Tag: Ketua DPP PDIP Megawati

350 Organ Relawan Bersatu, Ganjar Pranowo: Komando Ada di Saya

Jakarta, (SL) – Sebanyak 350 kelompok/ organ relawan Ganjar Pranowo menyatakan bergabung dan melebur menjadi satu bernama Relawan Pendukung Ganjar Pranowo.

Penyatuan kelompok relawan dilakukan dalam acara Silaturahmi 1 Muharram di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno, Rabu (19/7/2023). Hadir dalam acara itu, bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo dan sejumlah elit relawan dan elit partai lainnya.

“Hari ini kumpul 350 ketua, sekretaris dan bendahara relawan Ganjar Pranowo. Semua berkumpul untuk bersatu dalam Relawan Pendukung Ganjar,” kata Ketua SC Silaturahmi Relawan, Bambang J Pramono.

Baca Juga: Kejagung Akan Periksa Airlangga Hartarto Perkara Ekspor CPO

Bambang menerangkan, 350 relawan yang bergabung, merupakan beberapa kelompok relawan Ganjar dan relawan Jokowi. Mereka sepakat bersatu dan berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024.

“Kenapa kami bersatu dan berjuang memenangkan Pak Ganjar, karena kami yakin hanya Pak Ganjar yang mampu melanjutkan prestasi yang dicapai Pak Jokowi. Di tangan Pak Ganjar, Indonesia akan semakin cepat dan lebih hebat lagi di dunia internasional,” tegasnya.

Mereka juga menilai Ganjar sebagai sosok yang sangat ideologis. Hanya Ganjar yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila di tengah gempuran gempuran ideologi transnasional dari negara lain yang mencoba merangsek di negeri ini.

“Karena sampai hari ini, hanya Pak Ganjar yang tidak membawa politik identitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan, suasana politik semakin hari semakin menarik. Sudah saatnya, seluruh kekuatan bersatu dan berjuang dalam rampak barisan yang sama.

“Banyak agenda besar yang mesti kita selesaikan. Indonesia mesti jadi negara maju. Pak Jokowi sudah menunjukkan sangat bagus, tugas kita melanjutkan dan mempercepat,” tegasnya.

Kekuatan relawan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pesta demokrasi di Indonesia, relawan menjadi kekuatan besar selain kekuatan partai politik.

“Jadi mulai saat ini kita harus menggalang kekuatan dan bekerja dengan taktis. Mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, untuk acara deklarasi, cukup untuk hari ini. Kita harus naik kelas dan bekerja lebih taktis lagi,” jelasnya.

Ganjar meminta semua relawan mulai merapikan barisan. Semua anggota harus terdata dan benar-benar melakukan tugas terjun ke masyarakat. Gerakan microtargeting dan nanotargeting harus menjadi prioritas.

“Apakah teman-teman relawan siap saya komando. Siap? Mulai Minggu depan kita bergerak secara masif ke titik yang sudah kita tentukan. Mari kita membaca, mengatur strategi dengan data science yang ada dan kita gerak bersama,” tegasnya.

Ganjar juga tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh relawan untuk berpolitik secara baik. Seluruh pendukung Ganjar dilarang membuat hoaks, memfitnah dan menyebar kebencian. (Red)

19 Juli 2023
Keluhan Megawati Ditafsirkan Niat Digantikan Bukan Perempuan

Jakarta (SL) – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluhkan hanya dirinya satu-satunya perempuan yang berpengaruh dalam politik nasional. Sapto Purwo menanggapinya dengan dua tafsir.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDem itu mengatakan, Jumat (16/11), setidaknya ada dua tafsir terhadap keluhan Megawati ketika membuka Pembekalan Caleg PDIP, Kamis (15/11).

Pertama, Megawati berniat pensiun memimpin PDIP. Kedua, mungkin maksudnya, estafet kepemimpinan PDIP bakal tak diisi kader perempuan, termasuk Puan Maharani.

Puan adalah putri Megawati yang saat ini menjabat Menko PMK. Disebut-sebut, Puan yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan di PDIP.

