Sinarlampung

Tag: Lampung

  • Tekab 308 Polres Metro Tangkap Pencuri Beat

    Tekab 308 Polres Metro Tangkap Pencuri Beat

    Kota Metro (SL)-Tekab 308 Polres Metro menangkap seorang pemuda berinisial F (22) warga Dusun II RT. 06, RW. 03 Desa Pujo Dadi, Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis 6 Juli 2023, sekitar pukul 00.01 WIB dini hari.

    Pelaku ditangkap lantaran telah mencuri Honda Beat milik Feri Sandriya, warga Purwosari Kecamatan, Metro Utara, Kota Metro, pada Minggu 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dini hari.

    Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang telah ia congkel terlebih dahulu.

    “Diduga pelaku memasuki rumah korban dengan cara mencongkel rumah korban yang kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil satu unit R2 merk Honda Beat warna hitam tahun 2021, Nopol BE 3699 FR,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro, AKP Mangara Panjaitan, Kamis 6 Juli 2023.

    Paginya, melihat kendaraannya sudah tidak ada, korban dibantu keluarga melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya, pada Rabu 5 Juli 2023, korban melaporkan kejadian itu ke Mapolres Metro.

    Menerima laporan korban, Satreskrim Polres Metro langsung bergerak melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan. Hingga pada Kamis 6 Juli 2023, polisi mendapat informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di Wilayah Karang Rejo Kecamatan, Metro Utara.

    Atas perintah Kasat Reskrim, tim Tekab 308 Presisi Polres Metro langsung bergerak ke lokasi yang disebutkan informan dan benar tersangka ada di Taman Semilir, Karang Rejo, Metro Utara.

    Dengan sigap tim Tekab 308 Presisi Polres Metro langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan tersangka dan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor tanpa Plat Nopol.

    Dari pengakuan tersangka bahwa R2 tersebut adalah hasil melakukan pencurian di wilayah Kota Metro.

    Selanjutnya tersangka dan barang bukti (BB) dibawa ke Satreskrim Polres Metro guna penyidikan lebih lanjut dan masih mendalami TKP lain, terkait keterangan tersangka yg telah melakukan pencurian R2 sebanyak dua 2 TKP di Wilayah Hukum Polres Metro. (*/Red)

  • KPKAD : KPK Periksa Megaproyek Replika Kapal Nabi Nuh di Tulang Bawang, Belum Berlayar Sudah Karam

    KPKAD : KPK Periksa Megaproyek Replika Kapal Nabi Nuh di Tulang Bawang, Belum Berlayar Sudah Karam

    Bandar Lampung (SL) – Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pembangunan Taman Seribu Bunga yang terdapat replika kapal Nabi Nuh di Simpang Penawar, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pasalnya pembangunan yang dimulai sejak bulan Juni tahun 2021 itu sudah menelan anggaran mencapai Rp.21.076.997.993 hingga saat ini tidak juga selesai pembangunannya dan dinikmati oleh masyarakat.

    Bahkan dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh KPKAD bersama tim media menemukan beberapa sisi bangunan yang belum rampung itu sudah mengalami retakan pada dinding replika kapal, jalan rigid taman, lantai kapal dan dinding mengelupas, kaca dilantai 2 kapal sudah pecah, bangunan tiang toko tempat UMKM mengelupas serta kumuh, beberapa toilet yang belum dipasang kloset dan kran.

    “Dari hasil investigasi lapangan, sungguh miris kami melihatnya. Betapa tidak bangunan yang sudah menghabiskan anggaran mencapai Rp21 Miliar lebih itu, kami duga kualitasnya sangat buruk dan diragukan apalagi hingga saat ini pembangunannya tidak ada kejelasan kapan selesai dan dinikmati oleh masyarakat untuk berwisata,” kata Ketua Divisi Advokasi KPKAD Tri Purnama Edy mewakili Ketua KPKAD Gindha Ansori Wayka, Rabu 5 Juli 2023.

    Lanjutnya, pembangunan taman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan masuk dalam program prioritasnya bertujuan untuk destinasi baru wisata sangatlah baik, akan tetapi jika hasilnya pun nihil tidak bisa dinikmati masyarkat seperti kondisi saat ini terbengkalai banyak rumput,usang sangat disayangkan.

