Tag: Lampung

  • Kembali Gelap, Masyarakat Lampung Diresahkan dengan Pemadaman Listrik

    Kembali Gelap, Masyarakat Lampung Diresahkan dengan Pemadaman Listrik

    Bandarlampung (SL) – Masyarakat Lampung kembali diresahkan dengan penyakit aliran listrik PLN yang byarpet.

    Setelah Senin lalu terjadi pemadaman total, Selasa (24/7/2018) sore hingga malam warga Lampung kembali disuguhkan dengan gangguan aliran listrik. Terjadi lagi pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Lampung termasuk Kota Bandarlampung.

    PT PLN Distribusi Lampung membuat broadcast melalui WA dan medsos lainnya, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan di Lampung.

    Kami sampaikan bahwa sore ini terjadi gangguan di beberapa pembangkit di Lampung sehingga pasokan mengalami defisit, walaupun suply dari Sumatera Selatan sudah maksimal,” kata management PLN Distribusi Lampung.

    Dijelaskan, gangguan pada pembangkit merupakan dampak dari gangguan pengahantar tegangan tinggi 150 KV yang terjadi pada Senin malam. Sehingga malam ini (Selasa malam, red), listrik di Lampung mengalami defisit 150 MW. Karena itu, dengan terpaksa PT PLN Distrubusi Lampung melaksanakan pemadaman bergilir pada Selasa malam.

    Beberapa warga merasakan kekesalan akibat pemadaman listrik yang terjadi terus-menerus selama dua hari belakangan ini, karena mengganggu aktivitas dan kegiatan.

    “Iya udah dua hari ini listrik mati mulu, sampe muter-muter nyari tempat yang listrik nya idup buat ngerjain tugas, tadi jauh-jauh dari rumah ke McD sini buat nyari colokan listrik biar bisa ngerjain deadline tugas,” kata Ayung warga Pahoman yang ditemui wartawan Sinarlampung.com di McD (24/07).

    Hal serupa disampaikan juga oleh Rahmad salah satu warga BKP, ia mengatakan karena pemadam listrik seperti ini adalah kelalaian PLN sehingga dapat merugikan masyarakat.

    “Kelalaian PLN lah, kalo kerusakan apa selama ini ga ada pemeliharaan. Sangat merugikan, apalagi yang punya komputer, temen gua ke tempat service komputer rupanya banyak bener yang antri pada mau servis Mobo dan PSU nya rusak karena mati lampu terus-terusan”, ujarnya.

    Pemadaman listrik terjadi di seluruh area Tanjungkarang, Kotabumi, dan Metro. Pihak PLN belum bisa pastikan kapan perbaikan dan pemadaman bergilir akan berhenti di Lampung. (Ismadiah)

  • Proyek Pembangunan Menara Masjid Al-Furqon Rp10 Miliar Diduga Bermasalah

    Proyek Pembangunan Menara Masjid Al-Furqon Rp10 Miliar Diduga Bermasalah

    Bandarlampung (SL) – Proyek pembangunan menara masjid Al-furqon senilai Rp10 miliar yang dikerjakan oleh PT Bentang Kharisma Karya pada tahun anggaran 2017 diduga bermasalah.

    Hingga masa kontrak kerja berakhir, selama 110 hari kalender, perusahaan itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dimulai sejak 11 September 2017 itu sesuai dengan target (wanprestasi) .

    Sehinga, Dinas Pekerjaan Umum melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut memutus kontrak dengan nomor: BAPK/D.4/PG/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017.

    Hal itu mengacu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, atas keuangan Pemkot Bandarlampung TA 2017.

    Dalam berita acara pemutusan kontrak perjanjian kerja sepihak itu disebutkan bahwa  prosentase pekerjaan hanya sebesar 34,44 persen atau senilai Rp 3.438.524.040 dan mensyaratkan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai proyek atau sebesar Rp499.205.000.

    Atas permasalahan itu BPK RI Perwakilan Lampung merekomendasijan kepada Dinas Pekerjaan Umun untuk memasukkan PT Bentang Kharisma Karya, pelaksana proyek tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist) LKPP.

    Kemudian, jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp499.205.000 pada lembaga penjamin proyek untuk segera dicairkan  dan disetorkan kepada kas daerah.

    Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kabid Cipta Karya Dinas PU Bandarlampung, Supardi membenarkan bahwa proyek itu bermasalah.

    Menurut dia, rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak kerja.

    “Akibatnya, kami terpaksa memutus kontrak pekerjaan itu karena rekanan wanprestasi,” ujarnya saat ditemui harianmomentum.com Selasa (3/7/18).

    Supardi mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses sanksi blacklist terhadap terusahaan itu.

    “Sudah, sudah kami ajukan sanksi blacklist terhadap rekanan itu ke Inspektorat,” kilahnya.

    Terkait jaminan pelaksanaan pekerjaan proyek itu, Supardi mengaku telah mencairkannya dari lembaga penjamin dan sudah menyetorkannya ke kas daerah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setor (STS) yang diserahkan ke BPK.