Pertanyaanya, sambung Komeng, dengan pernyataan Megawati itu, apakah PDIP berani mengusung tokoh yang bisa menjadi figur solidarity maker atau perekat di luar trah Soekarno.

Dia berpendapat, jika Megawati ingin PDIP menjadi partai besar dan modern, sudah saatnya mengutamakan regenerasi kapasitas dan kompetensi bukan lagi berdasar genetis.

“Alasannya, ke depan partai yang akan bertahan dan maju bukanlah yang berbasis keluarga tapi kader,” pungkas Komeng seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Megawati sebelumnya menyesalkan, pada saat dia sudah tua, justru perempuan yang terjun di dunia politik semakin sedikit.

“Saya makin kesal pada diri saya sendiri, apa salahnya perempuan Indonesia. Kenapa tidak mau jadi tokoh politik,” kata Presiden kelima RI itu. (RMOLLPG)

18 November 2018
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Laporkan Ke Mabes Polri

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Seekarno Putri. (foto/dok/net)

Jakarta (SL) -Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dia dilaporkan oleh Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman atas dugaan penodaan agama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto membenarkan adanya laporan tersebut. “Berkaitan laporan dari seseorang, bernama Baharuzaman, melaporkan Ibu Megawati dalam kaitan dugaan tindak pidana penodaan agama,” ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Menurut Rikwanto, berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Baharuzaman, Megawati dilaporkan pada Senin 23 Januari 2017 kemarin. Megawti, sambung dia, dilaporkan terkait dengan pidato di acara HUT PDIP ke-44. “Dan isinya laporan tersebut dalam kaitan pidato di acara HUT PDIP ke-44 melalui televisi,” ucap Rikwanto.

Bukti laporan LSM di Mabes Polri.

Adapun pernyataan Megawati yang dianggap pelapor mengandung unsur penodaan agama yaitu, “Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa ‘self fulfilling prophecy’, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya.””Ucapan itu menurut si pelapor melakukan penodaan agama,” tambah Rikwanto.

Laporan yang dilayangkan oleh Baharuzaman, diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri dengan surat bernomor TBL/6/I/2017/Bareskrim tertanggal 23 Januari 2017.

Laporan Baharuzaman diterima Bareskrim Polri dengan nomor polisi: LP/79/I/2017/Bareskrim. “Ya hari ini dilaporkan,” sebut warga Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat, tersebut saat dikonfirmasi terkait pelaporannya.

Dalam laporan itu, Megawati diduga telah melanggar pasal 156 dan 156 (a) KUHP. Laporan tersebut merupakan buntut dari pidato Megawati pada peringatan Hari Jadi PDIP ke- 44 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017) lalu.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Forum Masyarakat Minang (FMM) mendesak polisi segara menangkap Megawati, lantaran pidatonya tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. “Polisi harus berani memproses. Kami tak mau ada ketua partai politik seperti itu. Pidatonya bisa menimbulkan perpecahan dan membenturkan umat Islam dengan PDIP,” sebut Koordinator FMM, Irfianda Abidin, saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Sumbar.

Reaksi PDIP

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai orang yang melaporkan Megawati tidak memahami kondisi bangsa saat ini. Menurut dia, apa yang disampaikan Megawati tersebut sudah sesuai dengan kondisi bangsa saat ini.

“Pelapor ini tidak memahami kontekstual bangsa saat ini, pemahamannya dangkal,” kata Masinton saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini meminta agar pelapor membaca penuh apa yang disampaikan mantan Presiden RI ke-4 itu secara utuh. Bahkan dirinya mengklaim isi pidato Megawati tersebut mendapatkan apresiasi banyak kalangan.

Pidato tersebut dinilai sangat tepat disampaikan saat ini. “Banyak kalangan mengapresiasi isi pidato Megawati, karena dinilai sangat berkonteks dengan kondisi bangsa saat ini,” ucap Masinton. (lp6/nt/*)

Sumber liputan6.com

26 Januari 2018
Sutono Pastikan Pengundurandiri Dari ASN di Bawaslu
Bandarlampung (SL)–Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Ir. H. Sutono, MM, telah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengajuan pengunduran diri Sutono disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.