    “Ibaratnya Replika kapal Nabi Nuh di taman seribu bunga itu seperti belum berlayar sudah karam duluan, maka kami meminta kepada KPK untuk turun tangan dan mengaudit pembangunan tersebut. Karena kami nilai pembangunan itu diduga terdapat kerugian negara yang sangat besar,” ujarnya.

    Apalagi, tambah Edy, jika kita menelisik lebih jauh dalam proses pembangunan itu, diantaranya pihak rekanan yakni PT Talang Batu Berseri yang sejak awal mengerjakan pembangunan itu molor dari tanggal kalender pekerjaan, pada bula Juli tahun 2021 pembangunan belum mencapai 50% sehingga pada tanggal 15 November 2021 terjadinya pemutusan kontrak dan ditanggal 4 Maret 2022 Dinas PUPR Tulang Bawang mengumumkan proyek lanjutan Taman dan perkerasan jalan di areal taman dengan dimenangkan CV.Sumber Karya Jaya.

    “Kemudian ditanggal 19 Juli 2022 dianggarkan juga pembangunan pagar keliling dan drainase disekitar area taman dengan dimenangkan oleh CV.Damar Selaras, dianggarkan lagi penambahan perkerasan jalan rigid dan pemasangan pompa pada taman seribu bunga Simpang Penawar pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan dikerjakan CV. Indo Persada, faktanya dari hasil semua proyek tersebut diduga asal-asalan dan tidak berkualitas yang barang tentu merugikan masyarakat dan negara,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ditanya perihal langkah apa yang akan dilakukan? Edy mengatakan akan mengirimkan surat kepada KPK jika sedikit pemaparan yang ia ungkap ke media tidak segera direspon.

    “Kami rasa, sedikit penyampaian kami ini bisa menjadi modal KPK untuk turun ke Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang dan mengecek langsung lokasi pembangunan tersebut. Jika penyampaian kami ini belum direspon maka kami akan kirimkan surat ke KPK di Jakarta,”tutupnya.

    Sementara itu, Ferdi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang saat dikonfirmasi hanya membalas “walaikumsalam” saja dan enggan menanggapi pertanyaan awak media alias memilih bungkam. (Tim)

  • Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Bandar Lampung (SL)-Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan jumlah koperasi aktif dan UMKM di Provinsi Lampung mengalami peningkatan cukup signifikan selama periode 2021-2022.

    “Saat ini, jumlah koperasi aktif di Provinsi Lampung sampai 31 Desember 2022 berjumlah 2.426 unit. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 144 unit dari jumlah 2.282 unit koperasi aktif pada Tahun 2021,” ujar Kusnardi saat membuka Rakor Koperasi dan UKM di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa 27 Juni 2023.

    Sedangkan, lanjut Kusnardi, UMKM di Lampung per 31 Desember 2022 berjumlah 192.234 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 41.235 UMKM dari data tahun 2021 yang berjumlah 150.999 UMKM.

    Berdasarkan data tersebut, Kusnardi menyampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan koperasi, UMKM dan kewirausahaan. Diantaranya mendorong para pelaku UMKM agar dapat membangun branding produk, menerapkan metode pelatihan bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar selalu update dan relevan sesuai kebutuhan pasar.

    “Juga, mengoptimalisasi kegiatan inkubasi bagi pelaku UMKM oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Kusnardi meminta pemerintah daerah agar selaras dan mendukung program pemerintah pusat soal penumbuhan Rasio Kewirausahaan Nasional Minimum 3,95% sesuai amanat Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

    Selanjutnya adalah mendorong transformasi pelaku UMKM ke sektor formal (target NIB harus tinggi dan UMKM naik kelas).

    Selain itu, adapun upaya lainnya dengan mendorong koperasi sebagai lembaga untuk konsolidasi produk UMKM sebagai wadah skala ekonomi dengan model bisnis modern.

    “Lalu mengutamakan pembentukan koperasi sektor riil, dan melakukan pengembangan dan optimalisasi PLUT-KUMKM dengan metode kerjasama bersama komunitas pelaku UMKM,” tandas Kusnardi. (*/Red)

  • Krui Pro 2023 Diyakini Punya Multi Efek Untuk Indonesia

    Krui Pro 2023 Diyakini Punya Multi Efek Untuk Indonesia

    Pesisir Barat (SL)-Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat, Suryadi meyakini perhelatan Krui Pro 2023 memiliki multi efek bagi seluruh Indonesia.

