Sinarlampung

Tag: Lampung utara

  • LSM Peduli Hukum Pertanyakan Fasilitas Negara yang Tidak Dipergunakan Plt. Bupati Lampura

    LSM Peduli Hukum Pertanyakan Fasilitas Negara yang Tidak Dipergunakan Plt. Bupati Lampura

    Sekum LSM Peduli Hukum, Agus R. Suhada (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Hukum menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Pemkab. Lampura), terkait Plt. Bupati setempat yang belum mendapatkan hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan jabatan Bupati.

    “Sampai saat ini, Plt. Bupati Lampura masih berdinas dan belum menempati rumah jabatan Bupati Lampura. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Plt. Bupati Lampura seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan Bupati,” ujar Agus Rahmat Suhada, Sekretaris LSM Peduli Hukum, kepada Sinar Lampung, Senin, (26/02/2018), di kantornya.

    Sebelumnya, Bupati Lampung Utara saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara.

    “Untuk itu atas nama LSM Peduli Hukum, kami pertanyakan apa yang menjadi dasar hukum Pemkab. Lampura belum memberikan hak dan kewenangan protokoler Plt. Bupati Lampura,” ujar Agus R. Suhada.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab. Lampura, Hendri, enggan berkomentar terkait dasar hukum belum diserahterimakannya fasilitas negara untuk jabatan Bupati agar dipergunakan Plt. Bupati Lampura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

    “Maaf, saya lagi mau naik pesawat. Nanti saja ya,” ujar Kabag. Hukum Pemkab. Lampura, Hendri, saat dikonfirmasi via komunikasi ponsel, Senin, (26/02/2018).

    Diketahui, sesuai dengan arahan Gubernur Prov. Lampung saat menyerahkan SK. Plt. Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, beberapa waktu lalu, (12/02/2018), di Ruang Rapat I, sekretariat Pemprov. Lampung, bahwa Plt. Kepala Daerah memiliki hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan jabatan Bupati/Walikota. Adapun penerima SK Plt. Kepala Daerah dimaksud, yakni Wakil Walikotamadya Bandarlampung, Wakil Bupati Lampung Tengah, Wakil Bupati Lampung Utara, serta Wakil Bupati Lampung Timur. (ardi)

  • Erlanto : Program Paslon Nomor Urut 1 Ideal Diperjuangkan

    Erlanto : Program Paslon Nomor Urut 1 Ideal Diperjuangkan

    Tokoh Masyarakat Desa Trimodadi, Erlanto, saat dikunjungi Tim BANGKIT-BERZAYA, Senin, (26/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk perkembangan serta pembangunan berbagai sektor di Kabupaten yang dikenal dengan semboyan Ragem Tunas Lampung ini.

    Dikatakan Erlanto, tokoh masyarakat Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan kabupaten setempat, ajang demokrasi Pilkada Serentak 2018 mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan kondusif dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan dan pembangunan di Kab. Lampura.

    “27 Juni 2018 mendatang merupakan ajang yang sangat menentukan bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Lampura,” ujar Erlanto, Senin, (26/02/2018), di kediamannya.

    Ditambahkannya, Kab. Lampura saat ini sangat membutuhkan pembangunan yang berlandaskan pada peningkatan pendidikan yang bermatra pada kebudayaan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Saya melihat bahwasanya program yang ditawarkan pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah Kab. Lampura, Zainal Abidin dan M. Yusrizal, sangat ideal untuk diperjuangkan,” pungkasnya. (ardi)

  • Sarana Operasional Panwaslu Lampura Sistem Sewa

    Sarana Operasional Panwaslu Lampura Sistem Sewa

    Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal BahtiarDalam Satu Wawancara (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Empat (4) unit mobil kendaraan operasional Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) yang bersumber dari anggaran pusat diadakan dalam bentuk sewa. Hal ini dikatakan Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal Bahtiar, beberapa waktu lalu, Rabu, (21/02/2018), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

    “Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura menyewa 4 (empat) unit mobil untuk operasional kami di sini,” tutur Ketua Panwaslu Kab. Lampura, Zainal Bahtiar, Rabu, (21/02/2018).

