Jakarta (SL) – Kementerian Perhubungan menghentikan sementara proyek pembangunan kereta ringan (LRT) Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Penundaan dilakukan di area Jakarta-Cikampek (Japek), mulai dari kilometer 11 hingga 17.
Kemacetan menjadi pemicu pemerintah menyetop sementara proyek ini. Alasan lainnya, seperti diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, waktu pengerjaan proyek lebih panjang dari target penyelesaian. Sekadar mengingatkan, target penyelesaian proyek LRT Jabodebek Tahap I adalah Mei 2019, yaitu jurusan Cawang-Dukung Atas, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Cibubur. Jurusan Cawang-Bekasi Timur merupakan bagian dari pembangunan proyek LRT yang melintasi rual tol Japek.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menuturkan “pengerjaan proyek infrastruktur bernilai triliun-an rupiah bukan seperti menggoreng kacang yang bisa dihentikan secara tiba-tiba. Karena, kerugiannya akan berlipat-lipat”, ujarnya.
Eko mencontohkan menyusun ulang jadwal pengerjaan proyek, bahan material yang terlanjur dipesan berpotensi nganggur, dan jadwal pengembalian investasi yang kemungkinan molor. Belum lagi, biaya pinjaman membengkak. “Bukan hanya aspek mereka yang sudah mengeluarkan uang harus berhitung dengan pengembalian investasinya, tapi juga ongkos yang lebih besar adalah image investasi Indonesia yang mahal,” katanya, Kamis (22/11).
Berdasarkan catatan, nilai proyek LRT Jabodebek mencapai Rp29,9 triliun. Di antaranya Rp4,2 triliun dibiayai oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Rp25,7 triliun dibiayai PT KAI (Persero). Untuk mengongkosi proyek tersebut, KAI dibantu oleh bank BUMN lewat kredit sindikasi sebesar Rp19,25 triliun.
Sementara, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mengandalkan dari pinjaman bank. Untuk proyek ini, China Development Bank (CDB) mengucurkan dana 75 persen dari total nilai proyek yang diperkirakan mencapai US$6,07 miliar.
Tak Konsisten
Menurut Eko, penundaan proyek adalah bentuk ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kepastian berinvestasi di dalam negeri. Padahal, baru-baru ini pemerintah berupaya mendongkrak investasi dengan berbagai cara, mulai dari insentif perpajakan hingga revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). “Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI, tetapi ada kementerian yang menunda-nunda pekerjaan proyek ini. Ujung-ujung zero sum game. Orang siapa yang mau masuk?” ujarnya heran.
Selain itu, ‘mengkambing-hitamkan’ kemacetan dianggap kurang wajar. Toh, kemacetan bisa diantisipasi dengan pengalihan jalur. “Mereka kan tahu arus kendaraannya berapa setiap hari. Kalau ada pembangunan itu, harusnya dampaknya sudah tahu,” imbuh dia.
Hal senada juga disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Penundaan pengerjaan proyek membuktikan kelemahan perencanaan dan pengawasan pemerintah.
Bahkan, ia menyebut bahwa penundaan itu telah mencoreng wajah investasi di Tanah Air. Makanya, daripada membanjiri investor dengan beragam insentif, ia mengusulkan ada baiknya pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan. “Karena, umumnya, investor melihat konsistensi kebijakan pemerintah,” katanya.
Suara lain datang dari Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi V DPR. Menurut dia, seharusnya pemerintah mendorong percepatan penyelesaian proyek. Bukan menunda. Sebab, penundaan berisiko terhadap kualitas material yang sudah kadung dipasang, termasuk risiko proyek mangkrak.
Makanya, ia berniat memanggil Budi Karya untuk meminta penjelasan. “Banyak sekali proyek pemerintah yang ditunda. Kami juga perlu tahu penyebabnya apa, karena tidak punya uang, biaya yang membengkak, atau karena memang untuk mencegah macet,” jelasnya.
Terkait hal itu, operatora proyek, yakni KCIC mengaku masih akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait pada pekan ini juga. Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra enggan berkomentar lebih banyak mengenai instruksi penundaan. “Kami belum tahu hasil koordinasinya seperti apa,” tandasnya.
Direktur Keuangan Adhi Karya Entus Asnawi bilang sebetulnya pengerjaan proyek LRT ada di luar ruas tol. Sehingga, dampak kemacetannya kecil. Untuk itu, perwakilan perusahaan akan menemui Kemenhub untuk membahas kembali instruksi penundaan. (djitonews)