    Karena baginya Krui Pro bisa menjadi akses membangkitkan berbagai macam sektor fundamental pembangunan di Indonesia, baik dari sektor kepariwisataan, ekonomi kreatif, olahraga dan lainnya.

    Artinya, Krui Pro memiliki manfaat sangat besar tidak hanya dirasakan masyarakat Pesisir Barat saja, namun juga masyarakat seluruh Indonesia.

    Suryadi menjelaskan, Krui Pro merupakan salah satu kompetisi surfing tingkat internasional di bawah koordinasi WSL (World Surf League).

    Awalnya event ini dikhususkan bagi para peselancar zona Asia Ocenia saja. Tetapi karena antusias dan minat para peselancar dunia tinggi, akhirnya Krui Pro terbuka untuk seluruh belahan dunia.

    “Tentu dengan helatan Krui Pro 2023 ini Diskominfo Pesisir Barat berharap dapat membuka mata dunia khususnya pemerintah pusat,” Jumat, 16 Juni 2023.

    Suryadi berharap, melalui Krui Pro ini Pemkab Pesisir Barat dapat berperan serta mendukung pemerintah pusat mewujudkan program Indonesia Bangkit.

    Dia pun menjamin Pemkab Pesisir Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Tentu akan semaksimal mungkin merencanakan Krui Pro kembali digelar pada tahun 2024. Diiringi dengan peningkatan grade dari level QS menjadi callengger bahkan Championship Tour yang  tidak bisa dilepaskan dari campur tangan berbagai pihak untuk mendukungnya baik pihak pemerintah pusat maupun provinsi,” pungkas Suryadi. (Heny)

  • Momen Presiden Sebut Akan Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Tingkah Gubernur Arinal Dipelototi Nitizen

    Momen Presiden Sebut Akan Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Tingkah Gubernur Arinal Dipelototi Nitizen

    Bandar Lampung (SL)-Tingkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di daerahnya menuai banyak sorotan nitizen.

    Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023 lalu, tampak Gubernur Arinal turut mendampingi untuk mengecek jalanan yang sempat viral di media sosial terlebih buntut “Kenapa Lampung gak maju-maju”. Di momen ini beberapa tingkah Arinal pun tak luput dari tangkapan kamera bahkan sampai viral ke media sosial.

    Dilansir CNBC, saat itu, Jokowi tengah menjelaskan tentang pembagian tanggung jawab mengenai pengelolaan jalan, misalnya jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota.

    “Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, provinsi, baik jalan kota yang rusak parah…Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” ungkap Jokowi, saat meninjau jalan rusak di Lampung, seperti dikutip, Minggu 14 Maret 2023.

    Pernyataan Jokowi ini disambung sorak sorai dan tepuk tangan warga. Seketika, Gubernur Lampung ikut bertepuk tangan dan memberikan wajah semringah.

    Saat itu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di 15 ruas jalan di Lampung. Arinal pun mengungkapkan rasa syukur dan tertawa.

    “Alhamdulillah,” kata Arinal.

    Tingkah Arinal lain juga menjadi sorotan. Dirinya tertangkap kamera warga ketika ditanya Presiden mengenai lokasi daerahnya yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Video ini viral di group WhatsApp hingga media sosial.

    Dalam video tersebut, Arinal tampak berjalan meninggalkan Presiden dan Menteri BUMN, PUPR dan Menteri Perdagangan untuk bertanya nama daerah yang tengah dikunjungi Presiden.

    “Ini apa nama daerahnya?” tanya Arinal.

    “Seputih Raman,” jawab penduduk.

    Tentu saja, hal ini menuai komentar dari berbagai netizen yang mempertanyakan mengapa seorang gubernur tidak mengetahui daerahnya sendiri.

    Dalam kunjungannya itu, Jokowi sempat memberikan pesan bernada sarkasme atau menyindir kepada wartawan usai mencoba jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Padahal kenyataannya jalan pada kawasan itu terpantau rusak parah.

    “Jalannya mulus, enak,” kata Jokowi sambil tersenyum.