    “Ya sesuai aturan, paling lambat 60 hari dari rekomendasi BPK harus dilaksanakan,” jelasnya.

    Sementara Kepala Inspektorat Bandarlampung M Umar mengatakan hingga saat ini dirinya belum pernah membaca pengajuan sanksi blacklist tersebut.

    Dia menjelaskan, sesuai aturan, Inspektorat hanya bersifat menerima pemberitahuan dari dinas terkait yang akan memberikan sanksi blacklist.

    Selanjutnya kewenangan pemberi sanksi itu dikembalikan kepada PPK proyek tersebut.

    “Kewenangan pemberian sanksi blacklist itu hak PPK, kami (inspektorat)  hanya beesifat menerima pemberitahuan,” jelasnya.

    M Umar juga mengaku, hingga kini dia belum pernah membaca surat pemberitahuan blacklist dari Dinas PU.

    “Saya belun pernah baca soal usulan sanksi blacklist dari Dinas PU, nanti coba saya cek lagi di kantor apa surat itu sudah masuk apa belum,” ringkas M Umar saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Selasa (3/7/18). (red)

  • 268 Peserta Ikuti Training Of Trainer Saksi Pasangan Arinal – Nunik

    268 Peserta Ikuti Training Of Trainer Saksi Pasangan Arinal – Nunik

    Lampung (SL) – Tim Kerja Pemenangan Arinal – Nunik menggelar Training Of Trainer (TOT) Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 yang dipusatkan di Hotel Nusantara Bandar Lampung, Kamis (7/6/2018).

    Acara yang dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga Calon Gubernur Lampung nomor urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi tersebut diikuti sebanyak 268 Peserta dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

    Ketua Panitia Pelaksana Darlian Pone, SE, SH, MM mengatakan, Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Tim Kerja Pemenangan Arinal-Nunik nomor : 265/TIM-KERJA/V/2018 Tertanggal 26 Mei 2018.

    ” Para peserta dalam Trainer Of Training kali ini akan diberikan pengetahuan tentang kepemiluan khususnya berkenaan dengan dengan proses penghitungan suara baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga di TPS”, Ujarnya kepada awak media, Kamis (7/6/2018).

    Adapun narasumber yang memberikan materi diantaranya, Ketua Tim Kerja Pemenangan Arinal – Nunik, H. Tony Eka Candra, Kapolda Lampung, KPU Provinsi Lampung, dan Bawaslu Provinsi Lampung.

    Advocat muda jebolan Peradi Lampung tahun 2003 ini berharap, kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga proses selanjutnya ditingkat Provinsi, sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka memenangkan pasangan calon gubernur Lampung yang berslogan Rakyat Lampung Berjaya, Pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi – Hj. Chusnunia, M.Kn, Ph.D.

    Sementara, Ketua Tim Kerja Pemenangan H. Tony Eka Candra dalam pengarahanya menekankan agar para peserta dapat mengikuti seluruh materi Training of Trainer dengan sungguh-sungguh, cermat dan penuh tanggung jawab.

    Politisi senior Partai Golkar Lampung ini juga menuturkan, para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan ditingkat Provinsi, kemudian memiliki tanggung jawab menjadi pemateri dalam Training Of Trainer secara serentak di tingkat Kabupaten/Kota, Kemudian yang mengikuti Training Of Trainer ditingkat Kabupaten/Kota akan memiliki tanggung jawab menjadi pemateri ditingkat Kecamatan, dan seterusnya hingga ditingkat TPS.

    ” Training Of Trainer ini akan terus dilaksanakan hingga ketingkat TPS, sebab itu manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan pengerahan salah satu kekuatan ini tidak ada kata lain selain menjadikan Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia menjadi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019 – 2024 mendatang” Tegasnya.

    Sementara, Wakil Ketua DPP Partai Golkar Hj. Evin Suhada dalam sambutanya mengapresiasi perjuangan kader Golkar Provinsi Lampung yang terus bersemangat menjadikan Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung Golkar Ir. H. Arinal Djunaidi menjadi Gubernur Provinsi Lampung.

    ” Partai Golkar adalah partai pembangunan, partai golkar adalah pelaksana pembangunan, kami berharap dengan niat tulus dan perjuangan seluruh kader Partai Golkar Provinsi Lampung, kita mampu meraih kemenangan dalam Pilgub Lampung 27 juni 2018 kedepan, dan meneruskan pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik lagi” ujarnya.

    Sementara Calon Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dalam sambutanya mengatakan, Training Of Trainer sangat penting, karna dalam prosesnya para peserta  dilatih untuk menjadi instruktur untuk melatih saksi – saksi dilapangan sampai ditingkat TPS.

