Kapolres, AKBP. Umi Fadilah Astutik. S.Sos, S.Ik, M.Si, Bersama Jajarannya dan Pelajar Adakan Kegiatan Edukasi Bagi Pengendara di Lampu Merah Jalan A. Nasution, Rabu (07/03/18
Metro (SL) – Dalam rangka gelar operasi serentak Keselamatan Krakatau 2018, Kapolres, AKBP. Umi Fadilah Astutik. S.Sos, S.Ik, M.Si, bersama jajarannya dan pelajar adakan kegiatan edukasi bagi pengendara di Lampu Merah Jalan A. Nasution, Rabu (07/03/18).
Kapolres Kota Metro AKBP. Umi Fadilah mengatakan bahwa sasaran operasi ini untuk menertibkan seperti bagi kendaraan yang melawan arus, mengemudi sambil menggunakan HP, berboncengan lebih dari dua orang, dan yang kendarai kendaraan di bawah umur.
“Tujuan kita untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat agar tertib berlalulintas, mentaati aturan lalulintas dan selalu disiplin berkendaraan,” ujarnya.
Lanjut Umi Fadilah, dengan adanya operasi ini, diharapkan kegiatan dapat mengurangi angka Lakalantas, serta untuk memupuk kesadaran masyarakat agar taat dalam berlalulintas, ujarnya. (Holik)
Asisten II Prayetno yang membacakan sambutan Walikota Metro, di Aula Pemda Kota Metro, Rabu (07/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mengadakan Pendampingan Inovasi Pelayanan, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Aula Pemda Kota Metro, Rabu (07/03/2018).
Kepala Dinas PMPTSP Edy Pakar dalam penyapaikan bahwa, materi yang akan di sampaikan meliputi Permendagri 138 Tahun 2017 tentang penyelenggraan PTSP Daerah. Dengan tujuan untuk, meningkatkan pemahaman serta pengetahuan ASN yang berkaitan dengan tugas pokok dan pelayanan terpadu satu pintu.
“Kemudian juga, sebagai wahana dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat, khusunya pelayanan administrasi pemerintah di bidang perizinan dan non perizinan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggraan pelayanan terpadu satu pintu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Edy Pakar menyatakan, bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta yang terdiri dari, seluruh pegawai Dinas PMPTSP, Kepala OPD Kota Metro dan Bagian Organisasi Kota Metro.
Sementara itu, Asisten II Prayetno yang membacakan sambutan Walikota Metro berharap, melalui kegiatan ini semoga Aparatur Sipil Negara dapat meningkatkan pemahaman dan mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat, khususnya urusan pelayanan administrasi pemerintahan dibidang perizinan dan non perizinan.
“Kita sadari, Pemerintah Daerah saat ini, dituntut memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya bidang usaha serta pelayanan investasi di daerah. Karena itu, tugas terpenting dari Dinas PMPTSP adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, dan berintegritas,” ujar Asisten II Prayetno.
“Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya inovasi pelayanan perizinan berupa aplikasi e-perizinan dan menyediakan aplikasi e-pengaduan agar masyarakat dapat mengurus izin secara online tanpa melalui perantara/calo, serta untuk memberikan Inovasi pelayanan yang lebih berkualitas,” imbuh Asisten II di akhir sambutan. (Holik)
Sekwan DPRD Kota Metro ditengan aksi mahasiswa, Rabu (7/3/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), unjuk rasa di depan Gedung DPRD Metro, aksi itu dalam rangka menyuarakan penolakan terhadap revisi tentang Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Namun sayangnya, seluruh Anggota Dewan tidak ada di tempat. Dalam aksi demo itu, di jaga ketat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan anggota Polres Metro yang berjaga menahan massa, Rabu (07/03/2018).
Galih Pangestu, juru bicara PMII Kota Metro dalam orasinya bahwa dengan diterbitkannya revisi UU MD3 kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang selama ini menjadi simbol demokrasi kini telah mati ditangan DPRD. “Hal ini, ditandai dengan disahkannya rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014, tentang MD3,” kata Galih
Lebih lanjut Galih menambahkan, bahwa pihaknya menolak dengan tegas pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3 itu. Sebab, pada revisi UU MD3 tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi dan sekaligus mengkerdilkan hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.