    “Sampai pak Zul (Zulkifli Hasan) tadi tidur saya juga tidur. ya karena mulus sampai di mobil tidur dong,” katanya. (CNBC/Red)

  • Distribusi 10.000 Vaksin LSD di Lampung Dilakukan Jelang Idul Adha

    Distribusi 10.000 Vaksin LSD di Lampung Dilakukan Jelang Idul Adha

    Bandar Lampung (SL)-Upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran kasus penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak, Pemerintah Provinsi Lampung berencana melakukan vaksinasi tambahan.

    Dalam keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakwan) Provinsi Lampung, Lili Mawarti, bahwa vaksinasi lanjutan tersebut bakal dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H dengan target 10.000 dosis vaksin LSD.

    “Provinsi Lampung akan lakukan vaksinasi LSD lanjutan sebanyak 10.000 ekor dalam waktu dekat di 15 Kabupaten/Kota. Vaksin tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI yang akan dikirim pada hari ini Selasa, 09 Mei 2023 dan Kamis-Jum’at besok siap didistribusikan ke Kabupaten/Kota,” kata Lili dalam keterangan tertulisnya, diterima media ini Kamis, 11 Mei 2023.

    Diteruskannya, saat ini Provinsi Lampung sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 1.200 ekor untuk ternak yang ada di UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan ternak-ternak yang berada di tiga Kabupaten yang sudah terkonfirmasi lebih awal. Adapun tiga Kabupaten tersebut diantaranya, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Tulang Bawang (Tuba).

    Di samping itu perusahaan pengemukan sapi (Feedloter) juga sudah melakukan vaksinasi secara mandiri terhadap ternak yang ada di perusahaan dan ternak yang ada di sekitar farm. Sampai dengan April 2023, setidaknya ada sekitar 84.720 ekor ternak yang telah tervaksin.

    Menurut Lili, dengan tambahan 10.000 dosis tersebut maka jumlah ternak yang akan tervaksin di Provinsi Lampung sebanyak 95.920 ekor (dosis). Namun jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau yang ada di provinsi Lampung yang mencapai 865.484 ekor.

    “Sehingga, perlu adanya partisipasi semua stakeholder terkait dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut,” lanjut Lili.

    Sebagai edukasi, Lili juga memaparkan soal penyakit hewan yang kini sedang marak di Lampung itu. Dia mengatakan, Lumpy Skin Disease/LSD merupakan penyakit hewan menular yang menyerang pada ternak sapi dan kerbau yang disebabkan Virus Cacar (Pox Virus/Poxviridea) dengan gejala pembengkakan pada kelenjar pertahanan di sekitar kulit yang berlanjut menjadi

    nodul, pendarahan dan nekrosis, lesi cacar pada selaput lender saluran pencernaan dan pernapasan, leleran kental pada mata dan hidung serta menyebabkan ganguan pernapasan.

     

    Penyebaran penyakit bervariasi dari 45-50 persen dari populasi ternak dengan angka kematian ternak di bawah 10 persen. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan serangga (nyamuk, lalat penghisap darah dan caplak) yang dapat menyebar antar ternak jarak dekat maupun jarak jauh (alat tranportasi yang tercemar virus LSD).

    Penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis). Namun fenomena ini berdampak pada kerugian ekonomi yang tinggi karena penurunan produksi susu, abortus, kerusakan kulit, penurunan berat badan dan menyebabkan kematian ternak serta kerugian tambahan dengan adanya pembatasan pergerakan ternak untuk perdagangan.

    Gejala klinis yang ditimbulkan dapat diobati secara asimtomatis (berdasarkan gejala yang ditimbulkan), antara lain dengan pemberian antiradang, antipiretik, suportif therapy dan antibiotik untuk pengobatan dan pencegahan infeksi sekunder.

    “Saat ini di Provinsi Lampung sudah terkonfirmasi positif penyakit LSD di sembilan Kabupaten/Kota, yaitu Lampung Utara, Tulang Bawang (Tuba), Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Barat dan Kota Metro. jumlah kasus periode 9 Mei 2023, yakni sakit 273 ekor, potong bersyarat 4 ekor, mati 2 ekor dan 69 ekor sudah dinyatakan sembuh serta 197 ekor masih dalam proses pengobatan,” jelas Lili.

