Jakarta (SL) – Idrus Marham resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bukan hanya dari jabatan Mensos, Idrus juga mundur dari Partai Golkar. Menurut pengakuannya, ia mundur lantaran ingin menjaga marwah partai yang membesarkannya itu. Terlebih, Golkar punya komitmen menjadi partai yang bersih.
“Agar tidak menjadi beban partai Golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu baik Pileg maupun Pilpres,” kata Idrus, di Istana Negara, Jumat (24/8/18).
Idrus mengaku menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KPK. Hal itu terkait kasus suap PLTU Riau-1. Sebelumnya, Idrus juga beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Dengan mundur dari Golkar dan Kabinet, Idrus berharap bisa fokus menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya.
“Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, yang namanya penyidikan itu kan statusnya pasti tersangka. Tadi pagi saya lapor presiden langsung diberi waktu saya sampaikan sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya,” ucap Idrus.
Tentu saja, langkah gantleman politisi asal Sulawesi Selatan yang mengawali kariernya dari nol ini patut dihargai. Lepas dari segala cela yang menyertai dirinya, mantan Ketua Umum KNPI yang pernah menjadi penggembala sapi dan marbot masjid ini, menyisakan pembelajaran: tentang etika politik dan perjuangan hidup seorang miskin yang melesat hingga menduduki jabatan menteri.
Ia lebih memilih mundur dan mengakui kesalahannya sebelum ditangkap. Mantan Sekjen Golkar ini merasa tidak layak tetap berada di kementerian dan partai beringin karena akan menjadi beban. Sikap ini amat berkebalikan dengan mantan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar terdahulu, Setya Novanto, yang justru berkelit dan merintangi KPK. Anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 ini pun berbeda dengan politisi lainnya yang kerap meminta perlindungan istana saat terjerat kasus hukum.
Selain Idrus Marham, politisi istana lainnya yang tengah berurusan dengan KPK adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Di hari pengunduran Idrus, politisi yang akrab disapa Romy ini pun menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah. Ia diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.
KPK juga sebelumnya pernah memanggil Romy pada tahun 2014 lalu. Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.
Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014. Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.
KPK juga tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit ‘kardus durian’.
Kasus ‘kardus durian’ ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan. Penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.
Tak bisa dipungkiri, kasus hukum yang menyeret para petinggi partai pendukung pemerintah ini akan mengganggu citra dan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang. Dan tentu saja penyebutan nama Idrus Marham, Muhaimin, dan Romahurmuziy, memperburuk imej partai dan “men-downgrade“ mereka sebagai politisi. Romy memang sempat membantah keterlibatannnya, namun Cak Imin belum sekalipun memberikan klarifikasi ke publik.
Pun begitu, meski mereka yang disebut namanya belum tentu bersalah secara hukum, namun pengadilan politik punya dunia yang berbeda dengan pengadilan hukum. Walau belum tentu bersalah, ini bencana bagi mereka, terlebih karena kasus ini mengemuka di tahun politik. Hal ini akan menjadi ‘sasaran empuk’ pihak oposisi, sekaligus pertanda buruk bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf karena ketiga nama tersebut berada dalam koalisi petahana.
Karena itu, jalan paling lurus, KPK perlu segera memproses Idrus, Muhaimin, dan Romahurmuziy untuk membuktikan apakah mereka terlibat atau tidak. Hal ini penting supaya tak ada sak wasangka publik dan pembunuhan karakter bagi mereka yang disebut. Jangan sampai mereka “dihakimi” opini yang efeknya sangat berat bagi nama baik dan karier politiknya, juga bagi koalisi Jokowi sendiri. Sebaliknya, jika ada bukti-bukti kuat keterlibatan mereka, KPK tak perlu ragu apalagi tebang pilih untuk menjeratnya dengan sanksi hukum. Sekalipun itu menjerat orang-orang di lingkaran istana.
Mumpung gelaran Pilpres belum terlalu dekat, ada baiknya KPK mengusut sejak jauh hari. Sebab jika pengusutan mereka dilakukan di tengah rangkaian Pilpres sebagaimana OTT para calon kepala daerah pada Pilkada serentak yang baru lalu, sebagian orang akan menuding KPK berpolitik.
(nusantaranews)