Hal itu disampaikan oleh Sutono bakal calon Wakil Gubernur Lampung yang berpasangan dengan Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman, HN, MM, usai dimintai penjelasan oleh Bawaslu Lampung, Sabtu (06/1/2018).

Dalam klarifikasi terkait dugaan pelanggaran ASN, Sutono, didampingi Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin dan Ketua DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi, diterima Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dan anggota Bawaslu lainnya.

Alasan Sutono mundur dari ASN untuk fokus dalam tugas organisasi profesi yang dipegang sekarang. Selain itu, dalam surat pengunduran diri tertanggal 4 Januari, dijelaskan karena alasan ingin mengikuti Pilkada Lampung yang digelar Juni 2018.

Bakal calon wakil gubernur pendamping Herman HN datang untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran UU ASN terkait kehadirannya dalam deklarasi Cagub dan Cawagub yang diumumkan PDIP di Jakarta.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Lampung itu mengaku kehadirannya dalam deklarasi cagub dan cawagub yang diumumkan PDIP karena mendapat undangan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“Alhamdulillah saya datang menghadiri undangan dari Bawaslu. Saya jelaskan bahwa, pertanyaan dasarnya adalah kenapa saya menghadiri deklarasi PDIP. Saya jelaskan disana, panjang lebar saya jelaskan dari beberapa pertanyaan dari Bawaslu,” ujar mantan Sekda Lampung Selatan itu.

Mantan Kadis Perkebunan itu menjelaskan, dia ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Herman HN adalah takdir yang harus dijalankan.

Sebab, kata dia, awalnya namanya tidak masuk dalam bursa cawagub Herman HN dari PDIP karena tidak pernah melakukan lobi lobi politik.

“Ini takdir atau nasib yang saya terima. Sebelumnya saya tidak pernah kesana kemari. Tidak pernah melobi partai A partai B dan itu juga sudah saya jelaskan diatas (Bawaslu),” katanya.

Diceritakan Sutono, pada 3 Januari 2018 dia mendapat telpon dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk berangkat ke Jakarta. “Saat itu langsung terjadi gejolak luar biasa dalam diri saya. Saya langsung rapat dengan keluarga. Kalau ini saya terima perintah ini saya maknai ini adalah penugasan. Dan saya merenung, berfikir dan berdoa saya gak daftar kok ditunjuk ini ada sesuatu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sutono menjelaskan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penunjukan itu adalah tugas dari PDIP yang harus dijalankan. (nt/*)
8 Januari 2018
PDIP Usung Herman HN-Sutono Maju Pilgub Lampung

Megawati serahkan rekomenadsi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk Pilgub Lampung.

Jakarta (SL)-DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasi Walikota Bandarlampung Herman HN sebagai calon Gubernur Lampung. Herman HN dipasangkan dengan Sekda Provinsi Lampung Sutono. Pengumuman disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, di kantor DPP, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1) siang.

“Calon gubernur Lampung adalah Herman HN. Ke depan, Pak,” kata Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri saat membacakan rekomendasi, yang disiarkan Kompas Tv.

Megawati mengatakan, untuk Pilgub Lampung 2018, PDIP menetapkan untuk mengusung Herman HN sebagai Calon Gubernur dan Sutono sebagai Calon Wakil Gubernur. Dia menilai, Pasangan Herman-Sutono sangat tepat dan ideal untuk kemajuan Provinsi Lampung. “Yang satunya, Herman, orangnya merakyat, yang satu sangat mengenal tata kelola pemerintahan,” Kata Megawati.

Dalam acara deklarasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berlangsung di Jakarta, Herman HN duduk berdampingan dengan Sutono dan Ketua DPD PDIP Lampung Sudin, yang juga menjadi petugas pembaca texs Pancasila.

Ketua DPC PDI-P Bandar Lampung Wiyadi yang mengikuti acara pengumuman di kantor DPP membenarkan rekomendasi tersebut. “Iya Mas, pak Herman HN, Cagub Lampung. Yang duduk di kursi cagub-cawagub Adalah Herman-Sutono, ya itulah pasangan calonnya,” kata Wiyadi Yang juga ketua DPRD Kota Bandarlampung itu. (nt/*)

4 Januari 2018