    ” Jumlah TPS di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 15.006 TPS dan kita akan siapkan 1 TPS 2 Saksi. Oleh sebab itu dan dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk menyatukan tekad, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yakin dan percayalah kemenangan Pilgub 2018 akan kita raih, dan kita bangun Provinsi Lampung ini jauh lebih baik dari yang sekarang, mari kita bertekad, Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Golkar Maju, dan Golkar Menang, Arinal Gubernur, Nunik Wakil gubernur, Arinal – Nunik Menang -menang – menang”, Tutupnya. (Rel)

  • HIV, AIDS, Di Lampung Terus Meningkat

    HIV, AIDS, Di Lampung Terus Meningkat

    ilustrasi (foto/dok/net)

    Bandarlampung (SL)- Ketua Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung Andi Wijaya mengatakan berdasarkan data yang dirilis oleh KPA Provinsi Lampung kasus HIV AIDS dari tahun 2002—2016 meningkat cukup tajam. Pada 2014 sebanyak 251 kasus HIV dan 71 penderita AIDS, pada 2015 sebanyak 269 kasus HIV, dan 7 kasus Aids, sedangkan pada 2016 kasus HIV mencapai 401 kasus dan AIDS sebanyak 76 kasus.

    Dia melanjutkan yang menjadi fokus perhatian bagi KPA kini adalah terus menyosialisasikan penanggulangan dan pencegahan bahaya virus HIV kepada pelajar dan mahasiswa. Hal ini disebabkan orang mudalah yang rentan terhadap penyakit ini. Selain itu, memberikan support agar ODHA bisa tetap berdaya dan melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana masyarakat pada umumnya.

    Misalnya, pelatihan peningkatan kapasitas, keterampilan dan sosialisasi. Pemerhati HIV AIDS, Boy Zaghlul Zaini, mengatakan saat ini klinik VCT dan obat ARV sudah mulai tersebar di beberapa kabupaten, seperti Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, serta berbagai faskes baik klinik kesehatan maupun Puskesmas yang melayani konsultasi dan klinik VCT. Dengan demikian, pasien ODHA tidak perlu jauh-jauh untuk menebus obat di provinsi. Setiap harinya, puluhan ODHA mengambil obat di Klinik Kanca Sehati di RSUDAM.

    Cegah HIV Dengan Stop Sek Bebas

    Setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara paling banyak yang mengidap virus ini. Virus yang ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik ini hingga sekarang belum ditemukan obatnya. Sebab itu, orang dengan HIV/AIDS atau ODHA wajib minum obat rutin seumur hidupnya agar virus tersebut tidak menyebar.

    Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung Asih Hendrastuti menguraikan ada dua penyebab orang tertular virus HIV, yakni hubungan seks yang tidak aman serta penggunaan narkotika jenis suntik (penasun).

    Asih menjelaskan virus HIV tidak tertular dari ciuman, air ludah, gigitan, bersin, berbagai perlengkapan mandi, handuk, peralatan makan, memakai toilet atau kolam renang yang sama, atau digigit binatang atau serangga seperti nyamuk.

    Cara yang utama agar virus bisa memasuki ke dalam aliran darah seperti dinding anus, air susu ibu (ASI), sperma, serta cairan vagina termasuk darah menstruasi. “HIV menular melalui sel darah putih, ada virus di dalam darah. Oleh karena itu, orang bisa terkena virus HIV melalui transfusi darah atau hubungan seks. Sebab, bagaimanapun berhubungan seks ada perlukaan dan virus tersebut masuk,” kata Asih ditemui di Universitas Mitra Lampung, Jumat (24/11/2017).

    Menurutnya, perempuan hamil yang dinyatakan positif HIV harus melalui operasi caesarean. Sebab, saat seorang perempuan melahirkan, mesti ada luka di jalan lahir. Selain itu, perempuan yang positif HIV juga tidak diperbolehkan memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini untuk mencegah agar bayi tidak tertular virus tersebut.  Dengan demikian, wanita yang dinyatakan positif hamil baik yang berisiko maupun yang tidak wajib melakukan tes HIV untuk mendeteksi dini virus.

    Asih melanjutkan hingga kini belum ada obat untuk virus ini. Oleh sebab itu, ODHA harus minum obat rutin antiretroviral (ARV) seumur hidup, yang berfungsi menahan perkembangbiakan atau memandulkan virus. Obat tersebut diberikan dalam bentuk tablet yang dikonsumsi setiap hari dan disarankan melakukan pola hidup sehat. Misalnya, dengan makanan sehat, tidak merokok, mendapatkan vaksin flu tahunan, dan vaksin pneumokokus lima tahunan. Hal ini bertujuan mengurangi risiko terkena penyakit berbahaya.

    Asih menerangkan orang yang terserang HIV sistem kekebalannya akan menurun drastis. Mereka cenderung menderita penyakit yang membahayakan nyawa seperti kanker. Hal ini dikenal sebagai HIV stadium akhir atau AIDS. Sayangnya, ARV hingga saat ini belum tersedia di semua layanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas di Lampung. Biasanya ARV baru ada di rumah sakit tipe B atau puskesmas tertentu.

    ”Obat rutin tersebut harus diminum teratur setiap 24 jam. Jika sehari saja tidak minum, dapat menjadi celah virus untuk menyebar. Kemudian belum semua rumah sakit ada ARV. Kalau yang sudah pasti, ada di RSUDAM.” Katanya.