    Di tengah merebaknya penyakit hewan tersebut, lanjut Lili, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah Pengendalian dan Pencegahan Penyakit LSD sejak tahun 2021 melalui Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan penyakit LSD ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

    Pada tahun 2023 ini telah mengeluarkan surat Edaran Gubernur nomor : 524.3/1233/V.23/2023 tertanggal 24 Maret 2023, perihal Tindak Lanjut Kejadian penyakit LSD yang berisi perintah kepada Bupati/Walikota, Pelaku Usaha, Asosiasi dan stake holder terkait untuk melakukan beberapa poin diantaranya yaitu,

    1. Melakukan tindakan pengendalian dan pembatasan pemasukan dan pengeluaran ternak di wilayah masing-masing serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

    2. Melakukan upaya-upaya pengendalian jika menemukan ternak yang bergejala LSD baik isolasi, pengetatan biosecurity, pengobatan, peningkatan imunitas ternak dan melakukan pemotongan bersyarat sesuai aturan yang berlaku serta segera melaporkan kejadian penyakit melalui Isikhanas dan berkoordinasi dengan Balai Veteriner untuk pengambilan dan pengiriman sampel.

    3. Melakukan komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada masyarakat khusus peternak dan pelaku usaha peternakan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian, memberikan rasa aman agar tidak terjadi kepanikan dan meyakinkan peternak bahwa penyakit ini bisa di atasi dan dicegah.

    4. Mendorong pelaksanaan vaksinasi LSD secara mandiri oleh peternak dan pelaku usaha peternakan, peningkatan biosecurity dan peningkatan imunitas hewan.

    “Upaya lainnya adalah melakukan komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada masyarakat melalui media sosial maupun secara langsung,” tutup Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti. (Red)

     

     

  • Kemendagri Beri Solusi Penganggaran dan Pembangunan Infrastruktur di Lampung

    Kemendagri Beri Solusi Penganggaran dan Pembangunan Infrastruktur di Lampung

    Bandar Lampung (SL)-Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Provinsi Lampung memberikan arahan dan mencari solusi penganggaran dan pembangunan infrastruktur di Lampung.

    Tim Kemendagri sekaligus menghadiri Rapat Fasilitasi Penanganan Infrastruktur di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Kamis 4 Mei 2023.

    Tim Kemendagri antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Indra Gunawan, Inspektur IV Itjen Arsan Latif, Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Muhammad Valiandra, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie dan Kasubdit PU Ditjen Bina Pembanginan Daerah Kemendagri.

    Selain itu, kegiatan dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pejabat provinsi dan kabupaten/kota lain yang hadir antara lain Inspektur daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, Kunjungan Tim Kemendagri ke Lampung sebagai tindaklanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk membahas solusi penganggaran dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

    “Rapat kali ini merupakan rapat yang keempat kalinya, dalam membahas pembangunan dan penganggaran infrastruktur di Provinsi Lampung, yang dihadiri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” tambah Fatoni.

    Dalam rapat terakhir, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung telah mengumpulkan data terkait anggaran infrastruktur, kondisi jalan provinsi, kabupaten/kota, baik yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    Berdasarkan data tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya “Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung wajib mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau dana transfer dan/atau desa secara bertahap.

    “Kemudian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dapat melakukan pergeseran alokasi anggaran bagi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, sesuai amanat Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” jelas Fatoni.

    Dia melanjutkan, pergeseran alokasi anggaran tersebut dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

    Namun, apabila nantinya BTT tidak mencukupi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, BTT dapat ditambahkan dengan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu, BTT juga dapat ditambahkan dengan memanfaatkan kas yang tersedia.

    Di samping itu, kata Fatoni, alokasi belanja hibah yang tidak berkaitan dengan infrastruktur dapat dialihkan. Hal ini guna memprioritaskan pendanaan belanja wajib pelayanan dasar masyarakat, khususnya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur seperti yang tercantum dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

    “Pemerintah juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalisasi dana transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alternatif pendanaan melalui CSR,” tambahnya.

    Kemudian Fatoni menyampaikan, pentingnya sinergitas perencanaan terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. “Khususnya terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan se-Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Rls/Red)

  • Legislator Ahmad Sahroni Minta Polisi Tak Proses Hukum Tiktokers Bima

    Legislator Ahmad Sahroni Minta Polisi Tak Proses Hukum Tiktokers Bima

    Jakarta (SL)-Wakil Ketua III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta pengaduan Tiktokers Bima Yudho Saputro ke polisi tidak perlu intervensi hukum berlebihan. Sehingga idealnya polisi tidak proses hukum Bima atas kritiknya terhadap Lampung.

