Tag: koperasi

  • Oknum Pegawai Dinas Koperasi Tuba Diduga Dirikan Koperasi Bodong

    Oknum Pegawai Dinas Koperasi Tuba Diduga Dirikan Koperasi Bodong

    Tulang Bawang, sinarlampung.co Oknum pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Tulang Bawang diduga mendirikan koperasi simpan pinjam bodong di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

    Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Yeen Saputra, Nurman mengatakan, sekretariat kantor koperasi itu berada di wilayah Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

    Ia mengaku, kantor koperasi itu bergabung dengan rumah yang ditempati ketua koperasi, Saripudin. Namun, alamat kantor yang disebutkan Nurman, tidak pernah terlihat plang nama kantor.

    “Plangnya sempat dibuat, tapi karena orang yang datang banyak jadi kami lepas,” kilah Nurman saat ditemui di tempatnya bekerja, Rabu, 24 Januari 2024.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, Koperasi Simpan Pinjam Yeen Saputra itu diduga merupakan usaha bodong dan milik pribadi yang didirikan Kasi Industri Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulangbawang, Nurman.

    Nurman berupaya menyangkal dugaan itu dengan klaim bahwa tiap tahunnya selalu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun Nurman, tidak dapat memberikan nomor ponsel ketua koperasi. “Nomornya sering ganti-ganti,” katanya.

    Nurman kembali tidak dapat menjawab saat wartawan menanyakan nama Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Yeen Saputra. “Saya lupa namanya, sekretarisnya itu perempuan,” katanya. (Mardi)

  • Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Bandar Lampung (SL)-Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan jumlah koperasi aktif dan UMKM di Provinsi Lampung mengalami peningkatan cukup signifikan selama periode 2021-2022.

    “Saat ini, jumlah koperasi aktif di Provinsi Lampung sampai 31 Desember 2022 berjumlah 2.426 unit. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 144 unit dari jumlah 2.282 unit koperasi aktif pada Tahun 2021,” ujar Kusnardi saat membuka Rakor Koperasi dan UKM di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa 27 Juni 2023.

    Sedangkan, lanjut Kusnardi, UMKM di Lampung per 31 Desember 2022 berjumlah 192.234 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 41.235 UMKM dari data tahun 2021 yang berjumlah 150.999 UMKM.

    Berdasarkan data tersebut, Kusnardi menyampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan koperasi, UMKM dan kewirausahaan. Diantaranya mendorong para pelaku UMKM agar dapat membangun branding produk, menerapkan metode pelatihan bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar selalu update dan relevan sesuai kebutuhan pasar.

    “Juga, mengoptimalisasi kegiatan inkubasi bagi pelaku UMKM oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Kusnardi meminta pemerintah daerah agar selaras dan mendukung program pemerintah pusat soal penumbuhan Rasio Kewirausahaan Nasional Minimum 3,95% sesuai amanat Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

    Selanjutnya adalah mendorong transformasi pelaku UMKM ke sektor formal (target NIB harus tinggi dan UMKM naik kelas).

    Selain itu, adapun upaya lainnya dengan mendorong koperasi sebagai lembaga untuk konsolidasi produk UMKM sebagai wadah skala ekonomi dengan model bisnis modern.

    “Lalu mengutamakan pembentukan koperasi sektor riil, dan melakukan pengembangan dan optimalisasi PLUT-KUMKM dengan metode kerjasama bersama komunitas pelaku UMKM,” tandas Kusnardi. (*/Red)

  • Ribuan Liter Premium Untuk Nelayan Diduga Jadi Lahan Bisnis Koperasi Dan KUB Pesibar

    Ribuan Liter Premium Untuk Nelayan Diduga Jadi Lahan Bisnis Koperasi Dan KUB Pesibar

    Pesisir Barat (SL) – Koperasi Mina Makmur Lestari dan beberapa koperasi serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), yang mendapat rekomendasi pengecoran BBM jenis premium yang diperuntukkan membantu masyarakat nelayan dilaporkan ke Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Indag) dan Dinas Perikanan.

    Sekretaris Koperasi Mina Makmur Lestari, Firdawan, ketika dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019), mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Koperasi Mina Makmur Lestari dan beberapa koperasi serta KUB nelayan ke Diskop UKM Indag dan Dinas Perikanan tersebut, karena diduga BBM jenis premium yang kegunaannya untuk membantu masyarakat nelayan justru tidak sampai ke nelayan.