Adapun isi dari pasal 73, terang Galih, DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari. Sementara itu, pasal 122 huruf (k), mengatur tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” ujarnya.
Galih menilai, pelarangan mengkritik anggota dewan ini akan merusak hak demokrasi masyarakat. “Ia menambahkan, DPRD Metro harus membuat pernyataan penolakan revisi UU MD3 baik secara tertulis maupun secara lisan. Pihaknya, akan segera kembali ke gedung DPRD Metro, dan membawa massa lebih banyak lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa akhirnya mereka ditemui Sekwan Budi dan melakukan pembicaraan bersama sepuluh perwakilan namun intinya mereka sedikit kecewa atas tidak adanya anggota DPRD Metro yang dapat temui mereka alias kosong, karena sedang Dinas luar padahal surat pemberitahuan telah mereka kirimkan kekantor DPRD Kota Metro dan mereka pastikan jumat mereka akan kembali lagi, tegasnya. ( Holik )
Hendro Budi, Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Metro Saat Wawancara Dengan Wartawan Sinar Lampung, Rabu (07/03/18) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Metro, secara terbuka membuka penjaringan Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) untuk semua dapil yang ada di kota Metro.
Penjaringan tersebut di buka mulai Tanggal 05 Maret sampai Tanggal 17 Maret 2018.
Hendro Budi, Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Metro, mengatakan bahwa penjaringan Bacaleg tersebut merupakan salah satu syarat sebuah partai untuk menempatkan seseorang pilihan rakyat melalui partai sebagai perwakilan untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Sebagai salah satu syarat adanya sebuah partai merupakan adanya perwakilan di DPRD, karena itu partai kita membuka penjaringan Bacaleg untuk kota Metro, ini merupakan penjaringan Bacaleg tahap kedua,” ujar Hendro kantornya, Jalan Hasanudin Metro Timur, Rabu (07/03/18).
Lanjut Hendro, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dapat segera mendaftar ke kantor DPD NasDem kota Metro.
“Penjaringan ini dibuka untuk umum, artinya siapa saja dapat mendaftar, bukan saja untuk kader partai akan tetapi dapat juga untuk masyarakat umum yang berminat ingin menjadi Anggota Legeslatif kota Metro melalui partai NasDem,” katanya.
Lebih lanjut dirinyak mengatakan bahwa syarat dan ketentuan untuk mendaftar dapat langsung mendatangi kantor DPD setempat.
“Untuk yang berminat silahkan saja datang ke kantor, di sana sudah ada panitia yang akan menerima pendaftar, syarat dan ketentuannya panitia yang telah menyiapkan, saya hanya memberitahukan kepada masyarakat bila ada yang berminat, partai kami (NasDem) membuka penjaringan Bacaleg tahap dua,” pungkasnya. (Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro telah menyiapkan dana untuk kerusakan dampak dari banjir yang terjadi di kota Metro beberapa waktu lalu.
Walikota Metro, Achmad Pairin mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki kurasakan dampak dari banjir di Kota Metro dan telah menyiapkan dana pos taker, untuk tekhnisnya diserahkan pada Dinas yang terkait.
“Contohnya putusnya akses jalan penghubung Kota Metro dan Lampung Timur, itu segera kita perbaiki karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung dan akses ekonomi antar dua daerah,” ujar A. Pairin pada awak media, Selasa (06/03/2018).
Lanjutnya, bahwa untuk pengerukan anak sungai yang di Bedeng 22 Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat telah diprogramkan dan dianggarkan pada Tahun 2019 mendatang.
“Sedangkan untuk pengerukan sungai Batanghari merupakan kewenangan Provinsi Lampung, maka pada Musrenbang Kota, usulan utama Pemkot Metro adalah pengerukan pada sungai Batanghari,” katanya.