    Dia menambahkan cara terbaik untuk mencegah HIV adalah dengan melakukan hubungan seks secara aman dan tidak berbagi jarum atau peralatan menyuntik apa pun. Semua yang pernah berhubungan seks tanpa kondom, berbagi jarum atau suntikan, lebih berisiko untuk terinfeksi HIV.

    Asih mengungkapkan virus ini tidak mengenal batasan usia, sehingga semua orang berisiko terinfeksi HIV. Untuk memperingati Hari HIV Aids Sedunia saat ini pemerintah telah menggalakkan program peringatan khusus bagi masyarakat umum dan masyarakat berisiko. Seperti dilangsir lampungpost.co.  (lp/nt/jun)

  • Lampung Ibu Kota RI Hanya “Pepesan Kosong”

    Lampung Ibu Kota RI Hanya “Pepesan Kosong”

    Presiden RI Ir. Joko Widodo. (foto/dok/net)

    Bandarlampung (SL)-Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Provinsi Lampung hanya pepesan kosong. Lampung tidak masuk pilihan dari tiga Provinsi yang di kaji Pemerintah. Presiden  Joko Widodo mengatakan, pemindahan ibu kota negara Indonesia masih tahap kajian.  Terdapat beberapa daerah yang sedang dikaji mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia.

    Ada 3 tempat memang, tiga provinsi yang masuk dalam kajian itu,” ucap Jokowi yang hadir di acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kamis (13/7/2017), dilangsir kompas.com.

    Namun, Presiden belum bersedia memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisasi harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan. “Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur, misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung,” kata dia.

    Presiden mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik,” kata Presiden.

    Menurut dia, perlu perhitungan yang mendalam untuk urusan memindahkan ibu kota ini. “Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian,” kata Jokowi .

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons usulan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, mengajukan Balikpapan dan PPU sebagai calon ibu kota negara.

    Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menawarkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi bagi ibu kota Indonesia di masa depan. “Menindaklanjuti rencana pemerintahan pusat memindahkan ibukota negara ke pulau Kalimantan. Atas nama Kalimantan  Timur, saya mengusulkan pusat ibukota negara pindah ke Kaltim,” kata Awang dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi.

    “Kami punya lahan luas. Balikpapan dan Penajam Paser Utara sedang berkembang sebagai kawasan strategis pembangunan industri. Keduanya tidak ada masalah. Kita sedang membangun jembatan Pulau Balang (menghubungkan) Balikpapan dan PPU No Problem. Berapapun besar lahan yang diperlukan Bapenas, kami siap memfasilitasi,” tambah dia.

    Awang membeberkan kelebihan Kaltim untuk menjadi ibu kota negara Indonesia, seperti,  berada di jalur kepadatan lalu lintas laut antar negara yang menuju Asia Timur, masyarakatnya adem meski berbeda suku, bangsa, dan agamanya, hingga infrastruktur yang dinilai memadai. “Bandara yang mampu menampung pesawat badan lebar, pelabuhan internasional, hingga tol,” kata Awang.

    Sementara Pemerintah masih terus mengkaji rencana  pemindahan ibu kota. Pemerintah kini tengah melakukan kajian di empat lokasi alternatif yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. “Pokoknya kita sedang melakukan studi tempat yang cocok dulu. Ada tiga atau empat ya dalam pertimbangan sekarang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Juli 2017 lalu.

    Menurut Sofyan, ada berbagai aspek yang dipelajari oleh pemerintah, mulai dari topografi, hidrologi, hingga ketahanan terhadap bencana,. Aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah ketersediaan lahan. “Ketersediaan lahan kita lihat apakah ada lahan hutan di sana yang bisa dikonversi, bagaimana pemilikan lahan. Apakah lahan-lahan itu telah diberikan hak, misalnya, apa Hak Guna Usaha atau tanah industri, kita harus lihat,” kata dia.

    Sofyan tak menampik bahwa empat lokasi tersebut berada di Pulau Kalimantan, namun dia enggan menyebut secara spesifik. Ia meminta publik bersabar menunggu hasil kajian dari pemerintah. “Sekarang kan belum ada keputusan dimana,” kata dia. (nt/jun)

     

  • Indek Kemerdekaan Pers Lampung 2016-2017 Rendah

    Indek Kemerdekaan Pers Lampung 2016-2017 Rendah

    Ketua Dewan Pers Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo alias Stanley

    Bandarlampung (SL)-Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat turun. Untuk Lampung dan NTB, index penurunan pada aspek ekonomi, sementara khusus Sumatera Utara penurunan tertinggi di aspek hukum.

    Sementara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pemilik IKP tertinggi dengan 81,55 (baik/cukup bebas) diikuti Sumsel 79,44 (baik/cukup bebas), dan Kalimantan Barat dengan 77,46 (baik/cukup bebas). Terendah adalah Sumatera Utara dengan IKP 57,63 (sedang/agak bebas).