    “Disinyalir ribuan liter BBM jenis premium yang diperoleh dengan sangat mudah dibeberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan sistem pengecoran menggunakan jerigen itu, menjadi lahan bisnis bagi oknum didalam kepengurusan koperasi dengan mengatasnamakan koperasi,” ucap Firdawan, yang diamini oleh Badan Pengawas Koperasi Mina Makmur Lestari, Suwandi.

    Bagaimana tidak, pasalnya menurut dia, bahwa BBM jenis premium itu cukup banyak yang tidak sampai ketangan para masyarakat nelayan. “Dan kalaupun sampai, masyarakat nelayan harus membelinya dengan harga sama persis dengan harga eceran kios. Artinya itu benar-benar menjadi lahan bisnis bagi para oknum dengan menjerat masyarakat nelayan,” jelasnya.

    “Diduga semua koperasi dan KUB nelayan yang mendapat rekomendasi pengecoran BBM jenis premium dari OPD terkait melakukan tindakan yang sama. Karena itu semua koperasi dan KUB nelayan dimaksud kami laporkan,” sambungnya.

    Laporan tersebut kata, Firdawan, dipicu oleh keluhan puluhan masyarakat nelayandilingkungan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah, yang kesulitan untuk memperoleh BBM dimaksud. “Wajar saja masyarakat nelayan kesulitan untuk memperoleh premium, kalau para oknum tersebut melakukan monopoli BBM jenis premium terhadap kaum masyarakat nelayan,” pungkasnya.

    Untuk itu, Firdawan meminta agar OPD terkait segera melakukan evaluasi tentang rekomendasi pengecoran BBM jenis premium menggunakan jerigen di SPBU terhadap beberapa koperasi dan KUB yang mendapat rekomendasi dimaksud. “Jika memang memungkinkan cabut saja rekomendasinya. Karena memang selama ini pengawasan dari OPD terkait terhadap koperasi atau KUB yang memiliki rekomendasi itu teng realisasi distribusi ke masyarakat nelayan tidak berjalan, sehingga peluang untuk memonopoli memang sangat besar,” tukasnya.

    Dikofirmasi terpisah Pengawas SPBU 23-34509 Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan, Suwono, mengatakan bahwa saat ini sebanyak tiga koperasi yang mendapat rekomendasi pengecoran BBM jenis premium menggunakan jerigen. “Dari tiga koperasi tersebut setiap harinya kadang hampir 2 Ton, kadang pula 1,5 Ton BBM premium. Bahkan ada salah satu koperasi yang direkomendasinya perharinya menerima 1 Ton BBM premium,” singkat Suwono.

  • Presiden Ingin Koperasi Manfaatkan Media Sosial dan E-Commerce

    Presiden Ingin Koperasi Manfaatkan Media Sosial dan E-Commerce

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sekarang adalah era teknologi, era globalisasi dan era milenial di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Presiden mendorong insan koperasi untuk mengikuti perkembangan yang ada dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya sehingga tidak tertinggal.

    Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Expo di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Kamis, 12 Juli 2018.

    “Oleh sebab itu, kita harus sadar semuanya, ngerti semuanya. Apa itu _artificial intelligent_, apa itu _internet of things_, apa itu _big data_. Apa itu _advance robotic_. Kita harus ngerti semuanya. Kalau enggak kita ditinggal. Perkembangan-perkembangan _hyperloop_, Tesla, ini harus ngerti semuanya. Insan koperasi juga sama,” kata Presiden.

    Sebagai permulaan, Presiden menuturkan, para anggota koperasi harus pintar dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di _smartphone_, misalnya WhatsApp.

    “Saya kira di awal enggak harus dengan yang canggih-canggih, mulai dulu dengan semua anggota koperasi harus pintar pakai WA. Semua anggota koperasi memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi WhatsApp,” ucapnya.

    Selain itu, Presiden juga mendorong koperasi untuk aktif di media sosial dengan memasang laman di berbagai media sosial, seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook. Presiden juga meminta para insan koperasi untuk mempelajari bagaimana membuat konten yang menarik di media sosial tersebut.

    “Kalau enggak ya percuma. Enggak bakal ada yang _like_, enggak ada yang bakal mem-follow. Pelan-pelan nanti berkembang dengan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih seperti mulai jualan di platform e-commerce yang tadi sudah saya sampaikan, di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, misalnya atau membuat online store sendiri karena anak muda sekarang semuanya di situ,” lanjutnya.

    Dengan aktif memanfaatkan media sosial dan teknologi digital di internet, Presiden meyakini koperasi akan lebih berkembang pesat. Karena, lanjutnya, dengan internet sudah tidak ada lagi hambatan berupa batasan jarak.

