Tag: Keutuhan Bangsa

  • Ketum PSI Dilaporkan, Maarif Institute : Politik Identitas Berpotensi Memecahbelah Keutuhan Bangsa

    Ketum PSI Dilaporkan, Maarif Institute : Politik Identitas Berpotensi Memecahbelah Keutuhan Bangsa

    Jakarta (SL) – Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuai polemik. Penolakan Grace Natalie terhadap perda-perda bernuansa keagamaan memicu beragam respons. Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abdullah Darraz, turut angkat bicara.

    Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abdullah Darraz, menyebut apa yang dilakukan Eggi Sudjana itu menampilkan model politisi yang tidak siap dengan perbedaan pendapat.

    “Seharusnya kita mengajak diskusi dan beradu argumen terhadap pandangan yang menolak perda-perda keagamaan. Tidak lantas dibawa ke ranah hukum,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu (17/11).

    Bagi Darraz, perda-perda bernuansa keagamaan itu merupakan wujud pemahaman salah kaprah terhadap sila pertama Pancasila. Ia sepakat Pancasila yang memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditafsirkan dengan perspektif kebangsaan yang luas, yang bisa memayungi semua anak bangsa dan tidak digiring pada penafsiran keagamaan tertentu secara eksklusif.

    Darraz menjelaskan upaya memunculkan perda-perda keagamaan itu merupakan sebuah “kesalahan penafsiran” atas Pancasila sila Pertama. “Perda berbasis agama merupakan satu penonjolan identitas keagamaan tertentu yang sangat potensial bermuatan diskriminatif.

    “Kita menyaksikan akhir-akhir ini politik identitas (dengan menggunakan identitas agama tertentu) telah bangkit, dan itu berpotensi memecahbelah keutuhan bangsa,” kata dia, Sabtu (17/11).

    Darraz menganggap  pelaporan oleh Eggy Sudjana terkait pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie, merupakan langkah yg tidak tepat. Memperlihatkan ketidaksiapan melakukan diskursus publik trkait isu tersebut.

    “Sepatutnya, dengan adanya lontaran penolakan “perda agama” ini, harus dijadikan momentum mencerdaskan publik dan menciptakan diskursus publik yang sehat. Bukan malah dikriminalisasi melalui proses hukum,” pungkasnya. (Policeline)

  • Komsos Danpusterad di Korem 031/Wira Bima: Warga Negara Wajib Jaga Keutuhan Bangsa

    Komsos Danpusterad di Korem 031/Wira Bima: Warga Negara Wajib Jaga Keutuhan Bangsa

    Jakarta (SL) – Bertempat di Aula Makorem 031/Wira Bima, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayjend TNI Hartomo melakukan Komunikasi Sosial dalam rangka Asistensi Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Sosial kepada seluruh anggota dan tamu undangan, Selasa (2/10).

    Hadir dalam acara tersebut, Kasrem 031/WB, para Kasirem 031/WB, Perwakilan Polda Riau, Lanud RSN, LAM, segenap Komponen Ormas Kemasyarakatan dan Ormas Kepemudaan. Sebelum Danpusterad memberikan sambutan, terlebih dulu Danrem 031/WB Brigjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M mengucapkan selamat datang kepada Danpusterad TNI AD beserta rombongan dan Tamu undangan yang.

    Danpusterad Mayjen TNI Hartomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya terdapat Pancasila, Menghargai Demokrasi yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini dapat kita mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu Keluarga. Serta menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melindungi Keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melaksanakan Binter dan Komsos dengan Komponen bangsa Lainnya sampai tingkat Bawah.

    “Diwajibkan setiap Warga negara harus bisa mewaspadai setiap ancaman yang ada di sekeliling nya, baik itu Kriminalitas, Bencana Alam, faham Radikalisme, separatisme, Terorisme, Narkoba dan yang lainnya. Bahkan yang paling berbahaya saat ini yaitu sudah adanya indikasi berkembangnya Komunis di Indonesia dan ini sudah mulai berkembang di Kalangan Masyarakat. Hal ini berdasarkan ditemukannya beberapa buku, bendera, kaos yang menggunakan lambang Komunis. Hal ini harus kita cegah karena Komunis tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Mayjen TNI Hartomo dihadapan peserta melalui rilis Penrem 031/WB.

    Mayjen TNI Hartomo mengharapkan bahwa, Media Sosial merupakan kemajuan Teknologi, namun sering dijadikan sebagai sarana penyebaran berita yang tidak benar atau tidak tepat, dijadikan sebagai sarana Hoax yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.

    “Mari kita semua yang hadir di ruangan ini dapat mensosialisasikan tentang media sosial dengan baik dan benar. Disintegrasi bangsa jangan sampai terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya hal-hal yang saya sampaikan diatasi,” pungkasnya (Red).