Sinarlampung

Tag: Ketua DPRD Lampung Selatan

  • Jaksa KPK Sebut Ketua DPRD Lampung Selatan Terima Rp 500 Juta dari Agus BN

    Jaksa KPK Sebut Ketua DPRD Lampung Selatan Terima Rp 500 Juta dari Agus BN

    Lampung Selatan (SL) – Nama Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi kembali disebut oleh Jaksa KPK, dalam sidang kasus dugaan suap fee proyek di Dinas PUPR. Pada sidang terdakwa Agus BN dan Anjar Asmara di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis, 13 Desember 2018.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Agus BN pernah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Hendri Rosyadi. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi mengatakan, dirinya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. “Semuanya, haruslah berdasarkan fakta hukum yang sah. Saya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semuanya harus berdasarkan fakta hukum yang sah,” kata Hendri, Jumat, 14 Desember 2018.

    Hendri menegaskan, ia mendukung penuh dan percaya atas proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjerat Bupati nonaktif Zainudin Hasan itu.

    Dalam sidang kasus dugaan suap fee proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan, terungkap Agus BN menerima uang setoran fee proyek di Dinas PUPR dalam kurun 2016-2018 sebesar Rp 72,742 miliar.

    Anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho menjadi sosok penting dalam kongkalikong fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan. Agus berperan menampung uang fee proyek dari pejabat Dinas PUPR senilai Rp 72 miliar, lalu mengalirkannya kepada Bupati nonaktif Lamsel Zainudin Hasan, Wakil Bupati Nanang Ermanto, dan Ketua DPRD Lamsel Hendri Rosyadi.

    Peran vital Agus BN terungkap dalam surat dakwaan setebal 43 halaman yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri dan Riniyati Karnasih, dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 13 Desember 2018.

    Selain Agus, mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel Anjar Asmara juga menjalani sidang dakwaan pada Kamis kemarin. Sidang perdana Agus BN dan Anjar mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Polda Lampung menerjunkan empat personel bersenjata lengkap untuk pengamanan proses sidang.

    JPU Ali Fikri menyebutkan, selama kurun waktu 2016-2018 Agus BN menerima uang setoran fee proyek infrastruktur sekitar Rp 72,742 miliar dari sejumlah pejabat di Dinas PUPR dan mantan anggota DPRD.

    Setoran fee proyek kepada Agus bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, Agus merupakan orang kepercayaan Bupati Zainudin Hasan. Disebutkan jaksa, pada 2016 Agus menerima uang dari Syahroni, Kabid Pengairan di Dinas PUPR, sebesar Rp 26 miliar.

    Kemudian dari Ahmad Bastian senilai Rp 9,6 miliar. Tahun 2017, Syahroni kembali menyetorkan uang sebesar Rp 23,669 miliar. Agus juga menerima setoran dari mantan anggota DPRD Lamsel, Rusman Effendi, sebesar Rp 5 miliar. “Selanjutnya tahun 2018 dari Anjar Asmara, terdakwa menerima uang Rp 8,4 miliar. Dari total penerimaan fee proyek itu, sebagian diserahkan kepada Zainudin Hasan, dan sebagian digunakan untuk kepentingan Zainudin Hasan,” kata Ali Fikri.

    Jaksa juga merinci sejumlah aliran dana, khususnya untuk kepentingan pribadi Zainudin. Di antaranya tahun 2016 untuk membayar pembelian tanah oleh Zainudin seluas 1.584 meter persegi dengan harga Rp 475,5 juta.

    Agus membayarkan kepada Rusman Effendi, dosen STAI YASBA Kalianda, Lamsel. Kemudian Februari 2016 digunakan untuk membayar pekerjaan pembangunan rumah dan masjid milik Zainudin di Kalianda sebesar Rp 3,826 miliar. Uang itu diserahkan oleh Agus kepada Ahmad Bastian selaku kontraktor.

    “Tahun 2016 terdakwa (Agus) memberikan uang kepada Bobby Zulhaidir (orang dekat Zainudin) sebesar Rp 8 miliar untuk membayar pembelian tanah seluas 80 hektare di Desa Sukatani. Di akhir tahun 2016, kembali memberikan uang kepada Bobby sebesar Rp 600 juta untuk beli tanah di Sidomulyo untuk usaha asphalt mixing plant yang dikelola Bobby,” beber Ali Fikri.

    Pada awal 2017, Agus mengalirkan uang Rp 3 miliar untuk pekerjaan pembangunan rumah dan masjid milik Zainudin. Uang tersebut diserahkan kepada Pipin selaku arsitek yang mengerjakan pembangunannya. “Masih di awal tahun 2017, terdakwa membayar Rp 1 miliar untuk saham pribadi Zainudin Hasan di Rumah Sakit Airan Raya. Awal 2017 kembali terdakwa membayarkan pembelian tanah di Desa Marga Catur seluas 83 hektare kepada Thamrin selaku perantara masyarakat transmigrasi untuk dimiliki Zainudin,” kata jaksa.

    Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Mansur Bustami, JPU Ali Fikri juga membeberkan aliran dana dari Agus kepada Wabup Lamsel Nanang Ermanto. Menurut JPU, Agus memberikan uang sebanyak lima kali dengan nilai total Rp 265 juta. Rinciannya, pada 30 Januari 2017 sebesar Rp 15 juta untuk membantu acara konsolidasi syukuran kemenangan di Lamsel.

    Kemudian 8 Februari 2017 sebesar Rp 50 juta diserahkan kepada Nanang di Posko Way Halim Permai untuk operasional Nanang. Medio Juni 2018, Agus kembali menggelontorkan Rp 50 juta untuk operasional Nanang. Sedangkan Juli 2018 sebesar Rp 100 juta untuk kegiatan pelantikan Banteng Muda Indonesia. Terakhir pada Juli 2018 sebesar Rp 50 juta, sebagai titipan uang duka dari Bupati Zainudin. (Tribunlpg/nt)

  • Plt Bupati dan Ketua DPRD Lamsel Akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Fee Proyek

    Plt Bupati dan Ketua DPRD Lamsel Akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Fee Proyek

    Bandarlampung (SL) – Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Ketua DPRD kabupaten setempat, Hendry Rosyadi, akan dihadirkan dalam sidang berikutnya.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Wawan Yunarwanto, menerangkan hal itu merujuk pada fakta-fakta yang muncul di persidangan. “Tidak menutup kemungkinan. Bisa teman-teman lihat sendiri, semua saksi yang berkaitan kita hadirkan”, katanya kepada usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Rabu (31/10/2018).

    Agenda sidang hari ini adalah menghadirkan saksi-saksi untuk terdakwa Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan, yang terjerat kasus feeproyek Lamsel.

    Menurut dia, pihaknya akan berusaha keras menuntaskan kasus ini. Termasuk menelusuri dana yang diduga mengalir ke beberapa pihak.”Termasuk aliran dana ke Nanang senilai Rp350 juta, untuk anggota DPRD Lamsel Rp2 miliar, dan Ketua DPRD Rp500 juta”, tegasnya.

    Adalah saksi Agus Bhakti Nugroho yang mengungkapkan aliran dana itu dalam sidang sebelumnya.Hal itu juga diakui oleh Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan yang menjadi saksi dalam sidang hari ini. “Iya yang pertama Rp100 juta (ke Nanang), selebihnya diurus oleh Agus”, pungkasnya.

    Sementara itu, baik Nanang maupun Hendry membantah semua tudingan tersebut. Mereka dengan tegas menyatakan tidak terlibat dalam kasus ini. (rilisid)

  • Ketua DPRD Lamsel Tanggapi Dugaan Kena ‘Cipratan’ Fee Proyek

    Ketua DPRD Lamsel Tanggapi Dugaan Kena ‘Cipratan’ Fee Proyek

    Lampung Selatan (SL) – Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi menanggapi santai kesaksian Agus Bhakti Nugroho (ABN) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Rabu (24/10/2018) sore.

    Seperti diketahui, ABN, mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung menyebut dirinya menerima uang fee proyek Rp500 juta. ABN juga mengatakan seluruh anggota dewan Lamsel kecipratan uang Rp2 miliar.

    Dilansir dari rilis.id Hendry yang ditemui di rumahnya menyatakan dirinya menghargai kesaksian ABN.

    “Ucapan dan perkataan itu adalah hak setiap warga negara Indonesia dalam berbicara. Tetapi, KPK yang merupakan lembaga anti rasuah tidak akan gegabah menyimpulkan sebuah kalimat,” ungkap politisi PDIP itu.

    Hendry ditemui di kebun milik keluarganya yang terletak tidak jauh dari rumah pribadinya di Dusun Dua Desa Kedaton Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

    Menurut Hendry, KPK pasti memiliki pendapat dan tim yang bisa membuktikan setiap perkataan itu benar atau tidak. Dia yakin lembaga anti rasuah ini pasti akan mempelajari ucapan dan pernyataan setiap saksi dan tersangka.

    “KPK itu punya tim dan punya alat yang canggih untuk mencari bukti dan kebenaran setiap perkara yang sedang mereka tangani,” tambahnya.

    Untuk itu, Bang Hendry –sapaan akrabnya, meminta masyarakat Lamsel tidak mudah terprovokasi dan menelan mentah-mentah setiap berita atau perkataan yang bermunculan di masyarakat.

    “Apalagi sekarang ini tahun politik. Jangan terprovokasi isu dan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Karena, itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat jika kita tidak cerdas dalam berpendapat dan berfikir,” pungkasnya. (rilis.id)