    Secara nasional IKP tahun 2017 naik menjadi 67,92 dibandingkan tahun lalu 63,44. Dengan skor ini kemerdekaan pers Indonesia mendekati bebas. Kenaikan IKP ini terjadi di aspek politik, ekonomi, dan hukum. IKP muncul setelah penelitian selama tujuh bulan dan dibahas dalam forum bersama Dewan Penyelia Nasional yang menghadirkan peneliti, informan ahli dari 30 provinsi.

    Indeks ini merupakan rerata dari IKP di 30 provinsi. Empat provinsi yang tidak dihitung IKP-nya adalah Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

    Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, meminta agar kebebasan ini tidak disalahgunakan. Hanya di Indonesia ada media dan wartawan abal-abal. “Untuk menahan bermunculannya media abal-abal sebagai indikasi dari kemerdekaan pers, ada verifikasi terhadap perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan,” kata Stanley.

    Menurut Stanley, harus ada pemisahan dan ruang redaksi harus disterilkan dari pengaruh politik, termasuk dari pemilik. Silakan pemilik mempunyai partai, tetapi ruang redaksi biarkan independen.

    Salah satu informan ahli IKP 2017, Yoso Muliawan mengatakan media-media di Lampung bergantung pada pemerintah daerah sehingga iklan-iklan umumnya dari pemda. “Akibatnya berita jadi rentan dikontrol dan dicampuri pemda. Jika mengkritisi, ada ancaman pemutusan iklan,” katanya.

    Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan turunnya indeks kemerdekaan pers di Lampung karena stakeholder tak bisa lagi membedakan mana yang pemberitaan yang mengeritik untuk kepentingan publik, dan mana yang tidak, sehingga antikriktik. Padahal fungsi pers itu salah satunya, sebagai kontrol sosial.

    Menurt Iskandar, jika pemerintahan dan swasta tidak mau dikrontrol. Itu tak elok dalam berdemokrasi. Dan kalau pers tidak lagi mampu mengontrol pemerintahan, maka demokrasi akan mati. “Pemangku kepentingan harus bisa mendewasakan diri, jangan membuat stigma bahwa pers hanya mencari-cari kesalahan, apalagi saat ini zaman sudah terbuka dan penuh kecepatan dan keakuratan, sehingga semua pihak baik pemerintahan dan swasta harus bisa menerima kritikan untuk kepentingan publik,” jelas Iskandar, yang juga pemimpin redaksi Lampung Post.

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Padli Ramdan sangat prihatin dengan turunnya indeks kemerdekaan pers, “Padahal Lampung itu sangat dinamis,” katanya. (lp/nt/Jun).

  • Menko Bidang Maritim Luhut “Kritik” Sampah di Pesisir Teluk Lampung

    Menko Bidang Maritim Luhut “Kritik” Sampah di Pesisir Teluk Lampung

    Menko bidang maritim Luhut Binsar Panjaitan pembicara di Lampung

    Bandarlampung (SL)-Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kotornya Teluk Lampung karena tercemar sampah plastik dan limbah lainnya. Menurut Luhut, banyaknya sampah di Teluk Lampung akibat buruknya penanganan sampah di darat oleh pemerintah daerah setempat.

    “Saya titipkan kepada Gubernur Lampung Pak Ridho dan seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun maritim untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Negara kita yang juga terdiri dari kepulauan harus menjaga laut dari sampah-sampah,” kata Luhut Binsar Panjaitan usai menjadi Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX  di Swiss Belhotel Bandar Lampung, Kamis (19/10/2017).

    Menurut Luhut, sampah terutama plastik berdampak bagi kesehatan generasi mendatang. Dia meminta agar Teluk Lampung perlahan harus bebas dari sampah plastik. “Kita menargetkan pada 2025 bisa mengurangi hingga 70% sampah plastik di laut. Jadi, saya titip agar penanganan sampah masyarakat didarat ditangani secara benar agar tdk  sampai ke laut,” kata Luhut.

    Hingga kini, kata Luhut, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang terbanyak membuang sampah laut di dunia. Dia mengungkapkan ada 16% sampah plastik dari total volume sampah yang terdapat di laut. “Ini berbahaya karena jika ikan di laut memakan plastik lalu ikan tersebut dimakan manusia, akan timbul banyak penyakit,” kata Luhut.

    Menurut Luhut, Teluk Lampung tidak akan bebas sampah plastik sepanjang penanganan sampah oleh pemda belum baik. Oleh karena itu, Menko Maritim meminta agar penanganan sampah plastik jadi perhatian serius. “Sampah plastik ini bermuara ke laut. Sampah botol dicari orang, tapi sampah plastik tidak bernilai ekonomis,” kata Luhut.

    Selain menyoroti masalah sampah, Menko Maritim juga mengatakan pemerintah fokus membangun sektor maritim dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. “Konektivitas dapat menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dan terciptanya poros maritim, bisa mendorong penurunan biaya logistik, sehingga terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Dengan perbaikan infrasturkur mempunyai dampak terhadap kemiskinan,” ujar Luhut.

    Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan indikator penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Apalagi dirinya menilai, sektor pariwisata juga paling cepat dalam menyerap tenaga kerja. “Pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan internasional empat kali dibandingan regional dan global, yakni mencapai 25,68 %. Dampaknya, pariwisata menjadi sumber devisa terbesar kedua untuk Indonesia yang menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar Luhut.

