi bersama-sama.

    Terima Penghargaan Kemerdekaan Pers

    Sebelumnya dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019 itu, Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

    Penanggung jawab peringatan Hari Pers Nasional 2019 Margiono mengatakan, penghargaan Kemerdekaan Pers diberikan karena Presiden Jokowi dinilai sudah menjamin kebebasan pers, dan memiliki kepedulian terhadap perkembangan pers nasional. “Biarkan ini keinginan dari kami untuk memberikan apresiasi kepada pejabat tertinggi negara karena tidak pernah mencederai kehidupan pers dan selalu mendukung kemerdekaan pers,” kata Margiono.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.

    Selain itu hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, para duta besar negara sahabat, tokoh pers Surya Paloh dan Chairul Tanjung, dan Ketua PWI Atal Depri. (rls)

  • Pers Indonesia Melawan Berita Hoax

    Pers Indonesia Melawan Berita Hoax

    Jakarta (SL) – Di era media sosial seperti saat ini, sebaran hoax (berita bohong) menjadi sesuatu yang sangat serius. Dampaknya dapat mengacaukan masyarakat, tidak hanya di jagat maya, melainkan juga di kehidupan nyata. Banyak kasus buruk yang terjadi akibat hoax, karena banyak oknum yang memang sengaja memanfaatkan hoax sebagai senjata perang mereka. Terlebih di tahun politik seperti saat ini.

    Akhir-akhir ini hoax menjadi perbincangan serius di negara ini seiring dengan maraknya berita palsu di jagat media sosial. Keberadaannya pun semakin meresahkan dan dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. Wajar saja ketika Presiden Joko Widodo begitu khawatir terhadap “berita bohong” atau hoax yang akan berdampak bagi stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Media sosial yang berkembang begitu cepat telah mendorong distribusi informasi ke seluruh masyarakat tanpa filter yang cukup, sehingga sulit sekali bagi orang awam untuk mengidentifikasi informasi yang valid (benar) atau tidak.

    Dalam konteks ekonomi, hoax punya efek yang besar terhadap perekonomian. Hoax mampu mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan berekonomi (konsumsi dan berinvestasi). Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk preventif menjaga viralnya hoax sehingga tidak merugikan bisnis dan ekonomi secara umum.

    Salah satu cara yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), adalah dengan mengadakan seminar nasional Pers Indonesia Melawan Berita Hoax dengan tema “Seberapa Berbahayanya Hoax Itu Mempengaruhi Ekonomi di Indonesia”. Seminar ini diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 22 November 2018yang dihadiri oleh pelaku dunia usaha, direktur perusahaan, regulator dan Mahasiswa.

    Acara seminar diawali dengan kata sambutan dari ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari yang dan Welcome Speech dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara. Hadir sebagai narasumber di acara seminar ini Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Niken Widiastuti, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, VP Corporate Communications PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito, dan Praktisi Media Sosial, Nukman Luthfie.dan diskusi panel ini di moderatorioleh pemimpin redaksi Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan.

    Dan seminar nasional ini terselenggara atas kerjasama PWI Pusat dengan mitra diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BCA dan Pertamina.

    Banyak manfaat yang didapat para  dari seminar ini, beberapa diantaranya seperti bagaimana perusahaan menghadapi berita hoax, bagaimana cara menyikapi berita hoax dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bagaimana kiat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-beritahoax. (rls)

  • Dewan Pers Minta Jurnalis Jadi Timses Mundur dari Profesinya

    Dewan Pers Minta Jurnalis Jadi Timses Mundur dari Profesinya

    Jakarta (SL) – Dewan Pers mengingatkan jurnalis yang menjadi tim sukses atau calon anggota legislatif (caleg) untuk mundur dari profesinya karena netralitasnya akan dipertanyakan. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Jakarta, Selasa (23/10), mengatakan, wartawan bekerja untuk kepentingan publik, tetapi ketika bergabung menjadi tim sukses atau caleg, menyalahi prinsip itu.

    “Kami minta supaya dia nonaktif, cuti sementara atau mundur dari profesi wartawan,” ujar Yosep.

    Ia menuturkan, sejumlah jurnalis atau pemimpin redaksi telah mundur dari profesinya saat menjadi caleg di salah satu partai dan melapor kepada Dewan Pers. Hal tersebut dinilainya merupakan contoh yang bagus.

    Dewan Pers mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Nomor 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa. Sementara untuk memastikan media independen, Dewan Pers mendorong redaksi media diisi wartawan yang mempunyai kompetensi utama.

    “Di luar itu kami punya nota kesepahaman dengan Bawaslu, KPU dan KPI terkait penggunaan media untuk kepentingan politik. Nanti muncul teguran bersama lembaga ini,” kata Yosep.

    Terkait tahun politik, Dewan Pers pun mengimbau jurnalis untuk hanya menggunakan sumber yang kredibel dan menjauhi mengambil informasi dari media sosial. Boleh saja informasi dari media sosial dijadikan berita, tetapi jurnalis harus tetap melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi. (Republika.id)