    Dijelaskan Zainal Bahtiar, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pihaknya memakai sistem sewa untuk sarana dan prasarana sekretariat Panwaslu Kab. Lampura, seperti kantor, alat meubel, air, maupun kendaraan operasional.

    Diketahui, kendaraan roda empat yang digunakan guna kebutuhan operasional Panwaslu Kab. Lampura, pihaknya mengeluarkan biaya sewa perbulan senilai Rp.6.000.000/unit.

    “Itu yang saya ketahui. Seluruh kebutuhan Panwaslu ditangani langsung oleh Sekretaris Panwaslu (Indra Darmawan.red). Mulai dari sewa gedung sampai dengan kendaraan,” jelas Zainal Bahtiar seraya mengatakan untuk tempat penyewaan, dirinya mengatakan tidak mengetahui dengan pasti.

    “Nanti coba saya hubungin Sekretaris karena dia yang mengetahui,” tutur Zainal Bahtiar.

    Saat dihubungi via ponsel oleh Zainal Bahtiar, Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan, menjawab sekenanya.

    “Kalau mau tau tempat sewanya suruh saja mereka (awak media.red) ke jalan Sukarno Hatta Tanjungkarang,” ketus Indra Darmawan.

    Jawaban Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura dengan nada yang tidak mengenakkan tersebut mendapat tanggapan Anto Puji, salah seorang wartawan yang ada di lokasi, Rabu, (21/02/2018).

    “Masa mau nanya tempat sewa kendaraaan aja kita mesti ke Sukarno Hatta Tanjungkarang. Seolah-olah kami ini penyidik bukan seorang jurnalis,” sesal Anto Puji. (Ardi/rls)

  • PWI Lampura Usut Konflik Sekretaris Panwaslu Dengan Awak Media

    PWI Lampura Usut Konflik Sekretaris Panwaslu Dengan Awak Media

    Ketua Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Ketua Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) menyayangkan sikap Sekretaris Panwaslu setempat yang diduga menghalang-halangi tugas wartawan melakukan peliputan serta terindikasi kuat antipati terhadap awak media.

    Disampaikan Ketua Cabang PWI Lampura, Jimi Irawan, pada Kamis, (22/02/2018), dirinya sudah mendapatkan laporan dari Anto Puji wartawan TV, terkait insiden yang terjadi antara rekan wartawan dan Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan.

    Dengan adanya laporan tersebut, Ketua Cabang PWI Lampura akan mengonfirmasi Indra Darmawan selaku Sekretaris Panwaslu atas perkataan yang berpotensi menimbulkan preseden buruk terhadap lembaga pengawas pemilu, pada Rabu lalu, (21/02/2018).

    “Saya sudah dapat laporan terkait masalah ini dan akan kita tindak lanjuti dengan melihat apakah dalam melakukan tugas jurnalistiknya, pada saat kejadian itu, kawan-kawan wartawan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik atau tidak. Atau justru sebaliknya, narasumber yang terkait justru tidak kooperatif dengan awak media,” ujar Jimi Irawan, Kamis, (22/02/2018), di kantornya.

    Lebih lanjut Jimi menjelaskan, apabila sikap dan tanggapan yang dilakukan oleh Sekretaris Panwaslu Kab. Lampura, Indra Darmawan, memang benar menghalangi tugas kewartawanan, maka hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pers dan tidak dapat dibenarkan. (Ardi)

  • Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Polresta Lampura Gelar Konferensi Pers

    Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Polresta Lampura Gelar Konferensi Pers

    Markas Kepolisian Resort Lampung Utara (Mapolres Lampura) Saat Gelar Konferensi Pers Terkait Giat Kepolisian Guna Menjaga Kamtibmas Serta Kondusifitas Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Jum’at (23/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Markas Kepolisian Resort Lampung Utara (Mapolres Lampura) gelar konferensi pers terkait giat kepolisian guna menjaga Kamtibmas serta kondusifitas wilayah Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Jum’at (23/02/2018). Hal ini dilaksanakan jelang Pilkada Serentak 2018 di kabupaten setempat.

    Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana, mengatakan jajarannya berhasil ungkap kasus sebanyak tiga belas kasus dengan empat belas orang pelaku dengan perincian berupa satu kasus Senpi ilegal dengan satu orang pelaku, dua kasus Curas dua pelaku, tiga kasus Curat dengan empat pelaku, dua kasus Curanmor dua pelaku, satu kasus Sajam satu pelaku, dua kasus Cabul terhadap  anak  serta dua kasus Tipu/ Gelap.

    “Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan sebanyak empat unit kendaraan roda dua, satu unit mobil Merk Mitsubishi T Pick Up T120ss, satu pucuk Senpi Rakitan beserta satu butir Amunisi, satu buah obeng, tiga buah plat nomor kendaraan. Uang tunai satu juta rupiah, satu bilah sajam, serta satu unit telepon genggam,” ujar Kapolres Lampiran, AKBP Eka Mulyana.

    Secara keseluruhan kasus yang mendapat sorotan khusus, yakni curanmor. Untuk itu, Kapolres Lampura mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga kendaraannya.

    “Terkadang kita sering lalai dalam menjaga kendaraan. Para pelaku kejahatan hanya butuh waktu sebentar saja untuk mencuri kendaraan tersebut,” tutur AKBP Eka Mulyana.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampura, AKP Syahrial, saat mendampingi Kapolres, menambahkan untuk kasus kendaraan roda empat modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan berpura-pura disuruh sama temannya mengambil mobil.

    “Untuk barang barang bukti sudah kita amankan beserta pelaku. Kasus yang berhasil kita ungkap ini berada di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampura. Meski begitu, ada kemungkinan tersangka dan rekan-rekannya juga melakukan aksi di luar wilayah. Komplotan ini masih dalam pengejaran petugas,” pungkas AKP Syahrial. (Ardi)

  • Fasilitas Jabatan Bupati Lampura Diminta Segera Serahkan Kepada Plt dr. Sri Widodo

    Fasilitas Jabatan Bupati Lampura Diminta Segera Serahkan Kepada Plt dr. Sri Widodo

    Dedy Andrianto, Sekretaris Fraksi Nurani Berkeadilan DPRD Lampura (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Belum diserahterimakannya fasilitas kedinasan jabatan Bupati Lampung Utara yang saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara kepada Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, mendapat kecaman dari anggota DPRD setempat, Dedy Andrianto.

    Dikatakannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Plt. Bupati memiliki hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan Bupati.

    “Meskipun hak administrasi keuangan tetap melekat pada jabatan sebelumnya sebagai Wakil Bupati, namun dalam hal menjalankan fungsinya sebagai Plt. Kepala Daerah, hak dan kewenangan protokoler dr. Sri Widodo adalah sama sebagai Bupati Lampung Utara,” tegas Dedy Andrianto, Sekretaris Fraksi Nurani Berkeadilan, Rabu, (21/02/2018), di ruang kerjanya.

    Dikatakan Dedy lebih lanjut, sampai saat ini fasilitas kedinasan yang seharusnya diberikan kepada Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, masih belum diserahterimakan.

    “Sebagai anggota legislatif Lampura saya mengecam keras atas tindakan yang terindikasi kuat tidak mengindahkan jabatan Plt. Bupati Lampura saat ini,” ujar Dedy Andrianto.

    Dijelaskannya, hak dan kewenangan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, yakni melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraan dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ditanggung oleh negara.

    “Plt. Bupati dr. Sri Widodo wajib melaksanakan tugas dengan menggunakan fasilitas Bupati Lampura. Baik itu berdinas di ruang kerja Bupati, menempati Rumah Jabatan Bupati, juga mengendarai kendaraan Dinas Bupati Lampung Utara,” ucap Dedy Andrianto.