Lebih lanjut Pairin mengatakan bahwa akan percuma bila anak sungai dikeruk sedangkan sungai Batanghari tidak.
“Karena anak sungai yang ada di kota Metro mengalir dan bermuara ke sungai Batanghari, kalau tidak di keruk maka akan tetap banjir terus, intinya kita meminta pada Provinsi untuk mengeruk sungai Batanghari tersebut,” tegasnya (Holik)
Rapat inflasi bulan Febtuari 2018, Senin (05/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Kota Metro duduki peringkat pertama inflansi tertinggi se-Sumatra yang di bahas di OR Setda Kota Metro pada rapat inflasi bulan Febtuari 2018, Senin (05/03/2018).
Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro Mimik Nurjanti memaparkan, dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya, 55 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflansi dan sebanyak 27 kota mengalami deflasi.
“Sementara inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,05 persen dan terendah tempati oleh Palangkaraya sebesar 0,04 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Medan sebesar 0,96 persen dan terendah di Lubuk linggau sebesar 0,02 persen. Kota Metro sendiri, dengan inflansi sebesar 0,19 persen menempati peringkat ke- 37 secara nasional dan menduduki peringkat pertama di Pulau Sumatra,” jelas Mimik.
Lanjut Ketua BPS Kota Metro mengungkapkan bahwa, pada bulam Febuari terjadi kenaikan IHK dari 137,85 menjadi 138,11. Komoditas yang memberikan andil dalam inflasi bulan Febuari 2018 yaitu, beras, bawang putih, cabai rawit, bensin, kontak rumah, patin, bawang merah, cumi-cumi, kentang dan sabun deterjen bubuk/cair.
“Kemudian untuk bulan ini, ada 4 kelompok pengeluaran yang memberikan adil tertinggi dalam pembentukan infalsi diantaranya, kelompok bahan makanan, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan. Sebaliknya yang masuk kelompok penyumbang deflasi yaitu, kelompok kesehatan, kelompok sandang dan kelompok perumahan meliputi, air, listrik, gas dan bahan bakar,” jelasnya.(Holik)
Direktur RSUD A Yani Kota Metro Drg Erla Saat Di Wawancara Wartawan, Jumat (02/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani Metro siapkan ambulan antar pulang pasien gratis terutama bagi warga Metro dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
Direktur RSUD A Yani Kota Metro drg Erla, Jumat (02/03/2018) mengatakan bahwa saat ini di rumah sakit telah disiapkan unit ambulan untuk antar pulang pasien yang membutuhkan.
“Setelah melakukan evaluasi, Kami sering melihat ada pasien rumah sakit yang akan pulang pagi hari, namun hingga sore hari belum juga dijemput keluarganya dengan mengatakan menunggu anaknya yang sedang bekerja,” ujarnya.
Jadi dengan adanya kejadian seperti itu akhir kami dari pihak RSUD A Yani Kota Metro telah berinisitif menyiapkan mobil ambulan untuk mengantar pasien pulang terutama bagi yang sangat membutuhkannya atau terkendala tidak memiliki kendaraan untuk jemput pasien terutama bagi warga Metro.
Drg. Erla mengatakan tentang kantin yang baru raja launching ini adalah milik rumah sakit, mereka semua ini sewa Rp. 700 ribu perbulannya dan mengenai air dan listrik ditanggung rumah sakit, untuk tiga bulan ini kami beri gratis dan untuk kesehatan makanan kami bekerjasama dengan Diskes untuk mengontrolnya agar higenis, lalu dirinya menambahkan juga bahwa dalam tahun ini akan segera diresmikan gedung VVIP RSUD A Yani Kota Metro, katanya saat resmikan kantin di Rumah Sakit tersebut. (Holik)
Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018) (Foto/Dok/Holik)
Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018).
Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengatakan, terdapat empat agenda pokok yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019 diantaranya, yang pertama adalah pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.
Berikutnya yakni berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2019, dan strategi program/kegiatan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung, katanya.
