Sinarlampung

Tag: Kontraktor

  • DPP GABPEKNAS Angkat Ardho Adam Saputra Jadi Wakil Bendahara Umum

    DPP GABPEKNAS Angkat Ardho Adam Saputra Jadi Wakil Bendahara Umum

    Jakarta (SL) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) resmi mengangkat Ardho Adam Saputra menjadi Wakil Bendahara Umum. Pengerahan Surat Keputusan (SK) jabatan wakil Bendahara Umum DPP GAPEKNAS diterima Ardho di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

    Pengangkatan jabatan Wakil Bendahara Umum tersebut merupakan bagian dari penyegaran (resuffle) kaderisasi kepengurusan DPP GABPEKNAS.

    Pengangkatan jabatan Wakil Bendahara Umum GABPEKNAS Pusat sebagaimana tertera pada Surat Keputusan (SK) nomor 014/GAB/DPP/SK/VIIl/2023, tertanggal 24 Agustus 2023. SK tersebut ditanda tangani langsung Ketua Umum DPP GAPEKNAS, TB. Pangaribuan dan Sekretaris Jenderal, M. Guntur.

    Pengangkatan jabatan tersebut juga telah sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2022, AD/ART, dan peraturan GABPEKNAS.

    Berita Terkait : GABPEKNAS Lampung Bakal Laporkan Pemda Way Kanan ke APH Atas Dugaan Korupsi Tender Proyek

    Wakil Bendahara Umum DPP GABPEKNAS yang baru, Ardho Adam Saputra menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan GAPEKNAS, mulai DPP, DPD, maupun pengurus cabang kabupaten/kota, tanpa terkecuali Ketua Umum Pusat yang telah mempercayakan posisi wakil Bendahara Umum kepadanya.

    Ardho bertekad dengan segenap tenaga dan pikiran turut membantu dalam rangka melebarkan sayap organisasi secara masif sehingga menjadi garda terdepan organisasi yang memiliki peran dalam pembangunan.

    “Alhamdulillah, saya dipercaya untuk mengemban jabatan ini. Insyaallah saya akan menjalankan amanah ini dan bekerja dengan baik untuk GAPEKNAS,” imbuh pria yang akrab disapa Ardho itu.

    Dia berharap baik hari ini hingga ke depannya, GABPEKNAS tetap solid, bahu membahu membawa marwah organisasi menuju ke arah yang lebih baik.

    “Terpenting meningkatkan solidaritas setiap kader kepengurusan guna mewujudkan visi dan misi organisasi,” lanjutnya.

    Sesuai subtansinya, GABPEKNAS berkiprah mendukung dan mengawasi program pembangunan pemerintah, baik regional maupun nasional.

    “GABPEKNAS merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya kita juga sangat erat kaitannya dengan program pembangunan sekaligus mitra pemerintah,” pungkasnya.

    Diketahui, Ardho sebelumnya menjabat Bendahara Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung. Namun, kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai wakil Bendahara Umum DPP GABPEKNAS. (Red)

  • Tagih Hutang Proyek 2018, Puluhan Kontraktor Santroni Rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo Minta Waktu 2 Bulan

    Tagih Hutang Proyek 2018, Puluhan Kontraktor Santroni Rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara, Budi Utomo Minta Waktu 2 Bulan

    Lampung Utara (SL)-Puluhan kontraktor mendatangi rumah Dinas Plt Bupati Lampung Utara menagih janji hutang Pemkab Lampung Utara terkait pembayaran proyek TA 2018. Para rekanan di Lampung Utara bertahaan ditengah guyuran hujan, menanti kejelasan soal pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan dan hingga kini belum ada pembayaran. Plt Bupati Budi Utomo, kembali menjanjikan dua bulan untuk selesaikan masalah tersebut.

    Ook Said, salah seorang rekanan mengatakan, dia bersama rekan-rekan seprofesinya sengaja menduduki rumah dinas Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, karena merasa tidak ada i’tikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. “Mau bersabar sampai kapan lagi? Kami sudah puas diberi janji-janji palsu. Mana pekerejaan tidak ada, ketambahan wabah virus corona lagi sekarang. Kami ini mau kasih makan anak istri,” ujar Ook, Senin (06/04/20)

    Dia mengatakan, seharusnya dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini, pemerintah mesti lebih bijak, dengan membayarkan apa yang menjadi hak para rekanan, jangan hannya memberi janji yang tidak jelas. “Pekerjaan sudah selesai, kontrak jelas, bahkan berapa kali rapat mereka janji akan membayar, tapi makin kesini kok mereka seakan lempar bola. Kami sudah bosan diberi janji janji palsu, pokoknya harus bayar,” tegas Ook.

    Diketahui, pemicu aksi rekanan mendatangi rumah dinas Plt. Bupati Lampura disebabkan tidak dibayarkannya pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan oleh para rekanan di tahun 2018 lalu. Plt. Bupati Lampura Budi Utomo sempat menyatakan sedang mencari landasan hukum, untuk melakukan pembayaran pekerjaan 2018 tersebut, karena diketahui bersama proyek tersebut bukanlah pekerjaan multiyear, yang bisa dibayarakan di tahun 2020.

    Plt Bupati Budi Utomo Janji Selesaikan Dua Bulan kedepan

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara Budi Utomo berjanji akan menyelesaikan tunggakan pembayaran uang kontraktor untuk proyek Tahun 2018. Hal itu disampaikan Budi Utomo didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Syahrizal Adhar, didepan puluhan kontraktor yang mendatangi Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Lampung Utara.

    “Dalam dua bulan ini kita selesaikan. Ini kan proses. Setelah kita hitung bersama tadi, dua bulan ini bisa diselesaikan. Kalau uang sudah ada,sejak awal sudah dicadangkan. Tinggal proses saja,” janji Budi Utomo didepan para kontraktor.

    Untuk memastikan janji tersebut benar, para kontraktor kembali meminta ketegasan dari Plt Bupati. “Kami minta yang dikatakan bapak ini benar. Artinya apa yang dikatakan ini berlaku sejak hari ini, Senin 6 April 2020. Artinya bulan Mei atau paling lambat bulan Juni 2020. Sesuai janji tersebut sudah dibayarkan,” ujar Basri salah seorang kontraktor seraya memekikkan takbir dengan mengempalkan tangan tanda bersyukur.

    Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Budi Utomo menyakini bahwa pembayaran tersebut bisa diselesaikan. “Ini saksinya,” kata Budi Utomo sambil menunjuk salah seorang kontraktor Frans Andaly yang tepat berada disampingnya saat memberikan keterangan kepada para kontraktor.

    Salah seorang rekanan Gundala Putra mengatakan, dia bersama rekan-rekan seprofesinya sengaja mendatangi rumah dinas Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, untuk menagih pembayaran proyek tahun 2018. ”Sampai kapan lagi kami harus bersabar, kami sudah puas diberi janji-janji palsu,” jelas Gundala Putra, Senin 6 April 2020.

    Dia mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Lampura yang telah mau menyelesaikan permasalahan proyek tahun 2018. ”Terima kasih kepada Plt Bupati Lampura, Budi Utomo yang telah mau menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dua bulan kedepan. sehingga, saya berharap tidak ada lagi konflik yang terjadi antara rekanan dan Pemkab Lampura, karena rekanan juga adalah mitra dari pemerintahan daerah juga,” katanya.

    Setelah mendapatkan kejelasan dan kepastian akan dibayarkan dengan waktu dua bulan kedepan. Para kontraktor akhirnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. (ardi/edwardo)