    Secara terpisah, Ali Hanafiah, pemerhati kebijakan daerah Kab. Lampura, menyesalkan atas sikap dan kebijakan birokrasi Pemkab. Lampura yang hingga saat ini belum menyerahkan fasilitas negara kepada Plt. Bupati, dr. Sri Widodo.

    “Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, harus melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya saat ini. Oleh karena itu, segala fasilitas yang melekat pada jabatan Bupati Lampung Utara secepatnya diberikan kepada dr. Sri Widodo,” ujar Ali Hanafiah, yang juga kader Partai Demokrat potensial kabupaten setempat. (Ardi)

  • BANGKIT BERZAYA Komitmen Tingkatkan Pembangunan di Lampura Berlandaskan Nilai Religi

    BANGKIT BERZAYA Komitmen Tingkatkan Pembangunan di Lampura Berlandaskan Nilai Religi

    Dedy Andrianto saat menyampaikan visi, misi, dan Program Kerja Bangkit Berzaya di hadapan Majelis Ta’lim se-Kelurahan Bukit Kemuning, 20-02-2018 (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Ibu Hj. Masnah Zainal Abidin yang didampingi Ibu Panca Nanda beserta rombongan menyambangi Majelis Ta’lim se-kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

    Kunjungan yang dilaksanakan di kediaman salah seorang tokoh masyarakat setempat, pada Selasa, (20/02/2018) itu bertujuan untuk menyerap aspirasi serta mempererat silaturahmi.

    Disampaikan Eliawati, kehadiran. Hj. Masnah Zainal Abidin sebagai Pembina Majelis Siger Maghfiroh dihadapan seluruh pengurus Majelis Ta’lim yang ada di Kelurahan Bukit Kemuning memberikan semangat dan nuansa baru bagi perkembangan syiar agama Islam di daerah tersebut.

    “Ibu Hj. Masnah merupakan panutan kami selama ini. Namun, disebabkan kesibukan beliau, baru kali ini kita dapat berkesempatan bertemu dan menyampaikan apa yang menjadi berbagai persoalan yang ada selama ini,” tutur Eliawati.

    Sementara itu, Hj. Masnah Zainal Abidin menyampaikan bahwa pentingnya untuk terus meningkatkan syiar Agama Islam melalui beragam kegiatan keagamaan.

    “Majelis Ta’lim merupakan suatu sarana yang efektif dalam hal meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sekaligus mempererat jalinan persaudaraan antarsesama manusia. Oleh karena itu, kita harus terus mempertahankan keberlangsungan majelis.ta’lim di tengah berbagai kendala yang ada,” papar Hj. Masnah.

    Dalam kesempatan tersebut, Dedy Andrianto, politisi handal kabupaten setempat yang mendampingi Hj. Masnah Zainal Abidin, menyampaikan visi, misi d Program Bangkit Berzaya terkait dengan komitmen untuk terus Istiqomah dalam menyiarkan ajaran Agama Islam serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

    Ibu Hj. Masnah Zainal Abidin Yang Didampingi Ibu Panca Nanda Beserta Rombongan (Foto/Dok/Ardi)

    “Memasuki masa kampanye jelang pelaksanaan Pilkada Lampura 27 Juni 2018 mendatang, Calon Bupati Hi.Zainal Abidin dan Calon Wakil Bupati M. Yusrizal berpesan agar kita senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Slogan Bangkit Berzaya mengandung makna berkomitmen penuh untuk terus Istiqomah dengan hati dan niat yg jujur guna meningkatkan pembangunan yang bermatra pada nilai-nilai keagamaan yang luhur,” ujar Dedy Andrianto.

    Ditambahkan Dedy lebih lanjut, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Lampura pada masa mendatang senantiasa mengedepankan norma keagamaan dengan meningkatkan ketakwaan sebagai wujud ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Ardi)

  • Wartawan Medinas Diserang Orang Tidak Dikenal Di Dinas PU?

    Wartawan Medinas Diserang Orang Tidak Dikenal Di Dinas PU?