    Salah satu kondisi Pesisir Teluk lampung.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung yang mengalami kenaikan secara signifikan ini tidak dibarengi dengan suatu program sinergitas terutama pada penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW). “Saya lihat saat melintas di atas perairan Teluk Lampung, pesisir kotor dengan sampah,” kata Luhut, .

    Luhut menjelaskan, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

    Seperti diketahui, Pesisir Telukbetung, mulai dari Lampung Selatan, Kota Bandarlampung, hingga Pesawaran, banyak tumpukan sampah memenuhi pantai. Pantai itu berubah menjadi lautan sampah, hingga mempengaruhi pulau-pulau di sekitar Teluk Lampung. (Jun)

  • Lampung Butuh Pemimpin Yang Berkarakter

    PESATNYA kemajuan Lampung sebagai Provinsi pintu masuk pulau Sumatera, Indonesia wikayah barat yang terdekat dengan ibukota negara saat ini begitu menggeliat. Kepadatan penduduk, industri dan bisnis industri hingga peningkatan SDM kian terasa, dan itu terus bergerak meski tanpa peran pemerintah daerah. Teruji saat Lampung tanpa Gubernur, ketika PLT Tursandi, kekosongan Kepala daerah, meski banyak gejolak yang seperti dibesar besarkan dianggap sulit di atasi.
    Provinsi Lampung itu mempesona, kaya akan keindahan, serta kekayaan alam nya seharusnya mampu memberikan sebuah harapan yang cemerlang bagi masyarakat nya untuk memiliki kehidupan yang layak disebut “Merdeka”. Namun kondisinya jauh sangat berbeda dengan kondisi yang seharusnya dapat kita bayangkan, Lampung yang menyimpan banyak kekayaan alam dan SDM yang semakin tinggi jusru belum menjamin kesejahteraan bagi “masyarakat” Lampung.
    Jelang konstelasi pemilihan Gubernur Lampung 2018, jika kita memilih pemimpin yang kuat dan sekilas tampak tegas saja juga bukan bentuk penyelesaian yang terbaik. Pemimpin yang hanya menjadi solidarity maker juga bukanlah pemimpin yang efektif. Apalagi pemimpin yang hanya terkenal sebagai tipe administrator yang berwatak birokratis. Nurcholis Madjid menyebut pemimpin seperti ini sebagai lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (sense of direction) dan sumber kesadaran tujuan (sense of purpose).
    Selama ini masyarakat Lampung dibuaikan dengan segala hal yang pragmatis. Gejolak politik menyugukan berbagai intrik politik dan bukan pendidikan politik. Sehingga terkesan keadaan menjadi tidak normal. Dalam keadaan yang tidak normal ini, pemimpin dengan kualitas prima yang kita butuhkan, yaitu pemimpin yang berkarakter dan memiliki integritas serta memiliki visi yang jelas dalam menyelesaikan segala permasalahan daerah hingga mempengaruhi masalah dan kemajuan daerah.
    Dalam catatan seorang sahabta menyebutkan, bahwa di masa depan, persoalan kita sudah sangat berbeda, dan salah satu solusi untuk menghadapinya dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda. Faktanya masyarakat kita semakin kritis dan mulai mengerti hak-haknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi obyek yang terus menerus diatur oleh pemimpin mereka. Pemimpin saat ini juga diharapkan mampu membuat inovasi kebijakan yang berani dan berdampak jauh serta mampu menghadapi persoalan ekonomi yang baru, seperti tuntutan pemerataan dan keadilan.
    Untuk itu, sepertinya layak Lampung kini membutuhkan pemimpin berkarakter, baik di tingkat kepala daerah, dan legislatif, karena pemimpin pada dasarnya berada di seluruh sektor kekuasaan yang berada dalam sebuah sistem, dan memiliki kewenangan atau kekuasaan, sehingga nasib masyarakat bangsa ini tidak hanya terletak pada presiden dan wakil presiden saja.
    Dalam berbagai teori menyebtukan, kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal (leadership from the inside out).
    Artinya, seorang pemimpin harus berkarakter, punya kredibilitas, menjadi inspirasi keteladanan dan mampu menumbuhkan harapan. Pemimpin berkarakter sudah barang tentu bukan sosok karbitan atau yang hanya mengandalkan pengalaman jabatan, jam terbang politik, dan deretan panjang aktivitas kemasyarakatan, tanpa catatan prestasi yang jelas dalam semua kiprahnya itu. Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mampu membuat skenario masa depan bagi rakyat dan memperjuangkan skenario itu dengan melakukan perubahan mendasar dalam pemerintahan dan masyarakatnya dengan bertopang pada nilai-nilai masyarakatnya sendiri.
    Di samping berkarakter pemimpin juga diharapkan memiliki kredibilitas. Ini menyangkut komitmen, integritas, kejujuran, konsistensi dan keberanian seorang pemimpin untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Bukan jenis pemimpin dengan mental tempe, selalu ragu-ragu dan serba lambat mengambil keputusan di antara sekian banyak pilihan yang memang mustahil sempurna. Pemimpin yang kredibilitasnya mumpuni, sejak semula diberi amanah siap mempertanggungjawabkan kegagalan tanpa mencari kambing belang. Dia lebih suka mencari apa yang keliru untuk diperbaiki ketimbang mencari siapa yang patut disalahkan.
    Kredibilitas juga mengandung pengertian adanya ketenangan batin seorang pemimpin untuk memberikan reaksi yang tepat terutama dalam kedaaan kritis. Selain tentu, saja kredibilitas juga menyangkut aspek kecakapan dan ketrampilan teknis memimpin. Pemimpin berkarakter juga menjadi inspirasi keteladanan.
    Boleh jadi ini aspek kepemimpinan yang terpenting dan sekaligus teramat sulit untuk kita temukan diera terkini. Banyak pemimpin di negeri ini yang gagal menjadi sumber inspirasi keteladanan. Mereka tidak sanggup berdiri di barisan terdepan dalam memberi teladan dari dirinya dan lingkungan kekuasaannya yang terdekatnya. Pemimpin yang inspiratif, semestinya sanggup secara otentik menunjukkan ketulusan satunya ucapan dengan tindakan, satunya seruan dengan pelaksanaan, satunya tekad dengan perbuatan. Orang Jepang menyebut sikap otentik ini dengan istliah “makoto”, artinya sungguh-sunggguh, tanpa kepura-puraan. Karean pemimpin yang memberi harapan adalah pemimpin mampu menjadikan harapan rakyatnya sebagai roh kepemimpinannya. Tidak sebaliknya, secara egois menjadikan harapannya seolah-olah sebagai harapan rakyatnya.
    Bisa dikatakan pemimpin berkarakter adalah yang memiliki keunggulan khas, dapat diandalkan, dan memiliki daya tahan dalam kesulitan dan persaingan. Selain keunggulan spesifiknya pada sisi inteligensia, pemimpin yang berkarakter juga dituntut untuk menguasai moral capital yang kuat. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen para pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik.
    Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Pemimpin berkarater mengelola pembangunan sebagai proses pembentukan nilai yang berkesinambungan, bukan hanya sekadar berkuasa untuk lima tahunan. Tanpa semua itu pemimpin akan gagal mengajak rakyatnya untuk bergerak (moving the people) untuk mengatasi carut-marut keadaan. Rakyat yang engan diajak bergerak menjemput perubahan adalah pertanda gagalnya kepemimpinan.
    Pembentukan karakter seseorang pemimpin pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua pihak dan warga masyarakat, termasuk kita semua. Oleh karena itu seluruh komponen lembaga kepemerintahan di Lampung bersama rakyat wajib menyediakan persemaian yang subur untuk pengembangan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pemimpin yang berkarakter. Semoga, Tabik. (Juniardi)

