Jakarta (SL) – Anggota Komisi IX DPR RI Mafirion mengkritisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2018 pada Kementerian Kesehatan.
Menurut Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR itu, RKAKL tahun anggaran 2018 pada Kementerian Kesehatan tidak direncanakan dengan baik. “Menurut saya, RKAKL tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan tidak direncanakan dengan baik oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,” kata Mafirion, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kemenkes, membahas evaluasi DAK tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/1).
Akibat tidak direncanakan dengan baik lanjut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Riau itu, berbuntut kepada salah perencanaan dan mutu. “Mutu pembangunan rumah sakit yang disampaikan Sekjen Kemenkes kurang memuaskan, bahkan aksesnya juga banyak yang kurang. Kalau membaca ini, dana fisik Rp17,9 triliun sedangkan realisasinya hanya Rp14 triliun,” ungkap Mafirion.
Di rapat yang sama, anggota Komisi IX Handayani mempertanyakan kreteria pberian DAK. Pasalnya, dia mensinyalir kucuran DAK banyak yang tidak tepat sasaran dan rawan diselewengkan. “Ada keluhan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi yang mendapat anggaran DAK Reguler pertama sekitar Rp94 miliar. Tapi menurut Direksi RSUD tersebut, yang keluar cuma Rp23 miliar,” kata Handayani.
Selain itu, Handayani juga menemukan masih ada kabupaten yang tidak mendapat DAK satu Rupiah pun. Padahal ujarnya, kabupaten dimaksud dikategorikan prioritas untuk diberikan anggaran DAK Kesehatan. “Kira-kira alasannya apa itu? Ada rumah sakit yang tahun kemarin dapat, tahun ini dapat lagi. Jadi dia bangun gedung tapi pasiennya tidak ada. Kira-kira apa kreteria pemberian DAK fisik itu,” tanya Handayani.
Menyinggung ketersediaan obat, politikus PKB ini mempertanyakan masalah kekurangan obat-obatan di kabupaten dan pusat-pusat kesehatan masyarakat. “Masalah obat-obatan, mengapa kabupaten dan puskesman-puskesmas masih ada yang kekurangan obat, bagaimana perencanaannya? Mungkin bukan di Jambi saja yang kekurangan obat, di tempat lain juga begitu,” pungkasnya.