    “Dengan internet sudah tidak ada lagi yang namanya jarak. Mau 1000 meter, mau 1000 km rasanya komunikasi dan interaksi sudah sama-sama mudahnya, sama-sama gampangnya,” imbuh Kepala Negara.

    Selain itu, Presiden pun mendorong koperasi untuk belajar dari koperasi lain yang telah sukses. Presiden memberikan contoh Fonterra, sebuah koperasi di Selandia Baru yang bergerak di produksi susu.

    “Mari kita lihat contoh-contoh koperasi terbaik di dunia, Fonterra Selandia Baru adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang susu dan produk susu yang dimiliki bersama 10500 petani di Selandia Baru menghasilkan omset 17,2 miliar New Zealand Dollar atau sekitar Rp165 triliun,” ucapnya.

    Presiden pun berharap agar koperasi bisa menjadi sebuah wadah dengan skala ekonomi besar yang memiliki efisiensi produksi dan distribusi, bahkan menjadi wadah untuk inovasi.

    “Koperasi juga selayaknya menjadi tempat para anggota untuk belajar bersama mengenai marketing, mengenai variasi produk, tempat memang harus di koperasi. Inilah sistem ekonomi gotong royong yang ingin kita kembangkan terus dan mengumpulkan, menebarkan pengetahuan informasi-informasi terkini dan juga mengembangkan keterampilan baru di antara anggota-anggota koperasi,” ujarnya. (rls)

  • Sunarto : Kami Tetap Gusur Penggarap Perengan Dusun Dorowati

    Sunarto : Kami Tetap Gusur Penggarap Perengan Dusun Dorowati

    Ketua Koperasi Produsen Pelita Harapan (KPPH), Sunarto alias Kamto Tetap akan gusur lahan petani

    Lampung Utara (SL)-Ketua Koperasi Produsen Pelita Harapan (KPPH), Sunarto alias Kamto menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggusur lahan warga Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang tidak mengindahkan MoU KPPH dengan Balai Besar Pengairan Provinsi Lampung.

    “Sebelumnya saya terangkan bahwa koperasi kami sudah melakukan MoU dengan Balai Besar Pengairan Provinsi Lampung. Setelah kami menyelesaikan segala administrasi terkait dengan kesepakatan kerja sama, secara otomatis hak guna dan pengelolaan areal perengan menjadi tanggung jawab kami,” kata Ketua KPPH, Sunarto, di kediamannya, di jalan Tirta Shinta RT 01/01 Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara, pada Minggu, (28/01/2018).

    Sunarto yang akrab disapa Kamto menyatakn MoU yang baru diterimanya dalam kurun waktu 5 bulan ini telah disosialisasikan kepada warga Dusun Dorowati yang menggarap areal perengan. “Itulah yang menjadi dasar hukum kami guna menjalankan kebijakan yang tertuang dalam nota kesepahaman. Terhitung sebanyak lima kali, warga Dusun Dorowati penggarap perengan telah kami ingatkan untuk segera melunasi uang sewa lahan yang pengelolaannya telah diserahterimakan pada KPPH,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikan Kamto, kurang lebih sebanyak 125-an warga Dusun Dorowati penggarap perengan. “Dari jumlah yang ada ini, hanya tersisa tidak lebih dari 15 penggarap saja yang masih membandel. Dalam arti belum melunasi tagihan sewa lahan kepada kami,” paparnya.

    Menurutnya, dalam tubuh organisasi KPPH saat ini dibentuk keanggotaan tetap dan mitra koperasi. “Nah, warga yang menggarap areal perengan saat ini, kami tetapkan sebagai mitra koperasi untuk kemudian jika dipandang perlu akan ditetapkan sebagai anggota KPPH,” jelas Sunarto.

    Terkait adanya himbauan salah seorang Anggota DPRD Kab. Lampura yang meminta pihak KPPH untuk sementara menghentikan aksi gusur paksa areal perengan sembari mencari solusi terbaik, Kamto menyatakan pihak KPPH akan terus menggusur warga yang belum melunaskan uang sewa sampai dengan waktu yang telah ditetapkan.

    “Tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk menggusur paksa areal perengan yang belum dibayar sewanya oleh warga. Kami akan terus menggusur karena toleransi yang kami berikan sudah di batas akhir,” tegasnya.

    Saat awak media meminta salinan MoU, Sunarto mengatakan salinan MoU dimaksud pihak Balai Besar Pengairan Provinsi Lampung yang membagikan kepada instansi terkait. “Minta di Polsek aja kalo mau salinan MoU-nya,” ringkasnya. (ardi/*)