  • Lampung Butuh Pemimpin Yang Berkarakter

    Lampung Butuh Pemimpin Yang Berkarakter

    PESATNYA kemajuan Lampung sebagai Provinsi pintu masuk pulau Sumatera, Indonesia wikayah barat yang terdekat dengan ibukota negara saat ini begitu menggeliat. Kepadatan penduduk, industri dan bisnis industri hingga peningkatan SDM kian terasa, dan itu terus bergerak meski tanpa peran pemerintah daerah. Teruji saat Lampung tanpa Gubernur, ketika PLT Tursandi, kekosongan Kepala daerah, meski banyak gejolak yang seperti dibesar besarkan dianggap sulit di atasi.

    Provinsi Lampung itu mempesona, kaya akan keindahan, serta kekayaan alam nya seharusnya mampu memberikan sebuah harapan yang cemerlang bagi masyarakat nya untuk memiliki kehidupan yang layak disebut “Merdeka”. Namun kondisinya jauh sangat berbeda dengan kondisi yang seharusnya dapat kita bayangkan, Lampung yang menyimpan banyak kekayaan alam dan SDM yang semakin tinggi jusru belum menjamin kesejahteraan bagi “masyarakat” Lampung.

    Jelang konstelasi pemilihan Gubernur Lampung 2018, jika kita memilih pemimpin yang kuat dan sekilas tampak tegas saja juga bukan bentuk penyelesaian yang terbaik. Pemimpin yang hanya menjadi solidarity maker juga bukanlah pemimpin yang efektif. Apalagi pemimpin yang hanya terkenal sebagai tipe administrator yang berwatak birokratis. Nurcholis Madjid menyebut pemimpin seperti ini sebagai lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (sense of direction) dan sumber kesadaran tujuan (sense of purpose).

    Selama ini masyarakat Lampung dibuaikan dengan segala hal yang pragmatis. Gejolak politik menyugukan berbagai intrik politik dan bukan pendidikan politik. Sehingga terkesan keadaan menjadi tidak normal. Dalam keadaan yang tidak normal ini, pemimpin dengan kualitas prima yang kita butuhkan, yaitu pemimpin yang berkarakter dan memiliki integritas serta memiliki visi yang jelas dalam menyelesaikan segala permasalahan daerah hingga mempengaruhi masalah dan kemajuan daerah.

