Tag: Koalisi Perubahan

  • Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    JAKARTA – Partai Demokrat resmi menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk kembali bersama-sama dalam Koalisi Perubahan yang sudah ditinggalkan Partai Demokrat paska Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipromosikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjadi bacalon wapres mendampingi Anies Baswedan.

    Penolakan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

    “Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke mas Anies dan kami secara resmi keluar atau tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat,” kata Jansen dalam keterangannya, Minggu (3/9).

    Jensen mengaku Partai Demokrat sangat menghargai ajakan PKS yang disebutnya sebagai rekan terbaik selama ini karena bersama-sama berada di luar koalisi pemerintah.

    Rocky Gerung Sebut Bagus bagi Elektoral Demokrat

    Sikap tegas Partai Demokrat menolak kembali bergabung ke Koalisi Perubahan tentu saja berimplikasi partai ini berjalan sendiri.

    Namun, menurut pengamat politik Rocky Gerung, sikap tegas Partai Demokrat itu justru menguntungkan Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) karena akan memberi dampak positif meningkatnya elektoral Partai Demokrat.

    “Bagus juga, karena dengan begitu, Partai Demokrat dianggap oleh pemilih paling serius menjadi partai yang tegak lurus mengusung perubahan dan antitesa bagi pemerintah,” tegasnya.

    Menurut Rocky, penolakan itu baik dari sisi etis dan moral, namun secara politis membunuh kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tampil dan beredar dalam pencalonan kepala negara.

    Ia berpendapat, Pilpres 2024 adalah momentum terbaik bagi AHY untuk tampil dalam persaingan pemilihan presiden dan wakil presiden.

    Rocky menawarkan agar AHY membangun kerjasama dengan PDIP atau menjajaki kemungkinan berpasangan dengan Prabowo Subianto.

    “Pilihan pragmatis itu bisa diambil AHY untuk tetap menghidupkan arah politik AHY agar tetap hidup dan beredar di masa depan,” katanya.(IWA)

     

  • Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Jakarta (SL)-Koalisi Perubahan meminta Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan segera menentukan Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang akan menjadi pasangannya dalam kompetisi politik 2024 mendatang.

    Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS sebelumnya telah menyepakati sejumlah kriteria yang harus dipenuhi Bacawapres pendamping Anies.

    “Itu semua kami serahkan kepada bakal calon presiden kami Mas Anies Rasyid Baswedan untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik, dan bisa membawa kemenangan bersama kami,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selepas bersilaturahmi dengan Sekretariat Bersama KIB Pendukung Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 7 Maret 2023.

    AHY kembali mengingatkan bakal calon presiden yang diusung dan partai-partai anggota Koalisi Perubahan agar segera menetapkan bakal calon wakil presiden.

    “Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kami juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput,” kata dia.

    Menurut AHY waktu menjadi poin krusial dalam kerja-kerja untuk memenangi Pilpres 2024.

    “Di politik ini adalah menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Disitulah urgensi itu timbul,” kata AHY.

    Sementara itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan pernyataan AHY tersebut bukan bentuk desakan bagi koalisi untuk mengumumkan nama yang akan dipasangkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Kekhawatiran Partai Demokrat lebih pada waktu penetapan pasangan bakal capres dan bakal cawapres, karena hal itu berpengaruh pada efektivitas kerja pemenangan untuk Pilpres 2024,” kata Herzaky saat ditemui selepas jumpa pers, Rabu 7 Juni 2024.

    Herzaky mengungkapkan, berdasarkan data-data dan pengalaman Partai Demokrat, waktu ideal untuk kerja pemenangan pilpres sekitar 6–8 bulan.

    “Keliling (Indonesia) itu secara saintifik, pengalaman kami 6–8 bulan, karena di negara maju pun rata-rata butuh waktu 6 bulan sebelum pemilihan, mesti mengumumkan (pasangan capres-cawapres). Ini yang menjadi patokan dan pembelajaran kami,” katanya.

    Dia menjelaskan situasi akan menjadi berbeda apabila tingkat elektabilitas Anies Baswedan, sebagaimana rilis beberapa lembaga survei, unggul jauh dari kompetitornya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

    “Kita lihat survei saat ini, Mas Anies bukan yang terdepan, bukan paling atas, bukan unggul jauh. Kecuali, Mas Anies saat ini (tingkat elektabilitasnya) 40 persen unggul jauh dari yang lain, sehingga cawapres lebih kepada melengkapi,” jelasnya.

    Menurut dia, tingkat elektabilitas tiga tokoh yang dinilai berpeluang maju sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 tidak jauh berbeda.

    Oleh karena itu, sosok bakal cawapres dapat digunakan untuk mendongkrak perolehan suara saat pilpres yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

    Sekedar informasi, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Red)