    Ilustrasi (Foto/Dok/Google)

    Lampung Utara (SL)-Insiden tidak menyenangkan terjadi terhadap seorang wartawan media nasional (Medinas) Hendra Antoni, pasalnya dirinya yang hendak berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas PUPR Lampura, terkait dengan pemberitaan rusaknya drainase yang baru dibangun, akan tetapi yang bersangkutan (Kepala Bidang) sedang tidak ada di ruangan, Selasa (20/2/2018).

    Mengetahui kepala bidang itu tidak ada di ruangan, Hendra wartawan bergegas meninggalkan kantor Dinas PUPR. Namun berselang waktu sekitar setengah jam Hendra dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal.

    “Sepulang saya dari Dinas PU saya dihadang oleh orang yang tidak dikenal, kemudian mereka menanyakan, kamu wartawan ya?  Saya jawab iya, emang ada apa pak? Tapi orang itu membentak saya dengan nada tinggi dan berkata, kamu jangan seperti itu lagi ya,” ujar Hendra menirukan ucapan orang yang diduga sebagai preman tersebut.

    Tak lama mereka cek cok adu mulut, beberapa orang yang tidak dikenal itu langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (Golok) dan menyerang wartawan tersebut.

    “Orang itu mengeluarkan golok langsung menyerang saya, tapi saya mengelak, namun bacokan itu mengenai motor saya sampai body depan motor pecah,” terang Hendra kepada media.

    Hendra mengakui dirinya tidak tahu maksud mengapa beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga preman berbuat jahat kepadanya, jika dikatakan ingin merampok, tetapi kendaraan Hendra beserta barang -barang lainnya tidak ada yang dirampas oleh preman tersebut.

    “Jelas preman ini pasti sengaja ingin melukai supaya saya tidak melanjutkan pemberitaan yang saya muat. Kalau mereka mau merampok saya kenapa barang-barang saya tidak ambil,” imbuhnya.

    Sebelumnya Hendra memberitakan proyek pembangunan saluran Drainase Dinas Perkerjaan Umum, Tata ruang dan Perhubungan kabupaten Lampung utara melalui kebijakan penunjukan langsung yang dikerjakan rekanan Dinas PU tersebut yang ambruk.

    Berdasakan narasumber seorang Babinsa Sersan Johansah, Senin (19/02), Desa Suka mulya, Gunung katon, Karang waringin, Sukasari, tepatnya di desa Tanjung Beringin kecamatan Tanjung raja mengatakan selain ambruk, di lokasi juga tidak terpasang papan proyek, tampak kerusakan yang amat parah.

    Selain dari sebagian bangunan drainase yang ambruk, tampak terjadi longsor, tiang listrik yang belum ambruk juga mengalami keretakan yang signifikan pada bagian cor rambat beton/rigit, padahal ini akses satu satunya menuju 4 desa yang terkenal Way Gendot.

    “Kualitas pekerjaan tersebut, kuat dugaan lemahnya pengawasan dari pihak Dinas PU sehingga proyek itu dikerjakan asal jadi. Karena bangunan tersebut baru dua bulan selesai dibangun, namun sudah ambruk,” ungkap Babinsa Johansah.

    Menurut bhabinsa itu memang yang ambruk tersebut tidak semua bangunan saluran drainase dengan panjang hampir +-200 meter, “tapi lihat saja kualitas bangunannya jauh dari yang diharapkan. dan juga tidak menutup kemungkinan seketika di guyur hujan yang lebat bisa saja tiang listrik ikut ambruk”, tegas Johansah. (red)

  • Desa Kalibening Raya Tuntaskan Infrastruktur Desa dengan DD 2017

    Desa Kalibening Raya Tuntaskan Infrastruktur Desa dengan DD 2017

    Kades Kalibening Raya, Rudi Fadli Berbincang Dengan Wartawan Sinarlampung.com (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan beragam program pembangunan saat ini dititiktekankan melalui proses dan pola bottom up.

    Seperti disampaikan Kepala Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Rudi Fadli, sesuai dengan instruksi Presiden RI yang terkandung dalam visi dan misi nawacita, yakni perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari desa.