    “Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Minggu 16 April 2023.

    Dia juga mengutarakan kenapa kasus Bima tak seharusnya ditindaklanjuti, sebab kritik yang disampaikan masih di dalam koridor yang benar. Sehingga tidak perlu intervensi masalah ini secara berlebihan. Terlebih, saat ini masyarakat memantau segala keputusan Polri.

    Sahroni berharap Pemerintah Provinsi Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama anak muda selama yang disampaikan sesua fakta di lapangan. Mengingat, apa yang diresahkan Bima menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung.

    “Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemrpov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab walaupun terdapat beberapa bahasa yang kurang layak, namun kritikan tersebut berbasis data dan fakta di lapangan. Jadi Pemprov Lampung sudah sepatutnya mendengar kritik yang membangun ini, ajak kolaborasi kalau perlu,” ujar Sahroni, dilansir detikcom.

    Dia mengaku kecewa ketika mendapat info keluarga Bima sempat ditegur oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Sahroni menilai sikap tersebut bukan cerminan pemimpin daerah yang bijak. Idealnya

    “Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan. Terlebih banyak masyarakat Lampung yang dukung kritikan Bima, ya berarti (kritikannya) benar,” ujarnya.

    Sebelumnya, atas unggahan Bima di akun tiktoknya @awbimaxreborn yang berisi kritik dengan judul, “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju” viral, dirinya diadukan seorang advokat Ginda Ansori Wayka ke Polisi terkait pelanggaran Undang-undang ITE.

    Menurut Ginda, apa yang disampaikan Bima merupakan hoaks. “Jadi atas laporan itu karena saya rasa analisis yang bersangkutan itu jungkir balik dengan mengatakan Lampung tidak maju-maju. Terlebih dia menyebutkan kata Dajjal, saya rasa yang disampaikan dia itu hoax,” kata Ginda.

    Menurutnya, perbuatan Tiktokers Bima sudah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Red)

  • Rakor dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan, Sekdaprov Lampung Mengajak Jajaran RSUDAM Tingkatkan Semangat, Komitmen Menjadi Rumah Sakit Unggul dan Profesional

    Rakor dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan, Sekdaprov Lampung Mengajak Jajaran RSUDAM Tingkatkan Semangat, Komitmen Menjadi Rumah Sakit Unggul dan Profesional

    Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) memasuki tahun baru 2023 dengan terus membangun semangat dan komitmen menjadi rumah sakit yang unggul dan profesional.

    Pesan Gubernur itu disampaikan melalui Sekertaris Daerah Fahrizal Darminto saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUDAM di Auditorium Uro Nefrologi RSUDAM, Kamis 19 Januari 2023.

    Fahrizal mengatakan RSUDAM harus bisa menjadi kebanggaan bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

    “RSUDAM ini harus bisa menjadi tumpuan harapan masyarakat Lampung. Bapak Gubernur akan senang apabila rumah sakit ini menjadi kebanggaan kita semua, namun beliau akan kecewa jika rumah sakit ini tidak baik, tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ujar Fahrizal.

    Menurutnya, saat ini RSUDAM terus menunjukkan perkembangannya yang begitu pesat.

    Baik itu terhadap infrastruktur, alat kesehatan yang canggih dan modern, juga dari segi pelayanan serta dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang kompeten dan ahli dibidangnya.

    “RSUDAM sudah banyak kemajuannya, memiliki peralatan yang semakin lengkap dan modern serta dikelola dengan profesional,” katanya.

    Fahrizal menjelaskan Gubernur Lampung sendiri sangat mendukung terhadap segala sesuatu demi kemajuan RSUDAM.

    Untuk itu, Ia mengatakan bahwa pesan Gubernur agar jajaran RSUDAM terus meningkatkan kompetensi diri, membangun integritas dan loyalitas demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

    “Para dokter dan tenaga kesehatan RSUDAM harus siap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan teknologi. Dengan alat-alat kesehatan yang semakin canggih yang kita miliki, harus dibarengi dengan SDM nya,” katanya.

    Fahrizal menekankan untuk terus diperhatikan bersama juga terhadap aspek kedisiplinan bagi para tenaga kesehatan.