    Dalam catatan seorang sahabta menyebutkan, bahwa di masa depan, persoalan kita sudah sangat berbeda, dan salah satu solusi untuk menghadapinya dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda. Faktanya masyarakat kita semakin kritis dan mulai mengerti hak-haknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi obyek yang terus menerus diatur oleh pemimpin mereka. Pemimpin saat ini juga diharapkan mampu membuat inovasi kebijakan yang berani dan berdampak jauh serta mampu menghadapi persoalan ekonomi yang baru, seperti tuntutan pemerataan dan keadilan.

    Untuk itu, sepertinya layak Lampung kini membutuhkan pemimpin berkarakter, baik di tingkat kepala daerah, dan legislatif, karena pemimpin pada dasarnya berada di seluruh sektor kekuasaan yang berada dalam sebuah sistem, dan memiliki kewenangan atau kekuasaan, sehingga nasib masyarakat bangsa ini tidak hanya terletak pada presiden dan wakil presiden saja.

    Dalam berbagai teori menyebtukan, kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal (leadership from the inside out).

    Artinya, seorang pemimpin harus berkarakter, punya kredibilitas, menjadi inspirasi keteladanan dan mampu menumbuhkan harapan. Pemimpin berkarakter sudah barang tentu bukan sosok karbitan atau yang hanya mengandalkan pengalaman jabatan, jam terbang politik, dan deretan panjang aktivitas kemasyarakatan, tanpa catatan prestasi yang jelas dalam semua kiprahnya itu. Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mampu membuat skenario masa depan bagi rakyat dan memperjuangkan skenario itu dengan melakukan perubahan mendasar dalam pemerintahan dan masyarakatnya dengan bertopang pada nilai-nilai masyarakatnya sendiri.

    Di samping berkarakter pemimpin juga diharapkan memiliki kredibilitas. Ini menyangkut komitmen, integritas, kejujuran, konsistensi dan keberanian seorang pemimpin untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Bukan jenis pemimpin dengan mental tempe, selalu ragu-ragu dan serba lambat mengambil keputusan di antara sekian banyak pilihan yang memang mustahil sempurna. Pemimpin yang kredibilitasnya mumpuni, sejak semula diberi amanah siap mempertanggungjawabkan kegagalan tanpa mencari kambing belang. Dia lebih suka mencari apa yang keliru untuk diperbaiki ketimbang mencari siapa yang patut disalahkan.

    Kredibilitas juga mengandung pengertian adanya ketenangan batin seorang pemimpin untuk memberikan reaksi yang tepat terutama dalam kedaaan kritis. Selain tentu, saja kredibilitas juga menyangkut aspek kecakapan dan ketrampilan teknis memimpin. Pemimpin berkarakter juga menjadi inspirasi keteladanan.

    Boleh jadi ini aspek kepemimpinan yang terpenting dan sekaligus teramat sulit untuk kita temukan diera terkini. Banyak pemimpin di negeri ini yang gagal menjadi sumber inspirasi keteladanan. Mereka tidak sanggup berdiri di barisan terdepan dalam memberi teladan dari dirinya dan lingkungan kekuasaannya yang terdekatnya. Pemimpin yang inspiratif, semestinya sanggup secara otentik menunjukkan ketulusan satunya ucapan dengan tindakan, satunya seruan dengan pelaksanaan, satunya tekad dengan perbuatan. Orang Jepang menyebut sikap otentik ini dengan istliah “makoto”, artinya sungguh-sunggguh, tanpa kepura-puraan. Karean pemimpin yang memberi harapan adalah pemimpin mampu menjadikan harapan rakyatnya sebagai roh kepemimpinannya. Tidak sebaliknya, secara egois menjadikan harapannya seolah-olah sebagai harapan rakyatnya.

    Bisa dikatakan pemimpin berkarakter adalah yang memiliki keunggulan khas, dapat diandalkan, dan memiliki daya tahan dalam kesulitan dan persaingan. Selain keunggulan spesifiknya pada sisi inteligensia, pemimpin yang berkarakter juga dituntut untuk menguasai moral capital yang kuat. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen para pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik.

    Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Pemimpin berkarater mengelola pembangunan sebagai proses pembentukan nilai yang berkesinambungan, bukan hanya sekadar berkuasa untuk lima tahunan. Tanpa semua itu pemimpin akan gagal mengajak rakyatnya untuk bergerak (moving the people) untuk mengatasi carut-marut keadaan. Rakyat yang engan diajak bergerak menjemput perubahan adalah pertanda gagalnya kepemimpinan.

    Pembentukan karakter seseorang pemimpin pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua pihak dan warga masyarakat, termasuk kita semua. Oleh karena itu seluruh komponen lembaga kepemerintahan di Lampung bersama rakyat wajib menyediakan persemaian yang subur untuk pengembangan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pemimpin yang berkarakter. Semoga, Tabik. (Juniardi)