    “Saat ini, seluruh desa yang ada di Negara Republik Indonesia sangat terbantu dengan adanya bantuan yang disalurkan melalui Dana Desa maupun berbagai subsidi lainnya yang berdampak langsung dengan tercapainya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif,” ungkap Kades Kalibening Raya, Rudi Fadli, kepada sinarlampung.com, Selasa, (20/02/2018), di ruang kerjanya.

    Diketahui, pendapatan Desa Kalibening Raya pada tahun anggaran 2017 senilai Rp.1.171.770.439,- dengan perincian serapan melalui Dana Desa (DD) sebesar Rp.778.266.033,-. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.377.477.028,-, serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi Lampung senilai Rp.6.000.000,-

    Dijelaskan Sekretaris Desa Kalibening Raya, Sutiono, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan sejumlah Rp.569.974.000,-. Sementara, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp.339.646.500,-. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.197.140.000,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.15.000.000,-. Serta untuk pembiayaan BUMDesa senilai Rp.50.000.000,-

    “Dari total dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan telah menyelesaikan 8 (delapan) item pekerjaan,” tutur Sutiono, (20/02/2018), saat menemani awak media meninjau hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan seluruhnya.

    Dijabarkannya, jenis pekerjaan infrastruktur yang telah diselesaikan meliputi pembuatan drainase/siring pasang sejauh 1.356 m yang terletak di Dusun 1, 2, dan 3. Lalu, pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 40 m, terletak di Dusun 2. Pembangunan jalan rabat beton sepanjang m di Dusun 2. Pembangunan gedung PAUD/TPA di Dusun 2. Pembuatan gorong plat sebanyak 5 (lima) unit dan gorong-gorong biasa sebanyak 60 unit, terletak di Dusun 1, 2, dan 3.

    “Selain itu, kami juga telah menyelesaikan rehab Puskesmas di Dusun 1, Rehab kantor desa serta rehab jalan di Dusun 2,” papar Sutiono.

    Diharapkan, dengan diselesaikannya beragam pembangunan infrastruktur di Desa Kalibening Raya, masyarakat setempat dapat merasakan secara langsung hasil pembangunan dimaksud.

    “Apa yang sudah dilaksanakan ini tentunya berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh,” pungkas Kades Rudi Fadli yang diamini Sekdes Sutiono. (Ardi)

  • Tak Ada Kejelasan, Wakil Rakyat Pertanyakan Anggaran Sekretariat DPRD Lampura

    Tak Ada Kejelasan, Wakil Rakyat Pertanyakan Anggaran Sekretariat DPRD Lampura

    Sejumlah Wakil Rakyat Lampura Sambangi Kantor Perbendaharaan BPKAD Lampura, Senin, (19/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyambangi kantor Perbendaharaan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten setempat, Senin (19/02/2018), guna mempertanyakan sejumlah anggaran yang hingga saat ini belum ada kepastian.

    Ketua Komisi II DPRD Lampura, Wansori, mengatakan kegiatan DPRD yang dilakukan belakangan ini memakai dana pribadi anggota dewan.

    “Tersendatnya sejumlah anggaran disebabkan kinerja staff di Sekretariat DPRD menurun. Oeh sebab itu, kami akan segera menggelar hearing guna membahas persoalan macetnya sejumlah anggaran di DPRD,” tegas Ansori, kepada sinarlampung.com, di lokasi.

    Sementara itu secara terpisah, Nofriyansah, salah satu ASN yang bekerja di bidang Perben DPKAD Lampura, membenarkan jika sejumlah anggota DPRD mendatangi kantornya, Senin, (19/02/2018).

    “Kedatangan sejumlah anggota DPRD Lampura hanya untuk mempertanyakan tarkait macetnya sejumlah anggaran di DPRD. Hal ini sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Kalau di Kantor Perbendaharaan tidak ada masalah. Yang salah itu staff di DPRD,” terangnya. (Ardi)