Walikota Metro A. Pairin menjelaskan bahwa Musrenbang tersebut merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan tahun 2019 di tingkat Kota Metro. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada tahun 2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.
Selanjutnya dengan melihat kinerja pembangunan sampai tahun 2017, tambahnya, Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan pembuktian berupa nilai IPM yang mengampu tiga sektor, yang masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung. Lalu nilai Inflasi tahun 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro tahun 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan tahun 2015.
“Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi tahun 2019. Selain itu terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini”, harap Pairin.
Kemudian akan dilakukan penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan tahun 2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.
“Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah”, jelas Pairin.
Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RKPD Kota Metro tahun 2019. Di dalam prosesnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa Penyusunan Tema dan Prioritas Pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.
Kemudian sesampainya pada tahap Forum Perangkat Daerah, lanjut Bangkit, telah dilakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2019.
Mengenai usulan Masyarakat dan Stakeholder yang telah disepakati menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 diantaranya di Bidang Sosial Budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.
“Di Bidang Fisik meliputi perbaikan/pengerukan/pembuatan drainase, perbaikan/peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, serta di Bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian”, terang Bangkit. (Holik)
Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro Yahya Wilis, Rabu (28/02/2018) (Foto/Dok/Holik)
Kota Metro (SL)-Dewan Pendidikan Kota Metro menyatakan mutasi yang dilakukan Kepala SMPN 10 Supardi terhadap guru Bahasa Indonesia Lily Apriyani ke SMPN 8 tidak sesuai prosedur.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro Yahya Wilis, Rabu (28/02/2018) mengatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap mutasi guru Bahasa Indonesia Lili Apriyani, oleh Kepala SMPN 10 Kota Metro tidak sesuai prosedur.
“Kepala sekolah ini memang kurang dalam urusan administrasi. Seharusnya ada tahapan-tahapan dalam mutasi itu. Karena di SMPN 8 Metro guru bahasa Indonesianya berlebih, sedangkan di SMPN 10 kurang,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memvonis pihak mana yang salah karena SK mutasi tersebut nyatanya memang keluar.
“Mutasi tidak sesuai prosedur, tapi SK nya keluar. Ya tinggal dicari saja, letak salahnya dimana. Kalau kita tidak bisa memvonis. Kalau pak wali yang jelas sudah sesuai prosedur, karena ada disposisi,” tegasnya.
Ketika sinarlampung.com menanyakan masalah itukan telah diatur dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemindahan PNS Dirinya menjawab silahkan ditelaah dan simak perkataan saya, karena saya tak ingin menyatakan salah siapa namun ini tidak prosedur, ujar Yahya.
Lebih lanjut sinarlampung.com menanyakan kembali tentang mutasi yang tidak prosedural, berarti sampai tingkat atas tidak prosedur juga namun dirinya menampik kalau penandatangan oleh “beliau” sudah sesuai prosedur, pungkasnya.(Holik)
Belakang Rumah Warga Yang Terkena Longsor (Foto/Dok/Holik)
Kota Metro (SL)-Curah hujan yang cukup tinggi kembali menyelimuti Kota Metro membuat warga mulai gelisah termasuk Marlian warga kampung baru yang satu ini, pasalnya tanah belakang rumahnya longsor dan tiga rumpun bambu terseret derasnya air.
Marlian warga Kampung Baru Kecamatan Metro Timur, Senin (26/02/2018) kepada sinarlampung.com mengatakan bahwa dirinya tinggal disini sudah lebih dua puluh tahunan dan baru kali ini terjadi hal yang dahsyat membuat dirinya was-was, ujarnya.
Lanjut Marlian, bahwa dirinya sangat berharap kepada Pemerintah dapat memperhatikan apa yang menjadi kegelisahan warganya yang disebabkan longsor yang telah menyeret tiga rumpun pohon bambu, katanya.
Lebih lanjut dirinya hanya menaruh harapan kepada Pemerintah Kota Metro untuk dapat membuat tanggul penahan air, karena bila tak dibuat tanggul penahan longsor tak dapat dihindari jelasnya. (Holik)