    “Jangan sampai ada pasien yang membutuhkan pertolongan, namun dokter tidak berada ditempat. Tugas ini sangat mulia dan jadikan sebagai ibadah, maka berbahagialah teman-teman yang mendapatkan kesempatan tugas untuk menyelamatkan jiwa manusia,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur RSUDAM Lukman Pura mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi rumah sakit yang unggul.

    “Kami berkomitmen untuk menjadi lebih baik untuk Lampung Berjaya,” ujar Lukman.

    Lukman menjelaskan RSUDAM merupakan Rumah Sakit Tipe A yang telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 pengampuan

    “Yaitu Jantung, Stroke, Kanker, Uro Nefrologi, Kesehatan Ibu Anak,” katanya.

    Lukman menyebutkan RSUDAM juga telah merevitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta kenyamanan kepada masyarakat.

    Diantaranya revitalisasi gedung administrasi, gedung rawat jalan, IGD dan gedung bedah, auditorium uro nefrologi dan slasar.

    “Dan dalam waktu dekat juga akan ada diantaranya peluncuran media edukasi dan promosi, soft opening gedung bedah terpadu serta MOT, revitalisasi ruang pelayanan intensif ICU dan stroke unit. Semoga ini menjadi kado di hari ulang tahun Provinsi Lampung ke 59 dan kado untuk seluruh masyarakat Lampung,” katanya.(Adpim)

  • The Virgin dan Kembang Api Bakal Meriahkan Malam Penutupan Lampung Fair 2022 Besok

    The Virgin dan Kembang Api Bakal Meriahkan Malam Penutupan Lampung Fair 2022 Besok

    Bandar Lampung (SL)-Lampung Fair 2022 yang digelar selama dua pekan mulai 28 Oktober-14 November di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim segera berakhir. Penutupan LF tersebut dikatakan tidak kalah meriah daripada pembukaan. Dimana artis Ibu Kota The Virgin akan dihadirkan untuk menghibur masyarakat Lampung besok malam. Senin, 14 November 2022.

    Divisi Komunikasi Publik Apindo Untuk LF 2022, Mico Periyandho, mengatakan, Selain The Virgin Acara penutupan akan diisi kembang api dan hiburan lainnya. “Senin 14 November acara penutupan, artis ibu Kota The virgin akan hadir. Selain itu akan ada pesta kembang api dan acara hiburan lainnya. Jadi tidak kalah meriah dari pembukaan,” ujar Mico.

    Menurut Mico, dalam acara penutupan LF 2022 juga akan diumumkan juara anjungan 1, 2 dan 3. Acara penutupan rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Arinal Djunaidi dan jajaran Pemprov Lampung, serta Forkompimda setempat. “Kami juga undang seluruh kepala daerah kabupaten/kota Se-Lampung,” tuturnya.

    Mico menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat Lampung yang telah hadir, mendukung dan mendoakan kelancaran acara LF 2022. Terlebih kepada PT Kagumi Utama Indonesia selaku Event Organizer dan seluruh Kru yang telah bekerja keras menyukseskan LF 2022.

    Mico mengakui perhelatan Lampung Fair 2022 tidak luput dari kekurangan, kelalaian, kekhilafan. Maka itu, Mico secara pribadi serta sebagai bagian dari Apindo Lampung dengan kerendahan hati memohon maaf dan akan menjadikan semua itu sebagai pelajaran guna kebaikan di masa yang akan datang.

    “Kami sangat sadar acara tidak lepas dari segala kekurangan. Maka, selama perhelatan LF 2022 kami sangat terbuka dengan segala kritik. Tidak sedikitpun kami menaruh sakit hati, bersikap reaktif maupun dendam. Sebaliknya justru kami bersikap lapang dada dan menjadikan semuanya sebagai bahan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Tanpa semua itu Lampung Fair 2022 tidak akan berjalan baik,” ucapnya.

    Ditambahkan Mico, informasi lengkap LF 2022 akan disampaikan Ketua dan Sekretaris DPP Apindo Lampung pada acara penutupan besok. “Termasuk peran besar Gubernur Lampung, Forkompimda, dan seluruh peserta LF 2022. Sekali lagi saya secara pribadi memohon maaf atas segala salah, khilaf, ataupun sikap dan perkataan yang kurang berkenan,” pungkasnya. (Red)